Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen menindak tegas para pelaku beras oplosan, minyak goreng hingga pupuk palsu yang sangat merugikan masyarakat.

    Mentan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, mengatakan kementerian yang dipimpinnya mulai menata berbagai sarana produksi mulai dari hulu sampa ke hilir.

    “Contoh ada pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian,” ujar Mentan, usai menghadiri acara wisuda berbagai jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin (Unhas).

    Begitupun dengan minyak goreng, kata dia lagi, sudah ada sekitar 20-an kasus serta beras oplosan yang jumlahnya jauh lebih besar yakni mencapai 212 merek dan telah beredar di masyarakat.

    “Beras oplosan dari ratusan merek ini merugikan masyarakat mencapai Rp99 triliun. Katakanlah kerugian Rp100 triliun, maka kalau itu terjadi 10 tahun kan Rp1.000 triliun, kalau 5 tahun berarti Rp500 triliun,” ujarnya lagi.

    “Ini kita harus selesaikan bersama. Kami sudah menyurati langsung ke Pak Kapolri dan Jaksa Agung langsung dan kami telpon juga. Bahkan Satgas Pangan juga sudah bekerja,” ujar Andi Amran.

    Dirinya terus mencoba membenahi Kementerian Pertanian. Mentan mengaku bersyukur reformasi birokrasi meningkat tajam dan itu dibuktikan dengan kembalinya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Kemudian untuk KPI, antikorupsi, jadi kami diminta khusus testimoni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi itu adalah ukurannya bahwa sekarang sudah membaik. Kita tidak boleh puas dan terus mencoba menata,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi

    Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) melalui unit usahanya yakni Koperasi Jagad Kasih Kamulyan (JKK) Holding terkait peningkatan kapasitas petani. (ANTARA/HO-Humas Telkom)

    Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Indonesia memperingati Hari Koperasi setiap tanggal 12 Juli sebagai bentuk penghargaan terhadap peran koperasi dalam membangun perekonomian rakyat.

    Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, koperasi tidak lagi hanya identik dengan simpan pinjam atau toko kelontong. Kini, koperasi dituntut bertransformasi, memanfaatkan teknologi digital dan telekomunikasi demi menjawab tantangan zaman dan memperluas manfaat bagi anggotanya.

    Koperasi merupakan bentuk usaha yang unik karena berlandaskan pada prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak peduli seberapa besar modal yang ditanamkan. Model ini menjadikan koperasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

    Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, koperasi menghadapi tantangan besar. Persaingan usaha semakin ketat, ekspektasi konsumen berubah, dan teknologi berkembang pesat. Untuk tetap relevan, koperasi harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat transformasi.

     

    Telekomunikasi infrastruktur kunci

    Telekomunikasi merupakan tulang punggung dari transformasi digital. Tanpa konektivitas yang andal dan merata, koperasi akan kesulitan mengakses teknologi digital, mengelola data, atau menjangkau pasar yang lebih luas.

    Di Indonesia, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet berkualitas. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi koperasi.

    Beberapa koperasi di sektor telekomunikasi telah menunjukkan potensi besar. Misalnya, Kisel, Koperasi Telkomsel, salah satu pionir koperasi yang menyediakan layanan berbasis penyedia kebutuhan pelanggan. Di beberapa daerah juga terdapat koperasi petani yang memanfaatkan aplikasi berbasis SMS dan WhatsApp untuk mengakses informasi harga pasar, cuaca, dan pelatihan daring. Dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, koperasi dapat menjadi jembatan digital bagi anggotanya.

    Digitalisasi koperasi tidak hanya soal memiliki aplikasi atau website. Ini adalah proses menyeluruh yang mencakup digitalisasi administrasi, platform digital untuk layanan, serta ekosistem digital koperasi.

    Pengelolaan keuangan, keanggotaan, dan rapat koperasi dapat dilakukan secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kemudian, koperasi dapat menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga pelatihan anggota melalui aplikasi mobile atau platform daring.

    Terkait ekosistem digital, dengan membangun ekosistem digital koperasi bisa terhubung dengan koperasi lain, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas jaringan dan kolaborasi.

    Contoh sukses dapat dilihat dari koperasi yang mengembangkan aplikasi e-commerce untuk menjual produk anggotanya secara langsung ke konsumen. Dengan strategi digital marketing yang tepat, produk lokal bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

    Belajar dari dunia

    Transformasi koperasi menuju digital bukan hanya wacana lokal, tetapi juga bagian dari tren global. Beberapa negara telah menunjukkan bagaimana koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Finlandia misalnya, menempati peringkat tinggi dalam indeks nilai koperasi global. Negara ini memiliki koperasi konsumen dan koperasi energi yang sangat maju. Koperasi seperti S Group dan OP Financial Group telah mengintegrasikan layanan digital secara menyeluruh, mulai dari aplikasi mobile untuk transaksi hingga platform edukasi keuangan bagi anggotanya. Digitalisasi di Finlandia bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan partisipasi aktif anggota.

    Korea Selatan memberikan contoh menarik melalui gerakan Saemaul Undong, yang menjadi fondasi koperasi desa modern

    Meskipun awalnya berbasis pembangunan fisik dan mental, kini koperasi di Korea Selatan telah mengadopsi teknologi digital untuk layanan keuangan mikro, pertanian pintar, dan e-commerce lokal. Kunci keberhasilan mereka adalah internalisasi nilai ketekunan, swadaya, dan gotong royong, yang diperkuat dengan pelatihan intensif dan dukungan lintas kementerian.

    Sementara itu, Kenya menunjukkan bagaimana koperasi bisa menjadi solusi inklusif di negara berkembang. Koperasi kredit di Kenya telah memanfaatkan teknologi mobile seperti M-Pesa untuk menyediakan layanan keuangan kepada jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank. Model ini menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi bisa menjadi alat pemberdayaan yang sangat efektif, bahkan di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

    Benchmark dari negara-negara ini menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat berdampak jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan berbasis nilai.

    Kunci keberhasilan

    Transformasi digital koperasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara koperasi, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas teknologi.

    Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Sektor swasta dapat menjadi mitra teknologi dan investasi. Sementara komunitas teknologi dapat membantu dalam pelatihan dan pengembangan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan koperasi.

    Salah satu contoh kolaborasi yang inspiratif adalah program pelatihan digital untuk koperasi yang melibatkan startup teknologi, universitas, dan kementerian. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membantu koperasi menyusun strategi digital yang berkelanjutan.

    Meski potensinya besar, digitalisasi koperasi juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah literasi digital yang rendah karena banyak pengurus dan anggota koperasi belum terbiasa dengan teknologi digital, keterbatasan dana mengingat investasi awal untuk digitalisasi bisa cukup besar, serta keamanan data. Pengelolaan data anggota dan transaksi harus dilakukan dengan aman dan sesuai regulasi.

    Solusinya adalah pendekatan bertahap dan inklusif. Pelatihan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat menyediakan skema pembiayaan khusus untuk digitalisasi koperasi. Dan yang tak kalah penting, koperasi perlu membangun budaya digital yang terbuka terhadap perubahan.

    Bayangkan koperasi petani yang terhubung dengan pasar global melalui platform digital. Atau koperasi pekerja lepas yang menyediakan layanan profesional berbasis aplikasi. Bahkan koperasi energi yang mengelola pembangkit listrik tenaga surya secara kolektif dan digital.

    Semua ini bukan mimpi, melainkan masa depan yang bisa dicapai jika koperasi mampu memanfaatkan kekuatan telekomunikasi dan teknologi digital.

    Hari Koperasi bukan hanya momen peringatan, tetapi juga panggilan untuk berinovasi. Di era digital ini, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

    Dengan semangat gotong royong dan adaptasi terhadap zaman, koperasi Indonesia bisa menjadi pelopor transformasi digital yang mensejahterakan anggotanya dan masyarakat luas.

    *) Dr. Joko Rurianto, ST., MM adalah praktisi telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern.

    Sumber : Antara

  • Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA/Aji Cakti

    Menteri PKP: Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujar Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat, karena uang muka hanya 1 persen, suku bunga 5 persen, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat, yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” kata Ara.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama.

    Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program 3 Juta Rumah.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru.

    Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat berpendidikan rendah (MBR) Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.

    Sumber : Antara

  • KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025

    KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.328.372 orang. Angka ini meningkat 8 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 1.224.340 penumpang.

    Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, menjelaskan peningkatan volume penumpang ini didorong oleh penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas tempat duduk, serta promo tarif yang rutin dihadirkan KAI.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api terus meningkat. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kereta api merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya, seraya menegaskan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

    Rincian jumlah penumpang kereta api pada bulan Semester I 2025, yaitu Kereta Api Putri Deli relasi Medan – Tanjung Balai PP sebanyak 639.836 penumpang.

    Kemudian, Kereta Api Sribilah Utama relasi Stasiun Medan – Rantau Prapat PP sebanyak 387.466 penumpang, Kereta Api Siantar Ekspres relasi Medan – Siantar PP sebanyak 251.088 penumpang dan Kereta Api Datuk Belambangan relasi Tebing Tinggi – Lalang PP sebanyak 49.982 penumpang.

    Sofan menambahkan, 5 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada periode tersebut adalah Stasiun Medan dengan 477.615 penumpang, disusul Stasiun Kisaran sebanyak 147.922 penumpang, Stasiun Tanjung Balai sebanyak 125.170 penumpang, Stasiun Rantau Prapat sebanyak 119.584 penumpang, dan Stasiun Siantar sebanyak 94.817 penumpang.

    Sementara 5 stasiun kedatangan dengan volume penumpang tertinggi yaitu Stasiun Medan sebanyak 491.787 penumpang, Stasiun Kisaran sebanyak 146.960 penumpang, Stasiun Tanjung Balai sebanyak 128.553 penumpang, Stasiun Rantau Prapat sebanyak 120.279 penumpang, dan Stasiun Tebing Tinggi sebanyak 95.359 penumpang.

    Dari sisi ketepatan waktu, KAI Divre I Sumut berhasil mencatatkan performa yang membanggakan. Tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta penumpang Semester I 2025 mencapai 99,62 persen, naik dari 99,23 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara ketepatan waktu keberangkatan tetap terjaga di angka 99,83 persen.

    Perbaikan ini didukung oleh peningkatan mutu operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu menjadi salah satu keunggulan utama transportasi kereta api yang bebas hambatan lalu lintas.

    KAI Divre I Sumut mengimbau kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau kanal resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI.

    Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan untuk kereta api Lokal dan H-45 untuk kereta api jarak jauh, sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan.

    KAI juga masih menyediakan layanan loket go-show di stasiun untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di seluruh aspek, baik di stasiun maupun di atas kereta. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas kami demi mewujudkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Sofan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Misriadi, Senin (14/7).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya desakan agar Kabupaten Malang menaikan harga beli air oleh Kota Malang dalam hal ini Perumda Tugu Tirta Kota Malang ditanggapi serius Pemerintah Kota Malang. Respon tersebut disampaikan secara langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang membenarkan adanya rumor desakan DPRD Kabupaten Malang yang meminta kenaikan harga beli sejumlah sumber air milik Kabupaten Malang yang digunakan sebagai air baku bagi masyarakat Kota Malang.

    “Ya kita mendengar itu, hanya saja pihaknya mengingatkan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang yang baru berakhir 2027 mendatang,” kata Wahyu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Senin (14/7).

    Meski dalam PKS tersebut ada klausul adanya satu kali perubahan hanya Pemkot Malang tetap berkomitmen pada PKS yang telah ditandatangani kedua pihak yang juga difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Sebelumnya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut harga beli air oleh Kota Malang kepada Kabupaten Malang hanya Rp200 per meter kubik dari Sumber Wendit dan Rp150 dari Sumber Pitu. Padahal, PDAM Kota Malang menjual air itu kepada warga mulai dari Rp3.400 hingga Rp14.300 per meter kubik untuk keperluan industri.

    Konflik pemanfaatan sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang juga sempat mencuat pada tahun 2022, namun konflik pemanfaatan sumber air ini sempat dimediasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK dalam sebuah pertemuan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang di Solo.

    Kesepakatan terkait mekanisme pemanfaatan sumber air dan kompensasinya sudah dibuat, namun Pemkot Malang disebut sering wanprestasi dan menjual air dengan harga tinggi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa dugaan adanya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta harus diusut tuntas dan diproses secara hukum.

    “Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” kata Rio di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dugaan pengoplosan beras yang dilakukan BUMD FS perlu ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Hal ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

    “Dugaan praktik pengoplosan beras harus diusut tuntas dan diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

    Rio mengatakan bahwa sistem pelacakan digital stok beras harus diperkuat dari gudang hingga ke konsumen, dengan publikasi secara “real-time” soal ketersediaan dan harga.

    Hal ini, kata dia, penting untuk mencegah permainan pasokan dan harga oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

    Selain itu, perlu kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin harus digelar, terutama di pasar induk seperti Cipinang dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas

    “Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.

    “Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.

    Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.

    Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Sumber : Antara

  • Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ HUB

    Gus Muhaimin: Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 14 Juli 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lembaga Kaderisasi Nasional DPP PKB akan menggelar Pelantikan Lembaga Kaderisasi Nasional pada 14-16 Juli 2025 di Hotel Millennium Jakarta dan Kampoeng Gowes Depok. 

     

    Dengan mengusung tema “Mencetak Kader PKB; Mengakar ke Bumi dan Maslahat bagi Umat”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kader yang unggul dan berdaya saing.

    Lembaga ini bertujuan mencetak kader yang tangguh, berintegritas, dan berakar kuat pada nilai-nilai perjuangan PKB seperti Aswaja, kebangsaan, dan keadilan sosial. Fokus utama ke depan adalah memperkuat jaringan kader hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, melalui pendekatan digital yang relevan dan program pendidikan politik yang progresif. Melalui kaderisasi, PKB juga akan memperluas daya jangkau konstituen PKB di basis-basis baru non muslim, khususnya di Indonesia Timur seperti Bali, NTT, Maluku dan Papua.

     

    Program unggulan seperti SKP (Sekolah Kader Perubahan), DIKBAR (Pendidikan Kader Badan Partai), PKPB (Pendidikan Kader Penggerak Bangsa), KURPOL (Kursus Politik), SESPIMP (Sekolah Pemimpin Perubahan), dan AKPOLBANG (Akademi Politik Kebangsaan) disiapkan untuk memperluas basis kader hingga ke masyarakat umum. Ditargetkan, 3.600 angkatan kaderisasi dengan total 270.000 peserta akan terealisasi hingga akhir 2025. Lembaga ini juga menjalin sinergi dengan pesantren, ormas, dan akademisi guna memperkuat kapasitas dan jejaring sosial para kader.

     

    Kegiatan ini menjadi langkah nyata PKB dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur kebijakan publik.

     

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harlah ke 27 PKB di hadiahi dengan terbentuknya ribuan kader dalam waktu yang singkat. 

     

    “Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke 27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk,”ucap Gus Muhaimin.

     

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik, diantaranya melalui media sosial, forum yang lebih luas yang menimbulkan kesadaran politik yang independen ditengah masyarakat.

     

    “Melalui kaderisasi saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditemukan di masyarakat,”tegas Gus Muhaimin.

     

    Sementara itu, susunan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB meliputi:

     

    DEWAN PEMBINA:

    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB

    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE

    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi

     

    DEWAN PENGARAH:

    1. KH. Abdul Mun’im DZ

    2. KH. Adnan Anwar

    3. Zaini Rahman

    4. Yanuar Prihatin

    5. Anggia Erma Rini

    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

    7. Nihayatul Wafiroh

    8. Tommy Kurniawan

    9. Daniel Johan

    10. Idham Arsyad

    11. KH. Hariri 

     

    Ketua Zainul Munasichin

    Wakil Ketua Zona Jawa Muhammad Dawam

    Wakil Ketua Zona Sumbagsel H. S.N. Prana Putra Sohe

    Wakil Ketua Zona Sumbagut Faridah Farichah

    Wakil Ketua Zona Kalimantan

    Irma Muthoharoh

    Wakil Ketua Zona Sulawesi 

    Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim

    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara

    Usman Husin

    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua

    Indra Jaya

    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi Mahrus Ali

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Badrut Tamam

    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum Fuad Bahari

    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan Badrul Munir

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader Andreas Marbun

    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial Fauzan Amin

    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus Nino Tindra 

    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan Fathullah Syahrul

    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran Ali Nurdin

    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z Nurul Mubin

    Wakil Ketua Bidang Perempuan Khizanaturrohmah

    Sekretaris MF Nurhuda Yusro

    Wakil Sekretaris Ahmad Riyanto

    Wakil Sekretaris Nur Kholim

    Wakil Sekretaris M. Husein

    Wakil Sekretaris Deta Anggraeni Ilyas 

    Wakil Sekretaris Bustanul Arifin

    Wakil Sekretaris Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni

    Wakil Sekretaris Andi Wibowo

    Wakil Sekretaris Maya Muizatil Lutfillah

    Wakil Sekretaris Saman

    Wakil Sekretaris Enung Maryati

    Wakil Sekretaris Suprafto

    Wakil Sekretaris Ali Jaziroh

    Wakil Sekretaris Siti Suciawati Sultan

    Wakil Sekretaris Priyo Pamungkas Kustiadi 

    Wakil Sekretaris Mohammad Kholil

    Wakil Sekretaris Edi Purwanto

    Wakil Sekretaris Heriadi

    Wakil Sekretaris Luluk Fadillah Muzni 

    Bendahara Kaisar Abu Hanifah 

    Wakil Bendahara Adil Satria

    Wakil Bendahara Arif Susanto.

     

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggulirkan dua strategi besar untuk menstabilkan harga beras. Langkah tersebut berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan hingga akhir 2025.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan hal itu usai meninjau langsung gudang distributor beras Bulog Surakarta di Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Minggu (13/07/2025). Ia menyebut untuk semester II/2025, pemerintah telah menyiapkan SPHP sebesar 1,3 juta ton secara nasional. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton. Adapun untuk wilayah Solo Raya, total pagu SPHP mencapai 39 ribu ton.

    “SPHP ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harga jualnya maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Arief. 

    Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Secara nasional, sebanyak 18,27 juta KPM akan menerima bantuan pangan dengan total volume mencapai 360 ribu ton. Di Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan mencapai 1,9 juta orang dengan alokasi beras 39 ribu ton. Sementara Solo Raya akan menerima 9.600 ton untuk 483 ribu KPM.

    Arief menambahkan bahwa Bulog sudah berhasil mengamankan tambahan stok sebesar 2,6 juta ton beras pada semester pertama. Di semester kedua, Bulog juga akan menjaga harga di tingkat petani dengan menyerap gabah minimal seharga Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Produksi memang menurun di semester kedua, tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika curah hujan masih cukup tinggi hingga tiga bulan ke depan, stok pangan kita aman,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP. Setiap penjual wajib terdaftar dan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk memastikan alur distribusi tercatat dan transparan.

    “Pembelian dibatasi maksimal dua kantong atau 50 kilogram per orang, dan harga tetap Rp 12.500 per kilogram. Ini harga terendah di Indonesia untuk kualitas beras medium terbaik,” ujar Rizal.

    Ia menambahkan, distribusi SPHP akan dikawal oleh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepala pasar, hingga petugas pengamanan dalam. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan, pengoplosan, atau perusakan kemasan.

    “Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas hingga tindak pidana. Seluruh pengecer juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengoplos atau menjual secara besar-besaran,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku raih 3 penghargaan CSR di ISRA 2025

    Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku raih 3 penghargaan CSR di ISRA 2025

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku raih 3 penghargaan CSR di ISRA 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025 yang diselenggarakan oleh Prospectus Media by Arjuna Wijaya Karya. Penganugerahan penghargaan ini digelar di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman, Yogyakarta pada Kamis, 10 Juli 2025 yang lalu.

    Dalam ajang bergengsi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berhasil meraih tiga penghargaan atas program CSR unggulan di tiga lokasi kerja. Integrated Terminal (IT) Wayame dianugerahi penghargaan Gold dalam kategori Economic Empowerment melalui program CSR Inovasi Sosial Wayame Hydro Bae. Sementara itu, Aviation Fuel Terminal (AFT) Pattimura menerima penghargaan Silver untuk kategori Education atas pelaksanaan program CSR PAUD Sadar Lingkungan (Darling). Tak ketinggalan, Fuel Terminal (FT) Ternate turut menyumbangkan prestasi dengan meraih penghargaan Bronze pada kategori Gender Equality and Social Inclusion melalui program CSR Ternate Madoto.

    Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina Patra Niaga dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkelanjutan serta berdampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.

    Ispiani Abbas selaku Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diraih.

    “Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan program CSR yang berkelanjutan. Program-program yang kami laksanakan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian dan pembangunan sosial di wilayah operasional kami,” ujar Ispi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (14/7).

    Selain itu, Program CSR Inovasi Sosial Wayame Hydro Bae dari IT Wayame selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Program CSR Paud Darling dari AFT Pattimura selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 12 yakni Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, sementara Program CSR Ternate Madoto dari FT Ternate selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5 yakni Kesetaraan Gender.

    Penghargaan ISRA 2025 menjadi semangat baru bagi Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk terus menghadirkan inisiatif sosial yang inklusif, inovatif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta lingkungan, selaras dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tetap digemari! KA Pariaman Ekspres jadi primadona saat libur sekolah

    Tetap digemari! KA Pariaman Ekspres jadi primadona saat libur sekolah

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Tetap digemari! KA Pariaman Ekspres jadi primadona saat libur sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumbar mencatat tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api Pariaman Ekspres selama masa liburan sekolah priode 1 hingga 13 Juli 2025. Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan layanan angkutan yang andal dan aman, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan sebanyak 10 perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima-Naras.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan menjelaskan bahwa animo masyarakat Sumbar untuk bepergian menggunakan kereta api dalam momen liburan sekolah kali ini sangat tinggi terutama yang menggunakan moda transportasi KA Pariaman Ekspres untuk berwisata ke kota Pariaman.

    Kereta Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras melayani rute Padang-Pariaman yang memakan waktu tempuh sekitar 1.5 jam menuju pusat wisata pantai Gandoriah. Sepanjang perjalanan, penumpang disuguhkan pemandangan pesisir pantai yang indah serta suasana pedesaan khas Sumatera Barat. Dengan harga tiket yang terjangkau, kereta ini menjadi solusi bagi wisatawan yang ingin menikmati perjalanan hemat namun tetap nyaman.

    “Masa liburan sekolah kemarin, volume penumpang KA Pariaman Ekspres dari tanggal 1-13 Juli 2025 mencapai 79.777 penumpang atau 144,73 % dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni sebanyak 55.120 tempat duduk” jelas Reza.

    Puncak penjualan tiket terjadi pada hari Sabtu, 6 Juli 2025, di mana KAI Divre II Sumbar melayani 6.642 pelanggan dalam satu hari atau 157% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni sebanyak 4.220 tempat duduk.

    “Peningkatan volume ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan publik terhadap layanan kereta api, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem operasional dan perencanaan angkutan masa libur yang telah dilakukan KAI. Seluruh perjalanan KA didukung oleh petugas, optimalisasi rangkaian, dan layanan di stasiun yang semakin ramah pelanggan,” tambah Reza. 

    Tingginya angka perjalanan ini menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi moda transportasi pilihan masyarakat, terutama pada masa liburan panjang. Selain lebih terjangkau, aman dan nyaman, kereta api juga memberikan fleksibilitas waktu serta kemudahan akses ke berbagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat.

    Dengan keandalan jadwal keberangkatan dan kedatangan, KAI memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, tertib, dan menyenangkan.

    “KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta