Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas

    Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Pengusutan kasus beras oplosan harus tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:29 WIB

    Elshinta.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa pengusutan kasus dugaan beras oplosan harus dilakukan secara tuntas karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

    “Ini ‘kan justru malah temuan seorang Menteri Pertanian. Saya kira dalam hal ini karena ini menyangkut hidup orang banyak, harus tuntas,” kata Hibnu kepada ANTARA saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, aspek pidana dalam kasus tersebut telah jelas. Pengoplosan beras dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bidang pangan maupun tindak pidana pelindungan konsumen.

    “Mengoplos itu mencampur kondisi yang tidak sesuai dengan standar mutu. Bisa standar mutu, bisa jumlah. Itu masuk kualifikasi tindak pidananya cukup sekali, sebagai faktor subjektifnya bisa orang, bisa korporasi,” kata Hibnu.

    Ia menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum harus jeli mengungkap kasus ini, apakah akan menjerat perorangan atau entitas perusahaan jika dugaan oplos dimaksud dapat dibuktikan.

    “Sejak kapan mulai oplos dilakukan? Dalam kaliber apa beras-beras itu dioplos? Kemudian yang terakhir juga, apakah oplos itu tidak mengganggu manusia? Itu yang harus dilihat,” katanya.

    Dia juga menyebut seluruh produsen beras yang diduga nakal itu perlu diperiksa.

    “Itu sudah kelihatan semua sehingga semuanya kalau bisa ya diperiksa semua, sebagai bentuk  pelajaran bahwa masalah pangan itu masalah yang sangat mendasar bagi kita,” ucapnya.

    Lebih lanjut Hibnu menyebut bentuk kecurangan dalam kasus dugaan pengoplosan beras ini pernah ditemukan dalam perkara terdahulu, seperti kasus pupuk hingga korupsi pengelolaan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) saat masa pandemi COVID-19.

    “Jadi yang saya kira sudah banyak dan ini tantangan bagi penegak hukum untuk menindak secara komprehensif,” katanya.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung.

    Menteri Amran menekankan bahwa penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran.

    Sumber : Antara

  • Australia serahkan wilayah Indonesia Timur ke Belanda

    Australia serahkan wilayah Indonesia Timur ke Belanda

    Barisan pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bersiap mengambil alih wilayah Indonesia Timur dari Australia pada 15 Juli 1946. Pengalihan ini menjadi bagian dari upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonial pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. (voi.id)

    15 Juli 1946: Australia serahkan wilayah Indonesia Timur ke Belanda
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 15 Juli 1946, Australia secara resmi menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada pihak Belanda. Langkah ini dilakukan setelah pasukan Australia, yang sebelumnya mengambil alih dari Jepang pasca-Perang Dunia II, menyelesaikan masa pendudukan militernya di wilayah tersebut, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

    Penyerahan wilayah ini memperkuat kembali kontrol administratif Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA), yang berambisi memulihkan kekuasaan kolonial di seluruh Hindia Belanda. Keputusan Australia menjadi pukulan bagi Republik Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan tengah berupaya meyakinkan dunia internasional tentang eksistensinya sebagai negara merdeka.

    Australia sendiri, meskipun secara umum bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, masih terikat pada kesepakatan Sekutu yang menempatkannya sebagai penjaga stabilitas di kawasan pasca-kekalahan Jepang. Dalam posisi itu, Australia menerima mandat untuk memulihkan wilayah kepada administrasi sebelumnya, yang dalam hal ini berarti Belanda.

    Peristiwa ini menimbulkan ketegangan antara Republik Indonesia dengan Belanda, serta memperbesar tantangan diplomasi internasional yang harus dihadapi oleh para pemimpin Republik. Wilayah Indonesia Timur menjadi bagian dari strategi Belanda untuk membentuk negara-negara federal di luar Jawa dan Sumatra guna melemahkan kedudukan Republik.

    Meski demikian, penyerahan wilayah ini tidak berlangsung tanpa perlawanan. Di berbagai daerah Indonesia Timur, gerakan rakyat terus menolak kembalinya kekuasaan kolonial, baik melalui perlawanan bersenjata maupun aksi politik. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung di pusat, tetapi juga di wilayah pinggiran yang strategis secara geopolitik.

    Sumber : Sumber Lain

  • Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen ke Rusia

    Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen ke Rusia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen ke Rusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia.

    “Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia, jika Presiden Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari untuk mengakhiri perang di Ukraina,” kata Ibrahin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Sputnik, Senator AS Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan menjatuhkan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia jika Moskow gagal terlibat dalam negosiasi “iktikad baik” atas perdamaian di Ukraina pada April 2025.

    Sanksi itu akan mencakup tarif 500 persen atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk-produk Rusia lainnya.

    Pekan lalu, Trump kembali menyuarakan ketertarikannya terhadap RUU sanksi yang diusulkan Graham, menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan undang-undang tersebut “dengan sangat matang”.

    Namun, ia menekankan keputusan untuk melanjutkan UU tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Salah seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa presiden bersedia menandatangani RUU tersebut, asalkan ia memegang kendali penuh atas implementasi sanksi.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara keseluruhan, para pedagang mempertimbangkan apakah AS benar-benar akan mengenakan tarif tinggi pada negara-negara yang terus berdagang dengan Rusia, serta menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” kata Ibrahim pula.

    Selain itu, sentimen lain berasal dari perkiraan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell terkait angka inflasi AS lebih tinggi, sehingga membuat bank sentral menunda kebijakan pemangkasan suku bunga.

    Inflasi AS diprediksi naik 0,3 persen dibanding bulan lalu yang membawa inflasi year on year (YoY) meningkat 2,4 persen menjadi 2,7 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.267 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.250 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini, juga melemah ke level Rp16.281 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.247 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pelaku pemalakan bawa senjata tajam di Pulomas Jaktim diduga mabuk

    Pelaku pemalakan bawa senjata tajam di Pulomas Jaktim diduga mabuk

    Sejumlah tersangka dihadirkan saat konferensi pers hasil Operasi Berantas Jaya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/5/2025). Polisi mengamankan 3.559 orang yang terlibat dalam kasus premanisme di mana 348 orang di antaranya ditetapkan menjadi tersangka dalam Operasi Berantas Jaya yang berlangsung 9-23 Mei 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

    Pelaku pemalakan bawa senjata tajam di Pulomas Jaktim diduga mabuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Pelaku pemalakan dengan membawa senjata tajam di kawasan lampu merah Pulomas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur diduga dalam keadaan mabuk.

    “Menurut keterangan korban, malam itu saat kejadian seorang laki-laki tidak dikenal dan diduga mabuk langsung meminta uang. Terduga pelaku juga saat itu diduga membawa senjata tajam,” kata Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Aksi premanisme terjadi pada Sabtu (12/7) sekitar pukul 23.00 WIB. Tim gabungan Resmob Polres Jakarta Timur dan tim tiga Opsnal (Operasional) Unit Reskrim Polsek Pulogadung langsung menindaklanjuti terkait aksi tersebut.

    Korban bernama Umar Batistuta (19) saat itu tengah mengendarai mobil Luxio putih dengan nomor polisi B 2629 UFQ dan berhenti di tempat kejadian perkara (TKP).

    Lalu, korban ingin merokok sehingga harus membuka kaca mobil bagian kanan sopir cukup lebar.

    “Tiba-tiba didatangi seorang laki-laki tidak dikenal dan diduga mabuk langsung meminta uang, tapi korban tidak menuruti permintaan pelaku. Kemudian korban langsung meninggalkan TKP,” jelas Suroto.

    Tidak ada kerugian akibat aksi pemalakan tersebut. Kondisi korban juga dalam keadaan sehat dan selamat.

    “Atas kejadian tersebut dikarenakan tidak ada kerugian dan sopir yang mengendarai kendaraan Daihatsu Luxio B 2926 UFQ warna putih pada saat itu dalam keadaan sehat dan selamat, maka kejadian tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian,” ucap Suroto.

    Adapun video aksi premanisme tersebut viral di sosial media Instagram @lbj_jakarta. Video memperlihatkan aksi pemalakan dengan membawa senjata tajam terhadap pengemudi mobil di area lampu merah Pulomas.

    Terlihat seorang pria mendekati mobil Luxio berwarna putih yang tengah berhenti di lampu merah. Pelaku diduga meminta uang secara paksa kepada pengemudi.

    Pelaku dengan jaket hitam tampak memasukkan tangannya melalui jendela mobil untuk menakuti dan meminta sejumlah uang secara paksa dari korban.

    Aksi tersebut sempat terekam warga dan ramai di sosial media. Selain itu, aksi itu juga memicu komentar masyarakat yang menilai tindakan premanisme serupa sudah sangat meresahkan.

    Untuk merespon kekhawatiran warga terkait keamanan di kawasan tersebut, jajaran kepolisian berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme, khususnya yang meresahkan pengguna jalan dan masyarakat umum.

    Sumber : Antara

  • Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 

    Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak takut terhadap adanya ancaman terselubung kepada dirinya yang datang di tengah mencuatnya isu pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini merespons yang menyebut Prabowo tidak berani bersuara mengenai isu pemasukan Gibran karena adanya ancaman, bahwa bila Gibran dimakzulkan maka Prabowo turut serta lengser. 

    Mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah takut terhadap ancaman baik dari kelompok elit maupun orang yang berpengaruh sekalipun.

    “Tidak ada yang namanya pak Prabowo takut terhadap ancaman. Kelompok elit maupun orang yang katanya berpengaruh tidak dapat mengancam pak Prabowo,” kata Fauka, Senin (14/7/2025). 

    Direktur Eksekutif IKAPII itu menilai sikap Prabowo yang tidak merespons isu pemakzulan Gibran bukan karena takut atas adanya ancaman, maupun adanya politik utang budi di pemerintahan Prabowo. 

    Tapi, lanjutnya, untuk mencegah agar polemik tidak berkembang jauh, dan dimanipulasi untuk kepentingan elit politik tertentu serta pihak asing yang tak ingin Indonesia maju. 

    Selain itu, Prabowo dan Gibran merupakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang sudah ditunjuk masyarakat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. 

    “Kalau zaman Orde Baru bisa kita dengan mudah bicara isu pemakzulan. Tapi kalau sekarang bicara pemakzulan, nanti dianggap mau mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. berisiko kan?,” ujarnya. 

    Fauka menuturkan pada Orde Baru pemakzulan bukan merupakan hal tabu, karena dahulunya Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Beda dengan keadaan saat ini di mana Prabowo dan Gibran dipilih rakyat secara langsung lewat sistem demokrasi Pemilu, sehingga tidak tepat bila membicarakan pemakzulan.

    Dalam sistem pemerintahan demokrasi pemakzulan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan bila melakukan kudeta, atau berbuat tindakan yang tercela seperti kejahatan luar biasa.

    Sehingga alasan Prabowo tidak merespons isu pemakzulan bukan karena takut atas ancaman, tidaklah benar. Apalagi, kata Fauka, Prabowo memiliki timsus yang tidak terlihat dan tidak perlu dilantik, dengan tugas melaporkan situasi dan  kondisi tentang keadaan negara.

    “Jadi tidak ada pak Prabowo takut dengan ancaman terselubung. Apalagi Pak Prabowo memiliki Timsus bertugas memberikan informasi terkini terkait situasi Indonesia,” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Selasa (15/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan tindak tegas pengusaha gula rafinasi yang khianati petani tebu 

    Mentan tindak tegas pengusaha gula rafinasi yang khianati petani tebu 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Mentan tindak tegas pengusaha gula rafinasi yang khianati petani tebu 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Di hadapan 3.500 petani yang datang dari berbagai daerah Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menunjukan komitmenya yang tidak akan mentolelir siapa pun oknum pengusaha gula rafinasi yang tega mengkhianati petani tebu Indonesia.

    Sikap tegas ini ia sampaikan ketika melaksanakan kegiatan kunjungan kerja menghadiri kegiatan Sarasehan Nasional Petani Tebu bertema “Menuju Swasembada Gula Nasional dan Ketahan Energi” di MKSO Kebun Doho unit kerjasama operasional antara PT Sinergi Gula Nusantara dan PTPN I terletak berlokasi di Desa Jengkol Kecamatan Plosoklaten.

    “Ada rembesan gula juga laporan dari PTPN tentang  Gula Rafinasi di Jawa Tengah dan Kalimantan. Kami langsung telpon pak Kapolda, allhamdulillah sudah diproses hukum tersangaka. Kami sampaikan pak Kapolri terima kasih dan saya katakan jangan biarkan pengusaha gula Rafinasi menghianati petani tebu Indonesia. Itu perintah bapak presiden, tolong nanti yang menemukan diwilayahnya tunjuk tangan,” terangnya. Selasa 15 Juli 2025.

    Andi Amran Sulaiman mengaku diperintah Presiden Prabowo agar selalu mendampingi para  petani tebu dan tidak membiarkan mereka untuk berjalan sendiri. Selesai menyampaikan sambutan Menteri Pertanian menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta sarana dan prasarana pertanian untuk petani tebu.

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama SGN, Mahmudi, menyampaikan bahwa pihaknya menghadirkan 3.500 petani tebu dari seluruh Indonesia.  

    “Ini adalah mimpi yang kita tunggu untuk terjadi swasembada gula akan menyambut baik, sebagaimana tercapai Asta Cita presiden tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq (tengah) ketika memeriksa hasil uji emisi yang dilakukan di kawasan PT Pelindo di Jakarta Utara, Selasa (15/7/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memanggil seluruh direktur perusahaan serta kepala dinas terkait dalam upaya mencari jalan keluar untuk menekan polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami akan mencoba melakukan pemanggilan kepada seluruh jajaran direktur maupun dirjen dan deputi yang bertanggung jawab terkait dengan kualitas udara di Jakarta,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam acara uji emisi kendaraan truk pengangkut barang di Jakarta Utara pada Selasa.

    “Kami akan memulai memanggil para direktur pada BUMN, pada Kementerian, pada Kepala Badan yang bertanggung jawab menyebabkan kualitas udara memburuk di Jabodetabek yang angkanya semakin meningkat. Tidak terkecuali juga para Kepala Dinas yang ada di Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

    Langkah pemanggilan itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

    Dia juga menekankan bahwa pemanggilan itu merupakan bagian dari kewenangan Menteri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Secara khusus Pasal 77, yang menyatakan menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dianggap pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

    “Penyelenggara negara wajib menyiapkan lingkungan hidup yang baik buat masyarakatnya termasuk kita sebagai penyelenggara utama. Kita-kita yang duduk di sini sebenarnya, yang membuat, yang menyusun bagaimana sebenarnya emisi ini harus kita tangani atau kita tidak tangani,” tuturnya.

    Secara khusus dia menyoroti kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di Jakarta masih belum memenuhi standar Euro-4, memastikan kualitas BBM dengan tingkat sulfur yang lebih rendah.

    Permintaan untuk meningkatkan kualitas BBM itu sendiri sudah disampaikan oleh Menteri Hanif ketika meninjau kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 13 Juni lalu.

    Sumber : Antara

  • Puan minta Menbud jelaskan dasar Hari Kebudayaan ditetapkan 17 Oktober

    Puan minta Menbud jelaskan dasar Hari Kebudayaan ditetapkan 17 Oktober

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan minta Menbud jelaskan dasar Hari Kebudayaan ditetapkan 17 Oktober
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon untuk menjelaskan dasar argumentasi Hari Kebudayaan Nasional ditetapkan pada 17 Oktober.

    “Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan kebijakan terkait kebudayaan nasional agar tidak dipersempit secara eksklusif menjadi milik kelompok tertentu.

    “Jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif, dan ini enggak boleh kemudian tanpa dasar, dan saya berharap bahwa Menteri Kebudayaan bisa menjelaskan argumentasinya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sebab, kata dia, kebudayaan sedianya merupakan milik seluruh rakyat, baik itu lintas generasi maupun lintas zaman.

    “Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan polemik karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, dan ini adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan lintas generasi dan lintas zaman,” tuturnya.

    Sebagai sebuah kebijakan publik, dia pun mengingatkan landasan penetapan Hari Kebudayaan Nasional haruslah kuat agar tidak menimbulkan potensi perpecahan atau kontroversi yang tidak perlu.

    “Jadi saya minta untuk bisa dijelaskan dasar dan argumentasinya dengan baik untuk tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional dilakukan merujuk pada tanggal penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

    Menurut siaran pers kementerian di Jakarta, Senin (14/7), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.

    “PP tersebut menetapkan lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa,” kata Fadli.

    Dia menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. 

    Sumber : Antara

  • IHSG menguat ditopang sektor properti dan sentimen regional

    IHSG menguat ditopang sektor properti dan sentimen regional

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG menguat ditopang sektor properti dan sentimen regional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:27 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (15/7), seiring dengan penguatan di sektor properti, hingga sentimen bursa saham Asia.

    IHSG naik 43,32 poin atau 0,61 persen ke posisi 7.140,47. Penguatan juga terjadi pada indeks LQ45 yang menguat 2,16 poin atau 0,28 persen ke level 779,44.

    “Saham-saham sektor properti menguat mengantisipasi potensi penurunan suku bunga,” kata Tim Riset Phintraco Sekuritas di Jakarta, Selasa.

    Sektor properti dinilai menjadi motor penggerak utama.

    IDXPROPERT menguat 1,33 persen ke level 750,34, seiring ekspektasi pasar bahwa Bank Indonesia (BI) akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Rabu besok (16/7). Penurunan suku bunga dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong daya beli masyarakat dan menggairahkan sektor riil, khususnya properti.

    Sektor infrastruktur juga mencatatkan kinerja impresif. IDXINFRA melesat 5,36 persen ke posisi 1.637,18, disusul IDXTRANS yang naik 1,84 persen ke 1.473,34. Sebaliknya, tekanan terjadi di sektor kesehatan dan industri. IDXHEALTH melemah 0,43 persen dan IDXINDUST turun 0,27 persen.

    Dari sisi eksternal, pelaku pasar mencermati data ekonomi China yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 melambat ke 5,2 persen dari 5,4 persen di kuartal sebelumnya.

    Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 5,1 persen. Data produksi industri China juga mencatat kenaikan 6,8 persen secara tahunan, naik dari 5,8 persen pada Mei, yang turut menopang sentimen positif di pasar Asia.

    Sementara itu, pasar global tengah menantikan rilis data inflasi produsen (PPI) Amerika Serikat (AS) untuk Juni yang diperkirakan melambat ke 2,5 persen (yoy).

    Sepanjang perdagangan hari ini, sebanyak 268 saham menguat, 320 saham melemah, dan 214 saham stagnan. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp16,38 triliun dengan volume perdagangan mencapai 23,53 miliar saham dalam 1,75 juta kali transaksi.

    Dari bursa regional, mayoritas indeks Asia ditutup di zona hijau. Indeks Straits Times di Singapura naik 0,31 persen, Hang Seng di Hong Kong menguat 1,60 persen, dan Nikkei 225 di Jepang naik 0,55 persen. Sebaliknya, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,42 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS turut menguat. Indeks S&P 500 naik 0,14 persen, Dow Jones bertambah 0,20 persen, dan NASDAQ Composite menguat 0,27 persen. Di Eropa, indeks DAX Jerman naik 0,34 persen dan FTSE 100 Inggris tipis menguat 0,02 persen. 

    Sumber : Antara

  • LRT Jakarta rute Manggarai-Velodrome ditargetkan beroperasi tahun 2026

    LRT Jakarta rute Manggarai-Velodrome ditargetkan beroperasi tahun 2026

    Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar dalam diskusi terarah bertema: “Menggali Potensi Green Sukuk untuk Pendanaan Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan di DKI Jakarta\” di Jakarta, Selasa (15/7/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    LRT Jakarta rute Manggarai-Velodrome ditargetkan beroperasi tahun 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:51 WIB

    Elshinta.com – Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar menargetkan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai dapat beroperasi di kuartal III tahun 2026.

    “Fase 1B yang dimulai dari Rawamangun atau Velodrome sampai dengan Manggarai, Insya Allah rencananya beroperasi di kuartal III tahun 2026,” kata Ramdani dalam diskusi terarah bertema: “Menggali Potensi Green Sukuk untuk Pendanaan Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan di DKI Jakarta” di Jakarta, Selasa.

    Adapun realisasi pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B per Juli 2025 sudah mencapai 57,75 persen. Dia mengatakan LRT Jakarta Fase 1B melengkapi fase 1 rute Velodrome-Pegangsaan Dua, sehingga total jalur operasi yang semula 5,8 km menjadi 12,2 km dan dapat mengangkut sekitar 80 ribu penumpang secara bertahap.

    Ramdani mengaku sudah mengantongi izin beberapa fase lain yakni Fase 2A rute Jakarta International Stadium (JIS) – Pegangsaan Dua (8,2 km), lalu Fase 2B yakni kelanjutan dari Velodrome – Klender (4,5 km) dan Fase 3B rute Klender – Halim (4,9 km). Menurut dia, kebutuhan transportasi publik yang aman dan nyaman menjadi sebuah urgensi dan solusi mengatasi kemacetan, sehingga dibutuhkan oleh kota Jakarta saat ini.

    “Saat ini kami masih berproses di pembangunan LRT Jakarta Fase 1B. Rencananya setelah ini, kami ajukan terkait perpanjangan lainnya. Harapannya sampai dengan tahun 2050 banyak transportasi publik berbasis rel sudah terbangun dan memudahkan masyarakat bisa berpindah dari suburb (pinggir kota) ke central city (pusat kota),” jelas dia.

    Terkait biaya, Fase 1B menelan biaya sebesar Rp5,36 triliun, lalu Fase 2A dengan pembiayaan sebesar Rp8,66 triliun, sementara Fase 2B dan 3B masing-masing Rp3,65 triliun serta Rp4,6 triliun. Ramdani mengatakan, pembiayaan Fase 1 sebesar Rp6,5 triliun dan Fase 1B sebesar Rp5,3 triliun menggunakan APBD Jakarta. Jumlah ini, kata dia sangat besar.

    Oleh karena itu, tantangannya saat ini mengimplementasikan fase-fase selanjutnya menggunakan alternatif pembiayaan salah satunya green sukuk atau sukuk hijau, yakni instrumen investasi syariah.

    Sumber : Antara