Foto
Rafida Fauzia – detikNews
Sabtu, 10 Jan 2026 09:00 WIB
Venezuela – Presiden Venezuela Nicols Maduro ditangkap AS dalam operasi militer di Caracas. Peristiwa ini memicu kecaman global, protes lintas negara, dan sorotan hukum.
Author: Detik.com
-
Yaqut Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, PBNU: Itu Masalah Pribadi
Jakarta –
KPK menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengatakan kasus tersebut merupakan masalah pribadi dan tak terkait dengan PBNU.
“Ini masalah pribadi beliau dan tidak ada kaitannya dengan PBNU secara kelembagaan, tentu beliau akan didampingi oleh pengacara pribadinya yang sudah mendampingi sejak lama,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Gus Fahrur mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga berharap persidangan nanti dapat berjalan sesuai fakta dan data yang sebenarnya.
“Selama belum ada vonis, kita hormati asas praduga tak bersalah, yang berarti seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menegaskan kesalahannya,” ujarnya.
“Artinya, beban pembuktian ada pada jaksa, dan tetap harus diperlakukan dengan hak-haknya sebagai orang yang belum terbukti bersalah,” sambung dia.
“Itu kewenangan KPK. Kita tunggu saja. Biarlah proses peradilan nanti yang akan mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Kita hormati proses hukum. Yang penting, harus adil,” tuturnya.
KPK telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yaqut, KPK menetapkan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.
Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.
Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.
(amw/idn)
-
5 Hal soal Gus Yaqut dan Gus Alex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Haji
Jakarta –
KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Ada sejumlah hal yang telah diketahui sejauh ini.
Dirangkum detikcom, Jumat (9/1/2026), KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan sejak Agustus 2025. Meski demikian, KPK saat itu tak langsung mengumumkan siapa yang menjadi tersangka.
KPK saat itu mencegah Yaqut, mantan Stafsusnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dan bos Maktour Fuad Hasan Masyhur. Ketiganya dicegah saat berstatus sebagai saksi.
Penyidikan terus berjalan. KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. KPK juga melakukan penyitaan serta mengungkap sejumlah hal terkait perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK itu sendiri terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut menjabat Menag. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.
Jokowi melakukan lobi hingga mendapat kuota tambahan demi mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih. Kuota tambahan itu malah dibagi rata oleh Kemenag yang dipimpin oleh Yaqut, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.
KPK menduga ada kongkalikong antara pihak di Kemenag dengan travel haji khusus terkait pembagian kuota tambahan itu. KPK menyebutnya sebagai uang percepatan dengan nilai USD 2.400 per jemaah atau sekitar Rp 39,7 juta dengan kurs saat ini.
Oknum Kemenag diduga memanfaatkan kuota haji tambahan pada 2024 yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus untuk meraup keuntungan pribadi. Oknum Kemenag itu diduga mematok harga USD 2.400-7.000 per jemaah yang hendak berangkat haji tanpa antre pada 2024 lewat kuota haji khusus tambahan.
Padahal, calon jemaah haji khusus juga harus antre sekitar 2 atau 3 tahun sebelum dapat giliran berangkat. KPK menyebut oknum Kemenag itu kemudian diduga mengembalikan ‘uang percepatan’ ke pihak travel karena ketakutan DPR membentuk pansus haji tahun 2024. KPK menyebut ada pengembalian Rp 100 miliar dari sejumlah travel haji khusus.
Pada Jumat (9/1), KPK mengumumkan telah menetapkan Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka. Berikut empat hal yang diketahui terkait penetapan tersangka oleh KPK:
Kerugian Negara Masih Dihitung BPK
KPK menjerat Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, KPK menyebut kerugian negara dalam perkara ini masih dikalkulasi oleh BPK.
“Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
KPK sebelumnya pernah menyatakan perhitungan awal yang dilakukan menunjukkan dugaan kerugian dalam kasus ini sekitar Rp 1 triliun. Pada Rabu (7/1), KPK menyebutkan BPK sepakat kerugian negara dalam kasus ini bisa dihitung.
Penetapan Tersangka 8 Januari 2026
Budi mengatakan penetapan tersangka dilakukan kemarin. Dia belum menguraikan detail apa peran kedua tersangka dalam perkara ini.
“Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis, 8 Januari 2026,” kata Budi.
Budi mengatakan surat penetapan tersangka telah diserahkan ke pihak terkait. Dia belum menjelaskan kapan Gus Yaqut dan Gus Alex akan diperiksa sebagai tersangka.
“Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pemeriksaannya lagi kapan, termasuk juga penahanannya, nanti kami akan update,” ucapnya.
KPK Segera Tahan Tersangka
KPK mengaku segera melakukan penahanan. Namun, KPK belum menyebut detail kapan keduanya akan ditahan.
“Terkait penahanan nanti kami akan update. Tentu secepatnya,” kata Budi.
Budi juga tak menjelaskan mengapa penetapan tersangka tak diumumkan bersamaan dengan penahanan. Dia mengatakan KPK ingin proses penyidikan berjalan efektif.
“KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif,” ucapnya.
Terima Pengembalian Rp 100 M
KPK juga mengungkap ada pengembalian uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Jumlahnya mencapai Rp 100 miliar.
“Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar, ini masih akan terus bertambah, oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu silakan bisa segera mengembalikan,” kata Budi.
Budi belum menguraikan detail apa kaitan uang tersebut dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diusut. KPK memang pernah mengungkap ada dugaan ‘uang percepatan’ yang terkait pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024.
“KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang,” sebutnya.
Yaqut Hormati Proses Hukum
Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Dia menjamin Yaqut bersikap kooperatif.
“Atas hal tersebut, kami menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Sejak awal proses pemeriksaan, klien kami telah bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku,” kata Mellisa.
Melissa menyebut Yaqut telah menerima informasi terkait penetapan tersangka itu. Dia mengajak semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah.
“Kami menegaskan bahwa dalam setiap proses hukum, setiap warga negara memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Dia juga mengajak semua pihak memberi kesempatan kepada KPK untuk bekerja secara independen. Dia berharap proses hukum dilakukan secara objektif.
“Kami mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat luas, untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung, serta memberikan ruang bagi KPK untuk menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional,” ujarnya.
Halaman 2 dari 4
(haf/haf)
-
Pakai Cara Mudah atau Sulit
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersikeras akan menangani langsung untuk mengakuisisi Greeland. Trump mengaku tidak peduli akan menggunakan cara mudah atau sulit.
“Saya ingin membuat kesepakatan, Anda tahu, dengan cara yang mudah. Tetapi jika kita tidak melakukannya dengan cara yang mudah, kita akan melakukannya dengan cara yang sulit,” kata Trump dalam pertemuan di Gedung Putih dengan para eksekutif perusahaan minyak dilansir kantor berita AFP, Sabtu (10/1/2026).
Trump menyebut mengendalikan pulau yang kaya mineral itu sangat penting bagi keamanan nasional AS. Mengingat saat ini, katanya, aktivitas militer Rusia dan China di Arktik meningkat.
Sebelumnya Trump juga mempertimbangkan opsi mengakuisisi Greenlad salah satunya menggunakan kekuatan militer. Dilansir AFP, Rabu (7/1), pertimbangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Karoline Leavitt. Ia awalnya menjelaskan langkah akuisisi Greenland menjadi prioritas untuk keamanan nasional Amerika Serikat.
“Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan kepada AFP.
“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” ucap dia.
(whn/whn)
-
PBB Kecam Serangan Rusia Bikin 1 Juta Orang di Ukraina Hidup Tanpa Pemanas-Air
Jakarta –
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Antonio mengatakan serangan ini telah membuat warga di Ukraina hidup tanpa pemanas dan air.
“Serangan-serangan ini telah mengakibatkan banyak korban sipil dan merampas layanan penting bagi jutaan warga Ukraina, termasuk listrik, pemanas, dan air pada saat kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak,” kata juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Sabtu (10/1/2026).
Antonio melalui jubirnya itu mengatakan serangan terhadap warga dan infrastruktur sipir melanggar hukum internasional. Serangan itu, katanya, tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan.
“Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum humaniter internasional. Di mana pun serangan itu terjadi, serangan tersebut tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan, dan harus segera dihentikan,” ujarnya.
Rentetan serangan Rusia terhadap Ukraina kemarin malam telah menyebabkan lebih dari satu juta orang di wilayah Dnipropetrovsk harus hidup tanpa pasokan atau pemanas selama musim dingin, dengan suhu turun di bawah titik beku.
Laporan operator jaringan listrik negara, Ukrenergo, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1), menyebut serangan drone Rusia dalam skala besar telah melumpuhkan aliran listrik di wilayah Zaporizhzhia, yang menyebabkan ribuan orang tanpa listrik atau pemanas.
“Pekerjaan perbaikan terus berlanjut di wilayah Dnipropetrovsk untuk memulihkan pasokan pemanas dan air bagi lebih dari satu juta pelanggan,” ucap Menteri Restorasi Oleksiy Kuleba dalam pernyataan via media sosial.
Kepala otoritas militer di wilayah Dnipropetrovsk, Vladyslav Gaivanenko, mengatakan bahwa infrastruktur energi penting di Dnipropetrovsk mengalami kerusakan akibat serangan Rusia tersebut.
(whn/whn)
-
Menyoal Pemaknaan Kata ‘Gratis’ dalam Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik, kali ini terkait penggunaan kata ‘gratis’ dalam penamaannya. Manajer Kebijakan dan Advokasi Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Fachrial Kautsar, menilai embel-embel tersebut sejak awal bermasalah dan sarat pesan simbolik, meski kualitas makanan di lapangan dinilai belum tentu bergizi.
CISDI menilai narasi ‘gratis’ berpotensi menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana masyarakat terutama anak-anak, didorong untuk menerima tanpa kritik. Bahkan, temuan CISDI menunjukkan anak-anak bisa merasa bersalah saat menerima makanan bermasalah, karena diajarkan untuk tetap bersyukur atas apa pun yang diberikan negara.
Klik di sini untuk menonton video lainnya!
-
Hadiri Perayaan Natal di JI-Expo, Pramono Ingatkan Keluarga Fondasi Bangsa
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri perayaan Natal 2025 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono mengatakan Natal kali ini berjalan damai.
Perayaan Aktualisasi Nilai-nilai Natal 2025 ini dihadiri 14 ribu peserta. Selain Pramono, hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Natal tahun ini benar-benar berlangsung dengan sejuk, damai, nyaman dan menggembirakan. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat yang telah merayakan Natal penuh dengan rasa persatuan, kerukunan, gotong-royong dan di semua tempat berlangsung dengan sangat baik,” kata Pramono dalam sambutannya, Jumat (9/10/2026).
Pramono kemudian mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam membangun bangsa dan negara. Sebab dari keluarga, rasa sayang serta nilai kebajikan dibangun.
“Tadi Kardinal telah menyampaikan bagaimana keluarga adalah inti dari bagaimana negara dan bangsa ini dibangun. Ada ruang-ruang tertanam, tempat cinta, rasa sayang, damai, iman dibangun, ditumbuhkan ruang-ruang di mana nilai kebajikan diwariskan dan solidaritas sosial dimulai,” ujarnya.
Dia mengatakan keluarga bukan hanya unit sosial melainkan juga fondasi persaudaraan dalam kehidupan kota yang beragam. Dia menyebut karakter yang terbentuk dari lingkup keluarga dapat membentuk karakter sebuah kota.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersyukur lantaran perayaan Natal kali ini peserta yang hadir banyak. Sebab organisasi gereja tingkat nasional atau aras berkumpul menjadi satu.
“Kita bersyukur natal tahun ini luar biasa, natal bersama banyak. Seperti kita lihat tahun lalu masih banyak tempat-tempat masing-masing aras, tapi sekarang semua aras kumpul menjadi satu, Katolik, Kristen, menjadi satu, Kementerian Agama juga demikian ya pertama kali ini melakukan Natal bersama. Jadi Katolik, Protestan, pokoknya sama,” kata Nasaruddin.
“Dan itu dipenuhi keakraban karena dihadiri bukan hanya satu aras saja tapi semuanya. Ini suatu mode kebersamaan yang perlu kita lestarikan. Dan yang paling penting buat saya pada DKI Jakarta ini luar biasa ya. Saya nggak bayangkan sebanyak ini yang datang karena sudah beberapa kali kita Natalan di tempat lain, di Senayan, tapi ini penuh. Ini karena kehebatan Pak Gubernur kita,” imbuhnya.
Dalam perayaan Natal malam ini juga dilakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Total dana yang terkumpul mencapai Rp 300 juta lebih.
(dek/whn)
-
Waka Komisi XI DPR Minta UU PDP Diperkuat: Pengawasan Harus Proaktif
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) harus diperkuat. Dia meminta pengawasan lebih proaktif.
“Ancaman siber bergerak jauh lebih cepat dibanding adaptasi rata-rata institusi. Karena itu pengawasan harus lebih proaktif, berbasis risiko, dan dilengkapi stress test ketahanan siber, bukan sekadar checklist kepatuhan administratif,” kata Hanif kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Hanif menerangkan sejatinya, UU PDP itu telah memberi payung hukum. Namun, katanya, implementasinya masih menjadi pekerjaan besar.
“UU PDP sudah memberi payung hukum. Namun implementasi yang tegas dan konsisten masih menjadi pekerjaan besar. Tanpa itu, perlindungan data berisiko berhenti sebagai norma di atas kertas,” ujarnya.
Hanif menjelaskan tanggung jawab perlindungan data bersifat berlapis. Bank dan pengelola data wajib memastikan keamanan sistem serta tata kelola risiko data nasabah. Regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Hanif, harus memastikan standar keamanan dipatuhi dan audit berjalan efektif.
“Yang harus disinkronkan mencakup standar data nasabah, mekanisme pelaporan insiden, koordinasi antar-otoritas, serta kejelasan penindakan saat terjadi pelanggaran lintas rezim aturan,” katanya.
Dari sisi penegakan hukum, ia meminta sanksi harus nyata dan transparan agar memberikan efek jera yang optimal. Dia menyebut yang paling penting saat ini adalah kewajiban perbaikan sistem yang diawasi sampai tuntas.
(whn/whn)
-
Gempa M 2,3 Terjadi di Pangandaran
Jakarta –
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 2,3 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar). Gempa ada pada kedalaman 97 kilometer.
“(Gempa) 66 km barat daya KAB-PANGANDARAN-JABAR,” tulis BMKG melalui akun X-nya, Sabtu (10/1/2026).
Gempa terjadi pada pukul 00.25 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 8,30 Lintang Selatan dan 108, 45 Bujur Timur.
“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.
(whn/whn)
-
Trump Singgung Kartel Narkoba di Meksiko, Presiden Sheinbaum Bilang Begini
Jakarta –
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum merespons ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan melancarkan serangan darat kepada para kartel narkoba. Sheinbaum merespons secara khusus lantaran Trump juga sempat menyinggung Meksiko.
Dilansir AFP, Jumat (9/1/2026), Sheinbaum mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah meminta menteri luar negerinya untuk menghubungi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Jika perlu, lanjut dia, berbicara langsung dengan Trump untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka keamanan bilateral.
Sebelumnya, Donald Trump mengatakan serangan darat terhadap kartel-kartel narkoba akan segera dilakukan, menyusul rentetan serangan maritim di perairan Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia beberapa waktu terakhir.
Rencana serangan darat itu, seperti dilansir AFP, Jumat (9/1/2026), diungkapkan Trump dalam wawancara dengan penyiar Sean Hannity yang ditayangkan Fox News pada Kamis (8/1) malam waktu setempat.
Trump menyinggung soal kartel narkoba di Meksiko saat membahas rencana serangan darat tersebut.
(maa/idn)