01:16
VIDEO: Paus Fransiskus Desak Percepatan Gencatan Senjata di Gaza
Internasional
• 11 bulan yang lalu
Author: CNNindonesia.com
-
Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku dirinya Zionis saat tengah memperingati Hanukkah di Gedung Putih, Senin (11/12).
Hanukkah adalah perayaan nasionalisme bangsa Yahudi yang menang atas penjajahan Yunani. Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 bulan Kislew.
Saat bicara di perayaan tersebut, Biden mulanya mengatakan AS bakal terus memberikan bantuan militer kepada Israel sampai Negeri Zionis berhasil menumpas Hamas.
“Seperti yang saya sampaikan setelah serangan 7 Oktober lalu, komitmen saya adalah keselamatan orang-orang Yahudi, dan keamanan Israel, [serta] haknya untuk eksis sebagai negara Yahudi merdeka dan tak tergoyahkan,” kata Biden, seperti dikutip The Times of Israel.
Biden kemudian berujar jika tidak ada Israel, maka tidak akan ada orang Yahudi di dunia ini yang aman.
“Kehangatan dan hubungan yang saya rasakan dengan komunitas Yahudi tidak perlu dipertanyakan lagi,” katanya.
“Saya mengalami masalah dan kritik ketika saya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Anda tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan Saya seorang Zionis,” lanjut dia.
Biden melontarkan pengakuan ini seiring dengan kecamannya atas antisemitisme di AS dan negara lain yang meningkat imbas perang Israel-Hamas.
Sebelum ini, Biden juga pernah mengakui hal serupa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel.
Biden saat itu menyebut bahwa tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis.
“Saya tidak percaya Anda harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan saya seorang Zionis,” kata Biden dalam pertemuan di hotel Tel Aviv, akhir Oktober lalu, seperti dikutip dari Reuters.
Pengakuan seperti ini pun telah lama digunakan Biden untuk menunjukkan kedekatannya dengan Israel.
Namun, pengakuan secara gamblang seperti ini menggambarkan bagaimana Biden berusaha menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari krisis yang menentukan nasib kepresidenannya.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera
Jakarta, CNN Indonesia —
Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, tetap tak peduli dengan ultimatum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan membinasakan kelompok perlawanan Palestina itu.
Hamdan menyatakan tidak akan membebaskan para sandera kecuali dengan satu syarat.
“Tujuan pihak Israel, melalui kebocoran, menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan di Beirut kepada Al Jazeera, Rabu (13/12).
Dia kemudian berujar, “Posisi Israel terkait perspektif ini adalah untuk konsumsi internal.”
Pernyataan Hamdan muncul usai media Israel, mengutip komentar pejabat, mengatakan pemerintahan Benjamin Netanyahu terbuka untuk jeda kemanusiaan (truce).
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi resolusi terkait Gaza pada Selasa.
Resolusi tersebut menyerukan gencatan segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberi akses kemanusiaan terhadap para sandera atau tawanan.
Meski PBB berhasil mengadopsi, tetapi resolusi ini tak bersifat mengikat dan tak ada jaminan Israel bakal mematuhinya.
Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga 30 November.
Usai gencatan senjata berakhir, Israel menggempur habis-habisan ke Gaza. Hingga kini total korban tewas akibat serangan pasukan Zionis mencapai 18.000 jiwa.
(isa/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi
Jakarta, CNN Indonesia —
Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.
Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”
“Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.
Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.
Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.
“Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan
“Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.
Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.
Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.
Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.
“Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.
Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.
Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.
“Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.
“Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.
(cpa/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB
Jakarta, CNN Indonesia —
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuai sorotan saat sidang Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12).
Saat sidang digelar, ia memegang papan yang berisi nomor telepon pemimpin Hamas, Yahya Simwar.
Sembari memegang papan, ia berkata jika ingin gencatan senjata, ini adalah nomor yang harus PBB hubungi.
-
Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.
Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.
“Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).
Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.
“Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”
Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.
Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.
“Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).
Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.
Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.
Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.
Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.
Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.
Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.
Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.
Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI
Jakarta, CNN Indonesia —
Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.
Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.
Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.
Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.
Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.
Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.
Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.
Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.
Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.
Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.
1. Austria
2. Ceko
3. Guatemala
4. Israel
5. Liberia
6. Mikronesia
7. Nauru
8. Papua Nugini
9. Paraguay
10. Amerika Serikat(cpa/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyindir Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Gaza, padahal selama ini sering mendikte RI.
Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12).
“Pihak-pihak yang sering mendikte kami mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).
Retno mengatakan seluruh negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM. Sebab menurutnya, standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM yang ideal.
Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan saat ini mata dunia tengah menyaksikan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Dia pun menekankan lagi bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.
“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” tutur Retno.
Karena hal ini, Retno pun mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.
“Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” kata Retno.
Lebih lanjut, Retno turut menekankan agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia mendesak proses perdamaian yang sesungguhnya agar solusi dua negara bisa terwujud.
“Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.
Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan berjudul “Indonesia Human Rights Report 2022” yang membuat geger RI Oktober tahun ini.
Dalam laporan itu, AS menyinggung masalah penerapan HAM di Indonesia, mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.
“Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.
Laporan itu mengutip data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut terjadi 16 kematian dari 50 kasus yang diduga karena penyiksaan dan penganiayaan aparat dari Mei 2021 hingga Juni 2022.
Laporan tersebut di antaranya juga menyoroti konflik Wadas, kasus Fatya-Haris, tim Mawar, kasus gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe, hingga sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Meski laporan ini terbit sebelum Israel melancarkan agresi di Jalur Gaza, AS dan negara-negara Barat seolah tutup mata dengan kekejaman yang sekarang terjadi di Palestina.
Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.400 orang. Mayoritas korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.
Kendati banyak warga sipil berjatuhan, yang bahkan jumlahnya melampaui korban perang Rusia-Ukraina, AS dan Barat tak pernah setuju untuk mendesak Israel gencatan senjata.
AS menilai gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyerang Israel seperti pada 7 Oktober lalu, serbuan yang memicu agresi saat ini.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Menlu Palestina: Israel Sengaja Bikin Warga Gaza Menderita Kelaparan
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki Israel sengaja membuat warga di Gaza kelaparan, sebagai “senjata” untuk menduduki wilayah itu.
Pernyataan itu muncul saat Al Maliki menyampaikan pidato di acara peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Selasa (12/12).
“Saat ini, setidaknya satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, setengah dari mereka adalah anak-anak, kelaparan, bukan karena bencana alam atau karena kurang bantuan,” kata Al Maliki, dikutip Reuters.
Dia kemudian berujar, “Tidak, mereka kelaparan karena Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang melawan penduduk [di wilayah] yang didudukinya.”
Senada, Komisaris Tinggi PBB Volker Turk menggambarkan situasi di Gaza diambang kehancuran.
“Ini adalah seruan tegas bagi semua orang dan lembaga internasional yang menangani masalah ini, agar menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan,” ucap Turk.
Sementara itu, pejabat Israel membantah tuduhan Menlu Palestina.
Pejabat tersebut mengklaim Israel justru mendorong peningkatan pengiriman makanan ke Gaza dari Mesir. Ia lalu menyalahkan kelambanan sebagai penyebab bantuan macet.
“Ini, tentu saja tak senonoh. Tuduhan yang mencemarkan nama baik dan bersifat khayalan,” ungkap pejabat itu.
Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang terhadap Hamas.
Selama operasi, Israel menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.
Israel dan Hamas sempat gencatan senjata pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.
Usai gencatan senjata berakhir, Israel kian brutal menyerang Gaza. Imbas agresi mereka, total korban meninggal di Palestina mencapai lebih dari 18.000 jiwa.
(isa/dna)
-
VIDEO: Anak-anak Penuhi RS Nasser Usai Israel Gempur Khan Younis
Jakarta, CNN Indonesia —
Anak-anak yang terluka memenuhi Rumah Sakit Nasser usai Israel melancarkan serangan dekat pemukiman di pusat kota Khan Younis, Selasa (12/12).
Operasi militer Israel di pusat kota Khan Younis semakin meningkat.
Israel mengklaim bahwa rumah Yahya Al-Sinwar, pemimpin Hamas berada di sana.
Sekitar lebih dari 18 ribu orang Palestina tewas dalam agresi brutal Israel sejak 7 Oktober lalu.
Lebih dari 70 persen dari korban merupakan anak-anak dan perempuan.