Xcloud.id

Author: CNNindonesia.com

  • Bank Jateng Raih TOP DIGITAL #Stars 4 di Ajang TOP DIGITAL Awards 2024

    Bank Jateng Raih TOP DIGITAL #Stars 4 di Ajang TOP DIGITAL Awards 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan TOP DIGITAL #Stars 4 dalam ajang TOP DIGITAL Awards 2024 di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Kamis (5/12).

    Penghargaan ini diberikan atas komitmen Bank Jateng dalam mengimplementasikan transformasi digital secara optimal, terutama di sektor perbankan daerah.

    Selain penghargaan yang diraih oleh Bank Jateng, ajang ini juga memberikan apresiasi kepada Direktur TI, Konsumer, dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti yang dianugerahi penghargaan TOP LEADER on Digital Implementation 2024.

    Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kepemimpinannya dalam mendorong digitalisasi di sektor perbankan secara strategis dan berkelanjutan.

    Wiweko Probojakti yang sering disapa Dodit menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini.

    “Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam membawa layanan perbankan ke level yang lebih tinggi melalui transformasi digital. Kami akan terus berinovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.

    Dodit menambahkan bahwa penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja keras tim dan dukungan dari berbagai pihak.

    “Transformasi digital adalah perjalanan yang membutuhkan dedikasi dan sinergi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan inovasi teknologi demi menciptakan nilai lebih bagi masyarakat dan pelanggan,” tuturnya.

    Ketua Panitia Penyelenggara TOP Digital Awards 2024 yang juga Pemimpin Redaksi ItWorks, M. Lutfi Handayani mengatakan, kegiatan TOP Digital Awards bukan sekadar penilaian dan pemberian penghargaan. Namun juga untuk mendukung pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat atau pelanggan.

    “Penghargaan TOP DIGITAL Awards, diberikan kepada Instansi pemerintahan dan Korporasi Bisnis, yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Insya Allah ini merupakan yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia yang di dalamnya juga sarat pembelajaran bersama,” kata Lutfi.

    Hal senada disampaikan Ketua Dewan Juri Top Digital Awards 2024, Achmad Benny Mutiara. Menurutnya, TOP DIGITAL Awards yang diselenggarakan majalah ItWorks sangat selaras dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni percepatan transformasi digital guna mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, baik di instansi pemerintahan, korporasi bisnis, maupun institusi lainnya.

    “Transformasi Digital umumnya dijalankan dalam upaya suatu organisasi mendongkrak efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik, kinerja bisnis dan operasional, serta layanan kepada pelanggan,” ujarnya.

    Ajang TOP DIGITAL Awards 2024 melibatkan proses penjurian yang ketat, termasuk wawancara mendalam dan pengisian kuesioner. Dewan Juri menilai berdasarkan tingkat implementasi teknologi, dampaknya terhadap kinerja perusahaan, dan manfaat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

    Penghargaan TOP DIGITAL #Stars 4 yang diterima Bank Jateng mencerminkan pengakuan atas upaya berkelanjutan mereka dalam menghadirkan solusi perbankan berbasis digital, seperti optimalisasi layanan mobile banking, sistem keamanan canggih, dan pengelolaan data berbasis teknologi mutakhir.

    Dengan penghargaan ini, Bank Jateng bertekad untuk terus menjadi pelopor inovasi di sektor perbankan daerah. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas bisnis, Bank Jateng berharap dapat menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

    (adv/adv)

  • Cahaya Harapan Program BPBL Terangi Desa Buluh Tumbang

    Cahaya Harapan Program BPBL Terangi Desa Buluh Tumbang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, Samsina (57) akhirnya dapat menikmati terang lampu berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah.

    Tinggal seorang diri setelah berpisah dengan suaminya, ia pun mengenang getir masa lalu.

    “Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman energi, diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak,” tuturnya sambil tersenyum tipis.

    Samsina bekerja sebagai buruh di kebun sawit. Upah yang ia terima setiap minggu tak cukup untuk memasang listrik sendiri.

    Dalam keterbatasan, ia tetap bertahan, menjalani hari-hari dengan tekad yang kuat.

    Kini, dengan bantuan BPBL, kehidupannya berubah. Senyum lega menghiasi wajahnya saat menyampaikan rasa syukur.

    “Alhamdulillah, syukur luar biasa, banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah,” katanya penuh haru.

    Program BPBL menjadi secercah harapan bagi masyarakat seperti Samsina. Tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk hidup lebih layak.

    Cahaya di rumah kecilnya tersebut tak hanya menerangi malamnya, tetapi juga memberikan semangat baru untuk menapaki masa depan.

    Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

    Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, mengatakan pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program BPBL pada 2025.

    Di samping itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Kamis (12/12).

    Di sisi lain, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa program BPBL merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Menanggapi hal tersebut, Jisman menyampaikan target Program BPBL pada 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi di 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan pada 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” tegasnya.

    Sebagai informasi, calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

    (INFO ENERGI/INFO ENERGI)

  • Megawati Akan Turun Tangan jika Hasto Ditangkap di Kasus Harun Masiku

    Megawati Akan Turun Tangan jika Hasto Ditangkap di Kasus Harun Masiku

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku akan turun tangan langsung jika Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto sampai ditangkap.

    Megawati menyinggung kasus Harun Masiku saat menyampaikan pidato di acara peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

    “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong,” kata Megawati.

    Sebagai ketua umum, dia merasa bertanggung jawab, apalagi Hasto merupakan Sekjen PDIP. “Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” imbuh putri Bung Karno ini.

    Dia pun mendorong agar pada praktisi hukum untuk mendalami kasus tersebut. “Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga menyoroti penyidik KPK bernama Rossa yang dinilai janggal saat memeriksa staf Hasto, Kusnadi. Dia merasa aneh penyidik tersebut sampai menutup mukanya dengan masker.

    “Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” ucapnya.

    Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019, dan menyeret nama Hasto.

    Hingga saat ini, Harun Masiku masih buron setelah empat tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terbaru, KPK mengungkap profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan data DPO yang dirilis pada 2020.

    (thr/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku menghormati sikap PDIP yang mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahannya.

    Ia mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, oposisi tetaplah dibutuhkan demi berjalannya proses check and balances.

    “Saya menghargai PDIP walaupun saya punya gagasan persatuan nasional mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balances,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.

    Meski memutuskan tak bergabung ke dalam pemerintahan, Prabowo yakin seluruh parpol di Indonesia memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air.
    Prabowo juga merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP,Puan Maharani dalam acara HUT Partai Golkar ke-60 yang digelar hari ini.

    “Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini,” ucap sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    PDIP menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming. Kala Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan jadi oposisi pemerintah. Status sebagai partai oposisi bukan pertama kalinya dialami PDIP.

    Pada periode 2004 hingga 2014, ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai berlambang kepala banteng ini juga menjadi oposisi.

    (mnf/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)

  • ESDM Pastikan Tak Ada Pembatasan Beli LPG 3 Kg Meski Kuota Jebol

    ESDM Pastikan Tak Ada Pembatasan Beli LPG 3 Kg Meski Kuota Jebol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian ESDM memastikan tidak ada pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi atau 3 Kg, meski kuota tahun ini jebol melebihi batas yang ditetapkan dalam APBN 2024.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian LPG 3 Kg.

    “Enggak, tidak. Terhadap LPG, kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan,” kata Dadan dalam acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).

    Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota LPG 3 Kg sebesar 8,03 juta ton. Namun, ternyata pemakaiannya sudah mencapai 103 persen atau lebih 3 persen dari target.

    Dadan menyebutkan kuota LPG 3 Kg yang jebol ini masih lebih rendah dari pada pertumbuhan konsumsinya yang mencapai 4,5 persen di tahun ini. Dengan kondisi tersebut, ia mengklaim penyaluran LPG subsidi sudah makin tepat sasaran.

    “Angka 3 persen ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5 persen. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” jelasnya.

    Sementara, untuk tahun depan pemerintah memperkirakan kebutuhan LPG 3 Kg mencapai 8,17 juta metrik ton yang dituangkan dalam RAPBN 2025. Naik dibandingkan tahun ini yang sebesar 8,03 juta metrik ton.

    (ldy/sfr)

  • Wamenaker Bela Eks Pekerja John LBF yang Jadi Korban Kriminalisasi

    Wamenaker Bela Eks Pekerja John LBF yang Jadi Korban Kriminalisasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berkomitmen untuk mendukung Septia Dwi Pertiwi, buruh perempuan yang menghadapi kriminalisasi setelah melaporkan pelanggaran hak ketenagakerjaan oleh mantan atasannya, John LBF.

    “Jika haknya dilanggar, saya akan membela sejuta persen hak beliau. Dan negara bersama beliau,” tegas Immanuel dalam unggahan di laman instagram Trade Union Rights Center (TURC) Indonesia, Selasa (12/12).

    Septia, mantan karyawan PT Hive Five, sebelumnya dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan pencemaran nama baik menggunakan UU ITE.

    Selain hukuman penjara, Septia juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Tuntutan tersebut berawal dari unggahan Septia di media sosial X (dulu Twitter), yang mengkritik pelanggaran hak ketenagakerjaan di perusahaan tempat ia bekerja.

    Dalam fakta persidangan, mantan atasan Septia, John LBF, mengakui telah memberikan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak membayar upah lembur, dan menahan hak karyawan lainnya, termasuk ancaman pemotongan gaji dan pemecatan jika karyawan terlambat merespons pesan.

    Septia, yang merupakan mantan staf marketing di PT Lima Sekawan Indonesia (Hive Five), mengungkapkan ketidakadilan yang ia alami melalui akun @septiadp. Ia menerima gaji pokok sebesar Rp4 juta, yang berada di bawah standar UMP DKI Jakarta saat itu.

    [Gambas:Instagram]

    Dalam pembelaannya, Septia menyatakan unggahannya bertujuan menyuarakan pelanggaran yang ia alami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, hal ini dianggap oleh JPU sebagai pencemaran nama baik yang merugikan saksi korban, John LBF.

    Merespons hal tersebut, Immanuel menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik penindasan terhadap buruh, seperti yang dialami oleh Septia.

    “Kita tidak membiarkan para penindas berkeliaran, kita lawan,” pungkasnya.

    (lau/sfr)

  • Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu negara Korea Selatan sekaligus istri Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, disebut meminta agar ketua partai berkuasa People Power Party (PPP), Han Dong Hoon dilengserkan.

    Wakil sekretaris jenderal perencanaan strategis PPP, Shin Ji Ho, mengatakan Kim menyampaikan perintah itu YouTuber pro-Yoon, Park, untuk menyingkirkan Han.

    “Beredar rumor bahwa pada 9 Desember, ibu negara meminta YouTuber pro-Yoon dan mengatakan, ‘Han Dong Hoon harus ditangani’,” kata Shin saat wawancara dengan Channel A yang dikutip Korea Times, Kamis (12/12).

    Perintah itu diduga muncul usai Han dan Perdana Menteri Han Duck Soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.

    Sejak deklarasi darurat militer yang diterapkan sang suami secara sepihak, Kim belum terlihat di depan umum atau memberi pernyataan resmi terkait situasi di negara tersebut.

    Di kesempatan itu, Shin juga mengatakan anggota Dewan Tinggi PPP Kim Min Jeon bertukar pesan dengan YouTuber itu terkait tindakan disiplin bagi pemimpin partai.

    Menanggapi upaya kudeta itu, Shin marah karena kubu Yoon di PPP justru ingin menguasai partai.

    Dia menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan Han.

    “Saat seluruh bangsa terkejut dan marah atas penetapan darurat militer yang tak konstitusional dan melanggar hukum, mereka fokus menyingkirkan Han Dong Hoon dan mengambil alih kendali partai,” ungkap dia.

    Yoon, lanjut Shin, membenarkan darurat militer sebagai cara membasmi kekuatan anti-negara.

    “Dan karena memerintahkan penangkapan Han Dong-hoon, jelas ia memandang Han sebagai kekuatan semacam itu,” kata dia.

    Lebih lanjut, Shin mengatakan kubu Yoon bermaksud membubarkan kepemimpinan partai dengan menekan empat anggota Dewan Tertinggi di bawah Han untuk mundur.

    “Namun, kami tak semudah itu dikalahkan,” ungkap dia.

    Shin juga mengatakan tak akan keluar jika pada akhirnya partai berganti kepemimpinan.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua setelah sebelumnya gagal melengserkan presiden.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Milisi Suriah Bakal Bubarkan Pasukan Keamanan Bashar Al Assad

    Milisi Suriah Bakal Bubarkan Pasukan Keamanan Bashar Al Assad

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Milisi Suriah Hayat Tahrir al Sham (HTS) pada Rabu (11/12) mengatakan bakal membubarkan pasukan keamanan Bashar Al Assad.

    Pasukan ini digunakan Assad guna memberangus milisi-milisi yang selama ini menjadi oposisi di pemerintahannya.

    Tidak hanya itu, HTS juga bakal menutup semua penjara yang selama ini digunakan untuk menawan orang-orang yang dianggap Assad sebagai musuhnya, termasuk penjara neraka Sednaya.

    “Kami akan membubarkan pasukan keamanan rezim sebelumnya dan menutup penjara-penjara terkenal,” kata pemimpin tertinggi HTS, Abu Mohammed Al Julani, dilansir Reuters.

    Julani menambahkan, HTS juga bakal memberangus siapa pun yang terlibat “dalam penyiksaan atau pembunuhan tahanan” yang ditawan Assad di penjara-penjara Suriah.

    Ia menegaskan tidak akan memberi ampunan kepada siapa pun yang melakukan tindakan keji tersebut.

    “Kami akan mengejar mereka di Suriah dan kami meminta negara-negara untuk menyerahkan mereka yang melarikan diri sehingga kami dapat mencapai keadilan,” lanjut Julani.

    Selama memimpin, Assad dilaporkan telah menahan ribuan orang yang antipemerintah di berbagai penjara yang ada di Suriah, termasuk di penjara Sednaya.

    Di sana, ribuan tahanan tersebut disiksa dan dibiarkan tidak makan dan minum seharian hingga akhirnya tewas di tempat.

    HTS sendiri pada 8 Desember lalu telah berhasil menggulingkan rezim Assad yang sudah berkuasa di Suriah selama 50 tahun.

    Untuk mengisi kekosongan pemimpin, HTS menunjuk eks Perdana Menteri Suriah, Mohammed Al Bashir, untuk menjadi memimpin pemerintahan sementara.

    Penunjukan ini juga sudah diutarakan Al Bashir dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi Suriah pada Selasa (10/12) Waktu setempat.

    Sebagai PM sementara, Bashir bertugas untuk memulihkan keamanan dan otoritas negara, memulangkan jutaan pengungsi Suriah, dan menyediakan layanan penting.

    Bashir sendiri bakal menjadi PM sementara Suriah setidaknya hingga Maret 2025 mendatang. “Kami hanya akan bertahan sampai Maret 2025,” kata Bashir.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat empat provinsi belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 hingga Kamis (12/12) malam ini.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025 seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Yang belum menentukan provinsi ada 4 provinsi yaitu: NTB, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMPN2025. Dari jumlah tersebut, 23 provinsi menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Sedangkan 11 provinsi tidak menetapkan UMSP 2025, yaitu Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ⁠Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/fby)