Xcloud.id

Author: CNNindonesia.com

  • Waspada Main-main Tafsir Putusan MK soal Capres Tanpa Threshold

    Waspada Main-main Tafsir Putusan MK soal Capres Tanpa Threshold

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah siap membahas revisi UU Pemilu sebagai tindak lanjut atas putusan itu.

    Yusril juga menyebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, maka putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Dengan demikian, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

    “Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ucap Yusril.

    “Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya,” sambungnya.

    Usai putusan itu, bola panas kini ada di tangan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR. Publik pun dirasa perlu melakukan pengawasan untuk memastikan agar putusan MK itu benar-benar dijalankan.

    Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan pengawasan ini berkaitan dengan politik partisipasi.

    Hal tersebut, kata Castro sapaan akrabnya, juga telah diamanatkan dalam putusan MK perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tersebut.

    Dalam putusan itu, MK juga mengusulkan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering untuk mencegah potensi pasangan calon presiden dan wakil presiden terlalu banyak usai penghapusan aturan ambang batas.

    Castro menerangkan salah satu poin dalam rekayasa konstitusional itu adalah proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara partisipatif atau meaningful participation.

    “Jadi mereka-mereka yang selama ini bergiat dalam hal kepemiluan, gerakan masyarakat sipil, semuanya harus dibuka ruang partisipasi untuk mereka, karena ini harus dijalankan secara inklusif di mana melibatkan semua orang dalam proses partisipasi,” tutur Castro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

    “Tidak bisa lagi kemudian partisipasinya dibuat seolah-olah partisipasi yang tertutup gitu ya, hanya melibatkan orang-orang tertentu elit-elit politik saja. Tetapi semua harus dibuka,” imbuhnya.

    Castro menyebut dalam proses pembahasan undang-undang tersebut juga harus dilakukan secara transparan.

    Misalnya, jika sudah ada draf atau konsep yang dibuat oleh pembuat undang-undang, maka hal tersebut harus dibuka ke publik. Tujuannya, agar publik bisa mempelajari draf tersebut hingga menyampaikan kritik.

    Disampaikan Castro, yang paling penting adalah proses pengawasan harus dilakukan secara simultan. Artinya, pengawasan dilakukan secara internal di dalam parlemen, sekaligus pengawasan dari luar parlemen atau eksternal.

    Ini berkaca dari tindak lanjut putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada.

    Saat itu, DPR sempat mencoba mengabaikan putusan tersebut hingga berujung pada gerakan ‘Darurat Indonesia’ dan aksi demo pun pecah di berbagai daerah.

    “Itu kemudian yang kita anggap sebagai proses yang masih seimbang antara pengawasan di dalam parlemen sekaligus di luar parlemen,” tutur Castro.

    “Jadi aksi-aksi demonstrasi kekuatan politik di luar parlemen juga harus tetap kita mobilisasi agar ada semacam post tower yang kuat dari publik untuk menjaga bagaimana mandat di dalam putusan MK itu tetap dijalankan,” sambungnya.

    Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO Unand)FeriAmsari juga menyampaikan perlu ada pengawasan publik untuk memastikan revisi UU Pemilu sesuai dengan keputusan MK.

    Apalagi, kata Feri, pengawasan itu juga sudah termaktub dalam putusan MK soal ambang batas syarat pencalonan presiden tersebut.

    “Ya karena di putusan 62 itu juga disebutkan bahwa harus ada partisipasi publik yang bermakna ya harus memenuhi tiga hak, tiga tahapan, hak untuk didengarkan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk dijelaskan. Itu harus disampaikan oleh pembentuk undang-undang,” ujarnya.

    Celah Permainan

    Di sisi lain, Castro mengamini masih ada celah yang bisa dijadikan alat untuk mengabaikan putusan MK soal ambang batas tersebut.

    Celah itu terkait rekayasa konstitusional yang diusulkan hakim. Dalam putusan itu, MK menyebut usulan rekayasa konstitusional itu dilakukan untuk mencegah munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak.

    Castro berpendapat hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh pembuat undang-undang untuk kembali membuat sebuah batasan.

    “Nah ini yang saya khawatirkan jangan sampai kemudian pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR Itu menafsirkan perintah putusan MK ini dalam bentuk pembatasan yang justru membatasi hak-hak konstitusional, terutama dari partai politik,” ucap Castro.

    “Itu celah yang bisa jadi kemudian ditafsirkan lain lain oleh atau ditafsirkan berbeda oleh pembentuk undang-undang,” lanjutnya.

    Berbeda dengan Castro, Feri menyebut celah untuk bermain atas putusan MK tersebut cenderung kecil. Sebab, menurutnya putusan MK sudah konkret menyatakan bahwa batas syarat pencalonan presiden dihapus.

    “Akan sangat kecil, kecuali pembentukan undang-undang ingin mengacaukan hasil pemilu 2029. Misalnya mereka mencoba membuat tafsir-tafsir tertentu yang berbeda dengan putusan MK, maka dengan sendirinya apa yang dijadikan undang-undang itu tidak sah,” kata Feri.

    Feri juga berpendapat jika pembuat undang-undang nekat ‘bermain’ dengan putusan MK tersebut justru akan menimbulkan dampak atau konsekuensi yang besar.

    “Orang akan mempertanyakan hasil pemilu. Kan problemnya adalah bukan hasil pemilu legislatif saja, ini hasil pemilu presiden, wah luar biasa betul itu dampaknya kalau mereka macam-macam,” ucap dia.

    “Kalau main-main begitu di Pilkada masih mungkin, masuk akal mereka mau secara politis mengganggu putusan MK. Tapi kalau mengganggu putusan MK terkait Pilpres, konsekuensinya jauh lebih besar dari Pilkada,” imbuhnya.

    (dis/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo?

    Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah batal menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025 untuk semua jenis dan barang. Kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah yang selama ini dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Batalnya kenaikan PPN bagi semua barang itu, membuat negara kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp75 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

    “Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa,” ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai potensi kehilangan penerimaan negeri sebesar Rp75 triliun imbas batalnya kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    “Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar,” tegas Sri Mulyani.

    Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

    “Strateginya bagaimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak),” ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

    “Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita tidak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi,” tambahnya.

    Potensi kehilangan pendapatan Rp75 triliun tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maklum, ia punya banyaknya program andalan yang membutuhkan anggaran jumbo.

    Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran Rp71 triliun di tahun ini.

    Lantas akankah potensi kehilangan pendapatan negara tersebit bisa mempengaruhi program unggulan Prabowo?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pendapatan negara yang hilang sebesar Rp75 triliun tentu akan berpengaruh pada postur APBN 2025. Namun, ia tak bisa memastikan apakah akan langsung mempengaruhi program unggulan Prabowo.

    “Karena program itu bisa saja jalan meski Rp75 triliun tidak didapatkan dengan berbagai mekanisme pembiayaan lainnya termasuk juga dengan penerbitan surat utang, pengalihan dari program lain. Tapi yang jelas akan berpengaruh ke postur APBN terutama dari sisi penerimaan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

    “Yang jelas imbasnya fiskal dulu. Perkara nanti fiskal langsung linear ke program itu kan lain cerita, ini masalah political will Prabowo” sambungnya.

    Ronny mengatakan ada sejumlah cara untuk menambal kebolongan pendapatan negara sebesar Rp75 triliun. Misalnya menambah utang baru atau mengalihkan anggaran proyek yang belum perlu dijalankan ke proyek yang lebih penting.

    Namun secara khusus Ronny menilai Prabowo kemungkinan tidak akan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis. Anggaran subsidi BBM memang cukup besar.

    Pada 2024 saja misalnya, besaran subsidi yang digelontorkan berdasarkan informasi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tembus Rp56 triliun pada 2024 kemarin. Namun Ronny mengatakan pemangkasan subsidi BBM tidak akan jadi pilihan Prabowo. Pasalnya pemangkasan anggaran subsidi BBM akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

    “Untuk menaikkan PPN saja Prabowo sensitif karena dia pikir pengaruhnya akan besar, apalagi dengan mengalihkan subsidi BBM yang multiplier effect-nya jauh lebih besar. Saya rasa Prabowo akan berpikir ulang,” katanya.

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kehilangan potensi pendapatan Rp75 triliun tentunya memberikan tekanan tersendiri pada APBN 2025. Namun belum tentu langsung berdampak fatal pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis.

    Hal tersebut karena pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk mengkompensasi kehilangan pendapatan tersebut.

    “Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain seperti pajak penghasilan, cukai, atau bea masuk. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan dan perbaikan tata kelola dapat membantu mengurangi kebocoran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Yusuf.

    Untuk menutupi defisit tersebut, sambungnya, pemerintah juga dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru seperti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan kehutanan.

    Kemudian peningkatan investasi asing langsung serta efisiensi belanja negara melalui reformasi birokrasi dan pengurangan pemborosan anggaran juga dapat membantu menghemat pengeluaran.

    “Alternatif lain seperti menghemat anggaran belanja infrastruktur terutama misalnya pembangunan IKN juga bisa menjadi salah satu solusi penghematan agar pemerintah bisa mengkompensasi potensi kehilangan yang tidak didapatkan dari tidak jadi menaikkan tarif PPN 12 persen,” katanya.

    Yusuf mengatakan opsi lainnya yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban APBN adalah dengan pemangkasan subsidi BBM. Namun, keputusan tersebut katanya perlu dikaji secara hati-hati mengingat dampak sosialnya yang signifikan.

    “Pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap dan diiringi dengan program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk meminimalkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo untuk mendapatkan penerimaan negara hingga Rp453 triliun guna menambal penerimaan yang hilang imbas batal naik PPN.

    Salah satunya, lewat pungutan batu bara dan nikel.

    Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup. Bahkan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun,” katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).

    “Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.

    “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujar Abdurrahman.

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS hingga PM Kanada Trudeau Mundur

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS hingga PM Kanada Trudeau Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Brasil mengumumkan pada Senin (6/1) bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh kerjasama negara-negara BRICS.

    Berita lainnya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya hari ini.

    Berikut kabar 24 jam terakhir yang terangkum dalam Kilas Internasional pagi ini:

    Brasil Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS

    Pemerintah Brasil mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/1) bahwa Indonesia telah secara resmi menjadi anggota penuh BRICS.

    Brasil, yang memegang jabatan presiden blok tersebut pada 2025, mengatakan negara-negara anggota lain sudah menyetujui masuknya Indonesia secara konsensus sebagai bagian dari dorongan perluasan saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

    Brasil menjelaskan Indonesia mendapat lampu hijau dari blok pada 2023 tetapi diminta bergabung setelah pemilihan presiden yang diadakan tahun lalu. Prabowo Subianto mulai menjabat presiden menggantikan Joko Widodo pada Oktober 2024.

    Venezuela Putus Hubungan Diplomatik dengan Paraguay

    Pemerintah Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa mereka akan memutus hubungan diplomatik dengan Paraguay. Hal ini dipicu sikap Presiden Paraguay Santiago Pena yang menyatakan dukungannya terhadap oposisi Venezuela.

    Selain itu Venezuela juga menyatakan bakal menarik para diplomatnya dari negara Amerika Selatan lainnya.

    Reuters menjelaskan pemutusan hubungan ini terjadi beberapa hari sebelum Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan ketiganya.

    PM Kanada Justin Trudeau Resmi Umumkan Pengunduran Diri

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (6/1) dan mengatakan bakal tetap menjabat hingga Partai Liberal yang berkuasa saat ini memilih penggantinya.

    “Saya ingin mengundurkan diri sebagai pemimpin partai, sebagai perdana menteri, setelah partai memilih pemimpin berikutnya,” kata dia diberitakan AFP.

    Trudeau yang berkuasa sejak 2015 mendapat tekanan berat dari legislator Liberal untuk mengundurkan diri dan jajak pendapat menunjukkan partai tersebut akan hancur pada pemilihan berikutnya karena pengaruh dia.

    (tim/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sistem Poin Tilang Bakal Berlaku Tahun Ini, SIM Bisa Langsung Dicabut

    Sistem Poin Tilang Bakal Berlaku Tahun Ini, SIM Bisa Langsung Dicabut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sistem tilang berbasis poin yang sudah tertulis di Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) bakal diberlakukan Korlantas Polri tahun ini. Pada sistem ini SIM bisa dicabut jika menyentuh angka maksimal 12 poin.

    Menurut penjelasan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mekanisme penerapannya yakni pemilik SIM akan mendapatkan pengurangan poin atau merit point system bila melakukan pelanggaran lalu lintas.

    Pemilik SIM mendapatkan 12 poin dalam setahun. Skema pengenaan poin tilang yaitu dikurangi 1 poin, 3 poin, 5 poin, 10 poin atau 12 poin tergantung pelanggaran.

    Bila pelanggaran ringan dikenakan pengurangan 1 poin, sedang tiga poin, berat lima poin dan andai menimbulkan potensi korban jiwa diganjar 12 poin.

    “Apabila melakukan kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, dikurangi 12 poin. Tabrak lari itu bisa langsung dicabut SIM-nya,” kata Aan.

    Bila 12 poin habis dalam setahun karena pemilik SIM melakukan berbagai pelanggaran maka bisa dilakukan pemblokiran.

    “Nantinya pada saat perpanjangan, itu harus diulang. Kalau tadi yang tabrak lari, itu bisa dicabut, juga cabut permanen untuk SIM-nya,” ujar Aan.

    Skema poin ini diintegrasikan dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

    “Kami akan memberikan catatan berapa kali SIM ini melakukan pelanggaran lalu lintas, berapa kali terlibat dalam kecelakaan lalu lintas,” ucap dia.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ahli Ungkap Jakarta Terancam Gempa Megathrust Meski Jauh dari Samudra

    Ahli Ungkap Jakarta Terancam Gempa Megathrust Meski Jauh dari Samudra

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Zona Megathrust Selat Sunda menjadi salah satu ancaman bagi Jakarta. Pasalnya zona ini sewaktu-waktu bisa pecah dan menghasilkan gempa dahsyat dengan kekuatan yang diperkirakan hingga magnitudo 9,1.

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengatakan potensi bencana gempa megathrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami, bahkan hingga skala besar seperti yang terjadi di Aceh pada 20 tahun silam.

    “Potensi megathrust ini dapat memicu guncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam,” ujar Rahma usai menghadiri acara peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/12), dikutip dari laman resmi BRIN.

    Hasil simulasi yang dilakukan BRIN dan tim peneliti dari berbagai institusi menunjukkan tinggi gelombang tsunami imbas gempa megathrust Selat Sunda diperkirakan mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta.

    Penelitian ini menunjukkan fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, yakni tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu marine landslide di dekat Nusa Kambangan.

    “Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” tutur Rahma.

    Menurut Rahma daerah perkotaan seperti Jakarta memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan. Dengan demikian, upaya mitigasi juga harus mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.

    “Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” jelasnya.

    Ancam pesisir

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Mohamad Yohan mengatakan bencana tsunami di Jakarta sebagai imbas gempa dahsyat megathrust tak terelakkan.

    “Meskipun Jakarta tidak langsung menghadap Samudra Hindia, gelombang tsunami yang sangat besar mungkin dapat mencapai pesisir utara Jakarta jika terdapat gelombang besar yang dihasilkan dari arah selatan,” ujar Yohan beberapa waktu lalu.

    Meski demikian ia menyebut dampak tsunami imbas gempa megathrust bakal lebih terasa di daerah-daerah sekitar Jakarta, terutama di wilayah Banten yang jaraknya cukup dekat dengan segmen Selat Sunda.

    “Kota-kota pesisir di sekitar Jakarta, seperti Banten dan Anyer, lebih berisiko terkena dampak langsung dari tsunami,” terang Yohan.

    Bagaimana dengan Jakarta?

    Merujuk data BMKG yang dibagikan BPBD DKI Jakarta, tingkat bahaya tsunami di Jakarta terbilang cukup rendah.

    “Berdasarkan sumber Peta Resiko Tsunami Indonesia, Jakarta memiliki tingkat kemungkinan bahaya tsunami rendah, ketinggian tsunami di pantai Jakarta kurang dari 1 meter,” kata BMKG dalam keterangannya.

    Bahaya gempa

    Megathrust Selat Sunda menjadi ancaman serius karena zona ini bisa disebut bisa pecah kapan saja.

    Eks Ketua Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) Subardjo dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 silam sempat menjelaskan soal ancaman tersebut.

    “Berdasarkan segmentasi megathrust pada Peta Gempa Bumi Nasional pada tahun 2017, kita ketahui ada dua megathrust yang dekat dengan Jakarta, yang bisa mempengaruhi kerusakan bangunan atau infrastruktur yang ada di Jakarta,” tutur Subardjo saat itu.

    Subardjo menyebut kekhawatiran para ilmuwan pada zona Megathrust Selat Sunda dikarenakan saat ini merupakan zona seismic gap.

    Menurutnya, jika Megathrust Selat Sunda pecah, bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami nasib serupa seperti Aceh pada 2004 silam.

    “Jika terjadi, Megathrust Selat Sunda itu berpotensi gempa dengan 8,7 SR, setara dengan 9.0 Magnitude Moment atau MW. Itu setara dengan gempa di Aceh (Desember 2004), sehingga akan menimbulkan tsunami,” kata Subardjo.

    “Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah bukan tsunaminya, tapi getarannya atau goncangannya, mengingat jarak antara Megathrust Selat Sunda dengan Jakarta itu sekitar 200-250 km, di bawah tanah Jakarta itu adalah tanah endapan atau aluvial yang bisa menimbulkan amplifikasi atau pun besaran-besaran amplitudo,” imbuhnya.

    (lom/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Venezuela Putus Hubungan Diplomatik dengan Paraguay

    Venezuela Putus Hubungan Diplomatik dengan Paraguay

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa mereka akan memutus hubungan diplomatik dengan Paraguay. Hal ini dipicu sikap Presiden Paraguay Santiago Pena yang menyatakan dukungannya terhadap oposisi Venezuela.

    Selain itu Venezuela juga menyatakan bakal menarik para diplomatnya dari negara Amerika Selatan lainnya.

    Reuters menjelaskan pemutusan hubungan ini terjadi beberapa hari sebelum Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan ketiganya.

    Maduro dan kandidat oposisi Edmundo Gonzalez sama-sama mengklaim memenangi pemilu yang digelar pada Juli 2024.

    Pena merupakan salah satu dari beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang menganggap Gonzalez sebagai presiden terpilih Venezuela.

    Pena dalam unggahannya di X pada hari Minggu menjelaskan dia telah berbicara dengan Gonzalez melalui panggilan video dan berkomitmen membantu memulihkan demokrasi di Venezuela.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Meksiko Mau Bikin Mobil Listrik Sendiri Usai Kena PHP Elon Musk

    Meksiko Mau Bikin Mobil Listrik Sendiri Usai Kena PHP Elon Musk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Meksiko pada Senin mengumumkan rencana membuat mobil listrik kecil harga terjangkau dan diproduksi lokal, beberapa bulan usai CEO Tesla Elon Musk membatalkan pendirian pabrik karena ancaman kenaikan tarif dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

    Pemerintah Meksiko mengatakan mobil-mobil itu akan diproduksi melalui kemitraan publik dan swasta. Biaya produksinya dikatakan antara 90.000 dan 150.000 peso atau sekitar RpRp71,5 juta hingga Rp119 jutaan.

    Perusahaan manufaktur bernama Olinia disiapkan sebagai produsen mobil listrik tersebut.

    “Itu akan menjadi kendaraan mini pertama produksi Meksiko, yang dikembangkan oleh teknisi Meksiko,” kata Roberto Capuano, bos Olinia, diberitakan AFP, Senin (6/1).

    Capuano mengatakan mobil itu akan menawarkan alternatif bagi warga Meksiko dari merek-merek mobil listrik asing yang disebutnya “mahal dan tidak terjangkau oleh keluarga-keluarga Meksiko”.

    Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mencari lokasi perakitan, tetapi berharap dapat meluncurkan model pertama pada awal Piala Dunia 2026, yang akan dimulai di Mexico City pada 11 Juni 2026.

    Pada Juli 2024, Meksiko mengalami kekecewaan mendalam setelah kena PHP dari Musk yang memutuskan menangguhkan rencana membangun pabrik mobil listrik baru di dekat kota Monterrey setelah Trump berjanji mengenakan tarif ‘tinggi’ pada barang-barang produksi Meksiko.

    “Saya pikir kita perlu melihat bagaimana keadaannya setelah pemilihan,” kata Musk, yang kini berperan sebagai penasihat utama Trump.

    Keputusan Musk merupakan pukulan bagi pemerintah Meksiko, yang dengan gembira membicarakan tentang Tesla Gigafactory baru yang disebut-sebut ‘sangat besar’ dengan potensi untuk menciptakan ‘banyak lapangan kerja’.

    Meksiko adalah produsen mobil terbesar ketujuh di dunia, dengan Volkswagen, Ford, General Motors, dan beberapa produsen mobil China yang semuanya beroperasi di selatan perbatasan AS.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPR Desak Kapolri Seret Polisi Pelaku Pemerasan DWP ke Jalur Pidana

    DPR Desak Kapolri Seret Polisi Pelaku Pemerasan DWP ke Jalur Pidana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mendesak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menyeret anggota kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) ke jalur pidana.

    Tandra menilai bukti pelanggaran pidana yang dilakukan polisi pelaku pemerasan itu sudah jelas. Ia menegaskan upaya etik saja tidak cukup.

    “Maka kami menghimbau kepada Kapolri. Agar orang-orang ini jangan sampai hanya cukup dipecat. Tapi dibawa ke proses pidananya. Supaya mendapatkan hukuman yang setimpal,” kata Tandra kepada wartawan, Senin (6/1).

    Tandra menilai proses hukum terhadap anggota polisi pelaku pemerasan itu penting agar menunjukkan hukum berlaku tanpa pandang bulu.

    “Bukan masalah orang itu dihukum atau tidak bukan. Tapi kami itu ingin memastikan bahwa hukum itu ditegakkan. Semua orang itu harus tertib. Taat kepada hukum,” ujar dia.

    Di sisi lain, Tandra memuji langkah Polri menangani kasus-kasus besar seperti korupsi, pembunuhan, dan pelanggaran hukum lainnya.

    Ia mengklaim banyak kasus yang ditangani Polri secara responsif meski tidak sempat viral di masyarakat. Ia menilai langkah itu menimbulkan kepercayaan publik kepada Korps Bhayangkara.

    “Polri telah menekan berbagai kasus, seperti suap dan pembunuhan, dengan baik. Tindakannya cepat meskipun kasus-kasus tersebut tidak selalu viral. Ini langkah positif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ujar Tandra.

    Sebelumnya 7 dari 18 polisi yang diduga melakukan aksi pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia telah menjalani sidang kode etik. Tiga diantaranya telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Ketiganya yakni eks Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, eks Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Metro AKBP Malvino Edward Yusticia dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro AKP Yudhy Triananta Syaeful.

    Selain itu, komisi etik juga telah menjatuhkan sanksi demosi delapan tahun kepada Kanit 4 Subdit 3 Ditnarkoba Kompol Dzul Fadlan, Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditnarkoba Iptu Syaharuddin dan Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditnarkoba, Iptu Sehatma Manik.

    Sementara itu, untuk Bintara Ditnarkoba Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto dijatuhkan hukuman demosi selama lima tahun.

    (mab/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Malaria-DBD Masih Ditemukan, Status KLB Nias Selatan Diperpanjang

    Malaria-DBD Masih Ditemukan, Status KLB Nias Selatan Diperpanjang

    Medan, CNN Indonesia —

    Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) kembali memperpanjang status wabah non alam Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) karena kasus kedua penyakit ini masih merebak di masyarakat.

    Kepala Dinas kesehatan (Kadinkes) Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan perpanjangan status KLB itu berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Nisel Nomor 100.3.3.2/1070/2024.

    “Sehingga berdasarkan SK tersebut maka perpanjangan status KLB dilakukan tertanggal 29 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025,” kata Muhammad Faisal Hasrimy, Senin (6/1).

    Faisal menjelaskan kasus malaria dan DBD hingga kini masih ditemukan di Kecamatan Hibala. Petugas kesehatan juga tetap melakukan pemantauan dan penanganan kasus di wilayah tersebut.

    “Perpanjangan status wabah non alam KLB Nias Selatan karena masih terjadi kasus malaria dan DBD di Kecamatan Hibala. Kasusnya masih fluktuatif,” jelasnya.

    Namun begitu, kasus malaria dan DBD yang sempat merebak di Kecamatan Pulau Pulau Batu dan kecamatan lainnya, cenderung sudah tidak lagi ditemukan.

    “Untuk kecamatan lainnya sudah tidak ditemukan lagi malaria dan DBD. Kalaupun ada, kasus yang ditemukan sudah sedikit dan tidak mengalami pelonjakan,” pungkasnya.

    (fnr/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri Karding Kejar Target Kirim 425 Ribu Pekerja Migran Indonesia

    Menteri Karding Kejar Target Kirim 425 Ribu Pekerja Migran Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menargetkan pengiriman minimal 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun ini.

    Jumlah itu lebih besar dari tahun lalu yang dikatakan hanya 297 ribu PMI. Karding menjelaskan kebutuhan pasar luar negeri terhadap PMI sebenarnya mencapai 1,35 juta orang namun belum bisa dipenuhi karena berbagai hal termasuk keterbatasan skill.

    Mengirim lebih banyak PMI disebut dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dan perkiraan penerimaan devisa di atas Rp300 triliun.

    “Pengiriman 425 ribu pekerja migran itu setara dengan dampak pertumbuhan ekonomi 0,52 persen, juga kepada devisa kemungkinan lebih dari Rp300 triliun yang masuk,” kata Karding saat konferensi pers di Gedung BP2MI, Pancoran Timur, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

    Dia optimistis target itu bisa tercapai sebab didukung anggaran Rp45 triliun yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk kementeriannya. Kata dia anggaran itu bakal diberikan dalam tiga tahap masing-masing Rp15 triliun.

    Dana itu disebut bakal digunakan buat membantu PMI, salah satu kemungkinannya pinjaman bunga sangat rendah. Dana itu dikatakan bisa digunakan untuk keberangkatan dan pelatihan calon PMI.

    “Karena masalah utama selama ini adalah masalah akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan, terutama untuk cost culture pemberangkatan, yang kedua untuk pelatihan dan mungkin pemberdayaan,” tutur Karding.

    Dia juga bilang mendorong PMI berangkat ke luar negeri secara prosedural agar mengikis masalah secara bertahap dengan mengutamakan peningkatan skill.

    “Karena data kami, seluruh pekerja migran yang kena masalah di luar, baik eksploitasi, overcharge, kemudian perlakuan tidak adil lain, itu rata-rata karena faktor utamanya karena dia unprosedural dan juga skill. 90-95 persen datanya seperti itu,” katanya.

    Karding juga menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya bakal membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan anggaran.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]