Author: CNBCindonesia.com

  • Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah berhasil mencapai target swasembada pangan, setidaknya untuk dua komoditas utama, yakni beras dan jagung. Hal itu Ia sampaikan dengan mengacu pada data produksi dan stok yang menunjukkan surplus.

    “Kita syukuri tugas yang dibebankan Bapak Presiden untuk swasembada pangan, paling kurang beras dan jagung, sudah bisa kita capai,” kata Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).

    Zulhas menjelaskan, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga akhir April 2025 mencapai 13,9 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri rata-rata sekitar 2,6 juta ton per bulan. Artinya, dalam empat bulan kebutuhan hanya sekitar 10,4 juta ton, dan Indonesia masih memiliki kelebihan sekitar 3,5 juta ton.

    “Insyaallah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dan hasilnya juga nyata, itu berkat kerja sama semua pihak,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan ini bukan hanya kerja satu lembaga, tetapi hasil koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

    “Ada Kementan, Kementerian Pangan, ada Kementerian PU (Pekerjaan Umum), kementerian lain yang terkait. Juga pemerintah daerah, ada gubernur, ada bupati. Semua pihak. Yang satu irama satu tim bekerja keras,” ungkapnya.

    Ke depan, Zulhas menyebut produksi masih bisa ditingkatkan, terutama jika perbaikan irigasi terus dilakukan. “Ini belum selesai mengenai irigasi. Kalau irigasi tambah rapi, tentu kita akan mendampingi. Ini baru yang optimalisasi atau intensifikasi. Belum masuk yang pengembangan lahan baru,” jelasnya.

    Tak hanya beras, jagung juga dilaporkan mengalami surplus. “Kali ini sudah dua, beras dan jagung. Jagung juga sudah berlebih,” katanya.

    Zulhas bahkan menyebut Indonesia memiliki stok beras yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

    “Alhamdulillah, di mana-mana negara lain beras kurang, kita, stok beras kita bsekarang berlebih. Kemarin saya cek, Bulog baru tambah 800 ribu ton (serapan). Berarti ditambah 2 juta ton, stok beras kita 2,8 juta ton. Saya kira tidak ada negara di dunia yang punya stok beras 2,8 juta ton. Tidak ada. Bahkan beberapa negara ASEAN kurang,” tukasnya.

    Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, produksi beras pada periode Januari-April 2025 (subround 1) diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Khusus Februari-April saja, angkanya mencapai 12,71 juta ton, naik 2,51 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Terdapat peningkatan sebesar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih jauh, ia menyebut angka ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. “Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kenaikan produksi secara tahunan diperkirakan terbesar sejak tahun 2019,” tambahnya.

    (dce)

  • Sri Mulyani: Jangan Khawatir, APBN RI Tidak Akan Jebol!

    Sri Mulyani: Jangan Khawatir, APBN RI Tidak Akan Jebol!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini tidak akan jebol atau merangkak naik di atas 3%.

    Hal ini tidak akan terjadi karena program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto sangat banyak, di tengah penerimaan negara yang harus menghadapi tantangan, akibat tekanan ekonomi di tingkat global.

    “Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun. Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Salah satu aspek kebijakan yang ia tekankan tak akan mengubah postur APBN 2025 adalah kehadiran Danantara Indonesia yang akan mengelola dividen BUMN dari yang selama ini masuk secara langsung ke kas negara, dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

    “Jadi program bapak presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang diestabilish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” tegasnya.

    (arj/haa)

  • Airlangga Sebut Ekspor Tembaga-Emas RI Tidak Kena Tarif Tinggi Trump

    Airlangga Sebut Ekspor Tembaga-Emas RI Tidak Kena Tarif Tinggi Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa ekspor tembaga hingga emas dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) tidak dikenakan tarif impor resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Selain itu, menurutnya ekspor furniture RI ke AS juga tidak akan terdampak tarif timbal balik tersebut.

    “Ada pengecualian, emas dan tembaga, termasuk furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu,” ungkap Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mengapa ketiga produk itu mendapatkan pengecualian tarif resiprokal? Airlangga menyebut, ini dikarenakan perusahaan AS juga memiliki produksi tembaga dan emas di Indonesia. Sementara untuk furniture karena mereka harus mencari alternatif sumber baku lain selain dari Kanada.

    “Kenapa dikecualikan? karena timber (kayo) mereka sedang perang dengan Kanada, jadi mereka cari alternatif lain dan juga copper dan gold karena mereka juga ada produksi di Indonesia,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32% oleh Pemerintahan Donald Trump, yang diumumkan pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

    Mengutip lembar fakta dari Gedung Putih, ada enam jenis barang yang tidak kenakan tarif resiprokal tersebut, antara lain:

    (1) barang yang dikenakan 50 USC 1702(b)
    (2) barang dari baja/aluminium dan mobil/suku cadang mobil yang sudah dikenakan tarif Section 232
    (3) barang terkait tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu
    (4) semua barang yang mungkin dikenakan tarif Section 232 di masa mendatang
    (5) emas batangan
    (6) energi serta mineral tertentu lainnya yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Adapun khusus Kanada dan Meksiko, menurut perintah International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) terkait migrasi yang ada tetap berlaku, dan tidak terpengaruh aturan baru ini.

    Artinya, barang yang memenuhi ketentuan USMCA akan tetap dikenakan tarif 0%, barang yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif 25%, dan energi serta kalium yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif 10%.

    Namun jika perintah IEEPA terkait fentanyl/migrasi yang ada dihentikan, barang yang memenuhi ketentuan USMCA akan tetap mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 12%.

    (wia)

  • Video: Trump Pantang Mundur Berlakukan Tarif Resiprokal, RI Bisa Apa?

    Video: Trump Pantang Mundur Berlakukan Tarif Resiprokal, RI Bisa Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketegangan dunia perdagangan kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang pasar global dengan kebijakan tarif resiprokal terbaru yang menyasar hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini tak hanya memicu aksi jual besar-besaran di bursa saham dunia, tapi juga memunculkan pertanyaan besar, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?

    Simak paparan Shinta Zahara, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 08/04/2025) berikut ini.

  • Horor Tarif Trump, antara Ambisi Perang Dagang & Deja Vu Depresi Besar

    Horor Tarif Trump, antara Ambisi Perang Dagang & Deja Vu Depresi Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pekan lalu menerapkan tarif perdagangan terhadap 180 negara dunia. Indonesia pun tidak luput dari tarif ini, dengan RI dikenakan tarif resiprokal hingga 32%.

    Trump mengeklaim bahwa tarifnya ini merupakan penyelamat dari krisis Depresi Besar atau Malaise, seperti yang pernah terjadi pada 1929. Ia mengatakan langkah ini untuk membuat produsen dan petani AS makin kaya.

    “Pada tahun 1929, semuanya berakhir dengan sangat tiba-tiba dengan Depresi Besar. Dan itu tidak akan pernah terjadi jika mereka tetap menggunakan kebijakan tarif,” tuturnya dikutip The Associated Press, Selasa (8/4/2025).

    “Mereka mencoba menerapkan kembali tarif untuk menyelamatkan negara kita, tetapi tarif itu sudah tidak berlaku lagi. Tarif itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan, butuh waktu bertahun-tahun untuk keluar dari depresi itu.”

    Depresi Besar dimulai dengan “Black Tuesday” pada 29 Oktober 1929, ketika aksi jual panik memicu keruntuhan pasar saham, yang memusnahkan ribuan investor yang telah meminjam banyak uang. Ketika permintaan konsumen menurun, perusahaan manufaktur memberhentikan pekerja dan menutup pabrik.

    Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pengangguran AS mencapai 25%, sementara output ekonomi anjlok hampir 30%. Ada ribuan bank bangkrut dan penutupan bisnis yang meluas, sementara jutaan orang Amerika kehilangan rumah mereka.

    Namun, benarkah tarif dapat menjadi penyelamat dari krisis ekonomi?

    Presiden George Washington menandatangani Undang-Undang Tarif tahun 1789. Undang-undang utama pertama yang disetujui oleh Kongres itu mengenakan pajak sebesar 5% atas banyak barang yang diimpor ke AS.

    Tanpa pajak penghasilan federal, kebijakan tersebut adalah tentang menemukan sumber pendapatan bagi pemerintah sekaligus melindungi produsen Amerika dari persaingan asing.

    Setelah perang tahun 1812 mengganggu perdagangan AS dengan Inggris Raya, AS menyetujui lebih banyak tarif pada tahun 1817 yang dimaksudkan untuk melindungi manufaktur dalam negeri dari impor yang berpotensi lebih murah, terutama tekstil.

    Tarif tinggi tetap berlaku selama beberapa dekade, terutama karena pemerintah berupaya meningkatkan pendapatannya dan membayar utang yang terjadi selama Perang Saudara.

    Undang-Undang Tarif tahun 1890 menaikkan pajak menjadi 49,5% untuk lebih dari 1.500 barang. Yang memperjuangkan langkah tersebut adalah ‘Napoleon Proteksionisme’ yakni William McKinley, seorang anggota kongres Republik dari Ohio yang akan terpilih sebagai presiden pada tahun 1896 dan salah satu pahlawan Trump.

    Namun, langkah tersebut menyebabkan harga naik dan ekonomi AS jatuh. Keadaan memburuk setelah Kepanikan tahun 1893, ketika pengangguran mencapai 25%. Para sejarawan menyebut periode tersebut sebagai “depresi besar” hingga digantikan oleh Depresi Besar yang sebenarnya tahun 1929.

    Setelah Depresi Besar 1929, Presiden AS saat itu, Herbert Hoover, menekan undang-undang tarif yang dikenal dengan Smoot-Hawley sesuai dengan dua anggota legislatif AS perancang undang-undang itu, Reed Smoot dan Willis Hawley.

    Namun setelah itu, Hoover merasa bimbang, terutama setelah lebih dari 1.000 ekonom AS menandatangani surat yang mendesak veto. Namun, ia menandatangani undang-undang tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan,

    “Tidak ada RUU tarif yang pernah diberlakukan, atau akan diberlakukan, di bawah sistem saat ini yang akan sempurna.”

    Smoot-Hawley menaikkan tarif impor rata-rata 20% pada ribuan barang, yang menyebabkan banyak mitra dagang utama AS membalas. Kerja sama internasional dalam masalah nonperdagangan juga menurun, termasuk dalam masalah pertahanan, yang membantu membuka jalan bagi kebangkitan Hitler.

    “Ada beberapa industri yang menghasilkan keuntungan,” kata Gary Richardson, seorang profesor ekonomi di Universitas California, Irvine, tentang Smoot-Hawley.

    “Namun secara keseluruhan, orang-orang di AS dan orang-orang di seluruh dunia adalah pecundang. Produsen AS melihat pasar luar negeri untuk barang mereka menguap dan produksi serta belanja konsumen merosot lebih jauh.”

    Hawley kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik Oregon tahun 1932 di distriknya, dan Smoot dikalahkan pada bulan November, saat Demokrat Franklin D. Roosevelt mengalahkan Hoover untuk kursi kepresidenan.

    Smoot, Hawley, dan Hoover sebagian besar terus membela kebijakan tarif mereka pada tahun-tahun berikutnya, menyalahkan kebijakan perdagangan internasional dan kekuatan moneter eksternal, serta Partai Demokrat, atas kesengsaraan ekonomi Amerika.

    Ekonomi kemudian tidak pulih sampai pecahnya Perang Dunia II, yang meningkatkan permintaan untuk produksi pada tahun 1939.

    “Depresi ekonomi tidak dapat disembuhkan dengan tindakan legislatif atau pernyataan eksekutif,” kata Hoover pada bulan Desember 1930. “Luka ekonomi harus disembuhkan oleh tindakan sel-sel tubuh ekonomi, produsen, dan konsumen sendiri.”

    (luc/luc)

  • PT Yihong PHK 1.126 Buruh Gegara Mogok Kerja, Begini Kronologinya

    PT Yihong PHK 1.126 Buruh Gegara Mogok Kerja, Begini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 1.126 buruh PT Yihong Novatex Indonesia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Yihong Novatex sendiri merupakan pabrik tekstil dan alas kaki di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

    PHK diketahui sudah dilakukan pada awal Maret 2025 lalu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan.

    “Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari perusahaan pada saat dilakukan fasilitasi tersebut menyatakan bahwa, PHK sudah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 kepada seluruh pekerja sebanyak 1.126 orang,” ungkap Teppy kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (8/4/2025).

    Teppy pun membeberkan alasan PHK terhadap 1.126 buruh tersebut. Hal ini disebabkan karena pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan (order) akibat keterlambatan pengiriman. Ini akibat dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja pada tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 yang berdampak pada perusahaan diberikan peringatan lampu kuning oleh pemberi pekerjaan.

    “Dan pada tanggal 1, 3 dan 4 Maret 2025 terjadi mogok kerja kembali yang mengakibatkan pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan, bahkan terdapat beberapa mesin dan bahan baku yang sudah ditarik oleh pemberi pekerjaan,” sebutnya.

    Kasus ini sebenarnya sudah difasilitasi pada Rabu, 12 Maret 2025 pada pukul 14.00 sampai 16.30 WIB yang bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Cirebon. Fasilitasi yang dimaksud adalah mengenai hubungan industrial yang terjadi di PT Yihong Novatex Indonesia.

    Fasilitasi dilakukan atas inisiasi dari Bupati Cirebon. Pada kegiatan tersebut hadir dari seluruh jajaran FORKOPINDA Kabupaten Cirebon, FORKOPINCA Kecamatan Astanajapura, Disnaker Kabupaten Cirebon, UPTD Wanaker Wilayah III Cirebon, APINDO dan Aliansi Buruh Cirebon.

    Bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan atas PHK tersebut, uang kompensasi pesangon, cuti, THR dan upah bulan Maret 2025 dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025. Bagi pekerja yang mengajukan keberatan atas PHK tersebut maka ditempuh mekanisme perselisihan hubungan industrial dan akan dibayarkan setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Untuk pelaksanaan pembayaran hak-hak pekerja yang di PHK tersebut maka dilakukan monitoring oleh seluruh stakeholder,” sebutnya.

    Setelah selesai kasus PHK ini, pemerintah Kabupaten Cirebon meminta kepada perusahaan untuk tetap berinvestasi dan beroperasi kembali, dengan memprioritaskan pekerja yang sebelumnya d-PHK. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga akan mendorong kepada perusahaan yang memberikan order untuk memberikan kembali order yang ditarik.

    “Berdasarkan pernyataan awal dari kuasa hukum Perusahaan bahwa setelah permasalahan PHK ini selesai diharapkan kepercayaan dari pemberi pekerjaan kembali diperoleh dan Perusahaan berkomitmen untuk merekrut kembali dengan memprioritaskan para pekerja yang telah di-PHK tersebut,” jelasnya.

    (wur/wur)

  • Zulhas Mau Hidupkan Lagi 20.000 Ha Tambak Mati di Pantura, untuk Apa?

    Zulhas Mau Hidupkan Lagi 20.000 Ha Tambak Mati di Pantura, untuk Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan, termasuk dengan meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani. Salah satu upaya yang ditempuh tahun ini adalah merevitalisasi 20.000 hektare lahan tambak yang sudah lama tidak aktif.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dari protein seperti ikan, ayam, telur, daging, dan susu, menjadi prioritas pemerintah saat ini.

    “Mudah-mudahan tahun ini akan dibangun 20.000 hektare tambak di Jawa. Di luar Jawa juga akan dikembangkan tambak udang dan penangkapan ikan terukur (PIT),” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).

    Zulhas menjelaskan, program 20.000 lebih hektare tambak ini tidak akan membuka lahan baru, melainkan memanfaatkan kembali tambak-tambak lama yang selama ini terbengkalai. Dari sekitar 70.000 hektare tambak yang ada, tahun ini pemerintah akan memulai dengan merevitalisasi 20.000 hektare terlebih dahulu.

    “Tambak yang lama-lama itu, seperti bekas tambak udang windu, akan kita hidupkan kembali. Ini pekerjaan besar, dan akan kita mulai di pulau Jawa, seperti daerah Pantura, paling banyak akan di Jawa Barat,” ujarnya.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)
    Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)

    Tak hanya fokus pada tambak, pemerintah juga berencana memperkuat sektor pakan ternak dan ikan. Menurut Zulhas, pakan adalah kunci utama dalam keberhasilan budi daya ayam dan ikan.

    “Pemerintah juga akan mengembangkan pabrik pakan. Ini penting agar hasil produksi jagung kita bisa terserap dengan baik dan harga di tingkat petani tetap stabil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan pemerintah dalam produksi pakan bisa menciptakan persaingan harga yang lebih sehat di pasar.

    “Kalau pemerintah ikut masuk ke sektor pakan, kita bisa ikut mengendalikan harga seperti Bulog. Jadi, harga tidak hanya ditentukan segelintir pihak. Akan ada kompetisi yang baik di situ,” pungkasnya.

    (wur)

  • Demi Negosiasi, RI Bakal Nambah Impor LPG dari AS

    Demi Negosiasi, RI Bakal Nambah Impor LPG dari AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menaikkan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu upaya untuk menurunkan tarif impor resiprokal yang baru diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Airlangga mengatakan, ini merupakan salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

    Untuk itu, dirinya juga akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait impor LPG ini.

    “Tapi arahan Pak Presiden Prabowo, kita akan tingkatkan produk dari AS yang untuk agriculture seperti soya dan wheat yang jadi daerah konstituen Republikan. Dan pembelian engineering product dan pembicaraan dengan Menteri ESDM, arahan kita untuk beli LPG dan LNG peningkatan dari AS,” tuturnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Namun demikian, dia menegaskan, ini bukan berarti menambah total impor LPG RI, melainkan realokasi dari impor negara lainnya.

    “Tapi ini tidak nambah, ini hanya realokasi pembiayaan, switch,” ujarnya.

    “Jadi ini tidak ganggu APBN dan kemudian beri insentif fiskal dan non fiskal supaya impor dari AS masuk dan daya saing ekspor kita meningkat,” imbuhnya.

    “Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR (United States Trade Representative). Kami laporkan, surat dari Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima AS melalui Duta Besar Indonesia dan Dubes AS sudah minta waktu pembicaraan lanjutan, jadi mereka sudah terima surat baik ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce (AS),” tandasnya.

    (wia)

  • Video: Peranan Agen BRILink Mendorong Perekonomian Tanah Air

    Video: Peranan Agen BRILink Mendorong Perekonomian Tanah Air

    Jakarta, CNBC Indonesia- Masyarakat diharapkan berkesempatan untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan aktivitas perekonomian di tanah air. Berangkat dari visi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memutuskan untuk terus memacu minat pelaku di usaha di masyarakat untuk berpartisipasi menjadi agen BRILink. Dengan menjadi agen BRILink pelaku usaha UMKM bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat lainnya dan sekaligus mendapatkan tambahan pendapatan. Mengenai manfaat menjadi agen BRILink, simak liputan khusus Jurnalis CNBC Indonesia, Ajat Hutdiyanto, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 08/04/2025) berikut ini.

  • Airlangga Tegaskan Ekonomi RI Jauh dari Risiko Resesi

    Airlangga Tegaskan Ekonomi RI Jauh dari Risiko Resesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan indikator ekonomi Indonesia tetap sehat di tengah guncangan kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dia pun mengungkapkan pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Donald Trump ini meningkatkan ketidakpastian global. Alhasil, kericuhan dari Trump ini memicu probabilitas resesi di semua negara.

    “Pengumuman penetapan tarif oleh trump 2.0 kita lihat ekonomi uncertainty langsung melonjak, yang tertinggi ini akibat kebijakan tersebut probability resesi juga meningkat,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Untungnya, kata Airlangga, risiko resesi Indonesia relatif rendah, yakni hanya 5% akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan ini. Sementara itu, probabilitas resesi di AS mencapai 60%.

    “Indonesia tapi relatif rendah di 5% trade policy uncertainty juga tinggi sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain. Terjadi gejolak pasar keuangan Indonesia, terjadi pelemahan di emerging market retaliasi tarif China rantai pasok global terganggu,” ujarnya.

    Hal ini memicu banyak korporasi wait and see sehingga terjadi penurunan konsumsi dan investasi. Namun, dia memastikan ketahanan ekonomi Indonesia cukup baik. Dari segi peringkat investasi daya saing, Indonesia naik di nomor 27 dari 67 negara. Ini berdasarkan data IMD.

    “Indonesia naik 7 tingkat dan kinerja perek serta efisiensi bisnis relatif baik itu yang dilaporkan oleh IMD,” ungkap Airlangga.

    (haa/haa)