Author: CNBCindonesia.com

  • Google Ketahuan Bayar Samsung, Wakil Presiden Mengaku Sendiri

    Google Ketahuan Bayar Samsung, Wakil Presiden Mengaku Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google nampaknya ingin mendominasi di pasar AI sama seperti dengan produk mesin pencariannya yang populer Search. Untuk mewujudkannya, perusahaan punya caranya sendiri.

    Dalam sebuah pengadilan kasus antimonopoli di Amerika Serikat (AS) terungkap Google membayar Samsung agar mau menginstall Gemini AI ke dalam ponsel Galaxy-nya. Pembayaran telah dilakukan sejak Januari untuk kontrak selama dua tahun, dikutip dari Android Headlines, Kamis (24/5/2025).

    Hal tersebut terungkap dari kesaksian Wakil Presiden Platform dan Kemitraan Perangkat Google, Peter Fitzgerald dalam pengadilan tersebut.

    Pembayaran kepada Samsung bukan hanya untuk Gemini berada di ponsel Galaxy. Namun ternyata Google juga membayar sebagian besar dari pendapatan iklan Gemini.

    Tidak jelas berapa yang dibayarkan Google untuk Samsung. Namun Android Headlines menyebut kemungkinan jumlahnya sangat besar.

    Google telah diseret Departemen Kehakiman AS atas kasus antimonopoli untuk mesin pencarian ke meja pengadilan. AS diketahui memiliki atura larangan perusahaan mendapatkan keuntungan secara tidak adil dan mencegah persaingan dengan melakukan monopoli.

    Tahun lalu perusahaan dinyatakan bersalah pada praktik tersebut. Sekarang tengah dilakukan penentuan hukuman dan perubahannya.

    Departemen Kehakiman telah meminta memecah layanan Google yang ada. Artinya Google melepas Chrome dan Android menjadi perusahaan terpisah dan tidak membuatnya default.

    Google menolak rencana tersebut, namun alasannya dilaporkan belum terlalu menjanjikan.

    (dem/dem)

  • Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Mulai Lunak ke China

    Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Mulai Lunak ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%.

    Sementara itu, bagaikan menjilat ludah sendiri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak terhadap China. Trump mengatakan tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan memberi sinyal untuk menurunkan tarif tersebut secara substansial.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (23/04/2025).

  • Perang Dagang Jadi Bumerang, Trump 5 Kali ‘Jilat Ludah Sendiri’

    Perang Dagang Jadi Bumerang, Trump 5 Kali ‘Jilat Ludah Sendiri’

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang lewat penetapan tarif resiprokal yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasuki babak baru. Trump kerap melakukan penundaan terhadap tarif-tarif yang dirilisnya, bak ‘menjilat ludah’ sendiri.

    Berikut momen-momen di mana Trump mulai melunak terhadap tarif yang ditetapkannya, seperti dihimpun CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).

    Penundaan Tarif untuk Meksiko-Kanada

    Trump sempat menunda perang dagang dengan Kanada dan Meksiko. Kenaikan tarif 25% ke kedua negara tersebut, kecuali energi Kanada 10%, batal berlaku pada 4 Februari 2025 lalu.

    Mengutip AFP, penundaan terjadi setelah panggilan telepon antara Trump dan para pemimpin negara. Pertama Trump melakukan komunikasi dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum lalu disusul dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

    Kenaikkan tarif ke Meksiko ditunda setelah negeri itu berjanji mengirimkan 10.000 tentara ke perbatasan untuk menghentikan penyebaran fentanil. Ini merujuk narkoba mematikan di AS, yang telah memakan korban jiwa hingga 70.000 orang overdosis di jalan-jalan Paman Sam.

    Hal sama juga dilakukan ke Kanada selama 30 hari, dengan barter janji yang sama: Ottawa akan mengerahkan 10.000 petugas ke garis depan untuk mengamankan perbatasan, demi menghentikan narkotika fentanil dan menindak pencucian uang.

    “Sekarang akan ada perjanjian lebih lanjut untuk kesepakatan jangka panjang,” ujar Trump merujuk penundaan ke Meksiko pada saat itu.

    “Sebagai Presiden, adalah tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan SEMUA warga Amerika, dan itulah yang sedang saya lakukan,” tulis Trump di Truth Social sesaat setelah penundaan dengan Kanada diumumkan.

    “Saya sangat senang dengan hasil awal ini, dan tarif yang diumumkan pada hari Sabtu akan dihentikan sementara selama 30 hari untuk melihat apakah kesepakatan Ekonomi akhir dengan Kanada dapat disusun atau tidak. KEADILAN UNTUK SEMUA!”

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak pada 9 April 2025 lalu. Namun ini tidak berlaku untuk China, yang justru tarifnya dinaikkan menjadi 125%

    Saat itu, sebanyak 56 negara, termasuk Indonesia, telah mendapatkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal Trump.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Harapan Negosiasi AS dengan China

    Sejak awal, Trump telah mengejar China dengan tarif tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Namun respons China tidak seperti yang diharapkan AS, di mana Beijing membalas kembali Washington dengan tarif tinggi.

    Alhasil Trump mengisyaratkan kemungkinan berakhirnya perang tarif antara AS dan China. Ia mengindikasikan tidak akan menaikkan tarif lebih lanjut setelah menampar China dengan tarif 245%. Sementara itu, China memberikan tarif balasan 145% ke AS.

    “Saya tidak ingin tarif naik karena pada titik tertentu Anda akan membuat orang tidak membeli,” kata Trump di Gedung Putih pada Kamis (17/4) waktu setempat, dikutip dari Reuters pada 19 April lalu.

    “Jadi, saya mungkin tidak ingin menaikkan harga lebih tinggi atau bahkan tidak ingin naik ke level terakhir. Saya mungkin ingin menurunkan harga ke level yang lebih rendah,” ia menambahkan.

    Trump membuka ruang negosiasi bagi puluhan negara sebelum menerapkan tarif yang lebih tinggi. Namun, setelah merespons tarif Trump dengan memberlakukan tarif 145%, Beijing mengatakan tidak akan lagi menanggapi permainan angka tarif Trump. Hal ini merupakan sinyal bahwa tarif dari China ke AS tidak akan naik lebih tinggi lagi.

    Trump mengatakan China telah berkomunikasi sejak pengenaan tarif dan mengungkap optimisme bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan.

    Sementara kedua pihak masih berunding, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa tanda-tanda kesepakatan hingga kini belum terlihat.

    Trump berulang kali menolak untuk membeberkan suasana negosiasi dengan China yang secara langsung melibatkan Presiden Xi Jinping.

    Penundaan Kenaikan Tarif untuk Barang Elektronik

    Beberapa waktu lalu, Trump juga menunda kebijakan tarif baru pada beberapa barang elektronik konsumen.

    Panduan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyebut, Trump mengecualikan smartphone dan komputer serta perangkat dan komponen lain seperti semikonduktor dari tarif resiprokal barunya.

    Namun, Trump dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick pada saat itu menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat permanen, sehingga menimbulkan lebih besar ketidakpastian.

    Trump mengatakan dalam sebuah postingan di Truth Social bahwa produk-produk ini masih tunduk pada Tarif Fentanil 20% yang ada, dan mereka hanya pindah ke ’ember’ Tarif yang berbeda.

    Trump: Tarif China Tidak Akan Setinggi Itu

    Perlu diketahui sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari, AS telah mengenakan tarif tambahan sebesar 145% pada banyak produk dari China. Ini termasuk bea yang awalnya dikenakan atas dugaan peran China dalam rantai pasokan fentanil dan kemudian atas praktik yang dianggap tidak adil oleh Paman Sam.

    Trump kerap mengatakan bahwa China dan banyak negara telah berbuat tak pantas ke AS. Namun Selasa kemarin, bak “menjilat ludah sendiri”, Trump mengakui bahwa tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan ia pun memberi kode hal ini akan “turun secara substansial”.

    “Mereka tidak akan mendekati angka itu,” kata Trump. “(Namun) tidak akan menjadi nol.”

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengatakan kepada wartawan bahwa ada kemungkinan pembicaraan dengan China. Menurutnya ada potensi kesepakatan perdagangan.

    “Presiden dan pemerintahan sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kesepakatan,” tambahnya, dengan mencatat bahwa “bola bergerak ke arah yang benar”.

    Ia mengatakan “perasaannya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat ingin melihat kesepakatan perdagangan terjadi”.

    Beijing telah menanggapi serangan terbaru Washington dengan tarif balasan sebesar 125% untuk barang-barang AS di mana Xi Jinping pun berulang kali memberi kode bahwa perang dagang tak akan menguntungkan siapapun. Awal pekan ini, China pun memberi kode ke negara yang bernego dengan AS terakit tarif untuk tidak merugikan China.

    (tfa)

  • Potret Jenazah Paus Fransiskus Disemayamkan di Basilika Santo Petrus

    Potret Jenazah Paus Fransiskus Disemayamkan di Basilika Santo Petrus

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.

    “Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

    “Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

    Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengajukan “tawaran final” kepada Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

    Dilansir Axios, Rabu (23/4/2025), dokumen satu halaman yang disusun setelah pertemuan selama empat jam antara utusan Trump, Steve Witkoff, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan ini, telah disampaikan kepada pejabat Ukraina di Paris pekan lalu.

    Dalam proposal tersebut, AS dikabarkan bersedia memberikan pengakuan “de jure” atas Krimea sebagai bagian dari Rusia dan secara tidak resmi mengakui kontrol Moskow atas Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia.

    Selain itu, rencana tersebut mencakup pencabutan sanksi pasca-2014 terhadap Moskow dan peningkatan kerja sama ekonomi bilateral. Washington juga akan secara resmi menentang upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

    Sebagai imbalannya, Ukraina akan menerima “jaminan keamanan yang kuat” dari koalisi negara-negara Uni Eropa dan negara lain yang sejalan. Proposal ini tidak memerinci bagaimana operasi “penjaga perdamaian” akan berfungsi.

    Adapun Rusia telah menolak pengerahan pasukan NATO atau pasukan dari anggota blok tersebut di Ukraina dengan alasan apapun.

    Kerangka kerja ini juga menjanjikan akses tanpa hambatan bagi Kyiv ke Sungai Dnepr dan kemungkinan kompensasi untuk upaya rekonstruksi, meskipun tidak disebutkan dari mana pendanaan tersebut akan berasal. Rencana tersebut juga menyebutkan kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina yang diharapkan Trump akan ditandatangani pada hari Kamis.

    Komponen lain dari proposal ini, menurut Axios, melibatkan penetapan area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye sebagai wilayah netral di bawah administrasi AS.

    Reaksi Ukraina dan Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menolak untuk menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia dan terus mendesak AS serta sekutu lainnya untuk memberikan dukungan militer yang berkelanjutan.

    Di sisi lain, Moskow telah menyatakan bahwa status Krimea-yang bergabung dengan Rusia pada 2014 setelah referendum yang diadakan setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv-dan empat wilayah Ukraina lainnya yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada 2022, tidak dapat dinegosiasikan.

    Pejabat Rusia bersikeras bahwa setiap perjanjian damai harus menangani “akar penyebab” konflik. Putin juga mengatakan bahwa gencatan senjata yang layak akan membutuhkan negara-negara Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Putin telah menyatakan dukungannya secara prinsip terhadap proposal gencatan senjata 30 hari yang diajukan oleh AS, namun menekankan bahwa rincian lebih lanjut perlu dibahas dan bahwa setiap gencatan senjata harus membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng.

    “Kami setuju dengan proposal untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata harus mengarah pada perdamaian yang langgeng dan menghilangkan akar penyebab krisis,” kata Putin.

    Washington dilaporkan mengharapkan Kyiv untuk merespons proposal tersebut selama pertemuan multinasional di London pada Rabu.

    Baik Witkoff maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan melewatkan acara tersebut, dengan Jenderal Keith Kellogg, utusan Trump lainnya yang fokus pada Ukraina, memimpin delegasi AS. Witkoff diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk pertemuan lanjutan dengan Putin.

    Rubio memperingatkan pekan lalu bahwa AS dapat meninggalkan inisiatif perdamaian dan “beralih” ke isu lain jika negosiasi gagal. Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ada “peluang bagus untuk menyelesaikan masalah” minggu ini.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa komentar dari Barat terhadap proposal perdamaian Putin sebagian besar “tidak konstruktif.”

    “Sejumlah besar (komentar). Reaksi resmi, pernyataan resmi. Bersifat tidak konstruktif,” tegasnya.

    Peskov juga menekankan bahwa tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat. “Tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat kolektif,” katanya.

    (luc/luc)

  • RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final dibahas.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bilang, dokumen RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun ke depan tersebut sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. “Yang jelas (RUPTL 2025-2034) sudah final ya,” kata Jisman, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia menekankan, RUPTL yang siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih sesuai dengan rencana yang dibahas sebelumnya. “Sesuai bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” tandasnya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menambahkan, RUPTL terbaru itu akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksanaan daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” jelasnya ditemui usai rapat tertutup, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Video: China: AS Harus Hentikan Ancaman & Paksaan!

    Video: China: AS Harus Hentikan Ancaman & Paksaan!

    Video: China: AS Harus Hentikan Ancaman & Paksaan!

    News

    3 jam yang lalu

  • Perintah Xi Jinping, Ecommerce China Berubah Total

    Perintah Xi Jinping, Ecommerce China Berubah Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China memerintahkan platform e-commerce untuk menghentikan kebijakan pengembalian dana (refund) tanpa mengharuskan mengembalikan barang (return). Hal ini dilakukan demi meringankan beban keuangan para pedagang.

    Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui langsung kebijakan tersebut. Menurut sumber, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan beberapa perusahaan, termasuk PDD Holdings, dan memutuskan bahwa praktik refund tanpa return harus dihentikan paling lambat Juli 2025.

    Setelah periode tersebut, hanya pedagang yang dapat menginisiasi proses refund, bukan lagi platform atau konsumen. Sumber tersebut tidak menyebutkan tanggal spesifik kapan kebijakan ini mulai berlaku.

    Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian finansial di kalangan pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut.

    “Tujuannya adalah untuk mencegah melemahnya bisnis pedagang selama masa perlambatan ekonomi,” kata salah satu sumber, dikutip dari Reuters, Rabu (23/4/2025).

    PDD dan rivalnya, JD.com menolak memberikan komentar. Sementara itu, Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

    Kebijakan refund tanpa return memang sempat menuai kontroversi. Pada Juli lalu, ratusan orang dilaporkan menggelar aksi protes di kantor platform Temu milik PDD di wilayah selatan China.

    Aksi tersebut mendorong intervensi otoritas, termasuk regulator pasar dan kementerian perdagangan, yang kemudian memerintahkan PDD untuk merevisi kebijakannya.

    Tahun ini, berbagai lembaga pemerintah seperti regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) makin gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai persaingan tak sehat.

    Pada pertemuan tahunan parlemen Maret lalu, istilah “perbaikan menyeluruh atas persaingan tidak sehat” bahkan dimasukkan ke dalam Laporan Kerja Pemerintah.

    Awalnya, kebijakan refund tanpa return dirancang untuk menguntungkan pembeli dan pedagang dalam beberapa jenis transaksi. PDD mulai memperluas penerapan kebijakan ini sejak 2021, diikuti oleh sejumlah pesaingnya.

    Namun dalam praktiknya, para pedagang, baik yang menjual pakaian hingga peralatan rumah tangga, mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menggerus keuntungan mereka. Para penjual harus menanggung kerugian ganda, yakni kehilangan barang sekaligus uang.

    (fab/fab)

  • Video: Perang Dagang Panas, Toyota & BMW Luncurkan Mobil di China

    Video: Perang Dagang Panas, Toyota & BMW Luncurkan Mobil di China

    Jakarta, CNBC Indonesia –Di tengah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, Toyota dan BMW memperkenalkan model kendaraan terbaru yang dirancang khusus untuk pasar China pada ajang Shanghai Auto Show 2025. Langkah ini mencerminkan strategi adaptasi produsen mobil global terhadap dinamika pasar dan kebijakan perdagangan yang berubah.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (23/04/2025).