Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis masih terus dirasakan Korea Utara (Korut). Di negara pimpinan Kim Jong Un ini, jumlah uang yang besar hanya akan mencukupi kebutuhan sembako dasar akibat inflasi yang begitu tinggi.

    Mengutip Radio Free Asia, Sabtu (3/5/2025), lonjakan inflasi membuat beberapa orang mengeluh bahwa mereka perlu membawa tas ransel penuh uang tunai hanya untuk berbelanja.

    Selama dua tahun terakhir, harga telur, gula, daging babi, beras, dan minyak goreng telah melonjak dua kali lipat hingga lima kali lipat. Sumber tersebut mengatakan, alasan utamanya tampaknya adalah kekurangan pasokan dan depresiasi won Korea Utara terhadap yuan China dan dolar AS.

    “Harga pasar telah melonjak setidaknya dua kali lipat dan, dalam beberapa kasus, lebih dari lima kali lipat,” kata seorang warga provinsi Yanggang yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Korut tidak melaporkan data harga konsumen, jadi contoh produk tertentu mencerminkan perubahan tersebut. Misalnya, satu kilogram minyak bunga matahari, yang digunakan untuk memasak, telah naik hampir tiga kali lipat menjadi 75.000 won selama dua tahun terakhir, sementara gula telah naik empat kali lipat menjadi 40.000 won. Satu kilogram daging babi telah naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 87.000 won.

    Karena uang kertas 1.000 won umumnya digunakan untuk transaksi harian, membeli satu kilogram gula akan membutuhkan setumpuk 40 lembar uang kertas tersebut. Uang kertas yang lebih kecil akan membutuhkan lebih banyak lagi.

    “Sekarang, alih-alih membawa kantong uang ke pasar, orang-orang benar-benar harus membawa tas ransel penuh uang tunai,” tambah warga itu.

    Korut secara kronis telah mengalami kondisi kekurangan makanan, dan sebagian besar orang berjuang untuk mendapatkan makanan di meja mereka di tengah panen yang buruk dan ekonomi yang lemah yang masih pulih dari penutupan akibat Covid-19. Para ahli mengatakan, setiap tahun, orang-orang mati kelaparan.

    Program Pangan Dunia PBB mengatakan bahwa pertanian Korut sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena kurangnya lahan subur dan kurangnya akses ke pupuk serta peralatan pertanian modern. Hal itu mendorong beberapa orang untuk mengambil tindakan nekat.

    Bulan lalu, muncul laporan terkait tentara Korut yang kelaparan akhirnya terpaksa menjual sebagian peralatan militer mereka untuk membeli makanan. Pada bulan Agustus 2023, muncul laporan meningkatnya angka pembunuhan dan kekerasan lainnya di tengah meluasnya kelaparan.

    (tps)

  • TikTok Didenda Rp9,9 T, Disebut ‘Ugal-ugalan’ Kelola Data Pengguna

    TikTok Didenda Rp9,9 T, Disebut ‘Ugal-ugalan’ Kelola Data Pengguna

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commissioner/DPC) menjatuhkan denda sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,9 triliun kepada TikTok atas pelanggaran serius terhadap regulasi perlindungan data Uni Eropa (UE).

    Lembaga itu memberi tenggat waktu 6 bulan bagi TikTok untuk menghentikan transfer data pengguna ke China apabila proses pengelolaan datanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi asal China, ByteDance, dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan tingkat tinggi terhadap data pribadi pengguna di kawasan Uni Eropa, sebagaimana diamanatkan oleh hukum perlindungan data UE, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR).

    Investigasi DPC mengungkap bahwa data pribadi pengguna Uni Eropa, meski tidak disimpan di server China, dapat diakses secara jarak jauh oleh staf TikTok di negara tersebut. Akses semacam itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi intervensi otoritas China berdasarkan undang-undang kontra spionase dan aturan lainnya yang dinilai bertentangan dengan standar perlindungan data Eropa.

    “Platform video pendek ini tidak mengatasi secara memadai potensi akses oleh otoritas China terhadap data tersebut, terutama berdasarkan hukum-hukum yang secara material menyimpang dari standar UE,” demikian pernyataan resmi dari DPC, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Sebagai respons, TikTok menegaskan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan hasil penyelidikan dan akan mengajukan banding. TikTok menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum UE sendiri, termasuk klausul kontraktual standar, untuk mengatur akses jarak jauh secara ketat dan terbatas.

    “Keputusan ini gagal mempertimbangkan sepenuhnya langkah-langkah keamanan data yang kami terapkan sejak 2023, termasuk pemantauan independen atas akses jarak jauh dan penyimpanan data pengguna UE di pusat data khusus di Eropa dan Amerika Serikat,” kata TikTok dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, TikTok menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah menerima permintaan dari otoritas China untuk mengakses data pengguna UE dan tidak pernah memberikan data tersebut kepada pihak mana pun di China.

    “Putusan ini berisiko menciptakan preseden dengan konsekuensi yang luas bagi perusahaan-perusahaan dan industri secara keseluruhan yang beroperasi secara global di Eropa,” tambah mereka.

    Dalam perkembangan lain yang menjadi perhatian serius DPC, TikTok mengungkap pada bulan lalu bahwa pada Februari mereka menemukan sejumlah kecil data pengguna UE yang disimpan di China, meskipun sepanjang 4 tahun penyelidikan mereka mengklaim bahwa tidak ada data yang disimpan di wilayah tersebut. Data itu disebut telah dihapus sejak penemuan tersebut.

    “DPC menanggapi perkembangan ini dengan sangat serius. Kami sedang mempertimbangkan langkah regulasi lanjutan yang mungkin diperlukan,” ujar Wakil Komisioner DPC, Graham Doyle.

    Ini bukan kali pertama TikTok dijatuhi sanksi oleh regulator privasi utama di Eropa tersebut. Pada tahun 2023, DPC mengenakan denda sebesar 345 juta euro kepada TikTok atas pelanggaran perlindungan data terkait penanganan data pribadi anak-anak di UE.

    Komisi Perlindungan Data Irlandia memainkan peran sentral sebagai regulator utama untuk banyak perusahaan teknologi besar dunia di bawah naungan GDPR, mengingat banyak dari mereka berkantor pusat di Irlandia.

    Sejak diberi wewenang sanksi pada 2018, DPC telah menjatuhkan denda kepada sejumlah raksasa teknologi, termasuk Microsoft (termasuk LinkedIn), X (sebelumnya Twitter), dan Meta (perusahaan induk Facebook dan Instagram).

    Berdasarkan regulasi GDPR, otoritas perlindungan data dapat mengenakan denda hingga 4% dari total pendapatan global perusahaan jika terbukti melanggar ketentuan hukum privasi tersebut. Ketentuan ini berlaku di seluruh negara anggota UE serta negara anggota Area Ekonomi Eropa (EEA) seperti Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia.

    (luc/luc)

  • PBB Ungkap RI dalam Bahaya Besar, Berani Baca?

    PBB Ungkap RI dalam Bahaya Besar, Berani Baca?

    Jakarta, CNBC Indonesia – PBB terus menyuarakan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satunya dialamatkan ke wilayah Asia, di mana Indonesia juga termasuk digambarkan dalam bahaya.

    Hal ini terungkap dari laporan lembaga PBB, Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan itu menganalisa bencana yang terjadi 2023 lalu, dan menyoroti laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut.

    Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023, bersamaan dengan kondisi ekstrim, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

    Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut, berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal.

    Pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia, sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.

    Panas ekstrem juga menjadi laporan lain. Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

    “Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

    “Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

    Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

    Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016), menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

    (tps)

  • Makan Siang Gratis Tercemar Bangkai Ular, Ratusan Anak India Keracunan

    Makan Siang Gratis Tercemar Bangkai Ular, Ratusan Anak India Keracunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 100 anak sekolah di negara bagian Bihar, India, dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makan siang gratis yang sempat tercemar bangkai ular. Kejadian mengejutkan ini memicu penyelidikan resmi dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India (NHRC) dan gelombang protes dari masyarakat setempat yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

    Dalam pernyataan resmi, NHRC menyebut bahwa insiden terjadi di sebuah sekolah negeri yang dikelola pemerintah di kota Mokama, salah satu wilayah di negara bagian Bihar yang dikenal sebagai salah satu daerah termiskin di India.

    Makan siang yang disediakan pekan lalu itu menjadi pemicu keracunan massal setelah seorang juru masak dilaporkan tetap menyajikan makanan kepada para murid meskipun sebelumnya menemukan bangkai ular di dalam hidangan tersebut.

    “Diduga, juru masak menyajikan makanan kepada anak-anak setelah mengeluarkan seekor ular mati dari dalam makanan,” ujar NHRC dalam pernyataan tertulisnya, dilansir dari AFP, Sabtu (3/5/2025).

    Menurut laporan media lokal, lebih dari 100 anak mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap hidangan tersebut. Reaksi cepat dari masyarakat tak dapat dihindari, para orang tua dan penduduk desa marah besar, memblokir jalan sebagai bentuk protes terhadap kelalaian yang terjadi.

    “Berita mengenai anak-anak yang jatuh sakit akibat mengonsumsi makan siang sekolah telah memicu aksi pemblokiran jalan oleh warga desa yang marah,” tulis NHRC.

    Program makan siang gratis menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah India untuk mendorong partisipasi anak-anak di sekolah negeri, terutama di wilayah miskin seperti Bihar. Program ini telah berjalan selama bertahun-tahun dan menjangkau jutaan anak setiap harinya.

    Namun, insiden terbaru ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan.

    NHRC menegaskan bahwa mereka telah meminta laporan mendetail dari pejabat tinggi negara bagian dan pihak kepolisian. Laporan tersebut diharapkan mencakup kondisi kesehatan terbaru dari anak-anak yang terdampak dan hasil penyelidikan menyeluruh terkait sumber makanan yang tercemar.

    “Jika laporan-laporan tersebut terbukti benar, maka hal ini merupakan isu serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia anak-anak,” lanjut pernyataan itu.

    Insiden ini juga mengingatkan publik pada tragedi serupa yang terjadi pada tahun 2013 di distrik Saran, Bihar, di mana 23 anak sekolah meninggal dunia setelah mengonsumsi makanan yang tercemar pestisida. Peristiwa itu sempat memicu reformasi kebijakan keamanan makanan di sekolah.

     

    (luc)

  • Waspada Perang Nuklir, Umat Muslim Kashmir Salat di Jalan-Dijaga Ketat

    Waspada Perang Nuklir, Umat Muslim Kashmir Salat di Jalan-Dijaga Ketat

    FOTO Internasional

    Waspada Perang Nuklir, Umat Muslim Kashmir Salat di Jalan-Dijaga Ketat

    News

    2 jam yang lalu

  • Daftar Password Paling Mudah Dibobol Maling, Ada Punya Kamu?

    Daftar Password Paling Mudah Dibobol Maling, Ada Punya Kamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kata sandi atau password merupakan hal penting yang seharusnya hanya diketahui oleh sang pemilik akun. Namun, seringkali kata sandi ini mudah dipecahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab alias maling.

    Penyedia keamanan kata sandi, Specops, mengungkapkan 10 kata sandi yang paling umum digunakan penyerang untuk mengeksploitasi koneksi Remote Desktop Protocol (RDP) Microsoft.

    Untuk diketahui RPD adalah metode praktis untuk masuk dan mengendalikan PC dan server jarak jauh, terutama untuk pekerja hybrid.

    Sayangnya, RDP juga merupakan sasaran empuk bagi para penjahat siber yang ingin mendapatkan akses ke jaringan organisasi dan sumber daya penting lainnya.

    Itulah mengapa menggunakan kata sandi yang kuat dan rumit untuk akun desktop jarak jauh sangat penting.

    Specops memasukkan lebih dari 1 miliar kata sandi yang dicuri oleh penjahat siber pada 2024 untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak orang mengabaikan standar ketika membuat kata sandi, bahkan untuk sistem yang penting.

    Organisasi yang memantau server RDP mereka telah menemukan ratusan atau bahkan ribuan percobaan login yang gagal dari para peretas, bot, geng ransomware, dan banyak lagi.

    Begitu mereka menemukan port RDP yang terbuka dan terekspos, para penyerang menggunakan brute force untuk mencoba sejumlah besar kombinasi nama pengguna dan kata sandi untuk mendapatkan akses. Semakin sederhana kata sandi, semakin cepat penyerang dapat memperoleh dan mengeksploitasi akses.

    Lantas, kombinasi kata sandi seperti apa yang gampang dibobol maling?

    Di peringkat pertama ada kata sandi 123456 yang paling sering dicuri oleh penjahat. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang masih menggunakan gabungan “keyboard walk”, kata sandi yang dibuat dengan mengetikkan serangkaian tombol yang berdekatan pada keyboard.

    Di peringkat kedua adalah 1234, yang dipilih oleh orang-orang yang tidak mau repot-repot menambahkan angka 5 dan 6. Berikutnya adalah Password1, diikuti oleh 12345.

    Di posisi kelima ada kata sandi P@sswOrd, yang menunjukkan bahwa beberapa orang hanya menambahkan karakter khusus di kata sandri mereka meskipun tergolong lemah.

    P@sswOrd populer karena memenuhi persyaratan standar delapan karakter, satu huruf kapital, satu angka, dan satu karakter khusus

    Berikut daftar lengkap password yang gampang dibobol maling, dikutip dari ZDnet, Sabtu (3/5/2025):

    123456

    1234

    Password1

    12345

    P@ssw0rd

    password

    Password123

    Welcome1

    12345678

    Aa123456

    (luc/luc)

  • Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Ini Iuran BPJS Kesehatan per 3 Mei 2025

    Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Ini Iuran BPJS Kesehatan per 3 Mei 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem kelas pada BPJS Kesehatan terkait jaminan kesehatan masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diubah pada tahun ini. Sistem kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus mulai Juli 2025 dan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

    Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.

    “Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dikutip Sabtu (3/5/2024).

    Menilik laman BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran yang lama alias belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.

    Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    Per 1 Januari 2021, iuran peserta dengan fasilitas ruang perawatan kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Peserta kelas II sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
    Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    “Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.

    Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.

    Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3

    Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
    BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
    BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
    BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan

    Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.

    Fasilitas Rawat Inap

    BPJS Kesehatan Kelas 1:
    Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

    BPJS Kesehatan Kelas 2:
    Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

    BPJS Kesehatan Kelas 3:
    Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.

    Manfaat Kacamata

    Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
    Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
    Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
    Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
    Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.

    Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.

    Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.

    (luc/luc)

  • Tanda Kiamat Ada di Mana-Mana, Mulai Terlihat dari Kamar Mandi

    Tanda Kiamat Ada di Mana-Mana, Mulai Terlihat dari Kamar Mandi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sikat gigi merupakan salah satu alat kebersihan yang dipakai oleh hampir seluruh umat manusia. Namun, tahukah Anda bahwa sikat gigi dapat berkontribusi terhadap perubahan global?

    Pada era 1900-an silam, sikat gigi, obat kumur (mouthwash), dan benang gigi diciptakan untuk menjaga kebersihan gigi. Namun, sejak sikat gigi modern mulai ditemukan, perubahan iklim mulai terjadi.

    Pada zaman dahulu, sikat gigi dibuat dengan bahan alami, seperti bambu atau kulit kayu. Seiring berjalannya waktu, bahan dasar sikat gigi mulai bervariasi, seperti menggunakan tulang hewan sebagai gagang dan kulit hewan sebagai sikat.

    Namun, sejak 1900-an sikat gigi mulai mengandung bahan yang tidak ramah lingkungan, yakni gagang yang terbuat dari plastik dan bulu sikat dari nilon. Menurut Greenbiz, kedua bahan tersebut tergolong sebagai benda yang tidak dapat diperbaharui dan sangat sulit untuk terurai dalam waktu singkat sehingga berbahaya bagi manusia.

    Menurut National Geographic, permasalahan ini yang membuat sikat gigi menjadi bagian dari krisis lingkungan.

    Hal ini disebabkan oleh sikat gigi yang termasuk sebagai benda yang tidak bertahan lama. Menurut American Dental Association (ADA), idealnya sikat gigi diganti setiap tiga sampai empat bulan sekali. Dengan demikian, seseorang harus membuang sikat gigi dan menggantinya sebanyak tiga sampai empat kali setiap tahunnya.

    Sebagai perhitungan, jika total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273 juta dan diasumsikan rutin mengganti sikat gigi, setidaknya ada lebih dari satu miliar sampah sikat gigi dalam satu tahun. Sebagai catatan, jumlah tersebut masih di luar angka dari seluruh orang di dunia.

    Bila dihitung berdasarkan jumlah manusia di dunia, yakni delapan miliar orang maka ada setidaknya ada sekitar 24 miliar limbah sikat gigi dalam satu tahun.

    Lalu, bila asumsi pergantian itu rutin terjadi maka setiap orang akan menggunakan sekitar 280 sampai 300 sikat gigi sampai berusia 75 tahun. Jumlah tersebut belum dikalikan dengan jumlah manusia di bumi.

    Berdasarkan laporan National Geographic, jumlah sampah sikat gigi di Amerika Serikat (AS) yang berpenduduk 331 juta jiwa setara dengan empat lilitan bumi dalam setahun.

    Menurut Haeckels, perusahaan yang memproduksi barang ramah lingkungan di Inggris, ada sekitar 264 juta sikat gigi yang dibuang karena lewat batas pakai. Kalkulasi ini belum termasuk model sikat gigi listrik yang terdapat baterai yang tidak ramah lingkungan.

    Serupa dengan plastik, sikat gigi pun baru bisa terurai setelah 200-700 tahun. Selama itu, Massachusetts Institute of Technology mengatakan bahwa plastik akan mengeluarkan gas rumah kaca. Jika berada di laut, plastik dapat mematikan kehidupan zooplankton yang memiliki peran untuk menyerap karbon.

    “Sangat sulit untuk menemukan opsi sikat bebas plastik. Plastik biodegradable tidak selalu lebih baik untuk bumi daripada plastik yang lebih tradisional,” tulis jurnalis Alejandra Borunda di National Geographic.

    (tps)

  • Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

    Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar hitam AS ke China penuh dengan kesalahan serta detail yang tidak tepat. Hal ini memengaruhi sejumlah bisnis kecil di Negeri Panda, dengan beberapa diantaranya terkena sejumlah larangan akses keuangan.

    Salah satunya dialami Doris Au, penjual kunci pintu dan perangkat keras di Hong Kong. Juni lalu, ia menerima surat dari banknya, DBS Group, yang menyatakan bahwa rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tersebut tidak memberikan banyak penjelasan tetapi kemudian membekukan rekening tersebut, yang mematikan bisnisnya dengan pemasok internasional.

    Setelah mencari secara daring, Au menemukan bahwa perusahaan lain dengan nama yang mirip telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023 karena memberikan dukungan kepada pangkalan industri militer dan/atau pertahanan Rusia. Entri tersebut mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang Au.

    “Kami bukan perusahaan itu. Itu benar-benar kesalahan,” kata Au dikutip Reuters.

    Kesulitan Au menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat meningkatkan batasan akses China ke teknologi Amerika dengan menambahkan puluhan perusahaan China ke daftar hitamnya.

    Tinjauan Reuters terhadap hampir 100 perusahaan China dan Hong Kong yang ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi detail yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.

    Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada di sana. Bisnis di lokasi tersebut termasuk salon kecantikan, firma bimbingan belajar, panti pijat, dan pusat konseling.

    Di satu lokasi di Shenzhen, Reuters bahkan menemukan sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi rumput liar yang menurut penduduk setempat telah dihancurkan beberapa tahun sebelumnya.

    Daftar entitas, yang ditetapkan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan China, termasuk semikonduktor, yang dapat merusak keamanan AS. Daftar ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), sebuah badan Departemen Perdagangan.

    Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus kesalahan identitas dan memperbarui informasi pada daftar entitas. Ini sebagian karena keterbatasan staf.

    “Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan UMKM. Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat lain dengan nama lain,” kata mantan pejabat senior BIS, Matthew Borman.

    Profiling Perusahaan 

    Di bawah pemerintahan Biden, AS berupaya membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk menahan akses Moskow ke komponen tersebut, banyak yang dibuat di China.

    AS juga menggunakan daftar tersebut untuk membatasi akses Beijing ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer, dan teknologi kuantum. Tren itu terus berlanjut di bawah Trump.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa China harus dicegah mendapatkan chip AS, dengan mencatat keberhasilan perusahaan rintisan AI milik Negeri Tirai Bambu, DeepSeek. Ia mengatakan AS akan memberlakukan kontrol ekspor ke dalam kesepakatan perdagangan di masa mendatang.

    Lembaga pemikir KSE Institute Ukraina menemukan 76% dari semua barang umum berprioritas tinggi yang mungkin diperoleh Rusia untuk program persenjataannya, termasuk semikonduktor, radar, dan perlengkapan komunikasi, disalurkan melalui China dan Hong Kong pada tahun 2023.

    Catatan bea cukai Rusia kemudian menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar yang dikunjungi Reuters mengekspor barang-barang terlarang ke Rusia pada Desember 2023, bulan terakhir saat kumpulan data lengkap tersedia. Barang-barang tersebut, termasuk semikonduktor, bernilai US$ 7,5 juta (Rp 123 miliar).

    Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kawasan itu memiliki kontrol yang kuat terhadap perdagangan strategis sesuai dengan standar internasional. Namun mereka tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara lain.

    Sementara itu, dalam situs resminya, BIS mengatakan perusahaan dan alamat yang masuk daftar hitam dilarang menerima barang-barang AS yang dibatasi. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak selalu dilarang tetapi harus diperlakukan dengan “tanda bahaya,” dan pihak-pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas

    “Entitas-entitas tersebut didaftarkan berdasarkan tinjauan analis BIS terhadap informasi sumber terbuka dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen Perdagangan, Luar Negeri, Pertahanan, dan Energi,” tambah Borman.

    (tps)

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

    Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

    Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

    Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

    Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

    “Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri,” ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

    Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

    Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai “serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika.”

    “Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

    Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri “senjata politik IRS di era Joe Biden.”

    Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

    Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

    Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

    “Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins.

    Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

    “Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran,” tegasnya.

    Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

    Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

    Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

    Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

     

    (luc/luc)