Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan dirinya tetap optimistis untuk mencapai target membangun 3 juta rumah, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden targetkan saya 3 juta, semua pikiran, energi, akses saya, saya berikan itu untuk kejar target itu. Saya bagi target itu kepada Wamen berapa, kepada Dirjen berapa, kita buat target Pak. Dan target saya, ya semuanya Pak, mendukung itu semua,” tegas dia di dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025) dikutip Minggu (4/5/2025).
Dia pun bilang kalau program ini tak bisa dicapai, dirinya siap mundur dan digantikan. Menurutnya ini adalah risiko yang harus dia pertanggung jawabkan sebagai seorang menteri.
“Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi. Gak apa-apa, itu risiko sebagai anak buah Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang aja Pak, saya siap,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Ara menjelaskan sampai saat ini masih ada kepala daerah yang enggan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
“Memang tantangan kita Pak Ketua (Komisi V DPR RI, Lasarus), kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi memang saya masih banyak muter-muter, karena bupati itu, yang jalanin Bupati/Walikota,” ucapnya.
Ara menuturkan, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, baru 482 yang mengeluarkan aturan pembebasan BPHTB. Sedangkan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baru 469 daerah yang menerapkannya.
“Dari 509 kabupaten/kota itu, untuk BPHTB yang baru ngeluarin 482, berarti sudah 94%. Kalau PBG 469 dari 509, berarti 92%. Emang masih ada 5-6% lagi yang belum keluar,” ungkapnya.
Meski demikian, Ara menegaskan tidak menyerah.
Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
“Tapi kan saya ga boleh menyerah. Kita buat payung yang dulu dengan SKB 3 Menteri, kita sosialisasi terus Pak. Mendagri itu rapat setiap hari Senin pagi membantu saya untuk mensosialisasikan ini,” kata Ara.
“Masa sih Kepala daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU (Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo). Tapi faktanya ada kepala daerah yang masih berharap dari situ Pak. Itu faktanya.”
Ara menegaskan, pihaknya terus bergerak agar seluruh daerah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini perintah Presiden Prabowo, kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya saya pikir, kan BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.
Ara juga berbagi pengalamannya saat meninjau pelayanan perizinan di berbagai daerah. Ia menyebut ada daerah yang sudah sangat cepat memproses izin bangunan.
“Saya datang ke Badung, itu di Bali 17 menit. Ke Gianyar, paling cepat 14 menit. Subang itu 16 menit. Tapi ada yang lama. Saya juga maunya cepat Pak,” ujar Ara.
(wur)
