Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Ara Blak-blakan Program 3 Juta Rumah hingga Naiknya Kuota FLPP

    Menteri Ara Blak-blakan Program 3 Juta Rumah hingga Naiknya Kuota FLPP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejak awal berdirinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dihadapkan pada tantangan besar, yaitu permasalahan backlog kepemilikan rumah yang menurut data BPS mencapai 9,9 juta jiwa.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (CNBC Indonesia)

    Lalu, seperti apa strategi Kementerian PKP dalam merealisasikan salah satu Asta Cita Prabowo-Gibran tersebut? Simak dialog eksklusif bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam program Property Point, Rabu, 5 November 2025, pukul 17.00 WIB.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • bank bjb Sinergi Pendidikan Tinggi dengan Universitas Negeri Malang

    bank bjb Sinergi Pendidikan Tinggi dengan Universitas Negeri Malang

    Jakarta, CNBC Indonesia – bank bjb melakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Universitas Negeri Malang (UM) dalam meningkatkan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, serta menghadirkan layanan keuangan inovatif bagi ekosistem pendidikan tinggi.

    Melalui kerja sama ini, bank bjb dan UM akan terus mengembangkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola. Salah satu implementasi yang akan segera diwujudkan ialah sistem pembayaran pendidikan digital (Education Payment/bjb edupay) yang memudahkan mahasiswa melakukan transaksi biaya pendidikan secara real time melalui kanal bank bjb.

    Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Hariyono menyambut kerja sama ini sebagai langkah menuju transformasi digital layanan kampus.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat mempercepat digitalisasi administrasi keuangan di kampus, serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam mengakses layanan perbankan,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin menjelaskan, bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari komitmen bank bjb dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

    “bank bjb melihat sektor pendidikan sebagai mitra strategis dalam mencetak generasi berdaya saing dan berintegritas. Kami ingin berperan aktif dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui layanan finansial yang efisien dan adaptif,” tutur Yusuf.

    Selain sistem pembayaran digital, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup potensi program Campus Hiring, Job Fair, dan Internship Program bagi mahasiswa serta alumni Universitas Negeri Malang. Program tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan karier sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi di dunia kerja.

    “Melalui kemitraan ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi lembaga pendidikan dalam menghadirkan solusi keuangan yang mendukung kemajuan dunia akademik di Indonesia,” pungkas dia.

    Sebagai informasi penandatanganan dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, beserta jajaran manajemen kedua pihak. Hadir pula jajaran manajemen bank bjb antara lain Direktur Konsumer Nunung Nurhayati, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, Pemimpin Divisi Institutional dan Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, CEO Regional V bank bjb Jadi Kusmaryadi, Pemimpin Cabang Surabaya bank bjb Dody Krisnanda.

    Dari pihak Universitas Negeri Malang, turut hadir Wakil Rektor II, Prof. Puji Handayati, Wakil Rektor III Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, dan Wakil Rektor IV Prof. Ir. Arif Nur Afandi. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Orang RI Tahan Beli Mobil Baru Tapi Tetap Jalan-Jalan, Pertanda Apa?

    Orang RI Tahan Beli Mobil Baru Tapi Tetap Jalan-Jalan, Pertanda Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah penurunan penjualan mobil nasional, ternyata mobilitas masyarakat Indonesia justru meningkat. Bahkan, jadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,43% (qtq).

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan, industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan tamban jadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan total share lapangan usaha mencapai 65,02% dari PDB

    Dan, dari sumber pertumbuhan kuartal III,industri pengolahan jadi penopang pertumbuhan ekonomi RI terbesar yaitu 1,13%. Kemudian, perdagangan dengan kontribusi 0,72%. Informasi dan komunikasi 0,63%. dan pertanian 0,61%.

    Di sisi lain, lanjut Edy, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat tumbuh 4,89% (yoy) dengan kontribusi 82,23%.

    “Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga tertinggi terjadi pada konsumsi untuk Transportasi dan Komunikasi sebesar 6,41%, yang tercermin dari peningkatan mobilitas penduduk, indeks penjualan eceran bahan bakar kendaraan, serta peningkatan jumlah penumpang angkutan rel dan laut,” kata Edy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Restoran dan Hotel tumbuh tinggi sebesar 6,32%, yang tercermin dari peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dibandingkan kuartal III-2024,” tambahnya. 

    Penjualan Mobil Anjlok, Warga RI Tetap Jalan-Jalan

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total wholesales atau penjualan dari pabrikan ke dealer sepanjang Januari-September 2025 tercatat 561.819 unit, turun 11,3% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 633.660 unit.

    Sementara itu, penjualan ritel ke konsumen juga ikut melemah 10,9% menjadi 585.917 unit dari sebelumnya 657.448 unit.

    Namun menariknya, di saat sektor otomotif melambat, pergerakan masyarakat justru menunjukkan arah sebaliknya.

    Edy menjelaskan, mobilitas masyarakat meningkat signifikan selama tiga bulan terakhir, salah satunya tercermin dari naiknya jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

    “Pada 3 bulan ini mobilitas meningkat tercemin dari peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Kita kalau melakukan perjalanan di luar kabupaten dari tempat tinggal kita itu dianggap sebagai wisatawan nusantara. Jadi meningkat sebesar 21,84 persen secara year on year meningkatannya,” ujar Edy.

    Selain itu, sejumlah indikator ekonomi ikut bergerak naik seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

    “Indeks retail bahan bakar kendaraan kenaikan 12,10 persen. Jumlah penumpang rel kereta api dan laut masing-masing tumbuh 7,07 persen dan 12,97 persen. Ini menunjukkan adanya mobilitas kemudian juga ada konsumsi yang meningkatkan konsumsi rumah tangga pada subkomponen transportasi,” sebutnya.

    Peningkatan mobilitas penduduk kini bisa dipantau melalui teknologi mobile positioning data (MPD), yang merekam pergerakan masyarakat di seluruh wilayah.

    “Kita punya data dari mobile positioning data, jadi MPD itu kita punya data mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk selama triwulan tiga memang mengalami kenaikan. Jadi tanpa dilaporkan kita sebetulnya bisa dipantau mobilitas kita, termasuk saya. Kalau saya melakukan perjalanan kemana pun akan tercatat sebagai mobilitas,” ujar Edy.

    Ia menjelaskan bahwa data MPD dapat menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat di berbagai daerah, termasuk yang tidak tercatat lewat data transportasi formal seperti pesawat atau kereta.

    “Nah mobilitas ini yang kemudian kita bisa menunjukkan data-data di triwulan tiga. Ini mobilitas penduduk itu meningkat dari data mobile positioning data. Jadi MPD kita punya datanya untuk mobilitas termasuk juga kalau tadi data-data penumpang,” tambahnya.

    Dengan kata lain, meski penjualan mobil sedang melambat, masyarakat tetap aktif bergerak. Mobilitas tinggi, baik karena aktivitas kerja, wisata, maupun konsumsi, menjadi bukti bahwa roda perekonomian domestik masih terus berputar. Hanya saja, kali ini bukan lewat pembelian mobil baru.

    Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)
    Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BRI Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Lingkungan Pakai Ini

    BRI Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Lingkungan Pakai Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat ini, isu perubahan iklim tengah menjadi perhatian global lantaran dampaknya yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk peran aktif dunia pendidikan dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

    Pada 24 Oktober 2025 yang juga diperingati sebagai Hari Aksi Iklim Sedunia, BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan kegiatan edukasi dan aksi mitigasi perubahan iklim bagi pelajar sekolah. Aktivasi tersebut antara lain dilakukan melalui penanaman mangrove di Muara Gembong, Kab. Bekasi, yang melibatkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong, serta kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, yang melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wedung.

    Dalam kegiatan penanaman mangrove, siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong mendapatkan edukasi interaktif mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Edukasi kepada para siswa dilanjutkan dengan aksi nyata lingkungan melalui penanaman mangrove secara langsung dengan panduan dari pendamping.

    Sementara itu, dalam kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik, para siswa diberikan edukasi interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Para siswa diajak melihat secara langsung proses pengolahan limbah plastik menjadi Eco Hec Brick di TPA Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Eco Hec Brick yaitu hasil olahan limbah plastik yang akan digunakan sebagai alat pemecah ombak di pesisir wilayah Kab. Demak.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny mengatakan, Hari Aksi Iklim Sedunia menjadi momentum untuk mengambil peran dalam menjaga bumi dan keseimbangan ekosistem. Di tengah tantangan ini, ada harapan besar yang tumbuh dari semangat generasi muda.

    Kegiatan ini juga sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim, serta mendukung Asta Cita Pemerintah Nomor 8, yakni Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama.

    “Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian BRI dalam menjaga ekosistem lingkungan dengan mengajak anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Menjaga ekosistem lingkungan bisa dimulai dari langkah kecil, misalnya mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menjaga kebersihan sungai, hingga berani menyuarakan pentingnya kebijakan hijau di lingkungan sekitar,” ujar dia dalam keterangan tertulis, ditulis Kamis (5/11/2025).

    Di samping itu, Dhanny menegaskan, kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan ekologis sejak dini.

    Melalui kombinasi antara edukasi interaktif dan aksi nyata lingkungan, para pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang penyebab dan dampak perubahan iklim, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan mitigasi, seperti penanaman mangrove dan pengolahan limbah plastik.

    “Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan sosial lingkungan yang berdampak luas dan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Hendri Saluanudin, selaku guru SMP Negeri 1 Muara Gembong, mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh BRI Peduli tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan saling peduli terhadap sesama.

    “Materi yang disampaikan sangat menarik, aplikatif, dan mudah dipahami oleh anak-anak, disertai implementasi di lapangan yang menyadarkan para siswa akan pentingnya menjaga ekosistem serta dampak nyata dari perubahan iklim terhadap kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, kegiatan penanaman mangrove di Muara Gembong merupakan implementasi dari inisiatif BRI Menanam – Grow & Green, yang berfokus pada upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai local heroes dalam menjaga keberlanjutan alam.

    Hingga saat ini, BRI Peduli melalui program BRI Menanam – Grow & Green telah melakukan penanaman 25.000 bibit mangrove, penanaman 45.300 bibit pohon produktif, serta mentransplantasi 5.430 fragmen karang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Ungkap Modus “Jatah Preman” Gubernur Riau, Padahal APBD Defisit

    KPK Ungkap Modus “Jatah Preman” Gubernur Riau, Padahal APBD Defisit

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti praktik yang disebut sebagai “jatah preman”.

    Maksudnya adalah para kepala unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PUPR-PKPP Riau sampai ada yang terpaksa meminjam uang ke bank demi menyetorkan dana kepada sang gubernur. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan mengenai dana dan alirannya dalam pemerasan ini.

    “Informasi yang kami terima, ada kepala UPT yang pakai uang sendiri, bahkan ada yang sampai gadai sertifikat dan pinjam ke bank untuk memenuhi permintaan itu,” kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    KPK menilai, kasus ini sangat ironis karena terjadi saat keuangan daerah sedang krisis. Berdasarkan data, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau mengalami defisit Rp3,5 triliun. Angka itu terdiri dari defisit kas Rp1,3 triliun dan penundaan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun.

    “APBD-nya defisit, uang daerah sedang seret. Tapi di saat seperti itu, justru masih ada permintaan uang dari bawahan. Ini benar-benar ironi,” ujar Asep.

    Kondisi defisit tersebut, lanjutnya, membuat sejumlah kepala UPT kesulitan mencari sumber dana. Sebagian akhirnya memotong dari rekanan proyek hingga meminjam dari pihak swasta agar bisa memenuhi setoran yang diminta.

    Modus “Jatah Preman” 5 Persen
    Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Abdul Wahid diduga meminta setoran 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari tambahan anggaran proyek jalan dan jembatan senilai Rp177,4 miliar pada 2025. Permintaan itu awalnya disebut 2,5 persen, namun dinaikkan oleh Kepala Dinas PUPR-PKPP menjadi 5 persen. Di internal dinas, praktik ini kerap dinamakan dengan istilah jatah preman.

    Setoran dilakukan tiga kali antara Juni hingga November 2025, dengan total mencapai Rp4,05 miliar. Dana itu dihimpun oleh para kepala UPT dan mengalir ke Abdul Wahid melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP serta tenaga ahli gubernur.

    Sementara itu Johanis Tanak menegaskan, perbuatan ini dikategorikan sebagai pemerasan, bukan suap. Sebab, inisiatif permintaan datang dari pejabat berwenang, bukan dari bawahan.

    “Kalau suap itu datang dari pihak bawah yang ingin sesuatu dari pejabat. Tapi dalam kasus ini justru pejabatnya yang meminta. Jadi ini pemerasan,” ujarnya. Tanak menyebut fenomena seperti ini bukan hal baru. “Mungkin istilah ‘jatah preman’ itu karena praktik seperti ini sudah lama terjadi di lingkungan mereka,” tambahnya.

    Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau dan tenaga ahli gubernur. Ketiganya dijerat pasal 12 huruf e, 12 huruf f, dan 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    KPK menyebut kasus ini sebagai peringatan serius bagi kepala daerah lain agar memperkuat integritas dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat pemerasan.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama 2 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

    Draf resolusi tersebut, yang dikonfirmasi dua pejabat AS kepada The Associated Press, masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan mengalami banyak perubahan selama proses negosiasi.

    “Draf ini disiapkan sebagai titik awal untuk mencari konsensus internasional,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Negara-negara Arab dan pihak lain yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi disebut menunggu legitimasi dari PBB sebelum memberikan dukungan.

    “Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Doha.

    Rancangan itu menyerukan pembentukan pasukan yang akan memastikan proses “demiliterisasi Jalur Gaza” dan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata nonnegara”. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel serta “Dewan Perdamaian” sementara yang nantinya akan memerintah wilayah Gaza hingga akhir 2027.

    Pasukan stabilisasi juga diharapkan membantu mengamankan perbatasan bersama kepolisian Palestina, memfasilitasi arus bantuan kemanusiaan, dan memastikan distribusi bantuan oleh PBB, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah berjalan tanpa penyalahgunaan.

    Namun, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan politik besar. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia, diperkirakan menjadi oposisi utama terhadap langkah AS tersebut.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KAI Umumkan Tiket KA Perjalanan Desember Belum Bisa Dipesan, Kenapa?

    KAI Umumkan Tiket KA Perjalanan Desember Belum Bisa Dipesan, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melakukan penyesuaian jadwal dan pola perjalanan kereta api di seluruh wilayah operasional (Daop 1 sampai dengan 9) mulai 1 Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, dan kenyamanan pelanggan.

    Sehubungan dengan proses pembaruan tersebut, pemesanan tiket untuk perjalanan bulan Desember 2025 sementara belum dapat dilakukan. Saat ini, pelanggan dapat membeli tiket hingga tanggal keberangkatan 30 November 2025 melalui seluruh kanal resmi KAI: aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, Call Center 121, dan mitra resmi KAI.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pembaruan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan perjalanan yang lebih andal dan tepat waktu.

    Foto: Suasana arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa, (24/12/2024). Puncak Arus Mudik Libur Nataru 2024/2025 Yang Akan Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen terjadi hari ini, rilis pers KAI Daop 1 mencatat 93 Persen Tiket telah terjual. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa, (24/12/2024). Puncak Arus Mudik Libur Nataru 2024/2025 Yang Akan Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen terjadi hari ini, rilis pers KAI Daop 1 mencatat 93 Persen Tiket telah terjual. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “KAI memastikan seluruh proses penyesuaian berjalan dengan baik agar perjalanan pelanggan tetap aman, nyaman, dan tepat waktu,” ungkap Anne dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    KAI akan segera mengumumkan pembukaan kembali pemesanan tiket Desember setelah proses penyesuaian selesai.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses berlangsung dan mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi melalui akun @KAI121, situs kai.id, atau Call Center 121,” tutup Anne.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Strategi PTBA Dorong Ekonomi Lampung Tumbuh Berkelanjutan

    Video: Strategi PTBA Dorong Ekonomi Lampung Tumbuh Berkelanjutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai pintu gerbang utama dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya, Propinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis dalam kancah ekonomi nasional.

    Peran pemerintah dan badan usaha baik swasta maupun milik negara menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di propinsi berjuluk Sang Bumi Ruwa Jurai ini.

    Simak Liputan Jurnalis Ajat Hutdiyanto dari Propinsi Lampung selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Rabu 05/11/2025) berikut ini.