Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Potret Kabah dari Luar Angkasa, Astronaut NASA Kasih Pesan Menyedihkan

    Potret Kabah dari Luar Angkasa, Astronaut NASA Kasih Pesan Menyedihkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para jemaah haji dari Indonesia sudah mulai pulang ke Tanah Air sejak pertengahan Juni 2025. Momen Ibadah Haji setiap tahunnya merupakan hal yang sakral.

    Umat Muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Tanah Suci untuk beribadah dengan khusyuk. Penampakan haji pernah dipotret dari luar angkasa oleh seorang astronaut NASA beragama Islam.

    Lebih tepatnya, astronaut bernama Sultan Al-Neyadi itu memotret momen haji dari MBR Space Center dan Stasiun Luar Angkasa Internasional.

    Dalam unggahannya, Al-Neyadi mengungkapkan bahwa jemaah yang dipotret sedang menjalankan prosesi wukuf di Arafah.

    Dia juga menyampaikan pesan yang hingga tahun ini masih relevan, bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh umat manusia di bumi.

    “Hari ini adalah Hari Arafat, sebuah hari penting dalam ibadah Haji, mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal keyakinan, tetapi dalam bentuk tindakan dan refleksi,” kata Al-Neyadi, beberapa saat lalu.

    “Semoga ini menginspirasi kita untuk berjuang demi kasih, kerendahan hati, dan persatuan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Al-Neyadi adalah salah satu astronaut yang beragama islam. Selain Al-Neyadi, Pangeran Sultan bin Salman Al-Saud dari Arab Saudi adalah sosok yang pernah mengunjungi luar angkasa pada Ramadan pada tahun 1985.

    Di luar angkasa, Al Neyadi berencana untuk melakukan 19 eksperimen terkait radiasi, tidur, sakit punggung, hingga sains material.

    Selain foto saat momen ibadah Haji, Al Neyadi juga sempat membagikan momen Tahun Baru Islam dari antariksa. Dia mengunggah foto penampakan permukaan Bumi bersama dengan bulan sabit pertama di Tahun Baru Hijriah.

    Tak lupa dia juga mengirimkan ucapan selamat tahun baru Islam. Termasuk juga doa dan harapannya kepada semua umat muslim.

    “Bersama dengan awal tahun baru Hijriah, saya ingin mengingatkan bahwa setiap momen adalah senja dari awal yang baru, kesempatan untuk tumbuh dan bertualang. Semoga tahun kalian penuh dengan berkah, kebahagiaan, dan penemuan hal baru,” ia menuliskan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Jasa Marga Rivan A. Purwantono Pimpin Asosiasi Tol di Indonesia

    Bos Jasa Marga Rivan A. Purwantono Pimpin Asosiasi Tol di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia –  Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) memiliki ketua umum baru periode 2025-2028, yang dipegang oleh Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono melalui Rapat Anggota Tahunan ATI digelar pada Senin (30/6/2025)

    Rivan menggantikan Subakti Syukur mengundurkan diri sebagai Ketua Umum ATI  pada 6 Juni 2025. Sosok Rivan merupakan dirut Jasa Marga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, Rabu (7/5/2025).

    Sebelumnya Rivan sempat duduk sebagai direktur PT Jasa Raharja dan juga direktur utama Bank Bukopin, sekarang KB Bank.

    Foto: Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono. (Dok. Jasa Marga)
    Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono. (Dok. Jasa Marga)

    Rivan dikenal sebagai bankir senior yang mengawal transisi kepemilikan Bank Bukopin dari Bosowa ke KB Kookmin Bank. Sebelumnya dia juga sempat berkarir di Bank Lippo, yang kini merger menjadi Bank CIMB Niaga, selama lebih kurang 14 tahun.

    ATI adalah Asosiasi yang beranggotakan 58 Badan Usaha Jalan Tol, baik BUMN maupun Swasta. Asosiasi ini mendorong anggota aktif berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai upaya untuk menggerakkan bisnis industri jalan tol kepada sektor swasta. Diharapkan ATI bisa menjalin kerjasama baik dengan Pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik. Adapun dari jumlah lokasi tersebut, setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memerinci, dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    “Jadi rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,287 juta rumah tangga. Ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya. Nah di sini ada akses listrik. Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90-99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang,” tutur Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki tersebut paling banyak berlokasi di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi. Lalu disusul di pulau Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

    Jisman menambahkan, untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi 100%, setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan PLN mencapai Rp 42,26 triliun. Hal tersebut sesuai dengan roadmap listrik desa yang telah disusun.

    “Kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trafo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Distribusi PLN ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri mengungkapkan bahwa hingga 2029, PLN memerlukan investasi hingga Rp 50,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut mencakup program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

    “Dan untuk itu, total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp 50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penipuan kerja yang menjerat ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja kembali menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun memberi tanggapannya.

    Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan korban, tidak semuanya murni korban perdagangan orang. Banyak dari mereka justru terjebak skema penipuan karena tergiur tawaran kerja mudah tanpa melalui prosedur resmi.

    “Modusnya sebagian besar terkait online scam, terutama di Kamboja dan Myanmar,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (30/6/2025).

    “Dari 7.000 kasus sejak 2021 hingga 2025, sekitar 4.300 terjadi di Kamboja.”

    Dari total tersebut, lanjutnya lagi, lebih dari 1.500 kasus teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun mengatakan beberapa orang merupakan pelaku berulang, yang kembali bekerja di sindikat yang sama setelah dipulangkan.

    “Kami temukan ada fenomena repeated offender, yang sudah dipulangkan tapi kembali terjerumus,” jelas Sugiono lagi.

    “Ini menunjukkan bahwa pendekatannya harus komprehensif, dari hulu ke hilir.”

    Menurut dia, lemahnya literasi kerja luar negeri, minimnya pengecekan dokumen, serta ketidaktahuan soal prosedur resmi menjadi penyebab utama. Tak sedikit WNI yang berangkat tanpa dokumen lengkap alias undocumented, sehingga sulit dilacak dan dilindungi saat mengalami masalah.

    “Banyak yang tidak melaporkan diri. Belum lagi jenis pekerjaan mereka kerap berada di area abu-abu, bahkan gelap, sehingga mereka tidak terdata di sistem perlindungan kita,” katanya.

    Ke depan, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran, bekerja sama dengan DPR dan pemangku kepentingan lain. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah maraknya WNI menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dikenal rawan praktik online scam dan TPPO.

    “Kami butuh kerja sama dari Komisi I dan para anggota DPR. Saya yakin dari dapil masing-masing, pasti ada warga yang bekerja di luar negeri. Perlu ada edukasi sejak awal, bahkan sebelum mereka berangkat,” katanya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Gelontorkan Rp 8 T untuk Deteksi & Pengobatan TBC Gratis

    Pemerintah Gelontorkan Rp 8 T untuk Deteksi & Pengobatan TBC Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebanyak Rp 8 triliun untuk penyediaan layanan deteksi dan pengobatan tuberkulosis (TBC) gratis. Layanan ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan melindungi dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Bidang Ekonomi, Fithra Faisal mengatakan, pemerintah telah memperoleh data potensi penyakit degeneratif, termasuk TBC. Penyakit tersebut kini sudah bisa diintervensi dari hulu.

    “Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu,” ungkap Fithra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (30/6/2025).

    Sebagai informasi, sekitar 125.000 warga Indonesia meninggal akibat menderita TBC di tiap tahun. Ini menandakan bahwa ada 15 orang penduduk Indonesia yang meninggal dunia setiap jam karena TBC. Pemerintah pun menyiapkan layanan komprehensif mulai dari skrining hingga pengobatan tuntas TBC secara gratis.

    Anggaran penanggulangan penyakit TBC sebesar Rp 8 triliun akan dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dini dan penemuan kasus TBC, serta pengobatan hingga tuntas yang menyasar 10,9 juta orang, sekaligus pendampingan uji klinis vaksin TBC pada 4 lembaga.

    Di samping itu, Fithra menambahkan, jika penyakit TBC bisa teratasi, maka ini akan mengurangi beban klaim yang harus ditanggung BPJS. Dengan demikian, pemerintah melakukan pendekatan ekonomi holistik baik dari sisi hulu maupun hilir dalam rangka penanggulangan TBC.

    “Klaim kepada BPJS kesehatan itu memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, tetapi masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat awam perlu tahu bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas. Kedua hal tersebut adalah kunci pengendalian penyakit TBC.

    “Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar, tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” jelas Menkes saat kunjungan ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

    Melihat kondisi tersebut, Budi menegaskan, terdapat empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC. Di antaranya adalah menemukan pasien, memastikan pasien segera minum obat, serta menyelesaikan pengobatan dan memberikan terapi pencegahan bagi pihak yang berkontak erat dengan pasien.

    Selain itu, Budi turut memberi apresiasi khusus kepada Desa Klapanunggal atas konsistensinya dalam skrining aktif dan pendampingan pasien TBC hingga sembuh lewat program desa siaga TBC. Menurutnya, langkah ini perlu ditiru desa-desa lain di Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hingga Mei 2025, Serapan Subsidi Listrik Tembus Rp 34,59 Triliun

    Hingga Mei 2025, Serapan Subsidi Listrik Tembus Rp 34,59 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat serapan subsidi listrik hingga Mei 2025 mencapai Rp 34,59 triliun. Angka tersebut sekitar 39,43% dari target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 87,72 triliun.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, pada periode 2024 realisasi subsidi listrik tercatat mencapai Rp 77,05 triliun, dengan mayoritas dinikmati oleh pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA, yang tergolong tidak mampu.

    “Nah target di 2025 sesuai dengan APBN yang kita sudah sepakati Bapak-Ibu sekalian Rp 87,72 triliun. Kemudian perhitungan sampai 2025 sudah mencapai Rp 34,59 triliun untuk penyerapannya,” ungkap Jisman dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Di sisi lain, Jisman memproyeksikan subsidi listrik hingga akhir 2025 akan mengalami pembengkakan, melebihi alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN. Adapun, outlook subsidi listrik hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai Rp 90,32 triliun.

    Menurut dia, kondisi ini disebabkan oleh sejumlah parameter yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Misalnya saja seperti fluktuasi harga minyak mentah (ICP), kurs rupiah, dan inflasi.

    “Kalau kami hitung untuk outlook 2025 ada Rp 90,32 triliun. Memang ini dipicu oleh parameter yang tidak bisa dikendalikan. Paling tidak ada 3 yakni ICP, kurs dan inflasi. Jadi ya kurs ini memang sangat menentukan yang selalu naik terus. Sehingga ada kenaikan di sampingnya,” kata Jisman.

    (wia/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip dan Fold 7, Rilis 9 Juli 2025

    Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip dan Fold 7, Rilis 9 Juli 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung akan merilis ponsel lipat teranyar Galaxy Z Flip/Fold 7 pada 9 Juli 2025. Rumor soal Galaxy Z Flip 7 dan Z Fold 7 sudah ramai beredar, termasuk spesifikasi lengkap kedua ponsel anyar tersebut.

    Dalam beberapa rumor menyebutkan ponsel lipat baru Samsung akan hadir dengan ukuran lebih tipis. Mengutip Phone Arena, Z Fold 7 jadi yang tertipis dengan 4,2 mm saat dibuka dan ditutup setebal 8,9 mm.

    Sementara Z Flip 7 memiliki ketebalan 6,5 mm saat ponsel dibuka. Ketebalan ponsel saat ditutup mencapai 13,7 mm.

    Untuk berat, Flip 7 tampil dengan 188 gram dan Z Fold 7 215 gram.

    Kedua ponsel juga masih menghadirkan dua layar, satu di bagian luar dan di dalam. Z Flip 7 menghadirkan 4,1 inci di depan dan saat dibuka akan terbentang layar berukuran 6,9 inci.

    Kedua layar di Flip 7 memiliki kecepatan rasio 120 Hz dan 2.600 nitz. Sementara itu, bagian luar Fold 7 sebesar 6,5 inci dan tampilan interiornya 8 inci.

    Dari segi baterai, Flip 7 membawa daya 4.300 mAh. Spesifikasi lain pada Fold 7 menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite.

    Sementara itu, untuk bagian depannya Fold 7 memakai alumunium lapis baja yang ditingkatkan untuk bagian depan dan belakang dengan kaca keramik.

    Fold 7 akan membawa kamera utama 200 MP. Untuk bagian depannya juga tersemat lensa dengan besaran 10 MP dan sudut lebar 100 derajat.

    Phone Arena mengatakan Fold 7 memiliki beebrapa kemiripan dengan Fold 6 SE. HP lipat itu diedarkan dalam edisi terbatas untuk pasar China, sebagai cara Samsung bersaing dengan produk dalam negeri.

    Namun informasi tersebut masih sebatas rumor. Kita perlu menunggu kebenarannya hingga 9 Juli 2025 saat acara Unpacked digelar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan Amran Bongkar Ada yang Tak Suka RI Swasembada Pangan, Siapa?

    Mentan Amran Bongkar Ada yang Tak Suka RI Swasembada Pangan, Siapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku ada pihak yang tidak senang jika Indonesia bisa swasembada pangan. Adapun menurutnya, pihak yang tidak senang dengan swasembada pangan yakni pihak importir.

    “Ada pihak yang tidak senang jika kita swasembada pangan, yakni importir. Mereka sudah bangun gudang puluhan tahun, sudah bangun infrastruktur, sudah punya langganan, sudah punya kapal, dan pegawai,” kata Amran saat memberikan paparannya di acara Hari Krida Pertanian di Gedung Kementerian Pertanian, Senin (30/6/2025).

    Amran menambahkan bahwa mereka tidak senang Indonesia swasembada pangan yakni karena potensi keuntungan yang didapat bisa berkurang drastis.

    “Tentu mereka tidak senang, karena kalau sekarang bisa untung triliunan dalan satu hingga dua bulan, sedangkan nanti ketika sudah bisa swasembada pangan, mereka tidak bisa meraup keuntungan besar lagi,” tambahnya.

    Menurutnya, ada importir yang juga bermain curang dalam pasokan beras. Namun yang utama, banyak negara luar yang tidak suka Indonesia swasembada pangan karena Indonesia tak lagi menjadi importir terbesar.

    “Tidak ada satupun negara luar yang ingin Indonesia swasembada pangan, terutama beras, karena jika Indonesia lakukan ini, harga pangan bisa turun drastis, karena Indonesia tak lagi impor beras hingga 7 juta ton,” ujarnya.

    Amran pun berterima kasih kepada para penyuluh, petani, dan kepala dinas yang dapat mengurangi impor dan membuat harga pangan global turun.

    “Para petani, penyuluh, kepala dinas, kalian pahlawan pangan kita, berkat kalian, harga pangan global bisa tertekan. Bapak Presiden (Prabowo) pun berterima kasih kepada bapak-bapak,” pungkasnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyesuaikan tarif ojek online (ojol), di mana hal ini merupakan respons pemerintah akan keresahan para driver ojol. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Aan Suhanan mengatakan tarif ojol direncanakan akan naik sebesar 8% hingga 15%, untuk ojol roda dua.

    Namun, tidak semua daerah akan mengalami kenaikan 15% dan penyesuaian tarif ini tetap disesuaikan dengan zona yang telah ditentukan sebelumnya.

    “Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif ojek online, terutama roda dua. Sesuai dengan zona yang sudah ditentukan, kenaikannya bervariasi, ada 8%, ada 15%,” kata Aan saat memberikan paparannya dalam rapar kerja bersama (raker) Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Namun, untuk waktu kapan penyesuaian tarif ojol ini, pihaknya masih akan melakukan konsultasi final dengan empat aplikator mengenai realisasi penyesuaian tarif tersebut.

    “Besok kami akan memanggil para aplikator, tapi pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan kami akan panggil kembali aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.

    Alasan Tarif Ojol Bakal Naik

    Tarif ojol bakal naik merupakan respons pemerintah dalam hal ini Kemenhub atas demo ojol yang digelar pada 20 Mei lalu. Para driver menyoroti besarnya potongan jasa dari aplikator dan skema tarif murah yang dinilai merugikan mereka.

    Para ojol juga protes terhadap layanan murah seperti aceng, slot, hemar, dan prioritas dan mereka ingin pemerintah dan aplikator menghapus layanan murah tersebut. Namun, Kemenhub tetap perlu mendengar kembali dari sisi aplikator. Sehingga, kebijakan ini dapat berlaku secara adil dan saling menguntungkan baik dari sisi driver, aplikator, maupun pelanggan.

    Sebagai informasi, tarif ojek online saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022, di mana tarif ojol ditentukan berdasarkan tiga zona.

    Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
    Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp2.600 hingga 2.700 per kilometer.
    Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Tarif di zona ini Rp2.100 hingga 2.600 per kilometer.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sempat Muncul Wacana Relaksasi SVLK Ekspor Produk Kayu, Ini Updatenya

    Sempat Muncul Wacana Relaksasi SVLK Ekspor Produk Kayu, Ini Updatenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana relaksasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kembali mencuat di tengah langkah pemerintah melakukan deregulasi impor produk kehutanan.

    Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pembahasan terkait SVLK saat ini masih belum dibahas. Lantaran aturan relaksasi SVLK termasuk pada aspek ekspor, bukan bagian dari deregulasi impor yang baru saja diumumkan hari ini, Senin (30/6/2025).

    “Kalau (untuk impor produk) kehutanan itu sekarang tidak ada PI (Persetujuan Impor), tetapi kan tetap harus ada deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan, untuk mengetahui ketertelusuran legalitas kayu,” ujar Budi saat ditemui usai konferensi pers terkait Deregulasi di kantornya, Jakarta.

    Ketika ditanya apakah sudah ada harmonisasi antara kebijakan deregulasi impor kayu dan wacana relaksasi SVLK, Budi menjawab singkat. “Belum, belum,” tegasnya.

    Sebelumnya, isu relaksasi SVLK mencuat dari dorongan pelaku industri mebel dan kerajinan yang mengeluhkan beban administratif dalam proses ekspor. Salah satu bentuknya adalah persyaratan dokumen V-Legal, yang wajib dipenuhi untuk ekspor produk kayu ke sejumlah negara seperti Uni Eropa dan Inggris.

    Dalam acara peluncuran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Mendag Budi Santoso mengusulkan agar aturan V-Legal tidak lagi bersifat wajib untuk ekspor produk furniture dan kerajinan, kecuali untuk pasar yang memang mewajibkan seperti Eropa.

    “V-Legal untuk produk kayu ke Uni Eropa dan UK itu wajib SVLK, ekspornya wajib V-Legal, tetapi khusus produk furniture dan kerajinan. Kalau produk kayu, balok kayu dan sebagainya ya kami sepakat tetap dengan SVLK,” kata Budi saat itu, Rabu (21/5/2025).

    “Supaya ekspor di luar UK dan Uni Eropa itu sifatnya tidak wajib (SVLK), kecuali memang eksportirnya menginginkan ya silahkan,” tambahnya.

    Wacana ini didukung oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang sejak awal mengusulkan deregulasi terhadap SVLK dan V-Legal, khususnya bagi pelaku industri hilir yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan padat karya.

    “HIMKI telah mengajukan rekomendasi deregulasi terhadap SVLK dan V-Legal bagi industri hilir. Kami tidak menolak keberlanjutan, tapi kami menolak beban administratif yang tidak proporsional,” ujar Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur.

    “Industri mebel dan kerajinan adalah padat karya, penopang ekonomi rakyat, bukan perusak hutan,” imbuh dia.

    Data Kementerian Perdagangan mencatat, nilai ekspor furnitur Indonesia tercatat sebesar US$2,46 miliar pada 2023, sedikit meningkat menjadi US$2,5 miliar di 2024. HIMKI menargetkan nilai itu bisa tembus US$5 miliar dalam waktu dekat. Sebagai perbandingan, ekspor furniture Vietnam sudah mencapai US$17 miliar tahun lalu, sebagian besar didorong oleh relokasi pabrik dari China.

    “Kita ingin ekspor mebel transaksinya sampai US$ 5 miliar tahun ini, sedangkan Vietnam sudah tembus US$ 17 miliar tahun lalu, sebesar itu karena relokasi besar-besaran pabrik dari China,” sebut Abdul Sobur.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]