Jakarta, CNBC Indonesia – Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) besar-besaran soal pajak dan belanja yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Selasa (1/7/2025) dengan selisih suara tipis.
RUU ini berpotensi mengubah lanskap fiskal dan sosial negara, dengan pemangkasan besar-besaran pada program bantuan sosial, perpanjangan pemotongan pajak, peningkatan belanja militer dan imigrasi, sekaligus menambah utang nasional sebesar US$3,3 triliun atau sekitar Rp53.000 triliun.
RUU ini disahkan dengan suara 51-50 di Senat, setelah Wakil Presiden JD Vance menggunakan hak suaranya untuk memecah kebuntuan. Tiga senator Partai Republik-Thom Tillis (North Carolina), Susan Collins (Maine), dan Rand Paul (Kentucky)-bergabung dengan seluruh 47 senator Demokrat untuk menolak RUU tersebut.
Setelah disahkan di Senat, RUU kini menuju DPR untuk disetujui secara final. Namun, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik telah menyuarakan penolakan terhadap beberapa ketentuan dalam versi Senat.
Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk menandatangani RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pihaknya akan berupaya mengejar tenggat itu.
“Ini adalah RUU yang hebat. Semua pihak akan mendapat manfaat,” kata Trump dalam sebuah acara di Florida, dilansir Reuters. “Saya pikir RUU ini akan berjalan mulus di DPR.”
RUU ini memperpanjang pemotongan pajak dari 2017, menambah insentif pajak baru untuk pendapatan dari uang tip dan lembur, dan meningkatkan anggaran untuk militer dan penegakan imigrasi.
Namun, di sisi lain, RUU ini juga memangkas sekitar US$930 miliar dari anggaran Medicaid dan bantuan makanan bagi warga berpenghasilan rendah serta mencabut sebagian besar insentif energi hijau warisan Presiden Joe Biden.
RUU tersebut juga menaikkan batas utang pemerintah federal sebesar US$5 triliun, suatu langkah yang dinilai penting agar negara tidak gagal bayar, namun menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan fiskal jangka panjang AS.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), versi Senat akan menambah sekitar US$800 miliar lebih banyak utang dibandingkan versi RUU yang sebelumnya disahkan di DPR pada Mei lalu dengan hanya dua suara kelebihan.
Salah satu drama utama dalam pengesahan RUU ini terjadi saat Senator Lisa Murkowski (Alaska) menyatakan akan menolak jika tak ada perubahan signifikan. Untuk mengamankan suaranya, versi final RUU memasukkan dua ketentuan khusus: tambahan dana bantuan pangan untuk Alaska dan negara bagian lain, serta US$50 miliar untuk membantu rumah sakit pedesaan menghadapi dampak pemotongan Medicaid.
“Ini adalah proses yang buruk – perlombaan panik untuk memenuhi tenggat buatan yang menguji semua batas lembaga ini,” kata Murkowski dalam pernyataannya. “RUU ini masih perlu banyak perbaikan lintas kamar dan belum siap untuk meja Presiden.”
Namun, kelompok konservatif garis keras seperti House Freedom Caucus tetap menentang biaya besar dalam RUU ini.
“Ada banyak yang khawatir,” ujar anggota DPR Chip Roy dari Texas. Kelompoknya menyoroti beban utang dan pemangkasan Medicaid sebagai titik keberatan utama.
Sementara itu, anggota DPR dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California juga mengancam akan menarik dukungan kecuali ketentuan pemotongan pajak lokal (SALT) diperbesar.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
