Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kesepakatan signifikan telah tercapai antara Indonesia dan Malaysia terkait pengelolaan bersama Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang telah lama menjadi sengketa. Namun, keputusan ini segera memicu tuntutan penjelasan dari para pemimpin di negara bagian Sabah, Malaysia, yang khawatir tentang implikasinya terhadap kepentingan mereka.
Kesepakatan bersejarah ini diumumkan menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/62025). Kedua pemimpin sepakat untuk mengatasi masalah perbatasan yang berlarut-larut, termasuk Ambalat, melalui solusi yang saling menguntungkan.
“Selagi kita menyelesaikan aspek hukumnya, kita akan memulai kerja sama ekonomi dalam apa yang kita sebut pengembangan bersama,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama.
“Apapun potensi yang ditemukan di perairan ini, kita akan eksploitasi bersama secara adil.”
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen serupa, menyatakan bahwa “tidak ada kendala” bagi kedua negara untuk memulai kerja sama ekonomi di Ambalat, termasuk dengan membentuk “otoritas pengembangan bersama” untuk mengelola blok tersebut.
“Jika kita menunggu penyelesaian hukum, itu bisa memakan waktu hingga dua dekade. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kedua negara dan membela nasib rakyat kita di wilayah yang cukup jauh dari perbatasan,” tutur Anwar.
Blok Ambalat, yang meliputi area seluas sekitar 15.235 kilometer persegi di Laut Sulawesi (Selat Makassar), diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Hal ini menjadikannya zona yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi kedua negara.
Wilayah ini sendiri telah menjadi sengketa yang berlangsung sejak lama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Malaysia secara sepihak mengeluarkan Peta Malaysia 1979 yang mencakup dasar laut Ambalat, memicu protes resmi dari Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya.
Meskipun kesepakatan ini disambut sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral, hal ini segera menimbulkan kegelisahan di Sabah, negara bagian Malaysia yang berdekatan dengan Ambalat. Para pemimpin dan politisi Sabah menuntut penjelasan rinci dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai dampak kesepakatan pengembangan bersama ini terhadap klaim dan kepentingan Sabah di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan mengatakan Perdana Menteri “berutang penjelasan kepada Sabah” atas apa yang tampaknya merupakan langkah sepihak di zona maritim kaya sumber daya yang berbatasan dengan perairan timur negara bagian tersebut. Ia mengatakan akan mengangkat isu tersebut di Parlemen dan mencari klarifikasi resmi dari Perdana Menteri.
“Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” katanya.
Serupa, Mantan Ketua Menteri Yong Teck Lee memperingatkan bahwa Pemerintah Federal mungkin mengulangi kesalahan masa lalu-merujuk pada kesepakatan kontroversial tahun 2009 mengenai Blok L dan M, di mana Malaysia dilaporkan menyerahkan hak kepada Brunei tanpa berkonsultasi dengan Sabah.
“Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan,” tutur Yong. “Apa yang terjadi ketika Sabah dan Sarawak mendapatkan kembali kendali penuh atas landas kontinen dan perairan teritorial mereka di bawah hukum Malaysia?”
(tps)
[Gambas:Video CNBC]
