Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi tekstil asal China masuk Brebes. Komitmen PT Xinhai Knitting Indonesia dan H&M menanamkan modalnya di Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian.
Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, para pengusaha menilai kebijakan pajak Indonesia sudah baik. Meski demikian, mereka menilai akan lebih baik jika pajak yang dikenakan bisa lebih rendah dan stabil, layaknya teori Laffer untuk lebih menstimulus pasar.
Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – 63 Sekolah rakyat dari 100 resmi dibuka serentak hari ini. Salah satunya berada di Bogor. Ratusan siswa smp mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
Selengkapnya saksikan laporan Jurnalis Salma Wijaya dan Juru Kamera Arie Budi di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Dua politisi terkemuka Israel mengkritik rencana pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk membangun apa yang disebutnya “kota kemanusiaan” di Gaza selatan. Mereka menyebut hal ini sama saja dengan menahan warga Palestina di “kamp konsentrasi”.
Mengutip Al Jazeera, Senin (14/7/2025), Mantan PM Yair Lapid dan Ehud Olmert merupakan pihak yang vokal dalam menolak hal ini. Lapid, pemimpin partai oposisi terbesar Israel, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa “tidak ada hal baik” yang akan dihasilkan dari rencana pembangunan “kota kemanusiaan” di atas reruntuhan kota Rafah.
“Itu ide yang buruk dari segala perspektif – keamanan, politik, ekonomi, logistik,” ujarnya. “Saya tidak suka menyebut kota kemanusiaan sebagai kamp konsentrasi, tetapi jika keluar darinya dilarang, maka itu adalah kamp konsentrasi,” tambahnya.
Olmert, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel dari tahun 2006 hingga 2009, juga mengecam rencana Israel tersebut. Ia bahkan terang-terangan menyebut kota itu sebagai kamp konsentrasi.
“Jika mereka (warga Palestina) akan dideportasi ke ‘kota kemanusiaan’ yang baru, maka bisa dibilang ini bagian dari pembersihan etnis,” ujarnya.
“Ketika mereka membangun kamp di mana mereka (berencana) untuk ‘membersihkan’ lebih dari separuh Gaza, maka pemahaman yang tak terelakkan dari strategi ini [adalah] bukan untuk menyelamatkan (warga Palestina). Melainkan untuk mendeportasi mereka, mendorong mereka, dan membuang mereka. Setidaknya, tidak ada pemahaman lain yang saya miliki.”
Menurut pemerintah Israel, kota kemanusiaan ini awalnya akan menampung 600.000 warga Palestina terlantar yang saat ini tinggal di tenda-tenda di daerah Al Mawasi yang padat penduduk di sepanjang pantai selatan Gaza. Namun, pada akhirnya, seluruh penduduk enklave yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa akan dipindahkan ke sana.
Citra satelit menunjukkan pasukan Israel telah meningkatkan operasi pembongkaran di Rafah dalam beberapa bulan terakhir. Pada 4 April, jumlah bangunan yang hancur mencapai sekitar 15.800. Pada 4 Juli, jumlahnya telah meningkat menjadi 28.600.
Pembersihan Etnis
Para pejabat kemanusiaan juga mengatakan bahwa rencana kamp interniran di Rafah akan menjadi dasar bagi pembersihan etnis warga Palestina dari Gaza.
Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, yang telah dilarang oleh Israel, pekan lalu bertanya apakah rencana tersebut akan mengakibatkan “Nakba kedua”. Istilah ini merujuk pada pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari rumah mereka selama berdirinya negara Israel pada tahun 1948.
“Ini secara de facto akan menciptakan kamp konsentrasi besar-besaran di perbatasan dengan Mesir bagi warga Palestina, yang terus-menerus mengungsi lintas generasi,” kata Lazzarini, seraya menambahkan bahwa hal itu akan “menghilangkan prospek masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina di tanah air mereka”.
Pemerintah Israel bersikeras bahwa pemindahan warga Palestina ke kamp interniran di Rafah akan bersifat “sukarela”, sementara Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menggembar-gemborkan usulan mereka untuk memindahkan secara paksa semua warga Palestina di Gaza dari daerah kantong tersebut.
Netanyahu mengatakan dalam jamuan makan malam dengan Trump pekan lalu bahwa Israel bekerja sama dengan AS “sangat erat untuk menemukan negara-negara yang akan berupaya mewujudkan apa yang selalu mereka katakan, bahwa mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi Palestina”.
Sementara itu, Trump mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan kerja sama yang sangat baik dari negara-negara di sekitar Israel. Menurutnya, “sesuatu yang baik akan segera terjadi”.
Namun, negara-negara tetangga Israel dan negara-negara Arab lainnya telah dengan tegas menolak rencana penggusuran warga Palestina dari Gaza, begitu pula warga Palestina yang lelah perang di daerah kantong pesisir tersebut.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.
“Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.
“Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.
“Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.
Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.
Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).
“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.
Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.
Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.
“Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.
“Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Menyambut tahun ajaran baru, PT Pertamina Persero menghadirkan kebahagiaan dan senyuman kepada seribu anak pengemudi ojek online ojol dan ojek pangkalan lewat bantuan seragam dan perlengkapan sekolah.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) menuduh Amerika Serikat (AS) mengancam perdamaian regional di sekitar kawasan Asia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kebijakan Kementerian Pertahanan Korut, Minggu (13/7/2025).
Dalam pernyataannya, Pyongyang mengklaim bahwa kegiatan militer gabungan antara AS dan kedua sekutunya, Korea Selatan dan Jepang, merupakan “faktor bahaya utama” yang meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Pasalnya, Washington membawa pesawat pengebom B-52H, Tokyo membawa F-2, dan Seoul membawa dua jet tempur KF-16.
“Merupakan hak kedaulatan kami untuk mengambil tindakan balasan terhadap tindakan militer provokatif seperti langkah-langkah untuk memperkuat aliansi militer multilateral yang mengancam keamanan kawasan dan latihan militer gabungan yang jelas-jelas bersifat agresif,” demikian peringatan pernyataan tersebut dikutip Newsweek.
Kementerian Pertahanan Korut juga menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut tetap berada dalam “kesiapsiagaan militer yang konstan” untuk melawan apa yang disebutnya “provokasi kolektif” oleh AS dan sekutunya, mencegah agresi mereka, dan menanggapi “tindakan perang”.
“Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan permusuhan (AS, Jepang, dan Korea Selatan) yang terus-menerus melakukan tindakan militer yang provokatif dan mengancam,”
“Sementara dengan sengaja mengabaikan masalah keamanan (Korut) dan memperingatkan dengan tegas konsekuensi serius yang akan ditimbulkannya terhadap situasi regional,” tuturnya.
Pesawat pengebom B-52H mampu membawa hingga 70.000 pon persenjataan, seperti bom dan rudal, menurut Angkatan Udara AS. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, 46 dari 76 pesawat pengebom B-52H berkemampuan nuklir, sementara sisanya hanya bersenjata konvensional.
Belum jelas apakah pesawat pengebom AS yang berpartisipasi dalam latihan gabungan tersebut berkemampuan nuklir. Namun, setiap pesawat B-52H yang berkemampuan nuklir dapat membawa hingga 20 rudal jelajah AGM-86B yang diluncurkan dari udara.
Atas pengerahan armada ini, Komando Indo-Pasifik AS mengatakan bahwa niatnya hanya untuk melindungi wilayah Indo-Pasifik menjadi tempat yang kondusif dan bebas dari ancaman.
“Komitmen teguh kami menumbuhkan kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan memperkuat tekad serta kemampuan kolektif untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik,” paparnya.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – China akhirnya melunak dan memberikan lampu hijau untuk akuisisi perusahaan software Ansys oleh perusahaan software asal Amerika Serikat (AS), Synopsys.
Sebelumnya, proses akuisisi ini terhambat pasca Presiden AS Donald Trump melancarkan perang dagang dengan menerapkan tarif tinggi untuk barang-barang impor asal China yang masuk ke AS.
Selain itu, pemerintahan Trump juga dalam beberapa bulan terakhir makin ketat mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor teknologi dari AS ke China.
Namun, beberapa saat lalu AS mencabut blokir untuk pengembang software desain chip ke China. Pencabutan blokir itu memungkinkan perusahaan-perusahaan desain software chip, termasuk Synopsys, untuk mengembalikan akses teknologi mereka ke klien di China.
China lantas ‘balas budi’ dengan mengeluarkan izin akuisisi Ansys ke Synopsys, menurut pernyataan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China (SAMR), dikutip dari Reuters, Senin (14/7/2025).
Regulator China mengatakan pihaknya menyetujui kesepakatan tersebut berdasarkan komitmen restriktif yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh entitas hasil penggabungan Ansys dan Synopsys.
Ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menghormati kontrak pelanggan yang ada, termasuk harga dan ketentuan layanan, dan terus memasok produk otomasi desain elektronik kepada pelanggan China dengan persyaratan yang adil dan tidak diskriminatif.
Perusahaan juga diharuskan untuk memelihara perjanjian interoperabilitas yang ada dan memperbaruinya atas permintaan dari pelanggan China.
Synopsys, produsen perangkat analisis data (EDA) untuk desain chip, mengumumkan kesepakatan tunai dan saham senilai US$35 miliar untuk Ansys pada awal 2024. Transaksi ini telah menghadapi pengawasan antimonopoli di pasar-pasar utama, meskipun beberapa otoritas, termasuk Inggris, telah memberikan persetujuan.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Swasta – Pemerintah Hadirkan Sekolah Layak di Wilayah Banjir
News
1 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 100 Giga Watt (GW) hingga 2040. Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk pemenuhan kebutuhan energi sekaligus mendukung transisi energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, dari rencana tambahan 100 GW pembangkit listrik baru tersebut, setidaknya pemerintah menargetkan tambahan 70 GW di antaranya bisa terealisasi pada 2034.
Hal ini seiring dengan sudah diluncurkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Adapun dari tambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut, energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mendominasi hingga 76%.
Dari rencana tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun sebesar 69,5 Giga Watt (GW) selama 2025-2034, 76% berasal dari EBT, terdiri dari 42,6 GW berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT atau setara 61%, dan 10,3 GW atau setara 15% dari sistem penyimpanan (storage) baterai dari sumber energi terbarukan, seperti PLTA Pumped Storage dan baterai.
“Sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 Giga Watt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 Giga Watt di 2025 sampai 2034,” ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Menurut Bahlil, salah satu fokus pemerintah dalam memperluas akses listrik saat ini adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik bersih berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Terutama, untuk wilayah wilayah yang belum teraliri listrik.
“Dan kita akan memastikan arahan Bapak Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah, supaya ini adalah bagian daripada program Asta Cita,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu sempat menyampaikan bahwa dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.
Menurut Jisman, hal tersebut terjadi lantaran pembangkit listrik berbasis energi surya memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia karena intensitas panas matahari yang cukup tinggi.
“Karena kita punya potensi besar untuk surya, kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang akan kita dorong nanti adalah PLTS terapung, sebagaimana hanya contoh dari PLTS yang di Cirata, yang sudah sukses,” kata di Kantornya, Senin (2/6/2025).
Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 GW, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
(ven/wia)
[Gambas:Video CNBC]