Author: CNBCindonesia.com

  • Video: LOPI Dapat Kontrak Baru, Laba Diprediksi Naik 2 kali Lipat

    Video: LOPI Dapat Kontrak Baru, Laba Diprediksi Naik 2 kali Lipat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Logisticsplus International Tbk, Wahyu Dwi Jatmiko, mengumumkan perolehan kontrak baru senilai Rp150 miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan gas di site Pertamina, Jambi Merang. Kontrak ini diproyeksikan akan meningkatkan profit perusahaan hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

    Wahyu menegaskan bahwa kenaikan profit memang tidak hanya dari proyek energi ini, tetapi juga dari sektor kesehatan. Namun proyek tersebut mampu menyumbang 50% nya.

    Saksikan dialog Shania Alatas Bersama Direktur Utama PT Logisticsplus International Tbk Wahyu Dwi Jatmiko di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (24/07/2025).

  • Video: 2 Negara ASEAN Saling Tembak, Perbatasan Panas

    Video: 2 Negara ASEAN Saling Tembak, Perbatasan Panas

    Video: 2 Negara ASEAN Saling Tembak, Perbatasan Panas

    News

    7 jam yang lalu

  • Video: RI Kena Tarif Trump 19%, Prabowo Heran Ada yang Nyinyir

    Video: RI Kena Tarif Trump 19%, Prabowo Heran Ada yang Nyinyir

    Jakarta, CNBC Indonesia –Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kondisi dunia yang tidak dalam kondisi baik. Banyaknya peperangan membuat Indonesia harus berusaha mempertahankan posisinya di politik global sebagian negara non-blok.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia (Kamis, 24/07/2025) berikut ini.

  • Potret Perang Thailand-Kamboja Pecah, 9 Tewas-Jet Tempur Turun Gunung

    Potret Perang Thailand-Kamboja Pecah, 9 Tewas-Jet Tempur Turun Gunung

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Video: Tok! Menaker Umumkan BSU Rp 600.000 Tak Diperpanjang

    Video: Tok! Menaker Umumkan BSU Rp 600.000 Tak Diperpanjang

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan program BSU sebesar Rp 600.000 hanya diberikan sekali. Program BSU akan selesai pada bulan Juli ini dan tidak akan diperpanjang.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia (Kamis, 24/07/2025) berikut ini.

  • Video: Pelni Akan Tambah 2 Kapal Penumpang & 5 Kapal Tongkang Baru

    Video: Pelni Akan Tambah 2 Kapal Penumpang & 5 Kapal Tongkang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pelni perseroan akan menggelontorkan dana Rp 700 Miliar guna menunjang pelayanan angkutan barang.

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyebut perusahaan plat merah itu berencana lakukan pengadaan 2 kapal komersial dan 5 kapal tongkang baru seperti yang sudah tertulis dalam RJPP.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Kamis, 24/07/2025) berikut ini.

  • Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia mengalami guncangan sepanjang 2025. Bukan cuma perang bersenjata yang masih terus berlangsung di beberapa negara, tetapi juga perang siber dan bencana alam yang kian mengkhawatirkan.

    Ada banyak juga insiden yang menyebabkan kelumpuhan akses telekomunikasi di beberapa wilayah. Faktor dan dampaknya beragam, mulai dari gangguan internet, krisis pasokan listrik, hingga kerusakan kabel optik dan isu teknis lainnya.

    Perusahaan teknologi Cloudflare merilis laporan terkait kelumpuhan internet sepanjang kuartal-II (Q2) 2025. Sebelumnya, Cloudflare mencatat tak ada negara yang memerintahkan pencabutan akses internet sepanjang Q1 2025.

    Namun, pembatasan yang diamanatkan negara kembali berlaku dengan ganas ketika Libya, Iran, Irak, Suriah, dan Panama memberlakukan pemutusan akses internet di Q2 2025.

    Di Iran, ada beberapa kali kasus internet lumpuh menyusul penyerangan besar-besaran di situs nuklir negara tersebut. Pembatasan sementara terjadi selama beberapa jam pada 13 Juni 2025, dilanjutkan gelombang kedua pada 17 Juni 2025.

    Alasannya adalah mitigasi terhadap ancaman serangan siber. Sehari setelahnya, internet kembali diputus untuk alasan yang sama.

    Pemutusan internet juga terjadi di beberapa penyedia jaringan Libya pada 16 Mei 2025 dan dilaporkan dilakukan oleh para pemimpin negara tersebut sebagai tanggapan atas protes publik terhadap Pemerintah Persatuan Nasional.

    Di Irak, pemutusan internet disebut-sebut sebagai upaya untuk mencegah kecurangan dalam ujian nasional. Pemutusan ini berlangsung selama beberapa jam setiap hari, mulai 20 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 untuk ujian sekolah menengah pertama, dan mulai 14 Juni 2025 hingga 3 Juli 2025 untuk ujian persiapan sekolah. Di wilayah Kurdistan, pemutusan dimulai pada 1 Juni 2025 dan berlangsung hingga 6 Juli 2025.

    Suriah juga memutus akses internet untuk mencegah kecurangan dalam ujian. Seperti Irak, Suriah telah melakukannya selama beberapa tahun.

    Namun, tahun ini pemerintah hanya memerintahkan pemutusan sementara akses seluler di wilayah dekat pusat ujian. Pemutusan ini dilakukan pada 21, 24, dan 29 Juni 2025 untuk “Sertifikat Pendidikan Dasar”, dan dijadwalkan antara 12 Juli 2025 dan 3 Agustus 2025 untuk Pendidikan Menengah.

    Di Panama, penangguhan layanan internet seluler dan rumah tangga yang diamanatkan pemerintah dimulai pada 21 Juni 2025 sebagai respons terhadap protes dan demonstrasi. Penangguhan ini seharusnya berakhir pada 25 Juni 2025, tetapi diperpanjang hingga 29 Juni 2025.

    Krisis Listrik

    Pemadaman listrik yang menghantam Spanyol dan Portugal pada 28 April 2025 juga membawa dampak pada akses internet. Pemadaman listrik disebabkan oleh beberapa kegagalan teknis, dengan lalu lintas internet turun sekitar 80% dalam beberapa jam berikutnya di Spanyol, dan hingga 90% di Portugal.

    Lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada tanggal 29 April.

    Maroko juga terdampak oleh insiden di Spanyol. Perusahaan telekomunikasi Orange Maroc melaporkan bahwa lalu lintasnya terganggu setelah pemadaman yang memengaruhi koneksi internasional.

    Wilayah lain yang mengalami pemadaman listrik yang menyebabkan gangguan internet secara luas pada Q2 2025 antara lain Curacao, Maladewa, Makedonia Utara, Saint Kitts dan Nevis, serta Puerto Riko.

    Gangguan Infrastruktur Telekomunikasi

    Di tempat lain, kerusakan pada kabel fiber optik menjadi penyebab gangguan internet bagi beberapa operator. Digicel di Haiti mengalami gangguan layanan internet total pada 28 Mei 2025.

    Gangguan tersebut oleh kabel yang rusak di darat, bukan infrastruktur bawah laut. Airtel di Malawi juga mengalami gangguan internet selama 90 menit pada 24 Juni 2025, yang disebabkan oleh vandalisme yang terus-menerus pada jaringan fiber optik mereka.

    Pada 21 Mei, pembaruan router yang bermasalah menyebabkan gangguan bagi pelanggan Bell Canada di Ontario dan Quebec. Gangguan ini berlangsung cukup singkat, dengan lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan hanya satu jam kemudian, tetapi lalu lintas turun hingga 70% selama periode tersebut.

    Pelanggan Lumen/CenturyLink di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) mengalami gangguan layanan internet yang meluas pada 19 Juni 2025, yang berlangsung selama beberapa jam.

    Cloudflare menyatakan bahwa gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh masalah DNS, karena mereka mengklaim bahwa pengguna yang mengganti DNS resolver mereka ke versi 1.1.1.1 milik Cloudflare dapat terus mengakses layanan internet.

    Cloudflare melaporkan bahwa penyedia internet Rusia, ASVT, menjadi sasaran serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) besar-besaran pada 28 Mei yang menyebabkan pemadaman internet total selama beberapa hari.

    Serangan tersebut mencapai 70,07 Gbps atau 6,92 juta paket/detik dan berlangsung selama kurang lebih 10 jam, meskipun lalu lintas jaringan tetap di bawah tingkat yang diharapkan sepanjang minggu berikutnya.

    Gangguan Tak Diketahui

    Selain gangguan-gangguan yang disebabkan faktor yang teridentifikasi, ada pula kelumpuhan akses internet yang disebabkan faktor tak terdeteksi sepanjang Q2 2025.

    Pada 1 April 2025, Telia Finlandia melaporkan gangguan yang meluas pada koneksi data jaringan seluler dan fixed-broadband, yang mengakibatkan pemadaman singkat yang hampir menyeluruh antara pukul 09.30 dan 10.15 waktu setempat.

    Pada 7 Mei 2025, SkyCable di Filipina mengalami pemadaman internet total, dengan lalu lintas di seluruh jaringan turun menjadi nol. SkyCable tidak mempublikasikan informasi apa pun terkait penyebab gangguan layanan selama 8 jam tersebut, menurut laporan Cloudflare.

    Penyedia layanan seluler Thailand, TrueMove H, juga mengalami pemadaman nasional pada 22 Mei 2025, tetapi juga tidak memberikan alasan resminya. Laporan di media lokal mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti masalah pada server DNS perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Berubah Drastis, Siapkan Taktik Baru Melawan China

    Trump Berubah Drastis, Siapkan Taktik Baru Melawan China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump merilis blueprint baru terkait pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) pada pekan ini. Tujuannya untuk melonggarkan kebijakan ekspor AI ke negara-negara sekutu.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (24/7/2025), strategi baru ini dibuat untuk memastikan dominasi AS di sektor AI, di tengah kencangnya persaingan dengan China.

    Arah baru kebijakan Trump di sektor AI berubah drastis dari yang sebelumnya. Diketahui, AS selama ini cukup ketat menutup akses AI ke luar wilayahnya.

    Bahkan, AS juga menggencarkan pembatasan ekspor teknologi ke China karena kekhawatiran AI akan dipakai untuk memperkuat militer negara komunis tersebut.

    Namun, China tak gampang menyerah. Negara kekuasaan Xi Jinping justru makin gencar mengembangkan teknologi AI dengan sistem terbuka (open-source) yang membebaskan akses ke berbagai negara.

    AS sepertinya mulai sadar bahwa akses tertutup tak efektif. Baru-baru ini, AS bahkan mencabut pembatasan ekspor chip AI ke China. Hal ini menandai era baru pemerintahan Trump yang lebih terbuka untuk menyebarkan teknologinya ke luar AS.

    “AS adalah negara yang memulai era AI. Sebagai Presiden AS, saya mendeklarasikan bahwa AS akan memenangkan [perlombaan AI],” kata Trump, dikutip dari Reuters.

    Rencana blueprint AI terbaru AS meliputi 90 recomendasi. Antara lain mencakup dukungan untuk ekspor hardware dan software AI buatan AS ke luar negeri, serta tindakan keras terhadap undang-undang negara bagian yang dianggap terlalu membatasi pengembangan AI.

    Blueprint ini merupakan perubahan nyata dari pendekatan tertutup yang diusung pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joe Biden. Sebagai infromasi, Biden terkenal melakukan pembatasan akses global ke chip AI milik AS.

    “Kita juga harus memiliki satu standar federal, bukan 50 negara bagian berbeda yang mengatur industri ini di masa mendatang,” kata Trump.

    Michael Kratsios, kepala Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (23/7) waktu setempat, bahwa Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri AS akan bermitra dengan industri teknologi untuk memberikan paket ekspor AI lengkap yang aman kepada sekutu AS di seluruh dunia.

    Ekspansi ekspor produk AI secara menyeluruh yang dicanangkan Trump akan membawa keuntungan besar bagi raksasa chip AI seperti Nvidia dan AMD, serta produsen model AI seperti Alphabet (Google), Microsoft, dan Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

    Trump menandatangani tiga perintah eksekutif pada Rabu (23/7) kemarin, untuk menyatukan elemen-elemen penting dalam ekspansi ekspor teknologi AI buatan AS. Di dalamnya mencakup regulasi yang lebih longgar, kerangka hukum yang lebih jelas untuk ekspor chip, serta pembatasan bias politik dalam pengembangan teknologi AI.

    “Jika kita terus-terusan mengatur diri kita secara ketat dan membiarkan China mengejar kita, itu bukan salah China. Itu merupakan kesalahan pemimpin kita karena memiliki kebijakan bodoh yang membiarkan negara lain mengejar Amerika,” kata Wakil Presiden AS JD Vance.

    Perlu dicatat, blueprint AI terbaru AS tak memperinci soal keamanan nasional atas ekspor chip H20 milik Nvidia. Seperti diketahui, Trump memblokir ekspor chip H20 ke China pada April lalu, lantas membukanya kembali baru-baru ini.

    Pencabutan blokir tersebut merupakan bagian dari negosiasi dengan China, agar negara kekuasaan Xi Jinping membuka akses AS terhadap logam tanah jarang.

    Trump Genjot Data Center

    Rencana tersebut juga menyerukan percepatan pembangunan pusat data (data center) dengan melonggarkan peraturan lingkungan dan memanfaatkan lahan federal untuk mempercepat pengembangan proyek, termasuk pasokan listrik.

    Pemerintah akan berupaya menetapkan pengecualian baru untuk data center berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional dan menyederhanakan perizinan berdasarkan Undang-Undang Air Bersih.

    Trump mengarahkan pemerintahannya pada Januari lalu untuk mengembangkan rencana tersebut. Trump diperkirakan akan mengambil tindakan tambahan dalam beberapa minggu mendatang yang akan membantu Big Tech mengamankan pasokan listrik dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk data center yang boros energi.

    Permintaan listrik AS mencapai rekor tertinggi tahun ini setelah hampir dua dekade mengalami stagnansi. Pasalnya, jumlah dan ukuran data center AI dan komputasi cloud membengkak di seluruh negeri.

    Rencana ekspansi ekspor ini mengambil contoh dari kesepakatan yang diumumkan pada Mei 2025, yang memberi Uni Emirat Arab akses yang lebih luas ke chip AI canggih dari ASsetelah sebelumnya menghadapi pembatasan atas kekhawatiran Washington bahwa China dapat mengakses teknologi tersebut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apple Sebar Notifikasi ke Pemilik iPhone, Isinya Tanda Bahaya

    Apple Sebar Notifikasi ke Pemilik iPhone, Isinya Tanda Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple menebar peringatan ke puluhan warga Iran yang iPhone-nya disebut menjadi sasaran spyware pemerintah.

    TechCrunch menerima laporan soal serangan hacker tersebut dari Miaan Group, organisasi hak digital yang fokus di isu Iran, dan Hamid Kashfi, peneliti keamanan siber yang tinggal di Swedia. Miaan Group dan Kashfi mengaku berbicara dengan warga Iran yang menerima notifikasi dari Apple.

    Miaan Group membeberkan soal tiga kasus penyadapan warga Iran oleh pemerintah. Dua warga Iran yang menjadi sasaran tinggal di negara tersebut, sedangkan satu orang lagi tinggal di Eropa. Mereka menerima peringatan pada April bulan lalu.

    “Dua orang di Iran berasal dari keluarga dengan sejarah panjang aktivitas politik menentang Republik Islam Iran. Banyak anggota keluarga mereka telah dihukum mati dan mereka tidak pernah ke luar negeri. Saya percaya ada tiga gelombang serangan, dan ini hanya pucuk gunung es,” kata Amir Rashidi dari Miaan Group.

    Rashidi menjelaskan kemungkinan besar pemerintah di balik serangan siber tersebut adalah Iran. Namun, ia menegaskan bahwa perlu ada penyelidikan lebih jauh untuk mencapai kesimpulan.

    Kashfi, pendiri perusahaan keamanan DarkCell, menyatakan bahwa ia memandu dua korban untuk melakukan forensik awal. Namun, ia tidak bisa memberikan kepastian soal pembuat spyware yang digunakan dalam serangan. Beberap korban kemudian memilih tidak meneruskan proses penyelidikan.

    “Hampir semua korban ketakutan dan langsung tidak membalas lagi pesan kami setelah diberitahu kasus ini sangat serius,” kata Kashfi.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Apple mengirim notifikasi ke pengguna iPhone yang menjadi sasaran perangkat mata-mata milik pemerintah seperti Pegasus buatan NSO Group atau Graphite buatan Paragon. Software “jahat” yang memata-matai pengguna HP ini dikenal sebagai spyware bayaran atau komersial. 

    Notifikasi dari Apple membantu peneliti yang fokus terhadap spyware untuk mencatat peristiwa pembobolan di beberapa negara, termasuk India dan Thailand.

    Apple pada April lalu menyatakan bahwa sejak 2021, peringatan spyware telah disebar ke pengguna di lebih dari 150 negara. Namun, Apple tidak mengungkapkan nama-nama negara atau jumlah pengguna iPhone yang dikirimi notifikasi.

    Korban software mata-mata disarankan untuk menghubungi kelompok pejuang hak digital bernama AccessNow.

    Pejabat pemerintah Indonesia juga sempat menjadi sasaran software mata-mata ForcedEntry buatan NSO Group asal Israel. Pada 2022, Reuters melaporkan bahwa lebih dari selusin pejabat sipil dan militer Indonesia menjadi target ForcedEntry.

    Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sasaran peretasan yang disebut Reuters adalah pejabat TNI, diplomat dan penasihat di Kementerian Pertahanan yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Kementerian Luar Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Retno Marsudi.

    Enam dari pejabat dan penasihat yang menjadi target menyatakan kepada Reuters bahwa mereka menerima e-mail dari Apple Inc pada November 2021, menyatakan bahwa Apple menduga para pejabat disasar oleh “serangan oleh oknum yang disponsori oleh negara”.

    Upaya peretasan ke iPhone para pejabat itu, menggunakan ForcedEntry, software yang dikembangkan oleh NSO Group. Peranti lunak ini memanfaatkan celah di iPhone sehingga bisa mengakses data tanpa membutuhkan respons pengguna.

    Lembaga pengawas keamanan siber Citizen Lab mempublikasikan tentang software ini pada September 2021. Bahkan, peneliti keamanan Google mendapuk ForcedEntry sebagai “teknik paling canggih” yang pernah mereka lihat, dalam blog pada Desember.

    Celah yang dimanfaatkan oleh ForcedEntry telah ditutup oleh Apple pada September tahun lalu. Pada November, Apple mulai mengirimkan pesan ke “beberapa pengguna yang diduga menjadi sasaran”.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Belajar dari Eropa, Data Warga RI di AS Bisa Dipakai Buat Ini

    Belajar dari Eropa, Data Warga RI di AS Bisa Dipakai Buat Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas, buka suara soal poin kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal. Ia menyoroti kasus transfer data yang sebelumnya pernah ada antara AS dan Eropa.

    “Indonesia sebenarnya sudah mengarah pada data free flow dengan beberapa pembatasan. Namun, kesepakatan dengan Amerika ini perlu mempertimbangkan putusan Schrems II di CJEU (otoritas peradilan Uni Eropa) yang membatalkan pembatalan SCC EU-US utk transfer data trans-atlantic,” kata Parasurama kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (24/7/2025).

    “CJEU menilai bahwa data data yang disimpan oleh perusahaan Amerika Serikat di wilayah tersebut memungkinkan pemerintah setempat melakukan pemantauan karena kewenangan yang diberikan melalui FISA (The Foreign Intelligence Surveillance Act). Indonesia perlu menilai dengan cermat keresahan yang sama di CJEU,” jelasnya menambahkan.

    Mengutip GDPR Summary, kasus ini berawal saat aktivis Maximilian Schrems yang menyerukan pada komisioner pelindungan data Irlandia untuk membatalkan SCC pada 2020 lalu. Ini kaitannya pada transfer data pribadi pengguna Facebook di wilayah Eropa ke kantor pusat yang berada di AS.

    Data pribadi itu diklaim bisa diakses oleh badan intelijen setempat. Pada akhirnya, hal ini melanggar aturan pelindungan data Eropa GDPR dan hukum Uni Eropa secara luas.

    Dalam peradilan disoroti adanya pengawasan luas pada aturan keamanan nasional bernama Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) bagian 702. Aturan itu mengatur akses dan penggunaan data dari Uni Eropa ke AS.

    Situs tersebut menuliskan transfer data tidak memiliki kendali melindungi subjek data Uni Eropa. Di mana bisa menjadi target investigasi keamanan nasional.

    Kemudian pengadilan memutuskan hak subjek data tidak bisa dituntut di pengadilan pada otoritas AS. Privacy Shield antar dua wilayah juga dibatalkan.

    Schrems II juga membahas soal SCC atau klausul kontrak standar. Pengadilan menyebutkan SCC masih valid dalam konteks transfer data ke AS, namun perlu tambahan pekerjaan.

    Perusahaan perlu memastikan negara penerima memiliki pelindungan data setara dengan Uni Eropa. Tidak hanya mengandalkan dari SCC saja.

    Selain itu juga disebutkan perusahaan yang menyediakan data untuk transfer lintas batas harus memberikan informasi dan menilai tingkat kepatuhan negara penerima dengan GDPR. Ini termasuk kasus saat menggunakan pemasok non Uni Eropa.

    Usai keputusan Schrems II, berdampak pada kehati-hatian lembaga Eropa mengirimkan data. Termasuk, laman EY menuliskan Pengawas Perlindungan Data Eropa (EDPS) mengimbau lembaga setempat untuk menghindari aktivitas pemrosesan yang melibatkan transfer data pribadi ke AS.

    Selain itu, lembaga Eropa diminta melakukan penyelesaian untuk pemetaan yang mengidentifikasi kontrak, prosedur pengadaan, dan jenis kerja sama lain yang tengah berjalan terkait transfer data.

    Otoritas Pengawas (SA) juga mencatat Schrems II memvalidasi penggunaan SCC untuk mekanisme transfer. Namun dengan syarat untuk langkah tambahan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]