Author: CNBCindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

“Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

“Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]