Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Video: 299 Hari Jadi Presiden,Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara

    Video: 299 Hari Jadi Presiden,Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Pabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Laporan Kinerja Kementerian Lembaga Pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI sekaligus penyerahan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jum’at, 15 Agustus 2025.

    Prabowo dalam Pidato Kenegaraanya menyampaikan bawah adanya kekayaan negara yang terus-menerus mengalir ke luar negeri sehingga harus diselamatkan karena jika tidak bisa menjadikan Indonesia negara gagal

    Prabowo juga menyoroti adanya distorsi dan penyimpangan dalam ekonomi RI.

    Selengkapnya simak dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI, CNBC Indonesia (Jum’at, 15/08/2025)

  • Soal Demokrasi RI, Prabowo: Ojo Rumongso Iso, Namun Iso Rumongso

    Soal Demokrasi RI, Prabowo: Ojo Rumongso Iso, Namun Iso Rumongso

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa demokrasi warisan nenek moyang bangsa Indonesia adalah demokrasi yang bercirikan kekeluargaan.

    Menurut dia, demokrasi di Indonesia mempunyai nilai gotong-royong, tepo sliro, mikul duwur dan bukan rumongso iso namun iso rumongso.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam Pidato Pengantar Keterangan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Sidang bersama DPR, MPR, dan DPD pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

    “Demokrasi warisan nenek moyang kita, adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita budaya kekeluargaan budaya gotong royong mikul duwur, budaya saling mengisi saling mendukung budaya tepo sliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyoroti bahwa dalam pengelolaan sebuah negara modern, pengawasan merupakan komponen yang cukup vital untuk dijalankan. Pasalnya, kekuasaan tanpa pengawasan cenderung mengarah pada korupsi.

    “Perlu ada transparansi menjalankan kekuasaan kita paham sejarah umat manusia jika ada kekuasaan tidak di awasi maka kekuasaan akan menjadi korup,” katanya.

    (ven)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

    Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20 juta jiwa.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Pagi ini saya mendapatkan laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menysusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” katanya.

    Prabowo lantas mengucapkan terima kasih kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan seluruh anggota yang telah bekerja keras sehingga capaian tersebut dimungkinkan.

    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, capaian itu dicapai tujuh bulan setelah program MBG diluncurkan. Kepala negara bilang Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima MBG setiap hari.

    “Kita kadang-kadang harus mengakui bangsa kita punya kemampuan, bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, rantai pasok, pelatihan manajer dan pelaksana,” ujar Prabowo.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada kepala BGN. Saudara dan anggota telah bekerja dengan baik. Kita kadang yang berbuat baik lupa ucapkan terima kasih, yang salah kita tidak lupa terus diingat,” lanjutnya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Puji Capaian Program MBG

    Prabowo Puji Capaian Program MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa program kerja yang dia lakukan bersama Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Prabowo pun mengungkapkan efek dahsyat MBG yang sudah dijalankan pemerintah selama 8 bulan. Apa saja?

    “Walau berjalan 8 bulan hasil MBG mulai terasa, angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi meningkat,” ungkap Prabowo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun merinci dampak lain MBG. Seperti per hari ini sudah ada 5.800 Satker pelayanan gizi di 38 provinsi. Lalu MBG menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur.

    “Dan melibatkan 1 juta petani nelayan, peternak, dan UMKM,” sebut Prabowo.

    Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksana MBG seperti TNI, Polri, Ormas-ormas penggerak seperti NU, Muhammdiyah, koperasi, yayasan yang telah terlibat dan gotong royong membentuk satker pelayanan gizi di seluruh provinsi Indonesia.

    “MBG bukan semata program sosial melainkan fondasi untuk menciptakan generasi sehat cerdas dan produktif. PBB katakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan bangsa,” tegas Prabowo.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi nasional masih tetap kuat meskipun di tengah gejolak global. Ekonomi bahkan tumbuh 5,12% pada kuartal II-2025.

    Demikianlah disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025)

    “Dalam 299 hari ini alhamdullilah saya melaporkan mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konflik politik ekonomi secara global perang dagang perang tarif ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% tumbuh 5,12%,” jelasnya.

    Prabowo menambahkan, berdasarkan analisa para pakar, ekonomi nasional akan terus meningkat ke depannya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 mencapai Rp. 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu mencapai target APBN 2025.

    “Di tengah dunia penuh gonjang ganjing realisasi investasi kita S1 2025 mencapai 942 T, naik 13,6% dari tahun lalu,” ujarnya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.

    (emy/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Puji Capaian Program MBG

    Ungkit Soal Beras, Prabowo Sebut Ada Pengusaha Modal Kuat Tipu Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia –  Presiden Prabowo mengakui terjadi distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    Hal ini diungkapkan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo.

    Prabowo menjelaskan yang dimaksud distorsi sistem ekonomi yang sesuai dengan UU 1945 adalah alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti penggilingan beras dan beras justru dikuasai segelintir pengusaha tertentu.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ketika pemerintah telah menggelontorkan subsidi pupuk, alat pertanian, pestisida, waduh, tetapi harga pangan masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, ini adalah penyimpangan dari sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3. Prabowo menuturkan mandat dalam ayat-ayat ini telah banyak diabaikan masyarakat.

    “Saudara-saudara sekalian setelah saya pelajari saya berkeyakinan UUD pasal yang saya sebut pasal pengaman seperti pasar 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah bentenh pertahanan ekonomi kita. Ayat 1 perekonomian disusun usaha bersama berdasar asas kekeluargaan bukan asas konglomerasi,” tegasnya.

    Adapun, ketahanan pangan menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo, selain pendidikan dan kemiskinan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Putar Otak Dongkrak Ekspor, RI Mulai Panen Kesepakatan Dagang

    Putar Otak Dongkrak Ekspor, RI Mulai Panen Kesepakatan Dagang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mulai memetik hasil kerja kerasnya dalam memperluas pasar ekspor. Sejumlah perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) berhasil dirampungkan, sementara beberapa lainnya memasuki tahap finalisasi dan penjajakan awal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengerek kinerja ekspor nasional di tengah persaingan global yang kian ketat.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, pemerintah tidak ingin Indonesia bergantung hanya pada satu pasar atau kawasan. Ia mengatakan, upaya diversifikasi pasar dan produk menjadi kunci.

    “Kita terus melakukan diversifikasi pasar dan produk, sehingga ekspor kita tidak tergantung hanya pada satu negara atau kawasan,” ujar Budi beberapa waktu lalu, dikutip Jumat (15/8/2025).

    1. IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa) Tinggal Disahkan

    Salah satu tonggak penting yang diraih adalah selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perundingan yang berlangsung selama bertahun-tahun, atau tepatnya selama 9 tahun ini akhirnya tuntas dan kini memasuki tahap legal scrubbing sebelum diratifikasi.

    “Perundingan IEU-CEPA telah selesai, sekarang tinggal masuk proses legal scrubbing dan ratifikasi,” kata Mendag Budi.

    Kesepakatan ini diharapkan membuka akses lebih besar bagi produk Indonesia ke pasar Uni Eropa yang bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah optimistis, sektor seperti tekstil, produk perikanan, kopi, dan barang elektronik akan mendapat dorongan signifikan.

    2. IP-CEPA (Indonesia-Peru CEPA) Sudah Teken

    Tak hanya di Eropa, Indonesia juga memperluas pasar ke Amerika Latin. Pada 11 Agustus 2025 kemarin, pemerintah resmi menandatangani Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Kesepakatan ini menargetkan peningkatan perdagangan hingga Rp15,65 triliun pada tahun pertama implementasinya.

    “IP-CEPA ini membuka peluang ekspor yang lebih besar, khususnya untuk produk kopi, minyak kelapa sawit, karet, dan tekstil,” ujar ujarnya.

    Lewat IP-CEPA, tarif bea masuk untuk berbagai produk unggulan pun akan dipangkas atau dihapuskan, sehingga harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar Peru.

    3. ICA-CEPA (Indonesia-Kanada) Rampung Substantif, Target Teken Tahun ini

    Adapun perundingan ICA-CEPA antara Indonesia dan Kanada telah diselesaikan secara substantif. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara.

    Penandatanganan deklarasi penyelesaian negosiasi CEPA antara Indonesia-Kanada telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso beserta Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng.

    “Hari ini menandai dua peristiwa penting, yaitu penandatanganan deklarasi bersama tentang penyelesaian negosiasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Kanada-Indonesia, dan dimulainya misi dagang terbesar Tim Kanada,” kata Mary dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Mary kemudian menyebut Kanada berkomitmen untuk menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk memfasilitasi penerapan CEPA di Indonesia.

    “Di perjanjian ini ada komitmen sebesar US$25 juta selama lima tahun, dan ini benar-benar mencerminkan komitmen dan keyakinan kami bahwa keberhasilan Anda (Indonesia) merupakan keberhasilan kami juga,” tambahnya.

    4. Indonesia-EAEU FTA Target Teken 2025

    Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota kawasan Uni Ekonomi Eurasia resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif perundingan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

    Penyelesaian perundingan tersebut terjadi setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev mengadakan pertemuan di sela-sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Sejak diluncurkan pada Desember 2022 lalu, telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

    Adapun perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Maka, jika disimpulkan, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto mencatat kemajuan signifikan dalam diplomasi dagang. Sejumlah kesepakatan strategis mulai membuahkan hasil. Rampungnya pembahasan substansial ICA-CEPA dengan Kanada yang segera menuju tahap teken, hingga tercapainya kesepakatan politik IEU-CEPA dengan Uni Eropa yang tinggal menunggu tanda tangan dari 27 negara anggota Uni Eropa.

    Foto: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025). (Instagram/prabowo)
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025). (Instagram/prabowo)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

    Prabowo: Ekonomi Tumbuh 5% Tapi Masih Banyak Orang Miskin & Lapar

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyoroti ekonomi nasional yang tidak merata, meskipun tumbuh 5% secara rata-rata dalam 7 tahun terakhir. Ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025)

    “Saudara-saudara ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD terjadi distorsi ekonomi pemerataan ekonomi tidak cepat, dimana yang menikmati pertumbuhan perekonomian hanya segelintir orang saja. Terjadi kondisi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin kondisi nyata rakyat Indonesia,” jelasnya.

    Menurut Prabowo masih terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan di negara ini. Antara lain kemiskinan hingga kelaparan.

    “Masih terlalu banyak anak-anak kelaparan petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum punya rumah layak huni, guru yang belum dihargai dan keluarga yang tak sanggup berobat karena tidak ada faskes di daerahnya,” terang Prabowo.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Prabowo Sebut Keanehan Penyebab Harga Pangan Kadang Tidak Terjangkau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyebut ada distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Penyimpangan sistem ekonomi karena mengabaikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), terutama pasal 33. 

    Hal ini kemudian memicu keanehan-keanehan di sistem ekonomi Indonesia. 

    “Aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras. Tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat (15/8/2025).

    “Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Ada penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2 , dan 3 telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad 21 ini,” ucapnya.

    Padahal, sambungnya, pasal-pasal itu adalah benteng perekonomian Indonesia. 

     

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]