Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar.
Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp12.000/kg.
“Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!,” kata Debi, Jumat (15/8/2025).
Menurut Debi, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.
“Nah, faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.
Debi menambahkan, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%. Temuan Kementan menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.
Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.
“Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.
“Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo
Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.
“Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
