Jakarta, CNBC Indonesia – Kemarahan publik Filipina terhadap skandal proyek fiktif pengendalian banjir yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran dolar AS memuncak pada Minggu (21/9/2025), ketika ribuan orang turun ke jalan.
Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di ibu kota Manila akhirnya berubah ricuh setelah terjadi bentrokan antara demonstran muda bertopeng dengan polisi antihuru-hara.
Menurut juru bicara kepolisian Mayor Hazel Asilo, sedikitnya 72 orang ditangkap, termasuk 20 anak di bawah umur, dalam dua insiden terpisah.
“Masih belum jelas apakah mereka benar-benar bagian dari demonstran atau hanya orang-orang yang ingin membuat keributan,” kata Asilo kepada AFP.
Bentrokan itu melukai 39 petugas polisi, sementara sebuah truk trailer yang dipakai sebagai barikade dibakar massa.
Polisi juga menyemprotkan meriam air, sementara saksi mata mengaku melihat sejumlah aparat melemparkan batu ke arah demonstran, tuduhan yang dibantah kepolisian.
Jalannya Aksi Protes
Pagi hari, aksi besar dimulai damai dengan perkiraan 50.000 orang berkumpul di sebuah taman kota, menurut pemerintah setempat. Pada sore harinya, ribuan orang lainnya melanjutkan protes di jalan utama EDSA, lokasi bersejarah yang menjadi pusat perlawanan People Power pada 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr., ayah dari presiden saat ini.
Namun, suasana berubah tegang ketika kelompok muda bertopeng melempari batu dan merusak pos polisi.
Renato Reyes, salah satu penyelenggara aksi pertama, mengaku terkena lemparan batu saat meninggalkan area dekat istana kepresidenan.
“Mereka bisa saja provokator, atau memang benar-benar marah dengan apa yang terjadi,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masalah korupsi.
Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino (56), menegaskan tuntutan mereka bukan hanya mengembalikan dana yang dikorupsi, tetapi juga menghukum pelaku dengan hukuman penjara.
“Korupsi membutuhkan rakyat untuk turun ke jalan dan menyuarakan kemarahan agar pemerintah benar-benar bekerja,” ujarnya.
Aksi protes Minggu juga dihadiri sejumlah politisi dan didukung Gereja Katolik yang berpengaruh. Banyak keluarga ikut serta, menambah nuansa gerakan rakyat.
Manuel Dela Cerna (58), seorang warga yang pernah ikut aksi People Power empat dekade lalu, menegaskan masalah ini bukan soal politik partisan.
“Ini bukan partisan. Mereka menguras uang rakyat sementara warga menderita banjir, rumah hanyut, sementara pejabat naik jet pribadi dan tinggal di rumah mewah,” katanya.
Skandal Korupsi Miliaran Dolar
Skandal proyek banjir fiktif ini mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu, usai serangkaian banjir mematikan melanda Filipina.
Dalam pernyataannya pekan lalu, Marcos mengaku tidak menyalahkan warga yang turun ke jalan. “Saya sama sekali tidak menyalahkan orang-orang untuk memprotes,” ujarnya.
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan kerugian akibat skandal ini mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar US$2 miliar pada 2023-2025. Namun organisasi lingkungan Greenpeace menilai angka itu bisa jauh lebih besar, mendekati US$18 miliar atau Rp297 triliun.
Awal bulan ini, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota parlemen dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap dalam proyek banjir fiktif tersebut.
Skandal itu juga sudah mengguncang lembaga legislatif, dengan mundurnya Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, seiring dimulainya penyelidikan.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
