Author: CNBCindonesia.com

  • Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang sudah diputus hukum bersalah, akan membayar utangnya senilai Rp 60 triliun pada tahun ini. Purbaya menegaskan, para penunggak pajak itu dipaksa untuk melunasi kewajiban dalam pekan ini.

    Pemerintah resmi membatasi impor singkong, tapioka, dan etanol lewat dua permendag baru yang diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 19 September 2025.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan perubahan ketentuan skema co-payment 10% pada asuransi kesehatan menjadi skema risk sharing 5% ke Komisi XI DPR RI.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 24/09/2025) berikut ini.

  • Trump Mendadak Yakin Ukraina Menang, Rusia Ngamuk Disebut Macan Kertas

    Trump Mendadak Yakin Ukraina Menang, Rusia Ngamuk Disebut Macan Kertas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menyatakan keyakinannya bahwa Ukraina mampu merebut kembali seluruh wilayah yang kini masih diduduki Rusia. Pandangan ini menandai perubahan retorika yang tajam, mengingat sebelumnya Trump kerap menyarankan kompromi dengan Moskow.

    Pernyataan itu disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social, Selasa (23/9/2025), tak lama setelah bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Putin dan Rusia sedang menghadapi masalah ekonomi BESAR, dan ini adalah waktu bagi Ukraina untuk bertindak,” tulis Trump.

    “Setelah melihat masalah ekonomi (akibat perang) yang dialami Rusia, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, berada dalam posisi untuk berjuang dan MENANG, merebut kembali seluruh wilayahnya dalam bentuk semula,” imbuhnya.

    Pernyataan itu mengimplikasikan bahwa Trump percaya Kyiv bisa mengusir pasukan Rusia dari sekitar 20% wilayahnya, termasuk Semenanjung Krimea yang telah diduduki Moskow sejak 2014. Jika benar-benar terjadi, itu akan menjadi pembalikan keadaan yang luar biasa dalam konflik hampir satu dekade ini.

    Namun, meski retorikanya berubah, belum ada tanda-tanda bahwa AS akan menindaklanjutinya dengan kebijakan konkret. Zelensky selama kunjungannya ke New York secara terbuka mendesak Washington untuk memberlakukan sanksi baru yang lebih berat terhadap Rusia, tetapi permintaan itu belum mendapat respons.

    Sebelumnya, Trump bahkan pernah menyarankan agar Kyiv mempertimbangkan menyerahkan sebagian wilayahnya demi mencapai perdamaian. Hal itu memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Ukraina bahwa Washington tengah menjajaki kesepakatan di balik layar untuk mengakui wilayah yang diduduki Rusia sebagai sah milik Moskow.

    Di Eropa, pernyataan Trump disambut positif. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menilai sikap baru Trump memberi sinyal penting.

    “Pernyataan ini sangat kuat dan belum pernah kita dengar sebelumnya dalam format seperti ini, jadi sangat baik bahwa kini kita memiliki pemahaman yang sama,” kata Kallas.

    Sementara itu, Kremlin pada Rabu (24/9/2025) bereaksi keras terhadap klaim Trump yang menyebut Rusia sebagai “macan kertas”, istilah yang merujuk pada sesuatu yang tampak kuat dari luar tetapi sebenarnya lemah.

    “Rusia tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” ujar juru bicara Dmitry Peskov dalam wawancara dengan stasiun radio RBC.

    “Ya, Rusia mengalami ketegangan dan masalah di berbagai sektor ekonomi. Tetapi menyebut Rusia ‘macan kertas’ jelas tidak benar.”

    Peskov menegaskan bahwa meski menghadapi tekanan akibat perang dan sanksi internasional, Moskow tetap memiliki fondasi ekonomi yang tangguh.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di Bali pada Selasa (23/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA merupakan tindak lanjut dari kesepakatan politik antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa pada Juli 2025 lalu. Sebelumnya, Airlangga dan Maroš juga telah melakukan beberapa kali pertemuan guna mempercepat proses negosiasi.

    Pada kesempatan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan IEU-CEPA termasuk para Chief Negotiators dan duta besar dari kedua belah pihak.

    “Isu-isu utama terkait akses pasar, tarif, jasa investasi, dan fasilitasi perdagangan telah tercakup dalam perundingan. Saya berharap agar proses ratifikasi dan implementasi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tegas Airlangga. Maroš dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas peran penting Airlangga dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Disampaikan pula bahwa sejumlah komoditas utama kedua pihak akan memperoleh manfaat besar, termasuk minyak kelapa sawit, produk tekstil, dan alas kaki dari Indonesia.

    “Saya dapat sampaikan bahwa pebisnis Eropa menyambut baik perkembangan pesat yang telah dicapai dan menyatakan minat kuat mereka untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Maroš.

    Kedua menteri juga berdiskusi mengenai pentingnya early harvest sebelum ratifikasi penuh dengan dukungan para duta besar untuk memfasilitasi dialog reguler serta meningkatkan kegiatan business-to-business (B2B). Dalam hal ini, Menko Airlangga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam implementasi IEU-CEPA.

    “UMKM harus dapat merasakan perbedaan nyata sebelum dan sesudah perjanjian ini berlaku,” ungkap Airlangga.

    Selama ini regulasi pasar Eropa masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM Indonesia untuk mengembangkan produknya di sana, khususnya di sektor pertanian seperti kakao dan produk lainnya.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya mendorong wirausaha muda agar dapat memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA, termasuk di bidang digitalisasi. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan kerja sama e-logistics, e-government, dan e-payment. Berkaca dari perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di ASEAN, termasuk juga perihal penggunaan QR payment Indonesia ingin memperkuat konektivitas digital antara ASEAN dan Uni Eropa.

    “UMKM juga penting bagi Uni Eropa karena 99 persen perusahaan di Uni Eropa adalah UMKM. ASEAN-EU memiliki potensi besar dalam kerja sama digital, termasuk peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang harus menyesuaikan dengan perkembangan transaksi elektronik dan kepabeanan digital,” tambah Komisioner Maroš.

    Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa proses keanggotaan Indonesia dalam OECD membutuhkan dukungan dari negara-negara Uni Eropa, mengingat mayoritas negara anggota OECD berasal dari kawasan Eropa. Menanggapi proses aksesi Indonesia dalam OECD, Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya. Lebih lanjut, disampaikan bahwa Uni Eropa dapat menyediakan keahlian dan pendekatan dari Team Europe untuk mendukung proses Indonesia menuju OECD.

    Duta Besar RI Brussel Andri Hadi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan visi Menko Airlangga serta Komisioner Maroš, yang dinilai berperan penting dalam percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

    “IEU-CEPA dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Uni Eropa menuju strategic partnership, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen di Brussel yang lalu,” ungkap Dubes Andri.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi menegaskan bahwa Uni Eropa kini tengah menggunakan pendekatan Team Europe, termasuk dalam implementasi IEU-CEPA. Dubes Denis juga menyebutkan adanya kebijakan visa cascade bagi warga Indonesia, keberadaan Desk BKPM untuk Uni Eropa, serta sejumlah proyek dalam kerangka Global Gateway yang merupakan langkah positif dalam menyongsong ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA ke depan.

    Usai pertemuan tersebut, kedua menteri melaksanakan penandatanganan dan pengumuman bersama mengenai Penyelesaian Substansial Perundingan IEU-CEPA serta menghadiri Indonesia-EU Business Outlook.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional/Ketua Perunding Indonesia untuk IEU-CEPA Johni Martha, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi, serta sejumlah pejabat senior Indonesia dan Uni Eropa.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Strategi Komdigi Perkuat Perlindungan Data Pribadi

    Strategi Komdigi Perkuat Perlindungan Data Pribadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar menyebut Komdigi mempersiapkan strategi dalam memperkuat perlindungan data pribadi. Terutama di tengah inovasi digital yang semakin pesat, dimana data memiliki nilai vital.

    “Kita melihat bahwa apa yang terjadi ini, perlu diseimbangkan dengan tata kelolanya. Makanya posisi Komdigi itu adalah terkait tata kelola dengan para penyelenggaraan sistem ekonomi,” kata dia dalam dialog spesial Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    “Tata kelola diperlukan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dan untuk mengantisipasi dampak dari perkembangan atau inovasi dari teknologi,” tambah Alexander.

    Dia menegaskan Komdigi juga melakukan penyeimbangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi. Pasalnya, inovasi di bidang teknologi juga diperlukan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Kita ada big data, ada AI, ada yang sekarang lagi kita hadapi itu quantum computer. Ini sesuatu yang memang disiapkan pemerintah dalam hal tata kelola utk menyeimbangkan proses perkembangan teknologi dan perlindungan kepada masyarakat,” pungkas dia.

    Alexander menjelaskan, pembentukan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi pun merupakan langkah dalam memperkuat perlindungan data pribadi.

    “Melihat perkembangan ke depan, kemudian direktorat yang tadi dengan pekerjaan yang banyak itu dipilah lagi, dibagi ke dalam direktorat jenderal lain sehingga spesifik kepada tugas yang lebih spesialisasi,” pungkas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Antisipasi Perkembangan Teknologi, Komdigi Lakukan Hal ini!

    Antisipasi Perkembangan Teknologi, Komdigi Lakukan Hal ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar menyebut Komdigi menyiapkan berbagai inovasi dalam melakukan pengawasan ranah digital.

    Alexander menjelaskan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memiliki unit yang mengembangkan sumber daya manusia (SDM). SDM tersebut yang nantinya mengembangkan inovasi yang dapat dimanfaatkan Komdigi.

    “Salah satu contoh untuk melakukan patroli siber, selain manual, yang kita lakukan sistem crawling by AI,” ungkap Alexander dalam dialog spesial Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    Sistem tersebut membantu Komdigi dalam melakukan penelusuran terhadap konten-konten negatif di ranah digital yang melanggar ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “tu salah satu yg kita coba jalankan dan terus berproses untuk dikembangkan karena yang namanya AI, terus di-training untuk bisa lebih maksimal untuk dia bekerjanya,” ungkap Alexander.

    Menurut dia, sejauh ini sistem tersebut membantu tugas Komdigi. Namun, pihaknya tetap melakukan verifikasi terhadap konten-konten yang ditemukan sistem tersebut.

    “Mesin melakukan pencarian dengan parameter kemudian diverifikasi ulang oleh tim. Ini pastinya sangat membantu dan justru kami melihat di sisi SDM kita masih kekurangan untuk mengimbangi apa yang dicapai AI. saking cepatnya dia bekerja,” pungkas Alexander.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jutaan Orang Masih Underbanked, Ini Strategi GoPay Jangkau Masyarakat

    Jutaan Orang Masih Underbanked, Ini Strategi GoPay Jangkau Masyarakat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial Sudhanshu Raheja menyebut sebanyak 100 juta orang di Indonesia termasuk ke dalam kategori underbanked. Ini terjadi karena kurangnya aksesibilitas terhadap layanan keuangan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

    Untuk itu Sudhanshu menuturkan bahwa pihaknya akan membuat aplikasi keuangan yang sesuai dengan profil masyarakat tersebut. Caranya dengan memastikan aplikasi yang disediakan dengan kapasitas kecil.

    “Kami menyadari bahwa di sebagian besar kota tier 2, dan tier 3, orang-orang tidak memiliki smartphone dengan spesifikasi tinggi. Jadi, saat membuat aplikasi untuk mereka, kami harus memastikan ukuran aplikasinya kecil agar mereka tidak perlu menghapus aplikasinya saat kehabisan ruang penyimpanan,” jelas dia dalam Merdeka Digital CNBC Indonesia, Rabu (24/9/2025).

    Lebih lanjut ujarnya, salah satu fitur kunci nantinya akan di fokuskan sejak awal yang terbukti sangat membantu dalam memperluas jangkauan aplikasi GoPay secara signifikan.

    “Aplikasi GoPay lahir dari fokus dan keinginan kami untuk mendorong inklusi dan dampak keuangan. Seperti yang telah saya katakan, kami ingin mencari cara agar layanan Fintech bisa diakses oleh hampir semua orang di Indonesia,” tambah Sudhanshu.

    Tak hanya itu, dia juga memastikan aksesibilitas dan kepercayaan dari pengguna terhadap aplikasi GoPay.

    “Maka dari itu, aplikasi GoPay dibangun berdasarkan aksesibilitas, kepercayaan, dan diikuti oleh enam hal utama yang dapat dilakukan dengan uang, yang mencakup hal-hal seperti ekosistem perbankan yang lengkap,” jelas dia.

    Sudhanshu memaparkan pengguna dapat mendaftar fitur Tabungan di aplikasi GoPay dan menikmati pengalaman perbankan yang lengkap. Pengguna juga bisa melakukan manajemen keuangan di aplikasi tersebut.

    “sehingga Anda memiliki kendali penuh atas ke mana uang Anda pergi. Selain itu, kami juga meluncurkan asuransi dan investasi agar Anda dapat merencanakan masa depan,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat membongkar upaya mengacaukan sistem komunikasi di Kota New York selama berlangsungnya Sidang Umum PBB.

    Menurut Politico, paspampres AS yang dikenal sebagai US Secret Service menemukan jaringan telekomunikasi tersembunyi yang terpasang di penjuru kota New York. Jaringan tersembunyi itu mampu membuat seluruh BTS lumpuh dan mengganggu panggilan telepon darurat 911.

    Infrastruktur di balik jaringan tersembunyi terdiri dari lebih dari 300 server SIM dan lebih dari 100.000 kartu SIM, yang berlokasi di area radius 35 KM dari markas PBB. Penyelidik dari Secret Services menyatakan sistem itu mampu mematikan seluruh layanan seluler di New York. Infrastruktur itu bisa mengirim 30 juta SMS dalam semenit.

    Server yang ditemukan berfungsi seperti HP. Mereka bisa difungsikan untuk mengirim SMS dan melakukan panggilan telepon secara massif sehingga jaringan seluler kewalahan.

    Pejabat pemerintah AS menyatakan temuan oleh Secret Services menandakan ancaman baru yang “tak kasat mata” di saat kota New York dipenuhi oleh diplomat dan pemimpin negara. Jaringan itu terungkap dalam upaya penyelidikan oleh Secret Services tas ancaman telekomunikasi dengan target pejabat tinggi pemerintah.

    “Ini bisa melumpuhkan menara BTS, sehingga orang-orang tak bisa berkomunikasi. Anda tak bisa mengirim SMS, atau menggunakan HP Anda. Bersamaan dengan berbagai peristiwa lain terkait Sidang Umum PBB, bayangkan saja. Ini bisa jadi bencana,” kata Matt McCool dari Secret Service.

    Namun, pejabat pemerintah menyatakan mereka tidak menemukan bukti jaringan itu dibangun untuk mengganggu berjalannya Sidang Umum PBB.

    Analisis forensik, jelas McCool, masih dalam tahap sangat awal. Namun, ia menduga jaringan digunakan oleh pelaku untuk mengirim pesan rahasia ke kelompok kejahatan, kartel kriminal, atau kelompok teroris.

    “Kami harus melakukan forensik 100.000 HP, yaitu semua panggilan telepon, semua SMS, apapun terkait komunikasi,” katanya.

    Agen yang menemukan lokasi itu melaporkan sederet rak dan server yang bertumpuk berbaris penuh dengan kartu SIM. Selain lebih dari 100.000 kartu SIM sudah aktif, agen juga menemukan masih banyak perangkat yang belum “dihidupkan.” McCool menyatakan infrastruktur tersebut masih punya kapasitas untuk ditingkatkan hingga 3 kali lipat.

    “Misi pelindungan Secret Service adalah pencegahan. Penyelidikan ini menunjukkan potensi penjahat yang bisa mengancam objek perlindungan kami. Kami akan selidiki, lacak, dan bongkar,” kata Direktur Secret Service Sean Curran.

    Kepala negara dan pemerintahan dari 150 negara beserta ratusan perwakilan dan diplomat sedang berada di New York untuk mengikuti KTT Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung dari 23-27 September 2025, dan rangkaian acara di sekitarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Simak! Begini Peran GoPay Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial, Sudhanshu Raheja mengungkap bahwa aplikasi GoPay lahir dari fokus dan keinginan GoTo untuk mendorong inklusi dan dampak keuangan. Apalagi diketahui, dengan populasi Indonesia mencapai 270 jiwa, sebanyak 100 juta jiwa masih dalam kategori underbanked.

    “Kami ingin mencari cara agar layanan FinTech bisa diakses oleh hampir semua orang di Indonesia,” jelas Sudhanshu kepada CNBC Indonesia dalam Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    Selain itu Sudhanshu menyebut ada beberapa masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti aksesibilitas dan kepercayaan. Dari masalah itulah menurut Sudhansu, diketahui masyarakat Indonesia, bukan hanya butuh keuangan, tetapi juga perlu membangun kepercayaan dari pengguna.

    “Lalu kami menyadari bahwa orang-orang tidak hanya mencari solusi untuk satu masalah saja. Mereka butuh solusi menyeluruh untuk segala hal yang berkaitan dengan uang,” kata Sudhanshu.

    Dari solusi itulah lahir aplikasi GoPay, yang dibangun berdasarkan aksesibilitas, kepercayaan, dan diikuti oleh enam hal utama, yang mencakup hal-hal seperti ekosistem perbankan yang lengkap.

    Sebagai informasi, GoTo Financial, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai GoPay, telah hadir sejak tahun 2016 dan telah melewati tiga fase yang berbeda.

    Fase pertama adalah dari tahun 2016 hingga 2019, dimulai sebagai solusi untuk masalah uang tunai di Gojek. Saat itu, banyak pengguna yang tidak memiliki uang tunai atau kembalian, dan para pengemudi menginginkan cara yang mudah untuk menyelesaikannya.

    “Pada masa awal, GoPay untuk mempermudah proses tersebut. Selama tiga tahun, kami hanya fokus pada satu masalah, yaitu menyelesaikan masalah penerimaan pembayaran di Gojek dan kami menjangkau hampir seluruh ekosistem dengan GoPay.” kata Sudhanshu.

    Sedangkan, Fase kedua dari pertumbuhan dimulai dari tahun 2019 hingga 2022. Pada masa inilah, GoPay berekspansi dan tidak hanya di Gojek, namun masuk ke Tokopedia, lalu menjangkau ribuan pedagang offline dan online di hampir seluruh wilayah Indonesia.

    Adapun, Fase ketiga dimulai sekitar tahun 2023 hingga sekarang, dan mulai fokus membangun ekosistem fintech terbesar di Indonesia. Bahkan diluncurkan aplikasi GoPay yang terpisah, dan mulai menjangkau pengguna yang belum pernah dijangkau sebelumnya.

    “Jika Anda melihat kami sekarang, fokus kami adalah menyediakan layanan keuangan dan inklusi keuangan untuk hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami berusaha membuatnya mudah diakses, terjangkau, dan praktis bagi semua orang,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Strategi Komdigi Perkuat Perlindungan Data Pribadi

    Komdigi Buka-Bukaan Soal Tugas Pengawasan Ruang Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital melakukan pengawasan kegiatan secara digital. Direktorat ini sebelumnya dikenal dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

    “Kalau merujuk ke aturan sendiri, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital ini kalau melihat dari namanya memang fungsinya kemudian titik beratnya pengawasan ruang digital kita,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar dalam spesial Merdeka Digital, Rabu (24/9/2025).

    Adapun dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membawahi Sekretariat Jenderal yang bertugas mengurus permasalahan administrasi pengawasan digital. Direktorat ini juga membawahi direktorat strategi, direktorat penyidikan, dan direktorat pengendalian ruang digital.

    “Ini menjadi inti dari Pengawasan Ruang Digital digital karena tugasnya melakukan pengendalian terhadap aktivitas yang di ruang digital kita,” lanjut Alexander.

    Direktorat ini juga membawahi Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik yang bertugas melakukan sertifikasi elektronik, termasuk induk dari tanda tangan elektronik.

    “Jadi direktorat-direktorat ini yang menggambarkan pelaksanaan tugas Pengawasan Ruang Digital,” pungkas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Strategi Komdigi Perkuat Perlindungan Data Pribadi

    Jadi Andalan Komdigi, Sistem SAMAN Efektif Awasi Penyelenggara Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mengandalkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dalam melakukan pengawasan. Aplikasi ini dibangun untuk menegakkan kepatuhan bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE/UGC).

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar menjelaskan sistem ini akan memberikan peringatan kepada PSE ketika mereka melanggar ketentuan konten. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Sistem SAMAN itu akan memberikan link dengan bukti-buktinya untuk segera ditindaklanjuti moderasi terhadap konten mereka. Ini terkait kewenangan negara untuk memberikan sanksi administrasi kepada platform ketika mereka tidak compile terhadap aturan kita,” jelas Alexander dalam spesial dialog Merdeka Digital, dikutip Rabu, (24/9/2025).

    Diketahui SAMAN mulai diterapkan per Februari 2025, bertujuan memastikan bahwa para PSE, seperti penyedia website dan media sosial, mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangkal konten negatif yang kerap kali sulit dikendalikan.

    Dia mengungkapkan sejauh ini, SAMAN terbilang efektif dalam melakukan moderasi konten dari PSE. PSE pun bersikap kooperatif terhadap sistem ini.

    “Mereka mau me-link sistem mereka ke sistem kita untuk melaksanakan proses moderasi konten tersebut,” tutur dia.

    Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi juga mendorong PSE tersebut melakukan moderasi konten secara mandiri.

    “Mereka lakukan di tempatnya by teknologi yang ada di tempat mereka. Mereka melakukan filtering terhadap konten-konten mereka, utamanya kepada PSP yang kita sebut sbg user generated content,” tambah Alexander.

    Dia mengatakan konten digital PSE yang termasuk pelanggaran meliputi pornografi dan pornografi anak.

    “Begitu kita verifikasi dan pelanggaran ada, kita masukkan ke SAMAN dengan bukti-buktinya, dalam waktu 4 jam, para platform harus segera menurunkan konten itu. Itu yang urgent,” pungkas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]