Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Membagikan foto diri ke media sosial, misalnya dalam bentuk selfie, bisa berujung petaka. Pasalnya, teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan para penjahat siber dengan mudah memanipulasi foto biasa menjadi potret berunsur pornografi.

    Sudah banyak yang menjadi korban, baik dari kalangan selebritas hingga masyarakat biasa. Misalnya saja yang menimpa sekelompok perempuan di area Minneapolis.

    Para korban mengaku seorang teman pria menggunakan foto-foto mereka yang diunggah ke Facebook untuk menciptakan gambar dan video seksual, dengan bantuan situs AI bernama ‘DeepSwap’.

    Pelaku tersebut secara diam-diam menciptakan deepfake teman-teman perempuannya. Ada lebih dari 80 perempuan di area Twin Cities yang menjadi korban.

    Penemuan fakta ini menimbulkan trauma emosional dan memicu para korban mencari pertolongan ke senator negara bagian.

    Berdasarkan laporan investigasi CNBC International, ada banyak aplikasi dan situs AI yang beredar untuk memudahkan pembuatan gambar berunsur pornografi tanpa sepengetahuan korban.

    Para pakar mengatakan layanan-layanan tersebut menjamur di internet dan banyak yang dipromosikan lewat iklan Facebook. Bahkan, banyak aplikasi yang bisa di-download melalui toko aplikasi resmi Apple dan Google.

    Hanya bermodalkan pencarian sederhana di mesin pencari, situs-situs semacam itu mudah ditemukan dan dimanfaatkan.

    “Ini adalah realita teknologi [AI] saat ini. Artinya, semua orang bisa dijadikan korban,” kata Haley McNamara, Senior VP untuk strategi program dan inisiatif di Pusat Eksploitasi Seksual Nasional, dikutip dari CNBC International, Senin (29/9/2025).

    Berikut 5 fakta temuan CNBC International terkait fenomena penciptaan konten seksual tanpa sepengetahuan korban melalui teknologi AI:

    Minim Penindakan Hukum

    Hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan AI masih sangat terbatas. Apalagi, pembuatan deepfake pornografi yang kerap memakan korban di bawah umur itu umumnya tidak didistribusikan secara publik.

    Artinya, sang pelaku hanya menyimpannya untuk kebutuhan pribadi sehingga tak bisa disebut sebagai kejahatan.

    “Pelaku tidak melanggar hukum dan fakta ini yang menjadi masalah,” kata Molly Kelley, salah satu korban di Minnesota yang merupakan mahasiswi jurusan hukum.

    Kini, Kelley dan korban lainnya memperjuangkan aturan lokal di negara bagian mereka. Mereka meminta Senator Erin Maye Quade dari Demokrat untuk memblokir layanan-layanan penciptaan konten pornografi berbasis AI (nudify) di Minnesota.

    Jika hukum disahkan, bisa jadi entitas yang memungkinkan penciptaan deepfake tak senonoh dihukum dan dikenai denda.

    Dampak Besar ke Korban

    Jessica Guistolise yang juga merupakan korban di Minnesota, mengaku terus-terusan mengalami kepanikan dan kegelisahan sejak insiden ini terungkap tahun lalu.

    Terkadang, suara jepretan kamera bisa membuatnya sesak napas dan gemetar. Matanya mengeluarkan air mata yang banyak.

    Mary Anne Franks, profesor di George Washington University Law School, membandingkan pengalaman yang dirasakan korban dengan ‘revenge porn’, yakni ketika pria membagikan potret intim perempuan yang pernah menjadi kekasihnya.

    “Ini membuat korban merasa tak memiliki tubuh mereka, bahwa mereka tak akan bisa mengambil kembali identitas mereka,” kata Franks yang juga merupakan presiden Cyber Civil Rights Initiative, sebuah organisasi non-profit yang bergerak untuk melawan diskriminasi dan pelecehan seksual.

    AI Memudahkan Penjahat

    Kurang dari satu dekade lalu, hanya pakar AI yang bisa membuat deepfake eksplisit. Namun, kemunculan layanan nudify yang beranak-pinak membuat penciptaan konten pornografi sangat mudah.

    Semua orang bisa melakukannya. Para peneliti mengatakan model-model AI di pasaran menciptakan gelombang layanan nudify. Biasanya, model-model ini digabungkan di dalam aplikasi yang mudah digunakan, sehingga orang-orang tanpa keterampilan teknis bisa menciptakan konten semau mereka.

    “Aplikasi-aplikasi [nudify] mencitrakan diri mereka sebagai aplikasi yang ‘playful’ dan tujuan utamanya bukan untuk pornografi. Ini adalah hal lain yang perlu ditindak,” kata Alexios Mantzarlis, pakar keamanan AI di Cornell Tech.

    DeepSwap Sulit Ditemukan

    Situs yang digunakan untuk membuat konten tersebut bernama DeepSwap, dan tidak banyak informasi tentangnya di internet.

    Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Juli 2025, DeepSwap menggunakan tanggal Hong Kong dan menyertakan kutipan dari Penyne Wu, yang diidentifikasi dalam siaran pers tersebut sebagai CEO dan salah satu pendiri. Kontak media dalam siaran pers tersebut adalah Shawn Banks, yang terdaftar sebagai manajer pemasaran.

    CNBC tidak dapat menemukan informasi tentang Wu secara online, dan telah mengirimkan beberapa email ke alamat yang diberikan untuk Banks, tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Situs web DeepSwap saat ini mencantumkan “MINDSPARK AI LIMITED” sebagai nama perusahaannya, memberikan alamat di Dublin, dan menyatakan bahwa ketentuan layanannya “diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Irlandia.”

    Namun, pada Juli lalu, halaman DeepSwap yang sama tidak menyebutkan Mindspark, dan referensi ke Irlandia, justru menyebutkan Hong Kong.

    Petaka Donald Trump

    RUU Maye Quade yang masih dalam pembahasan, akan mendenda perusahaan teknologi yang menawarkan layanan nudify sebesar US$500.000 untuk setiap deepfake eksplisit nonkonsensual yang mereka hasilkan di negara bagian Minnesota.

    Namun, beberapa pakar khawatir bahwa rencana pemerintahan Trump untuk memperkuat sektor AI akan melemahkan upaya negara bagian untuk mengesahkan RUU tersebut.

    Pada akhir Juli lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari AI Action Plan Gedung Putih, yang menggarisbawahi pengembangan AI sebagai keharusan keamanan nasional.

    Kelley berharap setiap dorongan federal untuk AI tidak membahayakan upaya para perempuan Minnesota.

    “Saya khawatir kita akan terus tertinggal dan dikorbankan demi persaingan geopolitik untuk AI yang canggih,” kata Kelley.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps, Operator Ungkap PR Besarnya

    Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps, Operator Ungkap PR Besarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memiliki ambisi untuk mencapai internet berkecepatan 100 Mbps. Namun, ternyata masih ada beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya.

    Salah satunya adalah infrastruktur yang belum merata. Khususnya pengembangan untuk wilayah di luar Jawa.

    Berbeda dengan kota besar, yang disebut Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini sudah jauh lebih mature dari segi infrastruktur.

    “Kalau kami lihat ini sekarang sebagai ATSI bahwa infrastruktur Indonesia ini masih belum rata ya. Jadi masih dalam proses pengembangan, terutama pengembangan untuk di luar Jawa,” kata Dian usai Rapat Umum Anggota ATSI 2025, di Jakarta, Senin (29/8/2025).

    “Memang kalau di kota-kota besar sudah jauh lebih mature, lebih mantap seperti itu,” ujarnya menambahkan.

    Tantangan untuk membangun infrastruktur, salah satunya terkaitfasilitas fiber optic yang mumpuni. Selain itu tiap operator juga perlu menyiapkan sisi kapasitas yang juga memerlukan biaya struktur yang tidak sedikit.

    Di sisi lain, para operator harus mempertimbangkan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses internet.

    Masalahnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa masih lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Karena infrastruktur dasar pendukungnya juga belum merata di semua daerah.

    “Jadi basic infrastructure ini misalnya seperti ketersediaan power grid, ketersediaan perangkat transportasi dan sebagainya. Yang masih memerlukan tentu biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar,” kata Dian.

    Selain itu layanan 100 Mbps memerlukan perangkat berbasis 5G. Sebab dia mengatakan jaringan 4G masih belum cukup.

    “Jadi dua hal tadi ya, kalau ini disalurkan mengenai fiber optic tadi, bahwa bagaimana operator ini mendapatkan cost structure yang lebih baik. Kedua, kalau ini akan diberikan layanan ini melalui seluler tentu memerlukan perangkat 5G, karena memberikan layanan 100 Mbps dengan spektrum yang ada sekarang di 4G itu masih belum cukup,” tuturnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cara Gampang Bikin KTP Digital, Cuma Pakai HP Langsung Jadi

    Cara Gampang Bikin KTP Digital, Cuma Pakai HP Langsung Jadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas, diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP). 

    Perlu diingat, KTP merupakan dokumen pribadi yang sifatnya rahasia. Penting untuk menjaga keamanan data KTP agar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    Di era digital, KTP bukan cuma dalam bentuk fisik. WNI bisa membuat KTP versi digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi tersebut bisa di-download melalui Android. 

    Cara membuat KTP digital dengan Aplikasi IKD:

    – Buka aplikasi IKD di ponsel.

    – Isi data diri (NIK, e-mail, nomor HP).

    – Klik ‘verifikasi data’.

    – Lakukan verifikasi waja.h

    – Setelah pendaftaran di HP selesai, pemohon harus mendatangi petugas operator di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) setempat untuk mendapatkan dan melakukan pemindaian (scan) kode QR.

    – Cek e-mail yang didaftarkan untuk mendapat 6 digit PIN guna aktivasi KTP digital di aplikasi IKD.

    – Klik ‘aktivasi’.

    – Masukkan kode aktivasi atau PIN tersebut dan kode captcha di kolom yang tersedia, lalu klik ‘aktifkan’.

    – Masuk ke aplikasi IKD dengan PIN yang telah diaktivasi.

    – KTP digital berhasil dibuat.

    Dengan KTP digital, Anda tak perlu repot melihat data kependudukan di kartu fisik. KTP bisa diakses langsung dengan cepat lewat aplikasi IKD di HP.

    Data kependudukan itu dapat dipakai untuk mengakses berbagai layanan. Namun, perlu dicatat bahwa KTP fisik tetap penting karena tak semua daerah memiliki akses internet yang memadai.

    Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TikTok Didenda Rp15 Miliar, KPPU Awasi Ketat Syarat Caplok Tokopedia

    TikTok Didenda Rp15 Miliar, KPPU Awasi Ketat Syarat Caplok Tokopedia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sanksi pada Tiktok sebesar Rp 15 miliar. Perkaranya adalah keterlambatan pemberitahuan akuisisi raksasa e-commerce Tokopedia pada 2024 lalu.

    “Kasus pelanggaran keterlambatan penyampaian notifikasi waktu akuisisi Tokopedia dulu,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025).

    Tiktok membeli 75,01% saham Tokopedia yang semuanya diselesaikan pada Januari 2024. Nilai pembeliannya mencapai US$840 juta.

    Sebelumnya KPPU juga meminta sejumlah syarat untuk perlindungan pelaku UMKM saat akuisisi tersebut. Ditanyakan soal hal itu, Deswin mengatakan masih dalam masa pengawasan dan akan berlangsung hingga 2 tahun mendatang.

    “Kalau kepatuhan itu dari penilaian, sekarang masih dalam masa pengawasan pelaksanaan syarat-syarat..sampai dua tahun, sesuai penetapan,” ujarnya.

    Berikut 5 syarat persetujuan akuisisi Tokopedia oleh Tiktok:

    Kedua pelaku usaha harus memastikan tetap dibuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik yang tidak diikat dengan tying dan bundling dalam berbagai bentuk promosi, diskon, dan sejenisnya.Kedua pelaku usaha juga diharapkan tidak melakukan penyalahgunaan kekuatan pasar (abuse of dominant position) dengan melakukan praktik-praktik sebagai berikut:
    melakukan perilaku predatory pricing yang dapat merugikan pesaing;self-preferencing dalam display platform dan diskriminasi terhadap produk di luar grup para pihak;menghalangi seller/merchant untuk bertransaksi di Tokopedia maupun TikTok Shop (Shop|Tokopedia), baik secara langsung maupun dengan memberikan persyaratan yang memberatkan seller/merchant dan konsumen.Memastikan sosial media TikTok memberikan kebebasan bagi pemilik akun TikTok untuk mempromosikan produknya yang terdapat di platform e-commerce lain di luar Tokopedia dan TikTok Shop (Shop/Tokopedia).Memastikan tidak terdapat eksploitasi kekuatan pasar melalui kenaikan harga yang tidak wajar (tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi).Memastikan adanya perlindungan terhadap UMKM dengan memberikan kesempatan yang sama untuk UMKM berkembang di platform TikTok Shop (Shop/Tokopedia) dan Tokopedia.

    Sebelumnya dilaporkan Tiktok Indonesia menawarkan benefit besar pada penjual China. Dengan begitu mereka mau menjual produk impornya China di Indonesia.

    Beberapa benefit yang ditawarkan mulai dari insentif sebesar 30%, dukungan account manager, pembebasan biaya penjual, hingga adanya kupon tambahan.

    Informasi ini diungkapkan video pengguna Tiktok bernama @axingid. Dia memperlihatkan beragam kebijakan baru untuk Tiktok Shop Indonesia.

    Informasi soal subsidi itu pertama kali dilaporkan oleh akun Instagram @ecommurz. Video Tiktok itu juga sudah tidak ada lagi di akun @axingid.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ternyata Ini Alasan RI Susah Pindah ke 5G, Bikin Internet Susah Ngebut

    Ternyata Ini Alasan RI Susah Pindah ke 5G, Bikin Internet Susah Ngebut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Regulatory charge jadi salah satu fokus Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Biaya itu dinilai cukup tinggi untuk penyelenggara operator di tanah air, bahkan bisa berdampak pada jaringan 5G.

    “Sebetulnya kan begini ya, tadi kita juga bicarakan bahwa memang soal regulatory charges ini kan kalau kita bandingkan dengan negara lain ya regulatory charges kita itu sudah sangat tinggi antara 12%-40% terhadap total revenue growth,” kata Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini usai Rapat Umum Anggota 2025, di Jakarta, Senin (29/8/2025).

    Sebaiknya, dia mengatakan regulatory charges perlu direview lagi supaya industri lebih sehat dan berkembang. Dengan begitu pada akhirnya perusahaan bisa menghasilkan pendapatan serta negara mendapatkan pajak. Selain itu, internet bisa lebih optimal dari sisi layanan yang jauh lebih baik.

    “Pemerintah sebetulnya sudah beberapa kali mengkomunikasikan bahwa sekarang itu internet speed kita itu masih di bawah gitu ya rata-rata ya dibanding negara tetangga,” ujarnya.

    Dian meminta agar pemerintah bisa melakukan kajian ulang, khususnya untuk 5G. Karena operator tidak akan bisa mengembangkan jaringan itu jika formula yang digunakan masih sama seperti sekarang.

    “Karena kalau untuk 5G kan jumlah bandwidth yang diperlukan jauh lebih besar dari 4G. Jadi kalau untuk 5G itu minimal 50 Mhz. Sedangkan kalau misalnya tadi formula yang sama berlaku untuk 5G balik lagi bisnis kayak 5G itu mungkin tidak viable untuk operator,” kata Dian.

    Padahal pengembangan 5G di Indonesia cukup ketinggalan dari negara lain. Sebagai informasi, Indonesia belum sepenuhnya bisa mengakses jaringan tersebut karena baru beberapa kota dan titik yang sudah masuk dalam cakupan 5G.

    Dian mengaku jika ini memang masalah lama. Baiknya juga bisa diselesaikan dengan menerapkan biaya yang adil, dan tidak hanya terkonsentrasi pada operator telekomunikasi saja.

    Bisa juga kepada pemain yang mendapatkan manfaat terbesar dalam ekosistem ini, misalnya platform over-the-top (OTT). Jadi pemerintah bisa mendapatkan pengganti PNBP yang berkurang dari biaya regulasi tersebut.

    “Adil kan sesuai dengan apa yang diberikan dan apa yang didapat gitu. Same service, same rule. Istilah same playing field,” dia menuturkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan entitas baru yang menguasai operasional TikTok di AS memiliki valuasi US$14 miliar atau setara Rp233 triliun.

    Pada Kamis (25/9) pekan lalu, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani peringah eksekutif yang memuat rencana untuk menjual operasi TikTok AS milik ByteDance asal China kepada konsorsium investor yang mencakup Oracle, Silver Lake, dkk.

    Kendati demikian, kesepakatan itu tak serta-merta menghilangkan peran ByteDance terhadap TikTok AS. Dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025), ByteDance akan mempertahankan kepemilikan operasi bisnis TikTok AS.

    ByteDance lantas akan menyerahkan kendali atas data, konten, dan algoritma aplikasi TikTok AS kepada perusahaan patungan yang baru dibentuk, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Peran ByteDance yang lebih besar dari perkiraan awal dalam entitas TikTok AS menunjukkan keterlibatan berkelanjutan dan signifikan dari perusahaan berbasis China tersebut.

    Sejatinya, detail terkait struktur kepemilikan TikTok AS usai kesepakatan ByteDance dan pemerintahan Trump masih didiskusikan. Hal ini kemungkinan akan memunculkan pernyataan dari Kongres terkait kesepakatan tersebut: apakah sesuai dengan aturan yang diteken pemerintahan Joe Biden pada 2024 atau tidak.

    Pada Jumat (26/9), setelah laporan Reuters, Ketua Komite Khusus DPR untuk China, John Moolenaar dari Republik, mengatakan ia akan melakukan pengawasan penuh atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut seharusnya menghalangi hubungan operasional antara entitas baru tersebut dan ByteDance.

    “Undang-undang tersebut juga menetapkan batasan tegas yang melarang kerja sama antara ByteDance dan calon penerus TikTok mana pun dalam algoritma rekomendasi yang sangat penting,” kata Moolenaar.

    Beberapa sumber mengatakan struktur kepemilikan TikTok AS yang masih dalam tahap negosiasi masih dapat berubah sewaktu-waktu.

    Gedung Putih, ByteDance, dan TikTok di AS tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Ada beberapa informasi dari sumber dalam yang menyebut TikTok AS akan dibagi menjadi dua perusahaan.

    Usaha patungan yang diumumkan oleh Trump akan berfungsi sebagai operasi backend bagi perusahaan AS tersebut, menangani data pengguna dan algoritma AS. ByteDance diperkirakan akan menjadi pemegang saham minoritas tunggal terbesar dalam usaha patungan tersebut, menurut sumber dalam.

    Selanjutnya, sebuah divisi terpisah yang akan tetap sepenuhnya dimiliki oleh ByteDance akan mengendalikan operasi bisnis yang menghasilkan pendapatan seperti e-commerce dan periklanan, menurut sumber tersebut.

    Laporan di media China yang diterbitkan pada Jumat (29/9), juga menggambarkan struktur dua bagian. ByteDance akan terus memiliki bagian dari TikTok AS yang akan bertanggung jawab atas e-commerce, operasi branding, dan interkoneksi dengan operasi internasional.

    Sementara usaha patungan baru yang terpisah akan menangani data pengguna dan algoritma. Laporan oleh outlet media China LatePost dan Caixin telah dihapus pada Jumat (29/9).

    Menyelamatkan TikTok di AS penting bagi Trump. Ia sering berbicara tentang TikTok dan peran aplikasi itu dalam membantunya menjangkau pemilih muda dalam Pilpres 2024.

    Trump kerap memuji TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di AS. Trump juga memiliki akun TikTok pribadi dengan 15 juta pengikut. Bahkan, Gedung Putih turut meluncurkan akun TikTok resmi bulan lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Instagram Tanpa Iklan Segera Meluncur, Begini Syaratnya

    Instagram Tanpa Iklan Segera Meluncur, Begini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta menyiapkan layanan tanpa iklan untuk dua aplikasi Facebook dan Instagram. Namun layanan itu tidak gratis, alias berbayar.

    Selain itu, baru pengguna di Inggris yang bisa memanfaatkannya. Layanan tanpa iklan itu akan diumumkan selama beberapa minggu ke depan di dalam aplikasi.

    “Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan memberi pilihan pada orang-orang di Inggris untuk berhenti melihat iklan di Facebook dan Instagram,” tulis Meta dalam laman About FB, dikutip Senin (29/9/2025).

    Pengguna dengan akun pertama yang berminat akan dikenakan biaya 2,99 poundsterling per bulan untuk web. Sementara aplikasi, baik iOS dan Android, sebesar 3,99 poundsterling/bulan.

    Meta mengklaim data pribadi pengguna tidak akan digunakan untuk menampilkan iklan saat mereka berlangganan.

    Bagi mereka yang tidak ingin berlangganan, tetap akan melihat iklan dalam dua aplikasi tersebut. Termasuk menggunakan semua alat dan pengaturan untuk mengontrol iklan.

    Salah satunya Preferensi Iklan untuk pengguna mengatur iklan apa yang bisa dilihat, dan data yang digunakan dalam iklan seperti Informasi Aktivitas dari Mitra Iklan.

    Selain itu juga ada penjelasan mengenai mengapa pengguna melihat suatu iklan dan cara mengelola pengalaman beriklan. Meta mengklaim tidak menjual data pribadi pada pengiklan.

    Meta beralasan layanan itu hadir sebagai respon dari permintaan dari ICO atau Kantor Komisioner Informasi Inggris. Lembaga itu membuat panduan pada regulasi terbarunya, yang menurut Perusahaan memberikan opsi jelas pada masyarakat Inggris apakah data akan digunakan untuk iklan yang dipersonalisasi.

    Mengutip The Guardian, ICO menyambut baik langkah Meta. Juru bicara menyebut dengan perubahan ini membuat raksasa teknologi tak lagi menargetkan iklan pengguna dalam syarat meggunakan layanannya.

    “Ini membuat Meta tidak lagi menargetkan pengguna dengan iklan pada bagian dari syarat dan ketentuan standar menggunakan layanan Facebook dan Instagram, yang menurut kami tidak sejalan dengan hukum Inggris,” kata juru bicara ICO.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TikTok Didenda Rp 15 Miliar di RI soal Pelanggaran Akuisisi Tokopedia

    TikTok Didenda Rp 15 Miliar di RI soal Pelanggaran Akuisisi Tokopedia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda ke TikTok senilai Rp15 miliar. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaporan akuisisi terhadap platform e-commerce Tokopedia.

    “Kasus pelanggaran keterlambatan penyampaian notifikasi waktu akuisisiTokopedia dulu,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, pada Januari 2024, TikTok yang dimiliki ByteDance asal China merampungkan kesepakatan untuk membeli 75,01% kepemilikan Tokopedia dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

    “Kami menghormati proses dan putusan KPPU. Saat ini kami sedang mempelajari putusan yang diberikan dan mendiskusikan langkah berikutnya. Walau demikian, kami tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan terhadap KPPU,” kata juru bicara TikTok melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia.

    TikTok Akuisisi Tokopedia 

    Akuisisi TikTok ke Tokopedia memungkinkan TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia dengan memisahkan lini bisnis e-commerce dari platform media sosialnya.

    Adapun tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham terhitung pada 31 Januari 2024, sehingga batas waktu notifikasi ke KPPU paling lambat 30 hari kerja jatuh pada 19 Maret 2024.

    Pada tanggal batas waktu notifikasi tersebut, KPPU menerima penyampaian pemberitahuan pengambilalihan saham dari TikTok.

    Namun, dikarenakan penyampaian notifikasi bukan dilakukan oleh perusahaan pengambil alih, pada 7 Agustus 2024 Rapat Komisi membatalkan notifikasi tersebut.

    Sementara itu, TikTok selaku pengambilalih tidak melakukan pemberitahuan ke KPPU hingga tenggat waktu penyampaian notifikasi, sehingga proses penyelidikan mulai dilakukan sejak 8 Agustus 2024.

    Mengacu kepada ketentuan pada pasal 46 ayat 5 huruf (a) Peraturan KPPU No.3/2023, penghitungan hari dugaan keterlambatan dihitung setelah 30 (tiga puluh) hari kerja

    pengambilalihan saham efektif yuridis sampai dengan dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan notifikasi dalam hal pelaku usaha tidak melakukan notifikasi.

    Oleh karena itu, investigator menduga telah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 88 hari kerja atas transaksi tersebut, dan diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

    Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran, dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan agenda Tanggapan Pelaku Usaha atas Laporan Dugaan Pelanggaran.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) secara intensif sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu menyangkut persoalan regulasi yang memicu ketidakpastian dalam penjualan produk mineral, khususnya feronikel dan bauksit.

    Aturan tersebut adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.268 tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyatakan, Kepmen itu mewajibkan perusahaan menjual produk tambangnya di atas atau minimal sesuai Harga Patokan Mineral (HPM).

    Menurutnya, ketentuan ini tidak selaras dengan pemahaman aparat penegak hukum (APH), sehingga pihaknya merasa perlu menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait.

    Adapun Antam sedang berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini JAMIntel dan JAM Datun. Kemudian juga sudah dilakukan komunikasi dengan BPKP dan juga BPK.

    “Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Karena ini kalau dalam tambang bauksit kami Pak, kami langsung gak bisa nambang Pak karena stockpile penuh,” tegas Achmad Ardianto.

    “Sementara kita hanya bisa menjual kepada yang terafiliasi dengan BAI dengan pihak Inalum. Untuk feronikel kita juga jadinya terkunci, kita stock-nya sudah hampir penuh. Kita hanya bisa jual kepada perusahaan yang kontraknya sudah berjalan dalam hal ini kemarin terakhir dengan Posco,” tambah Achmad Ardianto.

    Berdasarkan Kepmen No.268 tahun 2025 tersebut, perusahaan tambang mineral dan batu bara dalam melakukan penjualan mineral logam atau batu bara yang diproduksi harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) atau Harga Patokan Batu Bara (HPB).

    HPM atau HPB tersebut merupakan harga batas bawah penjualan mineral logam atau batu bara oleh perusahaan tambang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi, IUPK ataupun Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    Namun, bila harga mineral logam atau batu bara yang dijual atau tertera pada kontrak penjualan di bawah HPM atau HPB, maka HPM atau HPB tetap digunakan dalam penghitungan kewajiban perpajakan dan menjadi harga dasar dalam pengenaan iuran produksi.

    Kepmen ESDM ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 8 Agustus 2025.

    Achmad Ardianto menambahkan, adapun industri yang tidak terdampak adalah perusahaan-perusahaan yang izinnya berasal dari Kementerian Perindustrian berupa IUI, atau bukan dari Kementerian ESDM.

    “Yang perusahaan-perusahaan China yang IUI dasarnya mereka tidak terikat kepada peraturan Kepmen 268 Pak,” paparnya.

    Situasi yang ada tersebut dinilai menghambat operasional Antam secara signifikan, terutama pada penjualan feronikel yang hanya bisa dilakukan kepada mitra lama seperti Posco. Sementara, penjualan ke pihak lain dinilai tidak memungkinkan karena harga jual yang di bawah HPM bisa dianggap melanggar aturan oleh APH. “Nanti dampaknya kepada dividen dan juga kepada pajak Pak,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]