Author: CNBCindonesia.com

“Perang” Trump Nggak Ngefek! Ekspor China Lampaui Target, Naik 8,3%

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekspor China melonjak hingga 8,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada bulan September. Data terbaru disampaikan General Administration of Customs (Administrasi Umum Kepabeanan), Senin (13/10/2025).

Angka tersebut melampaui proyeksi 6% dan meningkat dari kenaikan 4,4% pada Agustus. Perdagangan luar negeri China tumbuh lebih cepat dari perkiraan bulan lalu, di tengah kekhawatiran baru akan eskalasi besar dalam perang tarif antara China dan Amerika Serikat (AS).

Mengutip Trading Economics, ekspor meningkat ke level tertinggi tujuh bulan sebesar US$328,6 miliar pada September 2025. Hal ini menandai laju pengiriman keluar tercepat sejak Maret, karena produsen menemukan pasar baru di luar AS sementara kesepakatan tarif dengan Presiden Donald Trump masih belum tercapai.

Secara year-to-date, ekspor China naik 6,1% yoy, mencapai total US$ 2,78 triliun. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekspor tercatat dalam beberapa kategori, antara lain produk pertanian (1,4%), pupuk (59,6%), produk keramik (0,8%), sirkuit terpadu (23,3%), mobil (10,8%), modul layar panel datar CD (9,6%), dan kapal (21,4%).

Ekspor meningkat ke Jepang (4,4%), Hong Kong (12,6%), Taiwan (11,1%), Australia (4,3%), India (12,9%), ASEAN (14,7%), dan Uni Eropa/UE (8,2%). Sebaliknya, ekspor ke AS merosot sebesar 16,9% sementara ekspor ke Rusia (-11,3%) dan Korea Selatan (Korsel) turun sebesar 0,3%.

Sebelumnya, kekhawatiran meningkat selama akhir pekan bahwa perang dagang tahun ini antara dua ekonomi terbesar dunia akan semakin memburuk menyusul ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan 100% terhadap semua barang China. Beijing, pada gilirannya, menuduh Washington bertindak tidak adil, dengan Kementerian Perdagangannya pada hari Minggu menyebut ancaman tersebut sebagai “contoh tipikal ‘standar ganda’”.

Trump menyampaikan nada yang lebih lunak pada hari Minggu. Ia menulis dalam sebuah unggahan media sosial bahwa AS “ingin membantu China, bukan merugikannya”.

(sef/sef)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:50
ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.

ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.

Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.

“Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).

Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.

“Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.

Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.

“Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.

Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.

“Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.

Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

“Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.

Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.

“Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.

Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.

Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).

Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.

Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.

Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.

“Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.

Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.

“Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.

Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

“Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).

Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.

ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.

Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.

Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.

Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.

Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.

Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.

Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.

(dpu/dpu)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:48
Amran Ngamuk, Cabut Izin 2.039 Kios Distributor Pupuk karena Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap ribuan kios dan distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 2.039 izin usaha dicabut setelah ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk rata-rata 18%-20% di berbagai daerah.

“Hari ini kami umumkan, 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama,” ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Amran menjelaskan, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.

“Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya hanya sekitar 30 izin kios yang dicabut dalam setahun terakhir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih luas, jumlah pelanggaran ternyata mencapai ribuan. Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.

“Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita,” tegas dia.

Tak Ganggu Distribusi

Meski ribuan izin kios atau distributor dicabut, Amran memastikan langkah ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, justru kebijakan ini akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.

“Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana,” katanya.

Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.

“Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek,” ujarnya.

Amran menegaskan, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlanjutan sektor pertanian. “Kalau ibarat manusia, pupuk adalah darah, maka pertanian darahnya adalah pupuk. Tanpa pupuk, kita tidak bisa tingkatkan produksi,” ucap dia.

Ia menambahkan, berbagai regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk kini telah disederhanakan.

“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati wali kota yang harus paraf baru pupuk bisa sampai ke petani. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah sekarang sudah lancar,” jelasnya.

Dengan perbaikan tata kelola pupuk, Amran optimistis swasembada pangan bisa segera tercapai lebih cepat dari target.

“Dari target awal empat tahun, kemudian tiga tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga harus kita perbaiki,” pungkasnya.

(wur)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:43
Purbaya Tiba-Tiba Sorot Penyaluran LPG 3 Kg, Ungkap Hal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pelaksanaan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg) yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Hal tersebut ia ungkapkan ketika menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya, masih terjadi banyak kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan dalam penyaluran LPG subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

“Di situ mungkin ada kebocoran-kebocoran di penyalahgunaan subsidi itu ke depan akan dicari cara untuk memperbaiki supaya subsidinya lebih tepat sasaran,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Ia menjelaskan, penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu isu utama dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Bahkan, masih ada praktik pembelian oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kalangan mampu serta pelaku di sektor industri.

“Yang saya dengar ada salah sasaran yang orang kaya beli itu ada yang dioplos, ada juga yang dipindahkan ke tempat tertentu untuk industri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana untuk mengevaluasi kembali skema pemberian subsidi yang selama ini telah berjalan.

“Yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin kalau perlu perubahan skema,” ujarnya.

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:40
Mentan Cabut Izin 2.039 Kios Pupuk Nakal, Petani Rugi Rp 600 M/ Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah mencabut izin 2.039 kios penjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Amran menyebut petani rugi hingga Rp 600 milyar per tahun akibat permainan kios nakal tersebut.

Hal ini disampaikan Amran usai rapat Bersama PT Pupuk Indonesia di Kantor Kementan, Jakarta, pada Senin (13/10) pagi.

13/10/2025 11:38
Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

“Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:35
Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

“Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur,” kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. “Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka,” tegasnya.

Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. “Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru.”

Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo
Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:31
TOP! Inovasi WEGE Raih Penghargaan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) meraih Piagam Apresiasi dalam ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2025. WEGE memperoleh penghargaan pada Sektor Infrastruktur, Kategori Produk dan Model Bisnis, melalui inovasi bertajuk “Modular for a Net-Zero Tomorrow”.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata pengakuan atas komitmen WEGE dalam menghadirkan solusi konstruksi yang berorientasi keberlanjutan, efisiensi energi, dan berdaya saing tinggi melalui lini bisnis WEGE Modular.

Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita menyampaikan, bahwa penghargaan ini menjadi refleksi nyata dari semangat inovasi berkelanjutan yang terus dijaga oleh seluruh insan perusahaan.

“Inovasi modular bukan hanya efisiensi konstruksi,tetapi langkah nyata menuju keberlanjutan. WEGE berkomitmen untuk memperkuat peran kami sebagai mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

Melalui inovasi yang memadukan teknologi, efisiensi, dan tanggung jawab lingkungan, WEGE menegaskan komitmennya terhadap visi perusahaan, yaitu “Menjadi mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan.”

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, WEGE Modular dikembangkan sebagai pendekatan off-site construction yang memanfaatkan sistem fabrikasi terstandar untuk menghasilkan bangunan berkualitas tinggi dengan waktu konstruksi yang jauh lebih cepat dibanding metode konvensional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menurunkan emisi dan limbah konstruksi secara signifikan.

Dalam ajang ini, WEGE mengangkat konsep besar “Modular for a Net-Zero Tomorrow”, yang menampilkan inovasi terapan seperti NETRO dan MovTrik sebagai wujud nyata kontribusi WEGE terhadap konstruksi rendah karbon dan masa depan berkelanjutan. NETRO merupakan rumah modular pintar (Smart Net-Zero Growing Modular House System) yang dikembangkan bersama DEX Urban Solution.

Konsep ini mengintegrasikan desain arsitektur hijau, efisiensi energi, dan sistem digital cerdas untuk mencapai kondisi net-zero energy. Rumah NETRO dilengkapi dengan smart wall yang berfungsi sebagai pusat kendali energi dan kualitas udara, serta terhubung langsung dengan GBCI Net Zero Certification Apps untuk memantau data energi secara real-time dalam proses sertifikasi bangunan hijau.

Sistem ini memanfaatkan panel surya atap, ventilasi alami, dan material berinsulasi tinggi seperti GRC Sandwich Panel untuk mengurangi konsumsi energi. Dengan konsep growing house, NETRO juga dirancang fleksibel sehingga penghuni dapat menambah ruang sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur utama,menjadikannya solusi hunian yang efisien dan adaptif terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern.

Selain itu, WEGE juga menghadirkan MovTrik, inovasi sistem volumetric modular tiga dimensi yang ditujukan untuk bangunan bertingkat menengah hingga tinggi. Seluruh komponen struktur baja, sistem MEP, dan finishing interior difabrikasi hingga 90% di pabrik sebelum dikirim ke lokasi proyek dalam kondisi siap pasang.

Metode ini memungkinkan proses konstruksi dilakukan secara paralel antara pekerjaan fabrikasi dan pembangunan di lapangan, mempercepat waktu penyelesaian hingga 60% lebih cepat dibanding metode konvensional. MovTrik dikembangkan sesuai standar nasional Indonesia (SNI) seperti SNI 1726:2019, SNI 1727:2020, dan SNI 1729:2020 untuk menjamin ketahanan struktur dan kualitas bangunan. Dengan efisiensi tinggi, tingkat keselamatan kerja yang lebih baik, serta dampak lingkungan yang lebih rendah, MovTrik menjadi salah satu inovasi unggulan WEGE dalam menjawab kebutuhan konstruksi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keberlanjutan, WEGE Modular juga telah melakukan Life Cycle Assessment (LCA) dan menerbitkan Environmental Product Declaration (EPD) untuk produk WG Flatpack Modular. Studi ini mengikuti standar internasional ISO 14025 dan EN 15804 A2, mencakup analisis siklus hidup produk dari tahap bahan baku hingga akhir masa pakai (cradle to grave).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi karbon terbesar berasal dari proses material dan fabrikasi baja, sehingga upaya pengurangan dampak difokuskan pada optimalisasi desain dan pemilihan material. Pendekatan ini menegaskan peran WEGE sebagai pelaku industri konstruksi yang berkomitmen terhadap prinsip low carbon development dan ekonomi sirkular.

Untuk diketahui, penghargaan ini diberikan oleh IDX Channel. Ke depan, WEGE akan terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak dalam riset dan pengembangan material hijau, penerapan smart construction,serta kampanye edukasi publik untuk mempercepat transisi menuju industri konstruksi rendah karbon di Indonesia.

(bul/bul)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:31
Pesawat Kena Serangan Terbesar, Jutaan Penumpang Jadi Korban

Jakarta, CNBC Indonesia – Maskapai penerbangan Australia, Qantas Airways, mengumumkan pihaknya sebagai salah satu perusahaan yang terkena dampak serangan kriminal siber. Data pelanggan telah dicuri dan dipublikasikan oknum tak bertanggung jawab dalah peretasan yang dilakukan pada Juli 2025.

Qantas mengatakan pada Juli lalu bahwa lebih dari 1 juta data sensitif pelanggan berhasil dibobol melalui peretasan terbesar dalam bertahun-tahun. Adapun data-data yang dibobol termasuk nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat rumah.

Sementara itu, 4 juta pelanggan lainnya juga terdampak kebocoran data nama dan alamat email dalam peretasan tersebut.

Serangan pada Juli lalu merupakan pembobolan tercanggih di Australia sejak raksasa telekomunikasi Optus dan asuransi kesehatan Medibank terkena serangan pada 2022 silam.

“[Qantas] adalah salah satu dari sejumlah perusahaan di dunia yang datanya telah bocor oleh penjahat siber setelah insiden serangan pada awal Juli, di mana data pelanggan dicuri melalui platform pihak ketiga,” kata Qantas dalam pernyataan resminya, dikutip dari Reuters, Senin (13/10/2025).

“Dengan bantuan pakar keamanan siber, kami menyelidiki apa saja data yang dirilis. Kami memiliki perintah pengadilan yang sedang berlaku untuk mencegah data yang dicuri, diakses, dilihat, dirilis, digunakan, dikirimkan, atau dipublikasikan oleh siapa pun, termasuk pihak ketiga,” tambah maskapai tersebut.

Kelompok peretas Scattered Lapsus$ Hunters berada di balik kebocoran data Qantas. Perilisan data yang dibobol terjadi setelah batas waktu tebusan yang ditetapkan oleh kelompok tersebut terlewati, lapor situs berita Guardian Australia.

Qantas menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:25
Video: RI Darurat Sampah, Program Sulap Sampah Jadi Listrik Solusinya?

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI memastikan komitmennya mengatasi persoalan pengelolaan sampah melalui program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Upaya ini salah satunya masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan porsi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 452,7 Megawatt (MW).

Selain itu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPR Danantara meluncurkan proyek waste to energy yang akan membangun 33 PSEL di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton sampah per hari dan nilai investasi mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah lewat pembangunan PLTSa mengingat RI sudah masuk dalam kondisi “Darurat Sampah”. Setiap Tahun Indonesia hanya mampu mengolah 40% dari produksi sampah dan sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ruang publik utamanya terkait sampah plastik.

Eddy Soeparno menilai pendirian fasilitas Waste to Energy sudah tepat mengingat program ini sudah dicanangkan di masa lalu namun masih mengalami banyak hambatan utamanya terkait aturan, izin dan lahan sehingga memakan waktu yang panjang. Diharapkan perang Pemerintah Pusat lewat Danantara bisa mempercepat terwujudnya proyek PSEL ini.

Selain penting dalam penanganan masalah sampah, program ini juga diharapkan dapat menjadi sumber energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendukung program ketahanan energi RI? Seperti apa urgensi program Waste to Energy? Selengkapnya simak ulasan Andi Shalini dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 13/10/2025)

13/10/2025 11:17