Author: CNBCindonesia.com

Bos Indosat Buka-bukaan Masa Depan AI di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Indosat Ooredoo Hutchison akan fokus lebih dalam pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence). Implementasinya akan menyeluruh, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan layanan kepada pelanggan.

Sejumlah unit dan bisnis perusahaan sudah mengimplementasikan AI. Dengan begitu, diharapkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kami menggunakan AI dalam segala hal yang kami lakukan. Ini bukan hanya tentang jaringan, penjualan komersial. Kami merangkul AI dan membuat karyawan kami produktif,” kata President Director dan CEO IOH, Vikram Sinha dalam Media Update 9M-2024, Rabu (30/10/2024).

Berikutnya adalah layanan customer Telco. Dia mengatakan Indosat bekerja sama dengan Google untuk membangun platform yang dibutuhkan.

Dengan begitu, layanan pada pelanggan Indosat juga lebih personal dan customized sesuai kebutuhan khusus masing-masing pelanggan.

Selain itu Indosat juga mengerjakan Sovereign AI Cloud. Ini dikerjakan bersama Lintasarta dengan memastikan membangun ekosistem yang berdaulat.

Semua itu dipastikan untuk mendukung kemajuan Indonesia. Sebab, pembangunannya melibatkan talenta anak bangsa dan hasilnya digunakan untuk perusahaan yang ada di Tanah Air.

“Bagaimana Indosat dengan Lintasarta akan bekerja untuk memastikan bahwa kita membangun ekosistem AI yang berdaulat untuk Indonesia, yang tidak hanya di Indonesia. Itu juga oleh Indonesia. Ketika saya mengatakan oleh Indonesia, itu akan dilakukan oleh bakat Indonesia, keahlian Indonesia. Dan kita sedang membangun itu di Lintasarta dan Indosat,” jelas Vikram.

Layanan keamanan juga telah dibangun Indosat bersama Lintasarta. Sistem itu bisa digunakan bagi pelanggan enterprise.

GPU Merdeka juga sudah diluncurkan. Vikram menjelaskan telah ada 10 pelanggan yang siap menggunakan layanan tersebut.

“Saya senang mengatakan bahwa kami telah memiliki lebih dari 10 pelanggan, dan kami memastikan bahwa pabrik AI ini membantu Indonesia. Ini baru permulaan,” ucap dia.

(fab/fab)

30/10/2024 18:18
Utusan Kim Jong Un Tiba di Moskow, Korut Siap Berperang di Ukraina?

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Choe Son Hui tiba di Rusia pada Selasa (29/10/2024). Hal ini terjadi saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) merilis laporan bahwa Pyongyang mengirimkan pasukan untuk membantu Moskow dalam perang Ukraina.

Dalam laporan media resmi Rusia, TASS, Choe telah tiba di kota Vladivostok di Timur Jauh Rusia. Sumber diplomatik mengatakan bahwa ‘besok Choe akan berada di Moskow’.

Kantor berita Rusia melaporkan Choe akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia. Namun, belum ada informasi terkait siapa pejabat yang akan ditemui Choe di Moskow, sementara Kremlin juga tidak mengkonfirmasi adanya rencana Choe bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Ketibaan Choe di Rusia sendiri terjadi saat Washington dan Seoul melaporkan bahwa Korut telah mengirimkan pasukan ke perang Rusia-Ukraina. Aliansi yang dipatroni AS, NATO, mengatakan pada hari Senin bahwa ribuan pasukan Korut bergerak menuju garis depan.

Pentagon mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa beberapa tentara Korut berada di wilayah Kursk, wilayah perbatasan Rusia tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan besar pada bulan Agustus. Beberapa ribu lagi disebutkan sedang menuju ke wilayah itu.

“Setiap pasukan Korut yang bertempur dalam perang akan menjadi ‘sasaran yang adil’ untuk serangan Ukraina. Kami tidak akan memberlakukan batasan baru pada penggunaan senjata AS oleh Ukraina jika Korut memasuki pertempuran,” ujar Pentagon dikutip Reuters.

Di sisi lain, setelah pembicaraan dengan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada hari Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa langkah-langkah Korut membawa perang ke babak baru.

“Perang ini menjadi internasional, meluas melampaui dua negara. Kami sepakat untuk memperkuat pertukaran intelijen dan keahlian, mengintensifkan kontak di semua tingkatan, terutama yang tertinggi, untuk mengembangkan strategi tindakan dan tindakan balasan guna mengatasi eskalasi ini,” tambah Zelensky di X.

“Yoon memberi tahu Zelensky bahwa jika Korut menerima bantuan dari Rusia dan mampu memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer dari keterlibatannya dalam perang, hal itu akan menimbulkan ‘ancaman besar’ bagi keamanan Korsel,” kata kantornya.

Korsel mengatakan akan mulai memasok senjata ke Ukraina jika pasukan Korut bergabung dalam perang Rusia. Sejauh ini, Presiden Rusia Putin tidak membantah keberadaan pasukan Korut di negara itu.

Dalam kesempatan yang berbeda, peran apa yang mungkin dimainkan oleh pasukan Korut masih belum jelas. Pentagon mengatakan indikasi awal adalah bahwa Rusia mungkin menempatkan mereka dalam peran infanteri.

“Kami tetap khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara-tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk,” kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan.

Lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan jumlah pasukan Korut yang terlibat ‘membuat ini lebih dari sekadar upaya simbolis’.

“Namun, pasukan tersebut kemungkinan akan berperan sebagai pendukung dan jumlahnya kurang dari 1% dari pasukan Rusia,” katanya.

“Rusia sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan, dan ini adalah salah satu elemen upaya Rusia untuk mengisi jajaran tanpa mobilisasi kedua,” tambahnya, seraya mencatat kehadiran tersebut dapat bertambah.

(luc/luc)

30/10/2024 14:30
Target Ekonomi 8%, PNM Ungkap Peran Ultra Mikro di Dalamnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani Sunar Basuki mengungkapkan segmen ultra mikro menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di era Presiden Prabowo. Menurutnya di sinilah peran penting PNM untuk ikut menggerakkan perekonomian dalam menyediakan pendanaan dan mendampingi masyarakat, khususnya ultra mikro.

“Masyarakat akan banyak terpengaruh dari kompetensi pelayanan kami. Ada 15,1 juta masyarakat yang akan terpengaruh. Dengan adanya pertumbuhan target tinggi, tentu akan bergerak dinamis dan akan meningkatkan kesejahteraan nasabah kami,” ujarnya dalam Road to CNBC Indonesia Awards ‘Best Banking and Financial Services, Rabu (30/10/2024).

Sektor pangan juga menjadi salah satu fokus dari PNM, sejalan dengan arahan Presiden pada ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, PNM memiliki banyak portofolio di bidang pertanian hingga perkebunan.

“Concern kami tinggi agar meningkatkan produktivitas dengan area terbatas. Kita bisa memanfaatkan teknologi agar mereka bisa produktif sehingga bisa menjadi sumber penghidupan mereka,” ungkapnya.

PNM juga fokus menciptakan inovasi yang bisa diterima segmen ultra mikro, yakni produk yang simple, mudah, cepat, dan affordable. Dari sisi pelayanan, menurutnya PNM harus melayani nasabah mikro sebaik mungkin.

“Kami punya satu uniqueness yaitu pengembangan kapasitas usaha. Kami punya program pendampingan yang diberikan ke nasabah karena pelaku usaha ultra mikro membutuhkan pendampingan. Kami punya 60 ribu pendamping lapangan yang akan melayani mereka,” kata Sunar.

(rah/rah)

30/10/2024 14:27
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Nasib Subsidi!

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas mengenai subsidi di Istana Negara, Rabu (30/10/2024). Hanya saja masih para menteri masih minim bicara mengenai rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini.

Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

“Rapat terkait subsidi ya, tapi saya belum tahu,” kata Budi Santoso, saat ditanya wartawan.

Sedangkan Yandri juga hanya mengatakan rapat yang berlangsung mengenai subsidi, untuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat di desa.

“Kebijakan subsidi, jadi kita diundang beberapa menteri, karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa. Nanti saya mau ikut dulu,” kata Yandri.

Hanya saja ia juga belum mau memastikan langkah apa yang diambil untuk pemberian BLT desa. Yang jelas saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan data untuk pemberian bantuan begitu juga dengan perhitungan anggarannya.

“Hampir kalau saya tidak salah itu seluruh desa hampir 2,5 juta orang, total sekitar Rp 9 triliun,” katanya.

Cak Imin juga mengatakan saat ini pihaknya masih mengusulkan penyatuan data, atau data tunggal. Agar bisa semakin jelas sosok yang paling berhak menerima subsidi. “Kedua usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran. Orang atau keluarga.” katanya.

(emy/mij)

30/10/2024 14:24
Target Produksi Batu Bara RI 955 Juta Ton, Baru Tercapai Segini

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menargetkan produksi batu bara tahun ini mencapai 955 juta ton.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Surya Herjuna mengungkapkan realisasi produksi batu bara per Oktober 2024 mencapai 675 juta ton dari persetujuan RKAB batu bara RI tahun 2024 sebesar 955 juta ton.

“Angka terakhir (persetujuan RKAB batu bara) kan 955 juta ton. Sekarang kan (realisasi produksi) sesuai dalam MODI kan 675 juta ton sampai bulan Oktober ini,” jelasnya saat ditemui di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Surya mengatakan untuk tahun 2025 mendatang, pihaknya akan menargetkan produksi batu bara masih pada level 900-an juta ton. Hal itu lantaran pemerintah harus menjaga cadangan batu bara dalam negeri.

“Kalau di RKAB (tahun 2025) masih di angka 900-an (juta ton), juga masih sama. Kan 3 tahun kan itu stabil di angka 900 juta ton itu. Cuma batu bara ini kan butuh effort kita untuk menjaga nggak mencapai peak-nya. Jadi kita masih stabil di angka itu,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengungkapkan, salah satu hal yang mempengaruhi produksi batu bara di dalam negeri adalah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Dia mencontohkan beberapa negara termasuk China tengah mengalami kondisi perekonomian yang rendah.

“Contohnya misalnya pertumbuhan China yang menjadi barometer konsumsi batubara saat ini itu sangat rendah di 5% sekian ya,” beber Rizal kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Senin (28/10/2024).

Ditambah lagi, negara India juga saat ini tengah menggenjot produksi batu baranya. Hal tersebut kemungkinan akan berdampak pada tingkat impor negara tersebut.

“Kemudian juga India dan juga mereka juga meningkatkan produksi dalam negerinya. Sehingga tentu saja impornya bisa mereka kurangi,” tambahnya.

Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi produksi batu bara di Indonesia salah satunya adalah harga batu bara dunia. “Nah kemudian harga juga ini sangat berpengaruh kepada supply dan demand secara global,” imbuhnya.

Faktor cuaca juga turut mempengaruhi besaran produksi batu bara di Indonesia. Saat ini, beberapa daerah penghasil batu bara di Indonesia tengah mengalami musim hujan yang bisa membuat produksi batu bara menurun.

“Misalnya kita di Aceh itu sudah sangat tinggi curah hujannya sehingga mengganggu produksi. Dan juga di daerah lain, mungkin Sumatera Selatan yang menjadi lumbung batubara kedua di Indonesia di samping Kalimantan. Nah kendala-kendala ini yang menurut kami ini akan mengurangi jumlah produksi yang ditargetkan pemerintah,” ujarnya.

(pgr/pgr)

30/10/2024 14:15
Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan, karena anggaran ketahanan pangan saat ini masih tersebar, maka perlu disatukan melalui tim kerjasama yang kuat, sejalan dengan tujuan target pemerintahan Presiden Prabowo agar RI bisa swasembada pangan tahun 2028-2029.

“Barusan kita rapat mengenai anggaran, dan ini rapat yang keempat kali. Memang (untuk ketahanan pangan) itu menyebar, baik kewenangan maupun anggarannya. Nah ini perlu disatukan di dalam satu tim kerjasama yang kuat untuk tujuan swasembada,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Ternyata anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2025 ini cukup besar, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian/Lembaga yang terkait ketahanan pangan, ada Kementan, ada KKP, ada Kementerian PU, Kementerian lainnya. BUMN pupuk Rp44 triliun misalnya,” imbuh dia.

Selain menyebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berkaitan dengan pangan, Zulhas menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebesar Rp16,259 triliun untuk dana desa dan hampir Rp20 triliun melalui Pemda.

“Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan. Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan harus betul-betul bisa terintegrasi dan terarah, sehingga target yang kita ingin capai, (yakni) swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” ujarnya.

Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan

Zulhas mengungkapkan, anggaran sebesar Rp139,4 triliun itu juga termasuk untuk program cetak sawah seluas 150 hektare (ha) dan intensifikasi lahan sawah 80 ribu ha, dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp15 triliun.

Sementara untuk anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang akan resmi dimulai 2 Januari 2025 mendatang, katanya, di luar dari alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun.

“Anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun. Tadi kita enggak membahas itu, tapi badan gizi itu dibagi beberapa. Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp63.356.823.500.000, dan program pendukungan manajemennya itu Rp7.433.176.500.000. Tapi kalau anggaran makan bergizi beda, kalau ditambah dengan anggaran gizi lain lagi. Lebih besar lagi (jumlah besaran nilainya),” terang dia.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan, serangkaian kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu ini, selaras untuk menyatukan langkah, program, irama, visi dan misi.

“Sehingga semua jelas, pemerintah daerah dengan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait, termasuk riset dan lain-lain,” ucapnya.

Adapun rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan jajaran direksi Kementerian/Lembaga sektor pangan yang mewakili.

(dce)

30/10/2024 14:10
Video: 112 Perusahaan Siap Pasok Sapi Impor Untuk Program Makan Gratis

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengungkapkan, Kementan telah mengatongi komitmen dari 112 perusahaan yang akan mendatangkan sapi impor, sapi impor tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging sapi di program makan bergizi gratis.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 30/10/2024) berikut ini.

30/10/2024 14:01
Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang ada di perbankan. Rencana pemutihan utang ini nantinya juga akan dituangkan dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut rencana pemutihan utang kepada petani itu merupakan kehendak politik dari Presiden Prabowo. Dia pun berharap agar keputusan pemutihan utang petani bisa segera terealisasi.

“Saya kira ada willingness yang sangat baik, ini adalah will, ada kehendak politik dari presiden. Dan semoga kita semua sama-sama berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi keinginan bapak presiden itu bisa segera direalisasikan,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono menilai, pemutihan utang petani di Bank itu sudah menjadi keputusan dari Presiden Prabowo. Karenanya, dia meminta publik untuk mengikuti proses yang ada.

“Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan. Kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya aja,” ujarnya.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya masih menanti Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut.

“Nanti kita ini, artinya kita akan merespons apa yang diharapkan oleh presiden, dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa,” ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

Terkait jumlah enam juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK haus memastikan terlebih dahulu.

Adapun rencana pemutihan utang 5 – 6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

“Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” kata Hashim.

Sebelumnya Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.

“Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.

“Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget,” ujarnya.

(dce)

30/10/2024 13:40
Pembentukan MIP Batu Bara Menanti Aturan Prabowo!

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana pembentukan lembaga pungut salur iuran perusahaan batu bara atau Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara tinggal menunggu terbitnya aturan dari Presiden RI Prabowo Subianto atau Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Surya Herjuna menyebutkan, masih menunggu tandatangan dari Perpres.

“Sekarang kan (pembentukan MIP batu bara) masih nunggu Perpres-nya kan, (kalau) Perpresnya (sudah) tanda tangan, baru bisa dilaksanakan,” jelas Surya saat ditemui di Kantor Ditjen Minerba, Rabu (30/10/2024).

Yang jelas, Kementerian ESDM masih memproses pembentukan MIP batu bara di Indonesia. Yang pasti, seluruh kementerian terkait sudah menyetujui pembentukan MIP batu bara itu.

Namun sayangnya, Surya belum bisa memastikan kapan MIP batu bara terbentuk, namun dia mengungkapkan kemungkinan MIP batu bara baru bisa terbentuk tahun 2025 mendatang. Mengingat, tahun 2024 ini sudah hampir usai.

“Kalau dulu kan awal mulanya targetnya kan harusnya (MIP terbentuk) tahun 2024, karena ini sudah akhir 2024 kan, jadi mungkin di tahun 2025. Tapi kita belum dapat info arahan lagi dari pak presiden untuk itu,” tambahnya.

Dengan begitu, Surya mengatakan pihaknya sejatinya sudah menyiapkan petunjuk teknis jika MIP batu bara sudah terbentuk. “Jadi kita nunggu saja kalau itu sudah selesai baru kita selesaikan. Tapi di ESDM kita sudah siapkan seluruh juknis-juknisnya,” tandasnya.

(pgr/pgr)

30/10/2024 13:35
DPR Resmi Ajukan Revisi Undang Undang Jasa Konstruksi

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan revisi Undang Undang Jasa Konstruksi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 dalam waktu dekat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan revisi ini dikarenakan minimnya pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan yang bermasalah.

“Udah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat lewat Baleg, kami akan revisi UU jasa konstruksi, salah satu yang kami ajukan perubahan LPJK diusulkan ngga di bawah Kementerian PUPR, dulu kan Kementerian PUPR, kami buat LPJK keluar kementerian, karena check and balances terkait konstruksi jasa ini aspirasi seluruh fraksi,” kata Lasarus ketika rapat diskusi dengan Kemeterian PU, Rabu (30/10/2024).

Terkait penyusunan mekanismenya, maka akan didiskusikan lebih lanjut, termasuk seperti naskah akademik dan lain sebagainya.

“Ada ketimpangan, banyak BUMN pada proyek APBN, didominasi perusahaan besar sehingga perusahaan kecil di daerah kebagian tugas selesaikan kontrak, kalau tidak selesai kalau bermasalah yang diminta perusahan daerah,” sebut Lasarus.

Foto: Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis, (19/9/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis, (19/9/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Langkah DPR ini tidak lepas dari banyaknya perusahaan pemegang tender bermasalah ketika coba menyelesaikan proyek konstruksi. Namun, tidak diselesaikan dengan baik ketika proyeknya selesai.

“Pengerjaan besar tidak memobilisasi peralatan, mereka pinjam peralatan ke perusahaan daerah, ketika rugi, timbul masalah ditinggalkan, orang yang minjamin alat ngga dibayar, banyak PR tersisa,” kata Lasarus.

Sebagai catatan, UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama lebih kurang 17 tahun. Undang-undang ini hadir sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan dan harmonisasi dengan peraturan sektor lain yang berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 1999, seperti UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan terkait lainnya.

UU Jasa Konstruksi yang baru, terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal. UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PUPR tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh.

Beberapa substansi penting antara lain: Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

Substansi yang penting berikutnya adalah adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, dimana pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Tidak kalah penting, perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi diatur pula dalam UU Jasa Konstruksi yang baru. Selain itu, terdapat pula substansi jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi; serta adanya jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

(fys/wur)

30/10/2024 13:31