Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Geger Wujud Manusia Tahun 3000 Berubah Drastis, Cek Faktanya

    Geger Wujud Manusia Tahun 3000 Berubah Drastis, Cek Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Manusia terus berevolusi dari masa ke masa. Apa yang terjadi hari ini, tak luput dari masa lalu. Begitu juga hal di masa depan yang bisa diprediksi dari kebiasaan atau peristiwa saat ini.

    Melihat pola kebiasaan manusia saat ini, ada spekulasi mengenai wujud manusia di tahun 3000. Ramalan tersebut sempat viral dilaporkan oleh Daily Mail beberapa saat lalu.

    Tampak gambar manusia dengan punggung bungkuk, tangan bercakap, tengkorak lebih tebal, otak lebih kecil, serta memiliki kelopak mata kedua.

    Cerita tersebut berasal dari dari unggahan yang diterbitkan oleh TollFreeForwarding.com, sebuah situs yang menjual nomor telepon virtual.

    “Penelitian” ini tampaknya tidak terlalu ilmiah. Alih-alih, ini lebih mirip dengan unggahan blog SEO.

    Untuk mendapatkan backlink, para pelaku di TollFreeForwarding memanfaatkan cerita soal “manusia masa depan” oleh seniman model 3D.

    Hasil dari upaya ini adalah “Mindy,” makhluk bungkuk yang tampak menyeramkan dengan skinny jeans hitam.

    “Untuk sepenuhnya menyadari dampak teknologi sehari-hari terhadap kami, kami mengambil sumber penelitian ilmiah dan pendapat ahli tentang masalah ini,” tulis TollFreeForwarding, dikutip dari Futurism, Senin (18/11/2024).

    “Sebelum bekerja dengan desainer 3D untuk menciptakan manusia masa depan yang tubuhnya telah berubah secara fisik karena penggunaan yang konsisten smartphone, laptop, dan teknologi lainnya.”

    Namun, sumbernya meragukan. Otoritasnya pada perkembangan tulang belakang, misalnya, adalah “ahli kesehatan dan kebugaran” di sebuah situs yang menjual krim pijat.

    Untuk itu banyak yang menilai, bahwa TollFreeForwarding tak bisa dijadikan sumber. Namun gambaran ngeri wujud manusia itu juga dikutip oleh StudyFinds, sebuah blog yang umumnya dapat diandalkan tentang penelitian akademis.

    Gambaran mengerikan di TollFreeForwarding sepertinya bertujuan memberi efek kejut sekaligus sindiran tentang ketergantungan manusia kepada perangkat teknologi.

    Saking tak bisa lepasnya dari layar gadget, aktivitas menggunakan smartphone diskenariokan bisa menuntun evolusi biologi manusia.

    “Konten kami dimaksudkan untuk diskusi dan kami selalu mendorong pembaca kami untuk mendiskusikan mengapa atau mengapa mereka tidak setuju dengan temuan tersebut,” kata StudyFinds.

    Nah, itu dia penjelasan soal gambaran wujud manusia di tahun 3000. Bagaimana menurut Anda?

    (fab/fab)

  • Aneh! RI Diminta Belajar Berkebun Sawit dari Filipina, Ada Apa?

    Aneh! RI Diminta Belajar Berkebun Sawit dari Filipina, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas sawit nasional, Plt. Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengusulkan, Indonesia belajar dari Filipina. Padahal, RI adalah produsen sawit nomor 1 di dunia dengan produksi tahun 2023 tembus 54 juta ton. Sementara, produksi minyak sawit Filipina hanya sekitar 100 ribu ton per tahun (proyeksi tahun 2023/2024, mengutip USDA).

    Menurut Sahat, penggunaan teknologi satelit dan dukungan ahli ‘dokter perkebunan’ bisa menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sawit rakyat yang lebih produktif.

    Sahat menyoroti penerapan teknologi canggih, yakni pemanfaatan teknologi satelit untuk memantau kondisi tanaman secara real-time yang sudah diterapkan perkebunan pisang di Filipina. Katanya, luas perkebunan pisang yang hanya seluas 400 ribu hektare itu sudah terpantau secara langsung, sedangkan luas perkebunan Indonesia yang hampir mencapai 18 juta hektare belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi serupa.

    “Saya kaget, di Filipina cuma 400 ribu hektare kebun pisang pakai satelit. Dia buktiin (membantu tingkatkan produktivitas secara signifikan). Loh kok Indonesia punya 18 juta hektare (kebun sawit) nggak perlu satelit?” kata Sahat dalam Seminar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Sahat mengaku sempat berbincang dengan salah seorang profesor dari Hiroshima, Jepang. Katanya, profesor itu mempertanyakan Indonesia yang masih belum memanfaatkan teknologi satelit untuk memantau secara real-time perkebunan sawit yang begitu luasnya. Profesor asal Jepang itu pun menyarankan agar perkebunan sawit Indonesia mulai memanfaatkan teknologi sawit.

    Dia mengutip pernyataan si Profesor yang menyarankan penggunaan satelit, karena wilayah Indonesia terbagi atas 3 zona waktu. Sehingga, lanjutnya, jika hanya menggunakan drone tidak akan efektif.

    Padahal, lanjut Sahat, saat ini Indonesia sudah memiliki Palapa, jaringan satelit yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Namun, hingga kini potensi tersebut belum dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

    “Kita juga sudah punya Palapa, saya kira tinggal dicantolkan saja micro satelit-nya,” tukas dia.

    Selain teknologi, Sahat juga mengusulkan solusi lain untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat, yaitu dengan menghadirkan ‘dokter kesehatan perkebunan’. Di mana dokter perkebunan itu akan menganalisis secara menyeluruh terhadap kondisi perkebunan sawit.

    Dia mengusulkan, perlunya dibagi tiga kategori tingkat kesehatan sawit. Stadium satu, perkebunan yang membutuhkan perawatan ringan atau pengobatan jalan. Stadium dua, perkebunan yang memerlukan perawatan intensif (intensive curing). Stadium tiga, kebun sawit yang harus ditebang total, karena dikhawatirkan infeksi penyakit atau virusnya berpotensi menyebar luas.

    “Jika ada kebun yang sudah stadium tiga, tebang saja semua, karena virusnya akan ke mana-mana. Tapi dibiayai oleh pemerintah, supaya mereka bisa hidup,” pungkasnya.

    (dce)

  • Ekonom Ini Ingatkan Ada Ancaman Perang Komoditas di Depan Mata

    Ekonom Ini Ingatkan Ada Ancaman Perang Komoditas di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior INDEF, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menegaskan, Indonesia harus berani menghadapi potensi “perang komoditas” yang muncul di tengah upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi. Ia pun mendorong pemerintah untuk menggunakan strategi diplomasi yang cerdas, khususnya dalam menavigasi tekanan internasional terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit.

    “Hadapi! Jangan hindari,” kata Bustanul saat ditemui usai Seminar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Bustanul menekankan, menghindari konflik tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, Indonesia harus siap menghadapi tekanan internasional, seperti hal-nya yang terjadi pada komoditas sawit. Salah satu contoh yang ia anggap berhasil adalah bagaimana pemerintah memainkan diplomasi detail saat menghadapi tuduhan Uni Eropa yang melabeli sawit Indonesia sebagai produk berisiko tinggi (high risk).

    “Main gertak dan tarik ulur itu hal biasa. Ketika Uni Eropa keras, kita balik tanya ‘apa kriterianya?’ Semua wilayah di Indonesia dianggap berisiko tinggi, itu kan nggak fair. Nah, mereka akhirnya bingung jawab. Kita hadapinya main di detail,” terang dia.

    Selain itu, dia juga menyebut pentingnya sinkronisasi aturan dalam menghadapi perang komoditas. Indonesia telah memiliki standar keberlanjutan sawit melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Untuk memperkuat posisi di pasar global, pemerintah perlu menyelaraskan ISPO dengan standar yang diakui internasional, seperti yang diterapkan Uni Eropa.

    “Kita konvergensi aturan di ISPO juga dengan aturannya mereka. Tentu saja menggunakan yang disebut joint task force. Ini tugas Joint task force yang harus kerja lebih keras untuk itu,” ujarnya.

    Dalam konteks diplomasi komoditas, Bustanul menyoroti perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mencatat, Amerika cenderung menggunakan tekanan langsung melalui lobi politik. Sementara itu, katanya, saat ini level Indonesia masih belum seperti levelnya Amerika. Namun, imbuh dia, Indonesia masih tetap bisa memainkan peran strategis dengan memperkuat diplomasi dan negosiasi teknis.

    “Kalau kita menghindar, main petak umpet, bukan seperti itu. Level Indonesia mungkin tidak seperti level Amerika, karena Amerika tekan, (sementara) kita bisa protes. Beda tekanan dan protes,” pungkasnya.

    (dce)

  • Video: PPN 12% di Januari 2025, Apa Urgensinya?

    Video: PPN 12% di Januari 2025, Apa Urgensinya?

    Video

    Video: PPN 12% di Januari 2025, Apa Urgensinya?

    News

    32 menit yang lalu

  • BPS: Standar Hidup Layak 2024 di Indonesia Rp1,02 Juta per Bulan

    BPS: Standar Hidup Layak 2024 di Indonesia Rp1,02 Juta per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan standar hidup layak di Indonesia meningkat menjadi Rp12,34 juta atau sekitar Rp1,02 juta per bulan pada 2024.

    “Capaian ini meningkat sebesar 442 ribu rupiah atau 3,71 dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61% per tahun,” ungkap laporan data BPS, dikutip Senin (18/11/2024)

    Dalam data BPS, standar hidup layak yang digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2020. Pada 2020, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp11,01 juta per tahun atau Rp917,5 ribu per bulan.

    Berdasarkan wilayah, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki pengeluaran riil per kapita tertinggi yakni Rp19,95 juta per tahun atau sekitar Rp1,66 juta per bulan.

    Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi terendah dengan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp5,71 juta per tahun atau sekitar Rp475 ribu per bulan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.

    BPS mengungkapkan pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Salah satunya, Umur Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 74,15 tahun pada tahun ini.

    “UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dikutip Senin (18/11/2024).

    Adapun, selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26% per tahun.

    Sementara itu, standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesia mencapai Rp 12,34 juta per tahun.

    Capaian ini meningkat Rp 442.000 atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61% per tahun.

    Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

    Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,44% per tahun, sementara RLS meningkat 1,07% per tahun.

    HLS pada 2024, meningkat 0,06 tahun atau 0,46% dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,43%. Sementara itu, RLS pada 2024 meningkat 0,08 tahun atau 0,91% dibandingkan 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,13%.

    (haa/haa)

  • Potret SPBU di Tengah Isu Perubahan Skema Subsidi BBM Cs

    Potret SPBU di Tengah Isu Perubahan Skema Subsidi BBM Cs

    Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika ini dialihkan, kata Bahlil, maka Rumah Sakit, Sekolah, Gereja dan Masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut. “(Ini untuk) UMKM dan segala macamnya, transportasi umum. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

  • Elon Musk Mendadak Borong Chip Rp 95 Triliun, Buat Apa?

    Elon Musk Mendadak Borong Chip Rp 95 Triliun, Buat Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan Elon Musk yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI), xAI, mendapat pendanaan baru senilai US$6 miliar (Rp 95 triliun). Hal tersebut meningkatkan valuasi xAI menjadi US$50 miliar atau sekitar Rp 792 triliun.

    Beberapa sumber mengatakan kepada Faber bahwa pendanaan yang akan ditutup pada pekan depan tersebut merupakan kombinasi US$5 miliar dari dana kekayaan negara (sovereign fund) di Timur Tengah, serta US$1 miliar dari investor lain.

    Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membeli 100.000 chip Nvidia, menurut sumber yang familiar dengan rencana perusahaan. Teknologi pengemudian tanpa awak (Full Self Driving) Tesla direncanakan akan bergantung pada superkomputer Memphis terbaru.

    Pada November tahun lalu, xAI merilis chatbot yang dinamai Grok. Digadang-gadang Grok merupakan inisiatif untuk mengetahui berbagai informasi yang ada di alam semesta secara mendalam.

    Chatbot tersebut diluncurkan setelah pelatihan selama 2 bulan. Grok juga memiliki pengetahuan real-time dari berbagai informasi di internet.

    Dengan Grok, xAI mengklaim pihaknya berkompetisi langsung dengan ChatGPT dari OpenAI, Bard dari Google, serta Claude dari Anthropic, dikutip dari CNBC International, Senin (18/11/2024).

    Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS berikutnya digadang-gadang akan membuat Musk lebih mudah mengembangkan inisiatif AI untuk merebut dominasi perusahaan lain.

    (fab/fab)

  • RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas, Dibahas Pemerintah-DPR 2025

    RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas, Dibahas Pemerintah-DPR 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Apabila disetujui, maka RUU tentang tax amnesty ini akan menjadi salah satu rancangan undang-undang (RUU) yang akan diprioritaskan untuk disahkan oleh DPR tahun depan.

    “RUU tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, ini juga direkomendasikan untuk diusulkan oleh Baleg sebagai usulan baru,” kata tim ahli DPR RI dalam Rapat Kerja antara Baleg DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan DPD RI, Senin, (18/11/2024).

    Selain RUU tax amnesty, Baleg DPR juga mengusulkan 9 RUU lainnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Di antaranya RUU tentang komoditas strategis dan RUU tentang pertekstilan. Baleg DPR juga menerima usulan RUU lainnya dar tiap komisi di DPR dan juga para anggotanya dengan total 42 RUU.

    Perlu dicatat, usulan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 ini belumlah final. DPR akan kembali menggelar rapat untuk menentukan RUU apa saja yang akan masuk dalam program prioritas pembentukan undang-undang itu. Apabila pembahasan sudah selesai, maka selanjutnya daftar usulan RUU Prolegnas Prioritas akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

    Berikut ini merupakan daftar 42 RUU yang diusulkan oleh DPR masuk dalam Prolegnas.

    Komisi I

    1. RUU tentang PerubahanKetiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

    Komisi II

    2. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

    Komisi III

    3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    4. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

    Komisi IV

    5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2012 tentang Pangan
    7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    Komisi V

    8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    9. RUU tentang Jasa Konstruksi

    Komisi VI

    10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
    11. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

    Komisi VII

    12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
    13. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
    14. RUU tentang Sandang

    Komisi VIII

    15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
    16. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

    Komisi IX

    17. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    18. RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

    Komisi X

    19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    20. RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

    Komisi XI

    21. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
    22. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    23. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    24. RUU tentang Ekonomi Syariah

    Komisi XII

    25. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan
    26. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
    27. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

    Komisi XIII

    28. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
    29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    30. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

    Badan Legislasi

    31. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
    32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
    33. RUU tentang RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)
    34. RUU tentang Komoditas Strategis
    35. RUU Pertekstilan
    36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty
    37. RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    38. RUU tentang PPRT
    39. RUU Pangan
    40. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

    Usulan anggota

    41. RUU Hak Cipta (Melly Goeslaw, Fraksi Gerindra)
    42. RUU Masyarakat Hukum Adat (Sulaeman Hamzah; Rudiyanto Lallo; Martin Manurung dari Fraksi Nasdem)

    (rsa/mij)

  • Video: Warga RI Siap-Siap! PPN Naik Jadi 12% di Januari 2025

    Video: Warga RI Siap-Siap! PPN Naik Jadi 12% di Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman buka suara terkait pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12% mulai tahun 2025 nanti.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 18/11/2024) berikut ini.

  • China Buka Suara AS Izinkan Ukraina Pakai Rudal Jarak Jauh ke Rusia

    China Buka Suara AS Izinkan Ukraina Pakai Rudal Jarak Jauh ke Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – China merespons langkah Amerika Serikat (AS) yang memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh buatan AS terhadap sasaran militer di dalam wilayah Rusia.

    Beijing secara tegas menyerukan penyelesaian damai untuk perang di Ukraina.

    “Gencatan senjata lebih awal dan solusi politik adalah kepentingan semua pihak,” ujar Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers reguler ketika ditanya tentang keputusan AS tersebut, sebagaimana dilansir AFP, Senin (18/11/2024).

    Lin menambahkan bahwa hal paling mendesak saat ini adalah “mendorong pendinginan situasi sesegera mungkin.”

    Adapun China mengeklaim dirinya sebagai pihak netral dalam konflik ini dan menyatakan tidak memberikan bantuan senjata mematikan kepada salah satu pihak, berbeda dengan AS dan negara-negara Barat lainnya.

    Namun, NATO menyebut Beijing sebagai “pendukung tegas” perang yang tidak pernah secara resmi mengutuk tindakan Rusia.

    “China selalu mendorong dan mendukung semua upaya yang mendukung penyelesaian damai krisis ini,” Tegas Lin.

    Ia juga menambahkan bahwa Beijing bersedia “terus memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik krisis Ukraina dengan caranya sendiri.”

    Sebelumnya, presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Minggu (17/11/2024) untuk pertama kalinya mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington ke Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia.

    Pemberian izin ini terjadi saat Rusia telah meluncurkan total 120 rudal dan 90 pesawat nirawak dalam serangan skala besar di seluruh Ukraina. Moskow mengerahkan berbagai jenis pesawat nirawak dikerahkan, termasuk Shahed buatan Iran, serta rudal jelajah, balistik, dan rudal balistik yang diluncurkan pesawat.

    Adapun pertahanan Ukraina menembak jatuh 144 dari total 210 target udara.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun merespon hal ini dengan baik. Menurutnya, rudal ini akan mampu memberikan tekanan baru kepada Rusia untuk segera menarik pasukannya dari Ukraina.

    “Hari ini, banyak yang dikatakan di media tentang kami yang menerima izin untuk tindakan yang relevan. Namun, serangan tidak dilakukan dengan kata-kata Zelensky dalam pidato video malam harinya.

    (luc/luc)