Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • iPhone 16 Dilarang di RI, Kemenperin Ungkap Fakta Mengejutkan

    iPhone 16 Dilarang di RI, Kemenperin Ungkap Fakta Mengejutkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan Apple di Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun lalu, sebanyak 2,61 juta unit iPhone terjual di Tanah Air.

    Sebagai perbandingan, penjualan Apple di Vietnam hanya 1,43 juta unit.

    “Kalau nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan Rp30 triliun. Angka ini kan masih jauh dari nilai investasi yang direncanakan untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekosistem teknologi digital di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (20/11/2024).

    Meski nilai penjualan Apple lebih besar di Indonesia ketimbang Vietnam, perusahan asal AS itu lebih memilih menempatkan pabrik komponen di negara tetangga RI. Sumber daya teknis itu diperuntukkan bagi produk iPad.

    Negara itu juga dilaporkan terlibat pada pengembangan dan pembuatan Macbook, iPad, dan Apple Watch. Wakil presiden penelitian perangkat klien IDC, Bryan Ma menjelaskan alasan Apple melirik Vietnam bukan hanya karena basis penggemar yang makin besar.

    “Karena industri punya lindung nilai dengan melakukan diversifikasi manufaktur di luar China. Termasuk lokasi penting seperti Vietnam, tempat Samsung yang sudah hadir sebelumnya di bagian utara negara,” jelasnya dikutip dari CNBC Internasional.

    Di Vietnam, IDC mengungkapkan Apple menjadi vendor smartphone ketiga. Pembuat iPhone itu bersaing dengan Oppo dan Samsung di sana.

    “Upaya diversifikasi Apple termasuk perangkat seperti notebook, yang diinvestasikan produsen seperti Quanta dan Foxconn,” imbuhnya.

    Syarat dari Kemenperin

    Kementerian Perindustrian memberikan syarat kepada produsen iPhone tersebut untuk bisa berjualan di Indonesia. Pertama, mewajibkan Apple mendirikan divisi penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia. Skala pendirian divisi R&D ini akan jauh berbeda dengan Apple Academy.

    Kedua, Apple harus mulai serius melibatkan perusahaan Indonesia ke dalam rantai pasok global (GVC) Apple.

    Kemenperin juga memperlakukan aturan TKDN yang sama pada Alphabet, induk Google, yang memiliki Google Pixel 9. Perangkat ini dilarang diperjualbelikan di pasar dalam negeri karena investasi perusahaan yang minim.

    (fab/fab)

  • Ditonton Trump, Roket Raksasa Elon Musk Gagal Nyangkut Malah Tercebur

    Ditonton Trump, Roket Raksasa Elon Musk Gagal Nyangkut Malah Tercebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Roket raksasa Elon Musk gagal mengulang kesuksesannya mendarat dengan mulus pada percobaan peluncuran yang disaksikan langsung oleh presiden AS terpilih Donald Trump.

    SpaceX menggelar lagi percobaan peluncuran roket raksasa yang diberi nama Starship di Texas pada Selasa (19/11/2024) waktu setempat. Roket yang tingginya mencapai 122 meter tersebut didesain untuk membawa astronaut ke Bulan dan ke Mars. Sebagai perbandingan, tinggi Monas dari permukaan tanah ke ujung ukiran api adalah 132 meter.

    Starship didesain khusus agar bisa digunakan berulang kali seperti roket buatan SpaceX yang diberi nama Falcon. Namun, SpaceX menggunakan mekanisme pendaratan lain karena ukuran Starship yang jauh lebih besar. Alih-alih dirancang untuk mendarat mulus di permukaan tanah, sistem pendorong Starship yang diberi nama Super Heavy didesain untuk “ditangkap” oleh dua lengan besi sebelum menyentuh tanah.

    Dalam uji coba yang disaksikan Trump, Super Heavy yang tingginya mencapai 71 meter berhasil memisahkan diri di ketinggian 62 kilometer di atas permukaan tanah. Namun, Super Heavy tidak berhasil kembali ke area peluncuran dan jatuh di laut di sekitar Teluk Meksiko. Menurut Reuters, keputusan SpaceX untuk mengalihkan Super Heavy ke wilayah laut menunjukkan ada permasalahan dalam peluncuran.

    Dalam sebuah video streaming yang disiarkan oleh blogger Everyday Astronaut, Super Heavy terlihat meledak di atas Teluk Meksiko.

    Pada percobaan sebelumnya, Super Heavy berhasil ditangkap oleh lengan besi. Percobaan kemarin, menurut pendiri SpaceX Elon Musk, didesain untuk lebih “cepat dan keras.”

    Meskipun Super Heavy gagal mendarat, bagian dari Starship yang meluncur ke orbit sukses mengelilingi Bumi kemudian jatuh di Samudra Hindia satu jam setelah peluncuran. SpaceX untuk pertama kalinya sukses menghidupkan mesin Starship di luar angkasa dalam peluncuran tersebut. Mesin di Starship dirancang untuk mengendalikan arah terbang pesawat.

    Bos NASA Bill Nelson menyatakan keberhasilan SpaceX menyalakan mesin Starship di luar atmosfer adalah “kemajuan besar menuju penerbangan orbit.”

    Kehadiran Trump dalam peluncuran Starship menggambarkan kedekatannya dengan Trump. Miliarder yang juga memimpin perusahaan produsen mobil listrik Tesla tersebut diperkirakan bakal punya pengaruh besar dalam pemerintahan Trump.

    Musk yang merupakan orang terkaya dunia adalah salah satu pendukung utama Trump dan diketahui telah mendonasikan hingga US$ 119 juta kepada kampanye Trump.

    “Saya menuju Texas untuk menyaksikan peluncuran objek terbesar yang pernah diterbangkan, tak hanya menuju luar angkasa, tetapi [objek terbesar] yang bisa diterbangkan,” kata Trump di media sosial miliknya, Truth Social.

    (dem/dem)

  • Kemenperin Buka Suara Soal Investasi Apple Rp 1,5 T Buat Jualan iPhone

    Kemenperin Buka Suara Soal Investasi Apple Rp 1,5 T Buat Jualan iPhone

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerima proposal rencana investasi Apple sebesar US$100 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun di Indonesia selama dua tahun.

    Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari rencana awal Apple yang ingin investasi US$10 juta atau Rp 158 miliar untuk membangun pabrik aksesoris dan komponen di Bandung, Jawa Barat.

    “Kemenperin sudah menerima proposal Apple tertanggal 18 November 2024 terkait investasi US$ 100 juta pada tanggal 19 November 2024. Tentunya kami mengapresiasi niat Apple dalam proposal tersebut,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis yang CNBC Indonesia terima, Rabu (20/11/2024).

    Febri menegaskan, Kemenperin akan membahas proposal tersebut dalam rapat pimpinan pada Kamis pagi (21/11).

    “Ini artinya Pak Menteri (Menteri Perindustrian) merespons dan menyambut dengan baik tentang komitmen investasi Apple tersebut dengan langsung menggelar rapim besok pagi”, ujarnya.

    Namun demikian, Kemenperin masih tetap menagih janji Apple yang ingin berinvestasi Rp300 miliar untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Persyaratan TKDN ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

    Pada Permenperin 29/2017, disebutkan bahwa penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yakni pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik, pembuatan aplikasi di dalam negeri, dan/atau pengembangan inovasi di dalam negeri.

    Sebelumnya, Apple memilih skema pengembangan inovasi lewat membangun Apple Academy. Produsen iPhone ini sudah membangun tiga Apple Academy, yang berlokasi di BSD Tangerang, Batam, dan Surabaya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyampaikan, iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut.

    “Jadi masih ada gap sebesar sekitar Rp240 miliar. Kalau ini mereka bisa realisasikan, maka Apple akan mendapatkan nilai TKDN 40% (dan Apple bisa masuk Indonesia),” tegasnya.

    Febri mengatakan, TKDN akan menciptakan keadilan bagi semua investor yang berinvestasi di Indonesia, dan untuk menciptakan nilai tambah dan memperdalam struktur industri dalam negeri.

    Selain itu juga keadilan dengan negara lain dimana Apple berinvestasi dan menjual produk-produknya.

    Jadi, yang menjadi persoalan bukan hanya angka atau nilai investasinya, tetapi terkait keadilan bagi semua investor di Indonesia serta Indonesia dan negara lain.

    “Hal ini yang akan berdampak pada penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Indonesia.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Pemerintah Punya Dana Rp 40 T Buat Poles Layanan Kesehatan di RI

    Pemerintah Punya Dana Rp 40 T Buat Poles Layanan Kesehatan di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan dana cukup besar untuk meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat.

    Setidaknya menurut Azhar, Kemenkes bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan dana investasi hingga Rp 40 triliun untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan di daerah.

    “Jadi ini program kesinambungan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kemenkes dan Bappenas, sudah siapkan dana Rp 40 triliun untuk bangun sarana dan prasarana kesehatan,” kata Azhar dalam Road To CNBC Awards ‘Best Healthcare’, Rabu, (20/11/2024).

    Lebih lanjut kata Azhar, dalam membangun sarana dan prasarana kesehatan, pihaknya telah mempunyai standar khusus, agar masyarakat bisa nyaman dengan pelayanan kesehatan di dalam negeri.

    Bahkan untuk pembangunan rumah sakit (RS), akan dibangun sebagus mungkin agar pihak swasta bisa mengikuti upaya yang telah dilakukan Pemerintah. Dengan begitu fasilitas dan layanan RS di Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi dan masyarakat tidak berobat ke luar negeri.

    “Kalau pemerintah sudah bagus (bangun RS), swasta akan ikut bangun lebih tinggi lagi,” ungkap Azhar.

    Selain itu dalam memudahkan layanan kesehatan di pelosok, Pemerintah juga berencana membangun 66 RS tipe C. Pembangunan ini diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu 2 tahun.

    “Prabowo sudah tetapkan dalam Asta Cita akan bangun RS tipe D, jadi tipe C di pelosok. Prabowo sudah instruksi ke Kemenkes buat 66 RS dan selesai dalam 2 tahun,” jelasnya.

    (dpu/dpu)

  • Jangan Kaget! Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun Kini Mulus & Tambah Lebar

    Jangan Kaget! Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun Kini Mulus & Tambah Lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) segera merampungkan proyek Pelebaran dan Perbaikan Geometrik Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun di Kabupaten Bandung & Cianjur melalui Kerja Sama Operasi / KSO Hutama – Abipraya. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan bahwa jelang akhir tahun, proyek senilai Rp 243,89 miliar ini telah mencapai progres 96,05% per 10 November 2024.

    “Proyek dijadwalkan diresmikan akhir bulan Desember 2024 dengan mengedepankan kualitas dan penerapan standar K3 yang ketat untuk melindungi para pekerja dan juga pengguna jalan yang melintas selama pekerjaan proyek berlangsung,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Adjib menambahkan scope pekerjaan Hutama Karya yang telah diselesaikan meliputi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 84,05 Km, rehabilitasi minor jalan sepanjang 29,93 Km, rehabilitasi mayor jalan sepanjang 7,41 Km, pelebaran jalan sepanjang 21,54 Km, perbaikan geometrik jalan sepanjang 3,51 Km, pemeliharaan jembatan sepanjang 26,90 M, hingga pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 134,4 M.

    Foto: Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)

    Selama pengerjaan, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Hal ini disebabkan oleh lokasi proyek yang merupakan jalur utama Kabupaten Bandung menuju Cianjur yang menyebabkan pekerjaan di titik-titik tertentu harus dilakukan buka tutup jalan secara berkala. Selain itu, cuaca yang ekstrim di lokasi pelaksanaan proyek seringkali mengakibatkan pohon tumbang, banjir, dan longsor yang menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat. Namun untuk menghadapi kendala tersebut Hutama Karya mengoptimalkan tim proyek yang siaga di titik-titik rawan bencana.

    “Menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim, secara berkala dilakukan penambahan kendaraan alat berat untuk mempercepat pekerjaan dan penerapan solusi konstruksi infrastruktur tanah lunak dengan Mortar Foam yang biasa digunakan untuk meminimalisir masalah penurunan timbunan tanah serta mengefisiensi waktu pada saat menangani longsor dan jalan yang rusak akibat banjir di lokasi proyek,” imbuhnya.

    Penyelesaian proyek diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi khususnya di kawasan Bandung dan Cianjur.

    “Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan manfaat jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh dari Bandung ke Cianjur, mengurangi kemacetan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar, dan memperkuat daya tarik pariwisata di wilayah Jawa Barat,” tutupnya.

    (wur/wur)

  • Banyak Masyarakat RI Berobat Ke Luar Negeri, Ini Kata Kemenkes

    Banyak Masyarakat RI Berobat Ke Luar Negeri, Ini Kata Kemenkes

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengungkapkan ada beberapa alasan yang membuat masyarakat memilih berobat ke luar negeri dibandingkan di tanah air. Berdasarkan data-data yang ada, sekitar 1,2 juta turis melakukan wisata kesehatan ke Malaysia, termasuk dari Indonesia.

    “Alasannya ada beberapa hal, tarif yang bersaing dengan Singapura, budaya dan bahasa yang hampir sama dengan kita. Ini yang kami cermati juga,” kata dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024, Rabu (20/11/2024).

    Kemenkes pun tidak tinggal diam, ada beberapa strategi yang disusun untuk membuat masyarakat memilih berobat di dalam negeri saja. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah SDM ang berkualitas, mulai dari dokter umum hingga spesialis.

    “Kami usaha tingkatkan dokter, produksi banyak dan cukupi kekurangan, kami juga bantu dikti, soal hospital base, pendidikan spesialis bisa nambah dan nambal kekurangan yang ada,” ujarnya.

    Dari sisi sarana dan prasarana, Kemenkes juga membangun dan meningkatkan standar rumah sakit yang ada, salah staunya dengan menggandeng pihak swasta. Menurutnya saat ini Kemenkes telah banyak melakukan pembaruan gedung-gedung rumah sakit yang telah diresmikan. Dalam Asta Cita juga mengamanatkan akan membangun RS tipe D jadi tipe C di pelosok dengan program yang bagus.

    Dia menyebut ada sekitar 66 rumah sakit yang diinstruksikan ke Kemenkes dan akan selesai dalam 2 tahun ke depan. Selain itu ada juga kerja sama dengan RS ternama yang akan tepusat di KEK Bali, dan menarik wisata kesehatan.

    (rah/rah)

  • Di Wilayah Ini, Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan

    Di Wilayah Ini, Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta bahwa kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.

    Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan mengatakan bahwa aktivitas PETI telah berlangsung sangat lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adapun, kegiatan PETI semakin meningkat seiring naiknya harga komoditas.

    “PETI sudah ada sejak lama ini, baru 2 bulan terakhir kami ke sana ke Sulawesi utara di sana kami diundang oleh Polda di sana ada PETI yang menurut dinas di sana sebelum ada kemerdekaan sudah ada, dan itu sudah ramai sekali jumlah yang terlibat meningkat bila ada kenaikan harga komoditas,” ujar Hendra dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Rabu (20/11/2024).

    Hendra menjelaskan bahwa aktivitas PETI sering kali terjadi di daerah terpencil dan kawasan hutan, yang membuat penindakan menjadi lebih sulit. Selain itu, informasi tentang rencana penindakan kerap bocor sebelum operasi dilakukan. “Jauhnya lokasi PETI dan ketika dilakukan penindakan beritanya sudah bocor terlebih dahulu,” tambahnya.

    Ia juga membeberkan bahwa salah satu kasus baru-baru ini yang terjadi di Kalimantan Timur, di mana aktivitas PETI dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan alat berat di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum aktif.

    Oleh sebab itu, ia berharap dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM bisa mengatasi persoalan tambang ilegal yang masih marak di Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

    Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral. “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

    (pgr/pgr)

  • Dicecar DPR Gegara Baju Impor China Merajalela, Mendag Jawab Begini

    Dicecar DPR Gegara Baju Impor China Merajalela, Mendag Jawab Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR RI melontarkan kritikan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso karena masih maraknya barang impor ilegal, khususnya tekstil, ke pasar dalam negeri. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi industri dalam negeri, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya mengungkapkan hasil temuannya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang dipenuhi pakaian berlabel bahasa China. Temuan ini disebutnya sebagai bukti nyata masih derasnya peredaran produk tekstil ilegal di Tanah Air.

    “Di ITC Kota Jakarta, ini bahkan di pasar tradisional, tag-nya China di mana-mana Pak. Jadi bayi kita bajunya bukan lagi produk Solo, China semua tag-nya. Memang boleh seperti itu?,” tanya Asep kepada Mendag dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Mendag hari ini, Rabu (20/11/2024).

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto mempertanyakan efektivitas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal. Ia menyoroti keberadaan satgas yang hingga kini masih aktif, tetapi tidak mampu mencegah masuknya produk tekstil ilegal ke pasar Indonesia.

    “Satgas ini berarti kan nggak efektif, Pak Menteri. Satgas belum dibubarkan kan? Artinya nggak efektif, sementara ilegal impor lain kok bisa tidak masuk. Padahal selisih harga tinggi, tekstil aja yang masuk. Apa kendala bapak dan masalahnya apa?,” ucap Darmadi.

    Senada dengan Asep dan Darmadi, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto menyoroti dampak banjirnya impor tekstil ilegal terhadap pabrik-pabrik di daerah pemilihannya, Jawa Tengah. Katanya, banyak pabrik kecil di Dapil-nya yang mengalami penurunan penjualan akibat serbuan barang impor ilegal.

    “Sementara pabrikan tekstil yang besar, mereka mengeluhkan masalah tarif masuk di negara Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang sangat tinggi. Itu salah satu yang menyebabkan mereka rugi, karena mereka nggak bisa ke China, ke India,” ujarnya.

    Firnando meminta pemerintah mengambil langkah nyata, termasuk memberantas impor ilegal dan memperjuangkan negosiasi tarif ekspor di pasar internasional. “Minta tolong untuk rakyat kami, dari perusahaan yang saya kenal saja, karyawannya 20.000 sampai 30.000 karyawan. Kalau bangkrut berapa ratus ribu yang di-PHK?” lanjut dia.

    DPR mendesak Kemendag untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap peredaran barang impor ilegal. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang tengah terpuruk.

    Respons Mendag Budi

    Menanggapi hal itu, Mendag Budi Santoso mengatakan, untuk melindungi tekstil dan produk tekstil dari gempuran asing, Kemendag telah melakukan perlindungan melalui trade remedies, yaitu pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi dikenakan tindakan pengamanan berupa bea masuk.

    “Jadi bea masuk tambahan untuk tindakan pengamanan, termasuk juga untuk komoditas benang, tirai, kain, dan karpet,” kata Budi dalam Raker.

    “Ini adalah bagian dari perlindungan tekstil dan produk tekstil. Sebenarnya sosialisasi ini sedang kami lakukan juga Pak, tapi karena ekspor-impor ini kan domainnya Kemendag, jadi pasti ujungnya kita yang selalu disalahkan, artinya tumpuannya pasti ada di kita,” sambungnya.

    Kendati demikian, Budi menerima masukan dari para Anggota Komisi VI DPR RI. Ia mengakui saran dari Darmadi untuk melakukan review kebijakan memang perlu untuk dilakukan, namun tetap dilakukan secara hati-hati.

    “Jadi harus dilakukan secara mendalam, karena ini menyangkut baik sektor hulu dan hilir, kemudian juga konsumen dan sebagainya. Jadi memang buat kami tidak mudah untuk bisa mengakomodir semua kepentingan. Kami tentu harus hati-hati, jangan sampai perubahan-perubahan berikutnya itu justru membuat hal yang mungkin isu baru yang tidak bagus buat kita semua,” kata Budi.

    “Tetapi kami sepakat Pak yang tadi disampaikan Prof. Darmadi. Kalau memang (kebijakan/aturan) itu sudah tidak sesuai lagi, tentu kami akan melakukan review, tetapi semua diperlakukan melalui kajian yang mendalam,” pungkasnya.

    (dce)

  • Heboh Susu Impor Masuk RI Bebas Pajak, Mendag Tegas Bilang Begini

    Heboh Susu Impor Masuk RI Bebas Pajak, Mendag Tegas Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, khususnya dari negara-negara mitra seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) sudah diatur dengan instrumen yang ada.

    Adapun polemik impor susu ini mencuat usai Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengklaim biang kerok dari anjloknya harga susu produksi peternak dalam negeri, karena kebijakan pembebasan bea masuk terhadap produk susu impor. Budi Arie pun mengusulkan agar Kemendag meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas (FTA) terkait komoditas ini.

    Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Budi menjelaskan, peninjauan ulang FTA, seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) bisa saja dilakukan, namun memerlukan waktu lama.

    “Review itu biasa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, instrumen untuk mengatur impor terhadap susu itu sudah ada,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.

    “Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.

    Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.

    Foto: Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Picu Efek Negatif

    Menanggapi usulan Kemenkop untuk meninjau kembali FTA dengan Selandia Baru dan Australia, Djatmiko mempertanyakan dampak positifnya bagi industri dalam negeri. Sebab menurutnya, peninjauan kembali hingga menaikkan tarif bea masuk justru hanya akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia.

    “Kalau di-review lalu tarif dinaikkan, yang rugi siapa? Susu makin mahal di Indonesia. Rakyat makin nggak bisa minum susu. Karena nggak ada logiknya kalau di-review untuk (tarif bea masuk) makin naik, ya makin mahal bahan baku yang dibutuhkan di dalam negeri. Ngapain kita high cost economy,” tegasnya.

    Menurutnya, FTA tidak hanya mendukung ekspor Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri.

    “FTA itu tidak hanya berguna untuk mendukung kemampuan para produsen eksportir kita untuk keluar, tapi juga mendukung kebutuhan industri di dalam negeri. Kalau yang sifatnya bahan baku. Itu kan bahan baku semua, kan nggak mungkin kita minum skim milk,” terang dia.

    Djatmiko menekankan bahwa susu impor, terutama skim milk powder, merupakan kebutuhan vital industri susu nasional.

    “Kita tidak pernah impor susu segar. Jadi, skim milk itu 100% bahan baku industri, bukan untuk konsumsi langsung,” pungkasnya.

    (dce)

  • Video: Masyarakat Pilih Berobat ke LN, Pemerintah Lakukan Ini

    Video: Masyarakat Pilih Berobat ke LN, Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu tantangan industri Kesehatan Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Hal inipun menjai PR bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar masyarakat percaya dengan pengobatan di dalam negeri

    Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya menuturkan sekitar 1,2 juta orang wisata medis ke Malaysia dan 50% nya adalah warga RI. Untuk menarik minat warga terhadap Kesehatan dalam negeri, pemerintah sudah menyusun sejumlah strategi mulai dari peningkatan SDM hingga standarisasi sarana-prasarana rumah sakit. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan rumah sakit dari luar negeri melalui pengembangan Kawasan ekonomi Kesehatan (KEK).

    Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya di Program Road to CNBC Indonesia Awards, Rabu (20/11/2024).