Author: CNBCindonesia.com

Ojol Gak Bisa Isi BBM Subsidi? Ini Kata Bahlil

Jakarta CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respon terkait protes dari para pengemudi ojek online (ojol) mengenai wacana mereka tidak lagi masuk dalam daftar penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Wacana tersebut sempat mencuat setelah diungkapkan oleh Bahlil dalam beberapa kesempatan.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap review di internal Kementerian ESDM. Ia memastikan belum ada keputusan resmi terkait siapa saja yang akan berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Saya lagi exercise, kalian yang terlalu cepat buat kesimpulan. Ini lagi exercise belum ada keputusan final. yang jelas kita buat adil semua,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (29/11/2024).

Sebagaimana diketahui, semula, Bahlil memberikan sinyal bahwa driver ojek online tak masuk kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia menilai, ojol untuk kegiatan usaha.

“Ojek dia kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini disubsidi,” katanya dua hari lalu.

Sebelumnya, para driver ojol turut menanggapi pernyataan Bahlil tersebut. Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia menolak keras rencana itu, bahkan mengancam akan melakukan protes secara besar-besaran jika pemerintah benar-benar melarang mereka mengkonsumsi pertalite cs.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan pernyataan yang disampaikan Bahlil dinilai menantang para pengemudi ojol. Rencana tersebut dinilai dapat memicu gelombang protes secara besar-besaran dari pengemudi ojol.

“Pernyataan yang disampaikan Pak Bahlil ini merupakan pernyataan menantang para pengemudi ojol untuk melakukan protes besar terhadap pemerintah, blunder apalagi yang akan disampaikan pemerintah ini,” kata Igun dikutip dari Detik.com, Kamis (28/11/2024).

Igun menjelaskan sejak 2018, pihaknya mendesak pemerintah untuk mendorong agar legalitas ojol sebagai salah satu angkutan publik dan berplat kuning dapat direalisasikan. Namun, pemerintah tak kunjung mengupayakan legalitas yang diminta oleh para driver.

(pgr/pgr)

29/11/2024 15:55
Cek, Ini Deret Bantuan yang Bakal Dicairkan Prabowo Awal Tahun 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan pangan kepada masyarakat di awal tahun 2025 nanti. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan itu sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto lewat rapat terbatas.

Tidak ketinggalan, pemerintah Prabowo juga akan tetap mengucurkan program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tujuan penyaluran beras SPHP adalah untuk meredam kenaikan harga beras, menjaga stabilitas pasokan, dan mengendalikan laju inflasi.

“Jadi bantuan pangan sudah diputuskan ratas yang dipimpin Pak Presiden. Januari nanti ada 160 ribu ton untuk 16 juta penerima. Dan SPHP untuk Januari 150 ribu ton dan untuk Februari 150 ribu ton,” kata Zulhas usai memimpin rapat transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

Pemerintah memberikan bantuan pangan itu karena stok beras di awal tahun mendatang juga berpotensi makin menipis. Akibatnya harga juga berpotensi bakal melambung.

“Januari-Februari produksi kita di bawah 2 juta ton. Kebutuhan rata-rata 2,6 juta ton. Stok Bulog 2 juta ton. Jadi dengan bantuan pangan, dengan SPHP, maka Bulog 2 bulan akan berkurang 320 ribu ton, tambah 300 ribu ton jadi (berkurang) 620 ribu ton,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Bulog juga bakal menyerap lebih banyak beras di bulan ketiga tahun depan.

“Tapi Bulog nanti Maret-April akan menyerap mungkin 1 juta lebih kurang. Sudah jelas ya? Jadi sudah diputuskan ratas pada minggu lalu,” sebut Zulhas.

(dce)

29/11/2024 15:55
Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

Jakarta, CNBC Indonesia – Heru Budi Hartono mendapat penugasan baru selepas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Hal itu disampaikan Heru ketika ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

“Stafsus Mensesneg,” kata Heru kepada wartawan.

Namun demikian, dia masih belum mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Semua tergantung kepada keputusan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo menjelaskan penugasan untuk Heru masih dalam pembicaraan. Diskusi internal akan dilakukan.

“Tapi dari pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang,” ujar Prasetyo.

Diketahui Heru menjabat sebagai kasetpres sejak era Presiden Joko Widodo. Dia juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Kini posisi Kepala Sekretariat Presiden diisi oleh Mayjen Ariyo Windutomo.

“Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi bapak presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Prasetyo terkait sosok Heru.

Berikut Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemensetneg :

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

(miq/miq)

29/11/2024 15:45
Video: RI Setop Impor Garam Mulai 2025, Yakin Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia menyatakan akan menyetop impor garam pada 2025. Hal ini dilakukan guna mewujudkan swasembada pangan pada 2027. Lantas apa sebenarnya yang membuat Tanah Air kita ini harus mengimpor garam dan sulit untuk berswasembada pangan?

Simak paparan Savira Wardoyo, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 29/11/2024) berikut ini.

29/11/2024 15:31
Sambut HUT ke-129, BRI Hadirkan Program Spesial BRIguna

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam rangka memperingati hari jadi ke-129 tahun yang jatuh pada 16 Desember 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mempersembahkan program spesial pinjaman BRIguna. Program ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial dengan lebih mudah kepada masyarakat.

Program ini menawarkan gimmick menarik berupa suku bunga kompetitif dan kemudahan proses pengajuan, khususnya kepada nasabah yang menggunakan rekening payroll di BRI.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRIguna hadir sebagai solusi finansial yang fleksibel dan mudah diakses. Produk BRIguna dirancang sebagai solusi untuk nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, renovasi rumah, hingga modal usaha.

“Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik dengan proses yang sederhana dan transparan, melalui fitur BRIguna secara digital yang dapat diakses pada aplikasi BRImo. Kami berharap, melalui produk BRIguna, nasabah dapat meraih masa depan finansial yang lebih cerah dengan langkah yang lebih ringan dan aman bersama BRI,” ujar Handayani dalam keterangan resminya, Jumat (29/11/2024).

Lebih lanjut, BRI senantiasa mengedepankan pengalaman pelanggan dalam setiap layanan. Oleh karena itu, BRI terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentunya semakin beragam. Di sisi lain, transformasi digital yang semakin maju telah mendorong perbankan untuk menghadirkan transaksi yang lengkap dengan hanya berbekal smartphone.

Promo BRIguna sendiri akan berlaku hingga 31 Desember 2024. Promo ini diharapkan dapat membantu masyarakat mencapai tujuan finansial yang telah lama diimpikan. Berikut ini adalah beberapa bentuk promo BRIguna:

• Bebas Biaya Administrasi

• Diskon Provisi 50%

• Suku bunga mulai dari 8,129% per tahun

• Tenor hingga 15 tahun

Asal tahu saja, BRIguna adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh BRI, khusus nasabah yang memiliki rekening gaji di BRI, untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif, pendidikan, renovasi rumah, maupun modal usaha. Dengan proses cepat dan syarat mudah, BRIguna memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan pembayaran.

Proses pengajuan pinjaman BRIguna kini sangat mudah, yakni cukup melalui aplikasi BRImo tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dengan syarat yang ringan dan proses pengajuan yang tidak berbelit-belit, layanan ini cocok untuk semua kalangan.

Semua kemudahan fitur Briguna Digital dapat diakses pada aplikasi supper app BRI yaitu BRImo. Calon nasabah wajib memiliki akun dan telah terdaftar dalam aplikasi BRImo. Selanjutnya, pilih menu “lainnya”, kemudian melalui Produk BRI pilih icon “Pinjaman”, selanjutnya klik “Briguna”.

Dalam pengajuan kredit ini, persyaratan yang dibutuhkan antara lain E- KTP, rekening gaji BRI, akses BRIMo, serta face compare. Nantinya, pengajuan kredit hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan, dan selanjutnya pencairan akan langsung dilakukan ke rekening gaji terdaftar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BRIguna, syarat dan ketentuan, serta cara pengajuan, silakan kunjungi situs resmi kami atau hubungi BRI Contact Center di 1500017.

(dpu/dpu)

29/11/2024 15:24
Fahri Hamzah Minta BUMN Ikut Turun Gunung Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) punya program penting di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut berkontribusi memberikan stimulus pembangunan maupun pendanaan.

“BUMN itu harus hati-hati memposisikan diri, jangan sampai bersaing sama rakyat,” katanya, Jumat (29/11/2024).

Fahri menyebut selain mencari keuntungan, tugas perusahaan BUMN juga harus ikut serta memakmurkan masyarakat melalui peran sertanya dalam pilar kemajuan ekonomi masyarakat.

Foto: Fahri Hamzah. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Fahri Hamzah. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

“Yang di tengah PLN, Perumnas, kita berada diantara 2 permainan tapi harus pandai meletakan diri karena tugas BUMN menstimulus, bukan cari untung bersaing lalu bunuh-bunuhan dengan rakyat,” bebernya.

Fahri menjelaskan lebih jauh, untuk mewujudkan pemenuhan rumah masyarakat yang terjangkau, selain kerja sama dengan BUMN juga berperan dari sisi regulasi. Sehingga, pihaknya akan mempermudah pembangunan rumah melalui penyelesaian tanah. Pihaknya akan mengidentifikasi persediaan tanah yang siap dibangun perumahan murah untuk rakyat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Dengan ATR dan pemilik tanah, mulai institusi pemerinray, bahkan privat yang menymbang dan lain-lain. Maka Dirjen kita yang ada 4 itu pembangnan pemukiman, itu ada direktorat penyediaan lahan yang nanti akan jadi intinya semacam bank tanah,” jelasnya.

(rob/wur)

29/11/2024 15:20
Bareskrim Polri Selidiki Potensi TPPU Penyelundupan Barang Impor ke RI

Tangerang, CNBC Indonesia – Praktik penyelundupan barang impor ilegal ke Indonesia masih menjadi masalah besar yang menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Apalagi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan telah mengungkapkan data Intelijen Keuangan, dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun.

Disebutkan Budi, hasil pemetaan menunjukkan ada berbagai modus operandi yang digunakan para pelaku penyelundupan, yakni ketidaksesuaian dokumen, eksim ilegal, penyalahgunaan free trade zone, termasuk mekanisme pencucian uang.

Menanggapi hal itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, setiap kali pihaknya melakukan penangkapan, fokus utama adalah menangkap pelaku utama dalam kasus tersebut.

“Setiap kita melakukan penangkapan di satu komoditas atau jenis barang, pelaku utamanya pasti ada. Mereka langsung kita tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku,” kata Helfi saat Konferensi Pers di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (29/11/2024).

Helfi menjelaskan, meski sudah banyak pelaku yang telah diamankan, untuk mengungkap satu “bos besar” yang mengendalikan seluruh jaringan penyelundupan masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

“Kalau dibilang satu tok (adanya bos besar), belum tentu. Kami harus mendalami lebih dalam dan menguatkan dengan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, kami selalu mempelajari unsur TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk melacak aliran dana dan keterkaitan antar pelaku,” jelasnya.

Dengan menelusuri aliran dana melalui TPPU Helfi optimistis pihaknya dapat menemukan hubungan antarjaringan dan membongkar lebih banyak pelaku di balik penyelundupan barang impor ilegal.

Helfi juga memastikan, pelaku yang telah ditangkap merupakan pelaku utama untuk kasus atau komoditas tertentu. Seluruh barang bukti dan dokumen diserahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Pelaku utama di setiap kasus yang kami tangani sudah kami amankan dan diproses. Barang bukti juga telah dilimpahkan ke kejaksaan sesuai prosedur,” katanya.

Namun, Helfi mengakui hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterkaitan yang jelas antara pelaku di satu kasus dengan pelaku di kasus lainnya.

“Untuk kaitan antara satu dan yang lain, sejauh ini kita belum melihat seperti itu. Tapi yang jelas, setiap penangkapan pelakunya pasti kita amankan atau kita tangkap secara prosedur,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi meminta pemerintah segera mengejar dan menangkap pelaku utama praktik penyelundupan barang-barang impor ke pasar Indonesia. Dengan begitu, barang-barang impor ilegal tak lagi leluasa membanjiri pasar dalam negeri.

“Kami mengapresiasi upaya keseriusan pemerintah mengamankan barang ilegal, khususnya impor ilegal tekstil dan produk tekstil (TPT), seperti yang ramai dilakukan beberapa waktu terakhir,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (19/11/2024).

“Tapi akan lebih afdal, lebih luar biasa kalau bukan barangnya saja yang diamankan. Tapi juga pelakunya. Kan nggak mungkin barang itu masuk ke sini tanpa da yang melakukan. Umumkan juga dong siapa pelakunya, jangan cuma barangnya. Pemerintah harus bongkar siapa sebenarnya pelaku impor ilegal tersebut. Itu akan luar biasa,” tukasnya.

Sebab, imbuh dia, jika pemerintah tidak menindak pelaku importir ilegal, justru tidak akan memberikan efek jera. Akibatnya, ujar Ristadi, bukan tidak mungkin, aksi penyelundupan barang impor akan terus terjadi, meski pemerintah berulang kali melakukan pengamanan barang impor ilegal tersebut

“Kalau kemudian pelaku tidak ditindak, tidak diekspose, pelaku akan merasa aman. Jangan-jangan kemudian malah barang-barang yang diamankan tadi bisa kembali ke tangannya si pelaku tanpa sepengetahuan publik. Permainan seperti ini kan ngeri. Takutnya ada oknum pejabat di bawah para menteri yang melakukan negosiasi-negosiasi,” cetus Ristadi.

“Barang-barang yang diamankan itu misalnya hanya bermasalah dokumen, lalu dibenahi, kemudian bisa kembali ke si pelaku impor ilegal,” ucapnya.

Karena itu, kata Ristadi, pemerintah harus mengejar dan menindak pelaku utama impor ilegal.

(dce)

29/11/2024 15:10
Video: Menko Zulhas: Indonesia Dilarang Impor Garam Konsumsi per 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan Indonesia bisa swasemabda garam konsumsi pada 2025. Dengan demikian, Indonesia tidak boleh lagi mengimpor garam konsumsi, mulai 1 Januari 2025.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 29/11/2024) berikut ini.

29/11/2024 15:09
Airlangga & Menaker Merapat ke Istana Temui Prabowo, Bahas UMP 2025?

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendadak datang ke Istana Negara siang ini. Keduanya tiba pukul 14.38 WIB untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahas soal UMP 2025?

Baik Airlangga maupun Yassieli tidak memberikan penegasan soal apa yang ingin dibicarakan keduanya dengan Prabowo.

“Nanti abis rapat,” singkat kata Airlangga, Jumat (29/11/2024)

“Nanti-nanti,” timpal Yassierli.

Sementara itu, dihubungi terpisah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri masih belum tahu kapan UMP 2025 akan diumumkan.

“Belum tahu,” sebutnya.

Sebelumnya Yassierli menegaskan bahwa aturan UMP 2025 termasuk ketentuan seperti formulasi perhitungan dan lain-lain akan dikeluarkan akhir bulan ini atau paling lambat awal Desember. Hal ini dinilainya wajar karena menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang Undang Cipta Kerja serta tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

“Jadi kami masih punya waktu sebenernya, karena kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan sudah lewat ya, tadi saya sampaikan ini kondisinya memang berbeda dengan adanya putusan MK, Tunggu aja. Saya punya target akhir bulan ini ya paling lambat awal bulan depan ya, semoga awal bulan ini peraturan menterinya bisa keluar,” tegasnya.

Dia juga tengah mempertimbangkan lagi arahan dari Prabowo termasuk apa yang disuarakan oleh pengusaha dan pekerja.

“Ya tentu lah UMP ini kan filosofisnya kita harus bisa menyeimbangkan, bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dan tetap memperhatikan daya saing usaha,” sebutnya.

(wur/wur)

29/11/2024 15:07
Tak Cuma BBM, BLT Juga Sebagai Pengganti Subsidi Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengubah skema subsidi energi. Terutama dari yang semula berbasis komoditas menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Alasan perubahan ini adalah agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain BBM, penyaluran subsidi listrik juga akan menggunakan skema BLT.

Bahlil menjelaskan, selain meringankan masyarakat dalam pembelian BBM, BLT ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti membayar tagihan listrik.

“Sudah pasti di situ kita akan dorong penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk bayar listrik, dan sebagian untuk membayar kompensasi BBM,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (29/11/2024).

Bahlil mengaku telah melaporkan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk data penerima BLT.

“Saya sudah laporan dan data yang kita tunggu untuk penerima dari keluarga, itu nanti dikerjakan BPS sebentar lagi,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara mengenai temuan subsidi listrik Rp 1,2 triliun salah sasaran. Dia mengatakan akan mengkaji temuan tersebut.

“Kami lagi melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi,” kata Yuliot di kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis, (14/11/2024).

Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PLN. Yuliot ingin tahu lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan subsidi salah sasaran ini.

“Ini kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di Ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran tuh yang kayak bagaimana,” kata dia.

Dia mengatakan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penyebab adanya subsidi yang salah sasaran ini. Sebab, kata dia, klasifikasi masyarakat yang dianggap berhak menerima subsidi tak bisa hanya dilihat dari rumah yang dimilikinya.

“Jadi kadang-kadang tuh kan kita melihat yang tidak tepat sasaran itu bukan dari bangunan fisiknya, tapi itu juga dari kondisi ekonomi yang ada di masyarakat bersangkutan,” kata dia.

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, Yuliot mengatakan juga akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). “Jadi ya kita juga akan lakukan kerjasama juga dengan BPS untuk melihat data yang tidak tepat sasaran,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan dugaan subsidi listrik salah sasaran kepada 10,6 juta pelanggan. Pemberian subsidi ini dianggap salah sasaran karena diberikan kepada masyarakat yang tidak miskin. Karena kejadian ini, Stranas PK memperkirakan negara berpotensi merugi Rp 1,2 triliun.

(pgr/pgr)

29/11/2024 15:00