Xcloud.id

Author: CNBCindonesia.com

  • Rosan Ungkap Inpex Mulai Konstruksi Proyek Gas Raksasa Masela di 2025

    Rosan Ungkap Inpex Mulai Konstruksi Proyek Gas Raksasa Masela di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Maluku, bakal mulai konstruksi pada 2025 mendatang.

    Hal ini diungkapkan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Japan – Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Program dari Inpex, Masela yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan. Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya, karena itu juga akan punya dampak besar untuk Indonesia,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2024).

    Perlu diketahui, kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (Production Sharing Contract/ PSC) Blok Masela ini diteken pada 1998 yang menandai Inpex sebagai operator blok gas tersebut. Lalu, pada saat melakukan eksplorasi pada tahun 2000, kontraktor kemudian menemukan Ladang Gas Abadi dengan potensi 6,97 triliun kaki kubik (TCF) gas.

    Namun sayangnya hingga kini proyek ini belum berproduksi. Bahkan, proyek ini belum juga mengalami kemajuan pasca ditinggal Shell selaku salah satu pemegang saham (35%) di blok ini pada 2023 lalu, yang kemudian digantikan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn Bhd. Inpex sendiri masih menguasai hak partisipasi 65% proyek Blok Masela ini.

    Oleh karena itu, pemerintah akan mengawal langsung keberlanjutan proyek ini.

    “Mereka sampaikan proyek ini sudah sejak (tahun) 2000, jadi sudah 20 tahun lebih dan harapannya tahun depan Insya Allah mulai jalan,” kata Rosan.

    Lebih lanjut ia menargetkan Blok Masela akan beroperasi atau berproduksi pada tahun 2030 mendatang. Lapangan Gas Abadi, Blok Masela ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia, dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 metrik ton per tahun LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan sekitar 35.000 barel minyak per hari (bph).

    Dalam kesempatan itu, Rosan juga membenarkan Inpex selaku operator akan memasukkan skenario fasilitas Carbon Capture, and Storage (CCS).

    “Iya, ada CCUS juga, betul,” kata Rosan.

    (wia)

  • RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bisnis data center dalam negeri tengah dilirik banyak investor asing. Menurut Indonesia Data Center Provider (IDPRO), ini menjadi bukti nyata potensi ekonomi digital yang terus berkembang.

    “Ini menunjukkan meningkatnya minat investor asing terhadap industri pusat data di Indonesia merupakan bukti nyata akan potensi ekonomi digital Indonesia yang kian berkembang. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif, Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tujuan strategis bagi investasi pusat data global,” kata Chairman IDPro, Hendra Suryakusuma kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/12/2024).

    Dalam laporan Reuters, NeutraDC diincar dua nama investor ternama BDx Data Center dan Singtel. BDx merupakan perusahaan patungan dengan Lintasarta, sementara Singtel telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel setelah Telkom.

    Kedua perusahaan tertarik untuk membeli saham, NeutraDC yang merupakan anak perusahaan Telkom. Reuters melaporkan rencana penjualan itu akan menaikkan valuasi perusahaan lebih dari US$1 miliar.

    Proses negosiasi penjualan masih berlangsung sejak Oktober. Disebutkan Telkom berencana menjual 20%-30% saham NeutraDC.

    Menurutnya, fenomena ini menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem digital. Termasuk dalam hal infrastruktur digital yang ada di Indonesia

    “Sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan industri pusat data, IDPRO melihat peluang ini sebagai momentum untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan daya saing, dan memastikan kedaulatan data,” ucapnya.

    Ekosistem investasi juga bisa lebih kondusif dengan kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal. Ini terlihat dari kajian IDPro bersama regulasi on-shoring data di sejumlah negara.

    Saat ini, aturan yang berlaku di Indonesia hanya mewajibkan data publik dan data transaksi keuangan disimpan di dalam negeri.  

    “Kajian kami terhadap regulasi on-shoring data di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Australia, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif,” tutur Hendra.

    Hendra juga menyampaikan beberapa strategi dari negara lain untuk menarik investasi asing. Misalnya, di Vietnam memiliki regulasi penyimpanan data lokal, sedangkan Malaysia memberikan insentif fiskal yang menarik dan memanfaatkan telekomunikasi yang sudah maju.

    Di Eropa, pemerintah setempat memberikan standar tinggi pada perlindungan data. Dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayah tersebut GDPR, yang meningkatkan kepercayaan global.

    Hendra menjelaskan Indonesia bisa mengadopsi langkah serupa. Seperti menjamin kepastian regulasi dan hukum dan memberikan insentif investasi.

    “Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, Indonesia dapat mengungguli negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang saat ini menjadi kompetitor utama dalam menarik investasi pusat data.,” jelas dia.

    (dem/dem)

  • Menakjubkan, Segini Perputaran Uang di PSN Tropical Coastland

    Menakjubkan, Segini Perputaran Uang di PSN Tropical Coastland

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah merilis 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di berbagai sektor pada 24 Maret 2024. Dari 14 PSN tersebut satu di antaranya adalah pengembangan Green Area dan Eco-city yang dinamai Tropical Coastland. Lokasinya berada di Banten dan berdampingan dengan proyek PIK2.

    PSN Tropical Coastland berdiri di atas lahan milik pemerintah seluas 1.836 hektar. Lahan seluas itu akan dibagi ke dalam lima zona pembangunan yang diperuntukkan untuk ecotourism, tempat ibadah, taman safari, resort, sarana olahraga, Taman Bhineka, wisata mangrove, dan lainnya.

    Besarnya proyek tersebut tentu merogoh kocek dalam. Namun, proyek PSN Tropical Coastland tak menggunakan uang pajak masyarakat atau APBN, melainkan sepenuhnya dari investasi swasta sebesar Rp39 triliun.

    Investasi sebesar itu merupakan akumulasi dari besarnya perputaran uang di PSN Tropical Coastland semasa konstruksi yang tersebar di lima zona perencanaan pembangunan.

    Untuk membangun Zona A berisikan taman Bhineka dan tempat ibadah seluas 14,3 hektar, direncanakan bisa menarik investasi Rp2,5 triliun. Lalu, di zona B berisi kebun binatang seluas 54 hektar akan memakan investasi Rp1,6 Triliun.

    Sementara, di zona C yang fokus pada revitalisasi mangrove dan proyek olahraga di atas lahan 77 hektar memakan investasi Rp1,7 triliun. Di zona D atau tempat sirkuit internasional, dipercaya akan datang investasi Rp6 Triliun.

    Terakhir di Zona E sebagai tempat wisata eco-tourism, resort, dan sarana olahraga yang totalnya mencapai 687 hektar akan memakan investasi paling besar, yakni Rp26 Triliun.

    Namun, besarnya uang investasi di lima zona pembangunan tersebut diprediksi akan jauh lebih besar jika memperhitungkan efek berganda ke masyarakat. Selama konstruksi, PSN Tropical Coastland menyerap banyak tenaga kerja dari warga sekitar, tepatnya di Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Penghasilan penduduk bertambah, angka pengangguran turun, sehingga perputaran uang makin besar dan bisa menggerakkan ekonomi dalam skala lokal.

    Lalu ketika PSN Tropical Coastland sepenuhnya rampung pada 2030 dan resmi beroperasi, diprediksi perputaran uang makin besar sebab akan dipercaya akan mendatangkan 10 juta wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke sana.

    (rah/rah)

  • Bos Maskapai RI Buka Rahasia Harga Tiket Pesawat Nataru Bisa Turun 10%

    Bos Maskapai RI Buka Rahasia Harga Tiket Pesawat Nataru Bisa Turun 10%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah meminta harga tiket pesawat bisa diturunkan hingga 10% pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kebijakan ini pun direspons bos maskapai Indonesia. Apa katanya?

    Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Bayu Sutanto menjelaskan bahwa penurunan harga tiket itu tidak serta merta karena diskon, melainkan karena pengurangan beberapa komponen pesawat.

    “Yang turun kan bukan harga tiket (ticket fare) tapi PSC (PJP2U), PJP4U, dan harga avtur yang harusnya naik di Desember ini tidak dinaikkan,” ungkap Bayu kepada CNBC Indonesia, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu ada juga komponen pesawat lain yang membuat harga membengkak. Namun dalam momen Natal dan Tahun Baru ini kembali dipangkas oleh pemerintah.

    “Ada trade off fuel surchargenya maksimal 2% dari sebelumnya 10% periodenya tanggal 19 Desember sampai 3 Januari,” imbuhnya.

    Foto: Muhammad Sabki
    Sejumlah pesawat dari berbagai maskapai penerbangan di pelataran pesawat Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (4/1/2018)

    Pengurangan komponen biaya tersebut yang membuat harga tiket yang dibeli masyarakat lebih murah.

    “Yang dibayar pax saat beli tiket kan harga tiket (masuk ke maskapai), fuel surcharge (bila dikenakan), PSC (tarif biaya layanan masuk ke bandara) dan PPN-PPN atas semua biaya tadi (masuk ke negara),” sebut Bayu.

    Karenanya, harga tiket pesawat bisa lebih murah di momen Nataru nanti.

    “Jadi untuk periode Nataru tersebut harga yang dibayar pax akan lebih rendah 10%,” ujar Bayu.

    Sebelumnya pemerintah sudah melakukan 3 langkah utama yang telah diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Pertama, mengurangi biaya jasa kebandarudaraan baik bagi konsumen maupun maskapai hingga 50%. Kedua, menurunkan harga avtur hingga 5,3% di bulan November, dengan tujuan mendekati harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta.

    Ketiga, mengurangi fuel surcharge untuk mesin jet dan propeller hingga masing-masing turun 8% dan 2%. Dengan langkah ini, diproyeksikan harga tiket pesawat secara nasional dapat turun hingga 10% selama periode Nataru.

    (fys/wur)

  • Optimalkan Produksi LPG di Dalam Negeri, Pemerintah Bakal Tarik Swasta

    Optimalkan Produksi LPG di Dalam Negeri, Pemerintah Bakal Tarik Swasta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pihaknya akan melibatkan peran swasta untuk mendukung peningkatan produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri. Hal ini untuk mendukung target produksi LPG mencapai 3,5 juta ton di tahun 2030.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji berbagai model bisnis termasuk untuk swasta, supaya pihak swasta bisa tertarik untuk ikut dalam pengembangan LPG.

    “Sebenarnya kita ingin mendorong pihak swasta bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Memang ada beberapa model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang potensi untuk pembangunan produksi LPG ini bisa secara ekonomi bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Saat ini saja, kata Anggawira, pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 17% sudah dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan sebanyak 36% WK lainnya digarap melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sisanya, kata dia, digarap oleh PT Pertamina (Persero).

    Di sisi lain, pemerintah terus melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber gas baru yang bisa menghasilkan LPG. Pihaknya bahkan sudah mengidentifikasi potensi sumber gas di beberapa wilayah seperti di Jambi, Bontang, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sorong Papua, hingga di Jawa Barat.

    Lebih detailnya lagi, sumber gas tersebut berada di lapangan Meruap, Sangati, lapangan Puspa di Sumatera, kemudian di Tuban, di Kalibiru, di Papua, Salawati, di Matindok, hingga di Kalimantan, Sangata.

    “Jadi kalau untuk produksi LPG itu memang biasanya gas-gas yang kaya akan C3 dan C4. Jadi saat sekarang ini kita memang masih melakukan ekspor ya untuk LNG,” imbuhnya.

    (pgr/pgr)

  • Video: Polemik Pembebasan Lahan PIK2 (Non PSN), Warga Lokal Bilang Ini

    Video: Polemik Pembebasan Lahan PIK2 (Non PSN), Warga Lokal Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah isu beredar terkait pengembangan lahan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) non PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan seperti warga yang tak mendapatkan haknya hingga harga jual tanah di bawah pasaran. Benarkah demikian?

    Selengkapnya saksikan liputannya di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (05/12/2024).

  • Terbengkalainya Museum Soeharto di TMII, Siapa yang Salah?

    Terbengkalainya Museum Soeharto di TMII, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perseteruan antara perusahaan asal Singapura, Mitora Pte. Ltd dengan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) milik Keluarga Cendana, terkait pengelolaan Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) semakin memanas.

    Perkara yang melibatkan kedua kubu ini pun akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (5/12/2024).

    Agenda sidang kali ini berisi penyerahan bukti tambahan dan mendengarkan saksi-saksi termasuk ahli. Dalam sidang dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi menghadirkan tiga saksi fakta dan ahli arbitrase.

    Adapun tiga saksi yang dimaksud adalah Gatot Haryono selaku keponakan dari Dirjen Bea Cukai (1991-1998) Soehardjo Soebardi, Gunawan Wahyu Widodo selaku Kurator Museum Purna Bhakti Pertiwi serta Minang selaku Petugas Keamanan Museum Purna Bhakti Pertiwi.

    Pada persidangan ini, Gunawan Wahyu Widodo selaku Kurator Museum Purna Bhakti Pertiwi berkata, bahwa sebelum adanya perjanjian kedua belah pihak, Museum dalam kondisi bagus.

    “Sejak dibuka itu kondisinya 100% bagus, landscape bangunannya bagus, dalam perjalanannya ada penurunan. Selalu kebocoran, ada kendala karena bangunan yang dibangun unik berbentuk tumpeng perlu perawatan ekstra tinggi,” terangnya kepada Hakim.

    Gunawan yang bekerja sejak 1993 itu pun mengaku mengetahui kerjasama kedua belah pihak yang diteken April 2014.

    “Perjanjian itu secara garis besar mereka (Mitora) akan melakukan revitalisasi bangunan museum dan yang disampaikan juga akan membangun super mall. Tapi sampai berakhirnya putusan hubungan tidak ada satupun bangunan yang dibangun,” jelasnya.

    Sementara saksi lainnya, Minang menyadari kondisi museum semakin memprihatinkan karena tidak terawat. Kondisi itu terjadi setelah adanya kerja sama dengan Mitora.

    “Setahu saya dari 2014 sebelum ada kerja sama museum dibuka untuk umum, dibuka untuk pelajar. (Setelah ada kerja sama dengan Mitora) museum ditutup sampai saat ini tidak ada kunjungan dan terbengkalai,” ungkap dia.

    Seperti diketahui, sengketa ini berawal dari Perjanjian Kerja Sama antara Mitora Pte. Ltd. dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

    Pada kasus ini pihak Mitora sendiri mengklaim telah menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, termasuk menyusun master plan, melakukan presentasi proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

    Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tertanggal 7 April 2014 dan telah teregister di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Nomor perkara: 47013/11/ARB-BANI/2024.

    Kuasa hukum Mitora Pte. Ltd., OC Kaligis, pun menyatakan keberatan atas putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut.

    Sehingga Mitora resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI tersebut.

    “Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Mitora melakukan wanprestasi, padahal bukti-bukti menunjukkan Mitora telah beritikad baik dan melaksanakan tanggung jawabnya sejauh mungkin dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Akta Notaris 2014,” kata OC Kaligis beberapa waktu lalu.

    (dpu/dpu)

  • Profesi Baru Jualan Online, Kenali Afiliator dan Penghasilannya

    Profesi Baru Jualan Online, Kenali Afiliator dan Penghasilannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Afiliator kini menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Bagaimana tidak, Anda dapat menghasilkan pendapatan pasif hanya lewat platform digital seperti ecommerce.

    Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan afiliator dan bagaimana cara kerjanya?

    Pada dasarnya afiliator adalah sebutan untuk orang yang mengikuti program afiliasi. Ini adalah program kerja sama dari suatu brand dengan orang lain (konten kreator) untuk membeli produk melalui link afiliasinya.

    Dengan menjadi afiliator seseorang akan menerima komisi atau pendapatan apabila barang yang dipromosikan melalui tautan afiliasi atau link berhasil dibeli orang seseorang.

    Program afiliasi yang ditawarkan setiap platform bisa dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran digital yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar.

    Dijelaskan bahwa seorang afiliator memperoleh pendapatan dari penjualan barang pedagang lain dalam bentuk komisi. Nah, ketika ingin memperoleh pendapatan melalui afiliasi, sebelumnya harus sudah terdaftar sebagai member di salah satu merchant atau e-commerce.

    Seorang pekerja melihat berbagai produk secara langsung di TikTokshop. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

    Kemudian afiliator bisa menautkan link atau produk di dalam sebuah platform, bisa jadi di dalam ecommerce, blog atau media sosial.

    Kemudian, ketika ada calon pembeli yang melihatnya dan tertarik membeli produk tersebut, calon pembeli akan masuk atau membukanya melalui link yang dipasang. Link itu nantinya akan mengarahkan calon pembeli ke situs merchant atau e-commerce yang menyediakan afiliasi.

    Perlu dicatat komisi hanya diterima ketika terjadi transaksi. Bila tidak ada transaksi antara calon pembeli dan merchant, afiliator tidak akan menerima komisi.

    Baru ketika calon pembeli memutuskan untuk melakukan transaksi melalui link afiliasi, afiliator sebagai perantara akan mendapatkan komisi yang sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya oleh merchant.

    (dem/dem)

  • Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa Indonesia mulai 2028 sudah memiliki infrastruktur gas yang tersambung mulai Sumatera-Jawa Timur.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur transmisi gas. Proyek yang dimaksud adalah Jaringan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2.

    Tahun depan, kata Anggawira, pemerintah akan mulai membangun jaringan infrastruktur Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) yang terintegrasi di wilayah Sumatera.

    Dengan begitu, dia mengatakan pada 2028 mendatang, Indonesia diharapkan sudah memiliki jaringan pipa transmisi gas, mulai dari Sumatera hingga Jawa Timur.

    “Jadi kita harapkan di 2028 itu sudah terkoneksi ya antara Jawa Timur hingga Sumatera. Jadi resource-resource gas yang ada ini bisa saling menopang,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Adapun Anggawira mengatakan bahwa proyek jaringan pipa transmisi gas yang akan menyambung dari Sumatera-Jawa Timur sepenuhnya menggunakan anggaran negara yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ke depannya, kata Anggawira, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam mengelola pipa tersebut.

    “Tinggal tentunya ketika ini sudah dibuat oleh pemerintah, ini kan APBN semua nih, tentunya kita berharap hilirisasinya itu bisa dari pihak swasta ikut kolaborasi lah. Ikut terlibat,” jelasnya.

    Alasannya, Anggawira mengatakan, ke depannya operasional jaringan pipa tersebut diharapkan bisa ditanggung bukan hanya oleh pihak swasta. Namun, dia menegaskan bahwa sektor perbankan dalam negeri juga bisa turut berkolaborasi dalam memberikan pembiayaan pengelolaan jangka panjang.

    “Karena memang bisnis seperti ini kan nggak bisa 1-2 tahun ya. Paling tidak ini kan antar 5 sampai 10 tahun,” tambahnya.

    Proyek Pipa Gas Dusem

    Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Maompang Harahap sempat mengungkapkan, pemerintah akan segera membangun Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Saat ini proyek pipa ini dalam proses pembuatan desain dasar. Dia menyebut, proyek Pipa Gas Dusem ini ditargetkan akan dilelang pada akhir 2024 ini.

    “Pipa Dusem ini sekarang ini sedang dalam proses perencanaan, jadi basic design-nya sedang disusun. Targetnya itu nanti di akhir 2024 ini akan segera dilelangkan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya dalam acara Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, disiarkan daring, Kamis (8/8/2024).

    Maompang mengatakan, proyek Pipa Gas Dusem akan dibangun sepanjang 550 kilo meter (km). Proyek itu sendiri direncanakan akan dibangun pada 2025 hingga 2027 mendatang.

    “Ini (pipa gas Dusem) panjangnya kurang lebih 550 km, ini nanti pelaksanaan fisiknya ditargetkan dari 2025, 2026, dan 2027, nanti bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Maompang memaparkan, proyek Pipa Dusem ini akan mengalirkan gas dalam jangka panjang. Dia mengatakan, gas tersebut akan dialirkan dari Wilayah Kerja Andaman, Aceh bagian utara yang akan dikirim ke wilayah selatan.

    “Kemudian operasinya itu menjadi kunci integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, kemudian juga menyalurkan potensi gas bumi dari WK Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di Sumatera dan Jawa,” bebernya.

    Selain itu, Maompang juga mengatakan bahwa Pipa Dusem nantinya akan bermanfaat untuk mendukung harga gas yang terjangkau lantaran ongkos kirim (toll fee) diklaim lebih murah.

    “Sehingga nanti bisa meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih, menuju net zero emission tahun 2060,” tandasnya.

    (wia)

  • Video: Resistensi Bisnis Elektronik di Pusaran Tantangan Ekonomi

    Video: Resistensi Bisnis Elektronik di Pusaran Tantangan Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah tantangan ekonomi masih dihadapi industri, termasuk elektronik. Mulai dari kenaikan PPN, nilai tukar hingga masuknya produk elektronik ilegal.

    Presiden Direktur Electrolux Indonesia Iffan Suryanto menuturkan pelaku industri berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan yang arahnya jelas. Iffan menilai saat ini kebijakan masih sering berubah sehingga pelaku industri tidak memiliki keyakinan untuk investasi karena ketidakpastian yang tinggi.

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Presiden Direktur Electrolux Indonesia Iffan Suryanto di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (05/12/2024).