Author: CNBCindonesia.com

Heboh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Begini Cara Cek Tarif PKB Online

Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai tahun depan, masyarakat harus membayar opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Sebab ini diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

Pemerintah bakal memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Secara total, ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah jadi sembilan pungutan. Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.

Cara hitung-hitungannya dua pajak baru ini adalah, misalnya kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu. Perhitungannya adalah 66 persen dari PKB Rp1 juta. Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB menjadi Rp 1,6 juta.

Untuk opsen BBNKB, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada tambahan sebesar 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan. Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB ini bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, masyarakat bisa mengecek soal pajak kendaraan melalui online. Misalnya terkait status dan jumlah pajak kendaraan yang dimiliki secara berkala.

Pengecekan dilakukan melalui laman resmi atau aplikasi yang disediakan pemerintah daerah setempat.

Anda juga bisa melihat informasi soal pengecekan pajak kendaraan daerah secara online. Informasi tersebut terdapat di website https://samsat.info/cek-pajak-kendaraan-bermotor-online atau langsung kunjungi link ini.

Untuk mengecek pajak, Anda perlu mengetahui situs resmi yang sesuai nomor kendaraan yang digunakan. Berikut cara mengecek pajak kendaraan:

Kunjungi situs resmi sesuai daerah asal nomor kendaraan
Masukkan informasi nomor polisi kendaraan, isi dari huruf awal, angka pada plat dan huruf akhir nomor kendaraan
Pilih warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hitam, merah, dan kuning
Centang verifikasi Saya Buka Robot dan Lihat Info
Informasi terperinci soal detail kendaraan akan terlihat, termasuk informasi pajak dan biaya

Jika Anda menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal), berikut cara menggunakannya:

Anda perlu menginstall lebih dulu aplikasi Signal jika belum memilikinya. Aplikasi telah tersedia baik bagi pengguna Android maupun iOS
Buka aplikasi setelah unduhan selesai
Geser kanan Lanjut ke Beranda setelah membaca informasi awal aplikasi
Setujui Signal mengakses lokasi pengguna
Buka profil dan pilih “Daftar Di Sini”
Masukkan NIK, nama sesuai KTP, email, nomor telepon dan buat password
Centang untuk persetujuan dan pilih Lanjut
Verifikasi dengan foto KTP serta selfie wajah Anda
Kirimkan kode OTP pada nomor telepon yang terdaftar
Verifikasi akun melalui email yang terdaftar
Masuk ke aplikasi Signal
Pilih Tambah Kendaran Motor
Masukkan informasi soal kendaraan, dari pemilik, data kendaraan bermotor berdasarkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dan lima digit terakhir nomor rangka
Pilih Pendaftaran Pengesahan Rangka
Masukkan NRKB dan nomor registrasi
Pilih Lanjutkan. Tersedia semua informasi pajak yang dibayarkan

(dem/dem)

13/12/2024 13:25
NASA Beberkan Fakta Rotasi Bumi Berubah, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia – NASA buka-bukaan temuan baru yang mengindikasikan rotasi Bumi berubah. Penyebabnya adalah sebuah bendungan raksasa yang berlokasi di China.

Tepatnya, bendungan itu berada di provinsi Hubei, China. Bagian tengah bendungan membentang sepanjang Sungai Yangtze.

Bendungan raksasa hidroelektrik itu dikenal sebagai Bendungan Tiga Negara. Alirannya berasal dari Qutangzia, Wuxia, dan Xillingxia.

Menurut NASA, distribusi massa di bendungan itu bisa merubah rotasi Bumi. Ini membuat dampak sangat kecil pada momen inersia planet, dikutip dari IFL Science, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, putaran Bumi juga dipengaruhi gempa karena lempeng tektonik yang bergeser. Gempa yang terjadi di Samudera Hindia tahun 2004 lalu ditemukan pula mengubah distribusi massa.

Perubahan distribusi massa itu membuat perubahan pada durasi satu hari. Adapun kekurangannya bisa mencapai 2,68 mikrodetik.

Dari teori yang sama, ditemukan pergeseran air yang besar memicu fenomena serupa. Ahli geofisika dari Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA, Benjamin Fong Chao menjelaskan terdapat 40 kilometer kubik air yang berada di dalam bendungan hidroelektrik tersebut.

Hasilnya, bendungan raksasa itu ditemukan berhasil mengubah panjang satu hari, menjadi bertambah 0,06 detik. Menurutnya, hal tersebut disebabkan adanya perubahan pada posisi massa dan kutub Bumi berkisar 2 cm.

Kendati terjadi perubahan rotasi Bumi, namun masyarakat awam tak akan merasakan dampaknya secara langsung.

(fab/fab)

13/12/2024 12:30
Simak! Begini Cara Freeport Sulap Limbah Tailing Jadi Ekosistem Baru

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen terus menjaga pelestarian lingkungan dalam area Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di wilayah Timika, Papua. Salah satunya dengan ‘menyulap’ tailing atau sisa proses pengolahan bijih yang mengandung material batuan dan pasir menjadi ekosistem baru.

Freeport mengubah limbah tambang ini menjadi lahan yang produktif dan bernilai tinggi. Misalnya, pada tahun 2023 tercatat sudah ada 146 spesies tanaman yang telah ditanam di area seluas 1.160 hektare (Ha).

“Untuk lahan seluas 100 hektar di area MP21 dikelola sebagai lahan perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, serta pendidikan lingkungan dan upaya konservasi,” terang Manager Environmental Central System and Project Freeport Indonesia, Roberth Sarwom saat ditemui di area pengelolaan tailing di Timika, Papua, dikutip Jumat (13/12/2024).

Robert menambahkan, lebih dari 1.000 spesies tanaman tumbuh secara alami di area pengendapan tailing, dan lebih dari 1.000 spesies tanaman tumbuh secara alami dalam kurun waktu 20 tahun.

“Sejak tahun 2005, program penanaman kembali hutan telah dilakukan dengan tekun, mencakup area seluas 900 ha,” tegas Robert.

Menurut Roberth, salah satu tantangan utama dalam mengelola tailing adalah sulitnya menanam apapun di atasnya, karena kondisi lahan yang keras dan tidak subur. Namun, Freeport Indonesia menemukan solusi dengan memberikan bahan organik seperti pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut.

Pemberian kompos ini terbukti efektif, dan dalam waktu sekitar 20 tahun, tanpa campur tangan manusia, pohon-pohon mulai tumbuh kembali di atas lahan tailing, menciptakan ekosistem baru yang mendukung kehidupan.

Kesuksesan dalam mengelola lahan tailing tidak hanya diukur dari tumbuhnya pohon-pohon, tetapi juga dari kehadiran berbagai spesies yang menunjukkan bahwa ekosistem tersebut kembali sehat

Lahan tailing yang dulunya dianggap tak berguna kini telah berubah menjadi kawasan dengan keberagaman hayati yang kembali tumbuh subur. Selain pohon-pohon yang mulai tumbuh, berbagai tanaman juga ditemukan berkembang di atas lahan tersebut, menciptakan habitat baru bagi fauna.

Freeport berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan agar kawasan ini bisa semakin berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Bukan Ancaman

Selama ini, tailing sering dianggap berbahaya bagi lingkungan. Namun, PT Freeport Indonesia membuktikan bahwa tailing tidak selalu menjadi ancaman.

Bahkan, Roberth menyebut, 98% pembangunan infrastruktur dan konstruksi yang ada di Kota Timika, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, sebagian besar terbuat dari tailing yang telah diproses.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, tailing bisa menjadi bahan yang bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah.

Lebih lanjut, tailing juga sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi semen. Dengan teknologi yang terus berkembang, Freeport dapat mengolah tailing menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ini merupakan langkah besar dalam mengurangi limbah tambang yang seringkali dianggap sebagai beban, dan menjadikannya sebagai produk yang memiliki manfaat jangka panjang.

Melalui riset dan pengembangan yang intensif, Freeport berhasil menciptakan solusi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Freeport Indonesia secara aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai program pelestarian alam, baik dalam hal rehabilitasi lahan maupun dalam kegiatan peternakan dan pertanian yang dilakukan di atas lahan tailing,” tegas dia.

(pgr/pgr)

13/12/2024 11:35
Kondisi Dunia Gelap, Begini Komentar Prabowo, SBY dan Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja menuai komentar dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berikut pandangan mereka terkait ‘dunia gelap’ sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia.

A. Prabowo Subianto
Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golongan Karya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. Dalam sambutannya, kepala negara bicara mengenai kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Saudara-saudara, dunia sedang tidak sedang baik-baik saja, geopolitik negara besar ini sedang tegang, sedangkan kita bersyukur kita nonblok, kita bebas aktif, kita tidak ikut ke mana-mana. Tapi kita tetap waspada, kita tidak boleh pecah, tidak boleh diadu domba,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia berpesan untuk terus menjaga kerukunan, kerukunan antarumat beragama, suku, kelompok etnis, dan antarras. Prabowo menekankan kepada seluruh pihak untuk tidak boleh terpecah belah hingga terpancing. Sebabnya perdamaian merupakan tanggung jawab pemimpin.

“Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Pemimpin harus beri contoh. Kita harus bersyukur kita dalam kondisi saat ini,” ujar Prabowo.

“Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit, perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihat berita tiap hari, tiap malam, bagaimana negara bisa sebuah negara bisa hancur bisa pecah, puing-puing habis, kota habis, peternakan habis, kehidupan, karena tidak arifnya para pemimpin,” lanjutnya.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan tidak semua kekuatan dunia memiliki iktikad baik. Sehingga ia meminta semua pihak untuk waspada dan terus menjaga kerukunan.

“Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci, di bidang politik kita tidak boleh membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali ke kepribadian kita dari seluruh suku, kita diajarkan nenek moyang kita, bermusyawarah, berundinglah,” tuturnya.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pemerintahannya, terutama mengatasi kekayaan negara yang bocor. Ia berpesan ke semua pihak untuk tidak pernah menyimpang dari aturan.

“Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terbanyak kekayaan kita ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining. Ilegal itu manipulasi laporan, gak mau bayar pajak, kewajiban negara, menerima fasilitas negara, menerima memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan,” tegasnya.

B. Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani menggambarkan situasi dunia yang kembali gelap karena dinamika politik dan ekonomi serta ketegangan di berbagai kawasan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia.

“Situasi ekonomi global sungguh saat ini terus mengalami dinamika luar biasa,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12/2024) petang.

Kewaspadaan tersebut meliputi situasi pada negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selepas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

Hubungan negara maju dengan blok China dan Rusia juga menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan rantai pasok perdagangan dan komoditas. Di sisi lain juga ada ketegangan di Timur Tengah dan gejolak pada negara Amerika Latin.

“Dinamika politik dan keamanan ini memberi pengaruh sangat nyata terhadap tren ekonomi dunia,” jelasnya.

Pada pasar keuangan, Sri Mulyani melihat ada perubahan seiring dengan ketidakpastian suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR).

“Kita selalu dengar sepanjang 2024 bahwa FFR akan higher for longer dan mulai turun dan sudah mulai melakuan beberapa prediksi penurunan sekarang dengan munculnya dinamika politik dan security global penambahan penurunan ini menjadi tertunda,” terang Sri Mulyani.

Ini membuat kebijakan fiskal dan moneter dari beberapa negara akhirnya tertahan, menunggu perkembangan terbaru.

“Semuanya harus tertunda terhenti untuk lihat perkembangan situasi politk yang mempengaruhi demand supply dan dinamika harga maupun nilai tukar tentu ini pengaruhnya ke nilai tukar dan exchange rate,” pungkasnya.

C. Susilo Bambang Yudhoyono
SBY juga mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit. Hal tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

“Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware dunia sekarang ini memang makin complex dan complicated, rumit dan ruwet,” kata SBY saat menerima penghargaan kategori Lifetime Achievement dari CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (11/12/2024)

Pada era perang dingin, SBY menjelaskan kelompok terbagi atas blok barat dan timur. Konflik Timur Tengah juga jelas antara kelompok Arab berhadapan dengan Israel.

“Sekarang tidak seperti itu. Anatomi berubah dengan pesat sehingga menimbulkan kompleksitas dibanding era dulu,” ujarnya.

Pascaera perang dingin berakhir, konsolidasi atau bulan madu antar pimpinan negara juga berjalan baik. SBY kala itu sebagai presiden menyaksikan hangatnya pertemuan pimpinan negara besar, baik Amerika Serikat, China, Rusia dan negara di kawasan Eropa.

“Sekarang no more, never again,” tegas SBY.

Hal itu dikarenakan banyak bermunculan kelompok baru yang justru memicu tensi geopolitik. Salah satunya BRICS yang memuat isu ekonomi dan politik.

SBY meminta semua waspada karena bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan aktivitas dunia usaha.

“Ini tatanan baru new world order yang kesekian, new normal dunia kita sekarang ini kita bisa menentukan sikap dengan baik,” paparnya.

SBY meyakini Prabowo memahami dengan jelas persoalan tersebut. Indonesia bisa menyiapkan grand strategy agar mampu menempatkan kepentingan Indonesia dengan cermat.

(miq/miq)

13/12/2024 11:30
Video: Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di jalur gaza palestina, Rabu waktu setempat.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 13/12/2024) berikut ini.

13/12/2024 11:27
Video: Meski Lewati Kuota, Pemerintah Tak Batasi Pembelian LPG 3 Kg

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memastikan tidak ada pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas, atau LPG, subsidi atau 3 Kilogram meski kuota tahun ini sudah jauh melebihi batas yang ditetapkan di APBN.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 13/12/2024) berikut ini.

13/12/2024 11:13
Eks Dirjen Pajak SBY Bilang PPN 12% Bukan Solusi Dongkrak Tax Ratio

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% bagi barang mewah yang akan dikenakan mulai tahun depan bukan solusi tepat untuk menaikkan rasio pajak Indonesia.

Mantan Dirjen Pajak di era Presiden Megawati hingga Presiden SBY, Hadi Poernomo mengungkapkan kebijakan menaikkan tarif PPN ini sebenarnya adalah jalan terakhir untuk mendongkrak penerimaan. Alih-alih menaikkan, dia menilai tarif PPN seharusnya tetap sebesar 10%. Idealnya, rasio pajak seharusnya meningkat dibarengi dengan penurunan tarif pajak. Bukan sebaliknya.

Hal ini, kata Hadi, bisa dicapai dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan atau monitoring pembayaran pajak secara mandiri atau monitoring self-assessment.

Dengan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak (WP) wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Alhasil, kebocoran pajak dan korupsi bisa diatasi. Lalu, petugas pajak tidak akan semena-mena kepada WP.

“Kalau sudah transparansi, orang pajak tidak mungkin bertindak semena-mena,” tegas Hadi dalam Podcast Cuap-Cuap Cuan, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (13/12/2024).

“Jadi manfaat transparansi itu adalah satu, orang pajak tidak mungkin berbuat semena-mena. Tidak mungkin berburu di kebun binatang. Dan juga manfaatnya lain, tax ratio naik, tax rate turun,” tambahnya.

Indonesia saat ini menerapkan sistem self-assessment yang mengandalkan kejujuran WP. Sistem ini berpotensi menimbulkan pelaporan pajak dengan tidak benar dan jelas karena WP diberikan hak untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak yang terutang, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak.

Monitoring self-assessment, menurut Hadi, bisa dikatakan sebagai CCTV penerimaan negara. Untuk menjalankan ini, pemerintah sebenarnya memiliki dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Dengan ‘CCTV penerimaan negara’ ini, semua WP di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak.

Jadi sistem penerimaan negara berbasis link and match yang mewajibkan semua kementerian, lembaga, badan, Pemda, asosiasi, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk membuka dan menyambung elektronik sistemnya ke pajak. Bahkan, data perbankan pun bisa terhubung ke pajak. Khusus perbankan, sudah ditambahkan ke dalam UU No.9 Tahun 2017.

UU ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi undang-undang. Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Semua rahasia yang ada di bank umum, bank syariah, pasar modal, kustodian, tidak berlaku bagi pajak. Jadi semua bisa terhubung ke pajak,” kata Hadi.

Tidak hanya WP di dalam negeri, semua orang Indonesia yang bertransaksi di luar negeri, wajib semuanya datanya dikirim ke pajak.

“Tambah lagi, saldo rekening akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan (LJK), dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib diserahkan ke pajak. Bukan dapat, wajib,” tegasnya.

“Mereka harus menyetor data itu. Wajib. By automatically, Namanya digitalisasi,” katanya.

Dengan sistem ini, Hadi yakin kepatuhan pajak meningkat sehingga rasio pajak bisa naik. Bukan tidak mungkin, uang hasil korupsi dan perputaran uang underground economy bisa dilacak.

“Ini nanti akan keluar. Itu yang namanya kartu kreditnya mungkin. Jelas semuanya,” tegasnya.

Transparansi ini, kata Hadi, dapat mendongkrak penerimaan pajak. Bukan tidak mungkin rasio pajak 16% yang ditargetkan Presiden Prabowo bisa tercapai. Dia menghitung, monitoring self-assessment bisa meningkatkan rasio pajak 1-2%. Ini nilainya setara dengan Rp 250 triliun hingga Rp 500 triliun.

(haa/haa)

13/12/2024 11:00
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 13 Desember 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Skema iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai Juli 2025, sejalan dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3.

Sebagai informasi, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu, sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025.

Pada masa transisi ini, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

(mij/mij)

13/12/2024 10:51
Video: China Geram! Presiden Korsel Tuding Warganya Lakukan Spionase

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China mengaku terkejut dan geram dengan aksi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang menuding warga negara China telah melakukan Spionase terhadap Seoul.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 13/12/2024) berikut ini.

13/12/2024 10:47
Prabowo Warning Kader: Sebelum Bertindak, Ingat Istri & Anakmu

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pihak agar tidak melanggar hukum. Prabowo memastikan tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum sekalipun itu orang terdekatnya.

Demikianlah disampaikan Prabowo pada HUT Ke – 60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024), malam.

“Saya minta dukungan kepada Partai Golkar saya minta dukungan semua partai saya juga sampaikan di kalangan partai saya Gerindra jangan kau merasa gerindra kau berbuat menyimpang kau berharap Gerindra tidak melindungi kau, tidak,” jelasnya.

Kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang baru saja terpilih dalam pemilihan kepala daerah juga diingatkan Prabowo hal yang sama.

“Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang Gubernur Walikota Bupati tanya selamat kau menang, jadi pemimpoin baik jangan korupsi itu,” tegas Prabowo.

Prabowo berjanji menjadi pihak yang bahkan menindak pertama atas pelanggaran yang dilakukan.

“Saya sampaikan karena kalau mengkhianati rakyat maaf saya yang akan pertama menindak saudara-saudara itu saya sampaikan partai saya,” terangnya.

“Karena tiap institusi ada yang baik dan tidak jangan kita khawatir, jangan ada loyalitas jiwa korsa yang keliru kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah seluruh institusi bisa berkorban, ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengharuskan kadernya agar selalu mengingat orang terdekat sebelum bertindak.

“Sebelum bertindak ingat selalu nama baikmu ingat istri dan anakmu. Saya sedih kawan saya rekan saya, mantan senior saya junior saya ditangkep masuk penjara saya sedih,” pungkasnya.

(mij/mij)

13/12/2024 10:43