Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana. 

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih. 

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus. 

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras. 

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan

    Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara. 

    Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya. 

    “Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud. 

    “Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya. 

    Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud. 

    Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor.  Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara. 

    “Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita,” ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

    “Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha,” kata Bahlil. 

    Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025. 

    Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.  

    Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta. 

    Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan. 

    Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

  • Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan harga Minyakita yang melonjak di berbagai daerah dapat berangsur turun mulai Januari 2026.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 yang mulai berlaku pada akhir Desember ini.

    Beleid ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan, guna menjaga harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

    “Kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, penurunan harga tersebut diharapkan tidak hanya terjadi di kawasan yang relatif fluktuatif seperti di timur Indonesia, melainkan juga di kawasan lainnya.

    Iqbal menjelaskan bahwa peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini, mengingat jangkauan kedua badan usaha itu hingga ke pelosok Tanah Air.

    Menurutnya, sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, pihaknya telah duduk bersama dengan BUMN Pangan dan Perum Bulog serta produsen Minyakita terkait kesiapan melaksanakan ketentuan ini.

    “Kami sudah menyampaikan ke mereka arah kebijakannya seperti apa, tidak ada kata tidak siap dari mereka yang kita dengarkan,” tegas Iqbal.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

    “Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

  • KAI Commuter: 19,99 Juta Orang Diprediksi Naik KRL saat Nataru 2025/2026

    KAI Commuter: 19,99 Juta Orang Diprediksi Naik KRL saat Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter memprediksikan lonjakan penumpang sebanyak 590.841 orang atau sekitar 3% pada masa Nataru 2025/2026 dari periode yang sama tahun sebelumnya, dari 19,4 juta orang menjadi 19,99 juta orang. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan, peningkatan tersebut terjadi sejalan dengan periode liburan sekolah serta imbauan work from anywhere (WFA) yang berlaku pada akhir tahun. 

    Di samping itu, KAI Commuter juga telah melakukan operasional dua trainset baru yakni CLI 225, sehingga kapasitas angkut lebih banyak karena memiliki 12 stamformasi (SF) atau gerbong.

    “Dan kami ada peningkatan di kapasitas angkut, jadi kami proyeksikan [volume penumpang] bertambah,” ujarnya dalam konferensi pers Operasional Angkutan Nataru 2025/2026, Jumat (19/12/2025). 

    Secara perinci, sebanyak 16,8 juta masyarakat diprediksi akan menggunakan KRL Jabodetabek selama Nataru. Kemudian wilayah 1 (Merak) diprediksi akan dipadati 263.325 orang, dan wilayah 2 (Bandung) sebanyak 1,17 juta orang. 

    Commuter Line wilayah 6 (Yogyakarta) khusus KRL akan dipadati 545.476 orang, sementara Prambanan Ekspres (Prameks) akan dipadati oleh 75.830 orang. 

    Kepadatan KRL juga diprediksi terjadi di wilayah 8 (Surabaya), dengan 919.101 orang yang naik turun kereta selama Nataru 2025/2026. Sementara kereta bandara Basoetta diprediksi akan digunakan oleh 106.614 orang. 

    Lebih lanjut dalam paparannya, Karina menjelaskan KAI Commuter akan mengoperasikan sebanyak 1.296 perjalanan Commuter Line setiap harinya. Perjalanan terbanyak oleh 1.065 perjalanan KRL Jabodetabek, 70 perjalanan Commuter Line Basoetta, dan 14 perjalanan KRL Merak. 

    Sedangkan di luar Jabodetabek, meliputi 58 perjalanan KRL di Wilayah Bandung, 41 perjalanan KRL di Wilayah Yogyakarta, dan 50 perjalanan di Wilayah Surabaya.

    Sebagai antisipasi lonjakan penumpang, KAI Commuter juga akan menyiagakan total sebanyak 6.037 petugas di seluruh wilayah yang terdiri dari 4.078 Petugas Pengamanan, 896 Petugas Operasi KA, serta 1.336 Petugas Layanan Pengguna dan 163 petugas kesehatan.

    KAI Commuter berencana menambah perjalanan dan jam operasional KRL khusus pada malam tahun baru di wilayah Jabodetabek. 

    Khusus untuk KRL Yogya-Palur, KAI Commuter menambah tiga perjalanan pada tanggal 26—28 Desember 2025 menjadi total 34 perjalanan. 

    Sementara operasional KA Petani dan Pedagang beroperasi normal selama periode Nataru di jalur KRL Merak—Rangkasbitung. 

  • Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

    Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

    Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

    “Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

    Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

    Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

    Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

    “Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan,” pungkasnya.

  • Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

    Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

    Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

    “Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

    Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

    Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

    Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

    “Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan,” pungkasnya.

  • Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/12/2025).

    Penindakan tersebut kembali menempatkan kepala daerah sebagai sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut.

    “Benar, salah satunya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (20/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Ade Kuswara Kunang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK.

    “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi, tanpa merinci lebih jauh dugaan perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.

    OTT terhadap Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan sejumlah OTT terhadap berbagai pejabat negara, antara lain:

    Anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
    Pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
    Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
    Perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan, yang melibatkan sejumlah pihak pemerintah dan swasta.
    Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, yang terjaring OTT pada 3 November 2025.
    Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
    Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
    Seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dalam OTT yang berkaitan dengan perkara penegakan hukum dan suap.

    Rangkaian OTT tersebut menegaskan konsistensi KPK dalam menindak dugaan praktik korupsi di berbagai sektor dan level pemerintahan sepanjang 2025.

    Profil Ade Kuswara Kunang

    Ade Kuswara Kunang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat sebagai Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025–2030. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah.

    Lahir pada 15 Agustus 1993, Ade Kuswara termasuk salah satu kepala daerah termuda di Jawa Barat. Sebelum menduduki jabatan eksekutif sebagai bupati, ia terlebih dahulu berkiprah di dunia legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari PDIP.

    Dari sisi pendidikan, Ade Kuswara menempuh pendidikan tinggi di Universitas Presiden dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2016. Latar belakang hukum tersebut kerap menjadi modal politiknya dalam mengusung narasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Selama awal masa jabatannya sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara dikenal aktif menghadiri berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, OTT KPK ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya yang belum genap satu tahun berjalan.

    Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, peran Ade Kuswara Kunang, maupun status hukumnya. Sesuai prinsip hukum yang berlaku, pihak yang diamankan dalam OTT tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari KPK.

  • Komdigi dan Telkomsel Cs Prediksi Lonjakan Trafik 30% pada Momen Nataru 2025

    Komdigi dan Telkomsel Cs Prediksi Lonjakan Trafik 30% pada Momen Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memprediksi akan terjadi kenaikan trafik layanan data operator telekomunikasi pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Komdigi Meutya Hafid saat Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

    “Kami memprediksi ada kenaikan 30% traffic untuk libur Nataru ini,” kata Meutya di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

    Seiring dengan proyeksi tersebut, Meutya mengatakan Komdigi bersama operator telekomunikasi telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kualitas layanan. 

    Salah satunya melalui pengoperasian posko monitoring yang melibatkan Komdigi dan operator seluler.

    “Totalnya ada 255 posko bersama yang akan bekerja mulai dari hari ini sampai tanggal 4 Januari untuk memastikan layanan berjalan dengan baik,” katanya.

    Meutya menekankan kesiapan operator seluler tidak hanya terbatas pada pengoperasian posko, tetapi juga mencakup aspek ketahanan energi. 

    Menurutnya, penyediaan pasokan listrik cadangan seperti genset dan baterai perlu dipastikan guna memitigasi potensi gangguan akibat curah hujan tinggi di akhir tahun. 

    Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan yang tinggi.

    “Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

    Oleh sebab itu, Meutya juga meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan power backup berupa genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, terutama di wilayah-wilayah kritis, sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan operator seluler telah melakukan optimalisasi jaringan di sejumlah point of interest (POI) yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama libur Nataru. 

    Selain itu, operator juga menyiapkan mobile BTS di sepanjang jalur tol dan titik-titik strategis, serta menyediakan paket promo Nataru tanpa mengurangi kualitas layanan. 

    Selain kesiapan operator, lanjut Wayan, Komdigi membentuk satuan tugas posko bersama di 255 titik untuk melakukan pemantauan kualitas layanan telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio. 

    Pemantauan tersebut dilakukan melalui 35 UPT Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan berlangsung mulai 19 Desember hingga 4 Januari 2026. 

    “Guna memastikan kualitas layanan telekomunikasi tetap optimal setelah spektrum frekuensi tetap aman dari gangguan selama masa liburan Natal dan tahun baru 2026,” katanya.

    Wayan menjelaskan, posko bersama antara Komdigi dan operator seluler ditempatkan di 17 titik strategis, terutama pusat transportasi dan destinasi wisata. 

    Lokasi tersebut antara lain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Kilometer 57, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, serta Pelabuhan Tanjung Pinang di Kabupaten Bintan. Posko juga ditempatkan di kawasan wisata seperti Pantai Kuta Bali, Art Center Rantepao Toraja, dan Manado Town Square.

    “Kemudian juga kami menempatkan posko di kantor pusat monitoring di Kementerian Komdigi yang juga berfungsi sebagai pusat koordinasi utama,” katanya.

    Selain itu, posko pemantauan juga ditempatkan di seluruh bandara serta di 35 lokasi UPT Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia.

    “Posko milik Operator Seluler juga berfungsi sebagai sales dan customer service untuk layanannya masing-masing,” katanya.

    Lebih lanjut, Wayan mengatakan keberadaan satuan tugas posko bersama tidak hanya untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi, tetapi juga untuk memastikan keselamatan masyarakat, khususnya pada komunikasi transportasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio. 

    Tidak hanya itu, Komdigi juga memberikan dukungan early warning system melalui pengiriman SMS blast informasi bencana di wilayah terdampak, termasuk informasi keselamatan lalu lintas. Dia mengatakan Komdigi bekerja sama dengan Korlantas Mabes Polri dalam penyampaian informasi darurat lalu lintas di jalan tol dan jalur rawan lainnya. Terdapat 78 titik lokasi potensi rawan kecelakaan yang dipantau melalui SMS blast.

    Selain itu, Komdigi juga mendukung operasional call center 112 selama libur Nataru yang telah tersedia di DKI Jakarta dan 179 kabupaten/kota di Indonesia.

    “Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses bantuan darurat dimanapun terutama pada momen Natal dan Tahun Baru 2026,” katanya.

  • BNPB Imbau Warga Aceh-Sumatra Waspada Banjir dan Longsor Susulan

    BNPB Imbau Warga Aceh-Sumatra Waspada Banjir dan Longsor Susulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berisiko mengalami banjir dan tanah longsor lanjutan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan tanah di beberapa wilayah terdampak masih dalam kondisi labil dan berlumpur. Hal tersebut menyulitkan proses pemulihan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.

    “Jika hujan lebat terjadi, kondisi ini berpotensi memicu banjir dan longsor lanjutan,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

    Dia menuturkan tanah di wilayah terdampak hingga kini masih labil dan tertutup lumpur tebal. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, lumpur berisiko kembali bergerak dan memicu banjir maupun longsor susulan.

    BNPB menyoroti akan adanya risiko banjir dan longsor susulan masih cukup besar karena stabilitas tanah di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.

    Terkait wilayah rawan, lanjutnya, BNPB saat ini masih melakukan asesmen menggunakan citra satelit. Fokus utama diarahkan pada daerah yang terdampak banjir besar, khususnya di wilayah Aceh.

    Berdasarkan analisis sementara, Kabupaten Aceh Utara disebut memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten.

    “Kondisinya berubah setiap hari. Ada daerah yang sudah kering, tetapi ada juga yang masih tergenang bahkan ada banjir susulan. Karena itu, kajian terus kami lakukan,” ujarnya.

    Dengan situasi yang masih dinamis, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pascabanjir.

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.

    Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

    “Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).

  • Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi pengibaran bendera putih di Aceh. Menurutnya pengibaran tersebut bentuk aspirasi masyarakat atas terjadinya bencana.

    Hal itu disampaikan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Tito mengatakan bahwa pemerintah mendengar setiap kritik dari masyarakat.

    “Menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat dan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” kata Tito.

    Dia memahami bahwa kondisi pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani peristiwa alam yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh

    Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan seruan masyarakat kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional. 

    Warga menilai penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana secara lebih maksimal.

    Masyarakat berharap dengan ditetapkannya status bencana nasional, bantuan dari negara-negara internasional dapat segera masuk guna mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban jiwa menjadi 1.068, hilang 190 orang, dan 537.185 jiwa pengungsi per Kamis (18/12/2025).

    Kepada Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat penambahan 9 korban jiwa, di mana hari sebelumnya Rabu (17/12/2025), korban jiwa sebanyak 1.059. Penambahan korban jiwa ditemukan di beberapa titik lokasi bencana.

    “3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Pariaman,” kata Abdul dalam konferensi pers, dikutip dari akun YouTube @BNPB Indonesia.

    Dari data yang dipaparkan, operasi SAR masih terus berlangsung di sejumlah titik dan sedangkan di 4 sektor di Sumatra Utara akan berakhir pada 22 Desember 2025.