Author: Beritasatu.com

  • Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, mengungkapkan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar.

    “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono kepada Beritasatu.com, Selasa (14/1/2025).

    Ia menjelaskan anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan.

    “Akhirnya dewan legawa karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” ungkap Putro Sapto Wahyono.

    Untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan program makan bergizi gratis ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5%.

    “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” jelas Putro Sapto Wahyono.

    Program makan bergizi gratis diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Gunungkidul. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anggaran tambahan dapat segera disetujui demi kelancaran implementasi program in

  • Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kesiapan untuk memulai perdagangan karbon internasional. Hal ini sebagai bagian dari strategi penanganan perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    “Melalui perdagangan karbon, kami mendorong keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurangi emisi sambil memanfaatkan peluang ekonomi dari karbon,” ujar Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (14/1/2025) dilansir dari Antara.

    Hanif menjelaskan bahwa peluncuran sistem perdagangan karbon ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, pemerintah telah mengatur mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).

    Pengelolaan mekanisme ini dilakukan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sistem ini bertujuan memastikan semua tahap perdagangan karbon tercatat secara akurat dan transparan.

    Sistem tersebut akan mengeluarkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) sebagai bukti proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diverifikasi, meliputi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

    Sertifikat yang diterbitkan akan dicatat di SRN PPI dan dapat diakses secara publik, menciptakan transparansi di pasar karbon. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Bursa Karbon yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencatat semua transaksi karbon, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

    Hanif menambahkan seluruh transaksi karbon yang dilakukan di pasar akan dipantau melalui SRN PPI guna menjamin akuntabilitas.

    Perdagangan karbon internasional direncanakan mulai berjalan pada 20 Januari 2025, dengan beberapa proyek utama yang telah terdaftar. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan untuk diperdagangkan di pasar karbon internasional.

    “Melalui perdagangan karbon internasional, Indonesia berpeluang memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan perubahan iklim global, sekaligus memperkuat perekonomian melalui penerapan harga karbon,” tutup Hanif Faisol Nurofiq.

  • Datangi Istana, Khofifah Undang Presiden Prabowo Hadiri Kongres ke-18 Muslimat NU

    Datangi Istana, Khofifah Undang Presiden Prabowo Hadiri Kongres ke-18 Muslimat NU

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mengundang Prabowo untuk hadir dalam Kongres ke-18 Muslimat NU yang akan digelar pada 11-16 Februari 2025 di Surabaya.

    “Kami sowan ke Pak Presiden untuk memohon kehadiran beliau pada pembukaan Kongres yang Insya Allah akan dilaksanakan 12 Februari. Acara ini akan dihadiri 532 cabang, 11 pimpinan cabang istimewa, dan 37 Pengurus Wilayah,” ujar Khofifah usai pertemuan.

    Gubernur Jawa Timur terpilih ini juga mengungkapkan bahwa Prabowo dipastikan akan hadir dalam acara tersebut.

    “Insyaallah beliau rawuh. Beliau menyampaikan bahwa pada tanggal itu saya ada di Indonesia,” jelasnya.

    Selain membahas persiapan kongres, Khofifah melaporkan program dan layanan Muslimat NU yang mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

    “Beliau memberikan apresiasi luar biasa karena program-program kecil yang menyentuh kebutuhan masyarakat ini sangat efektif,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah memperkenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres ke-18 Muslimat NU, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) dan Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan).

    Program Mustika Mesem bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan sederhana yang dilakukan di tingkat ranting, seperti pengajian. Khofifah mencontohkan inisiatif membawa telur ke pengajian sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak yang mengalami stunting.

    “Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrem,” ujarnya.

    Sementara itu, program Mustika Darling mengedepankan kesadaran lingkungan melalui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kader Muslimat NU di berbagai daerah. Khofifah menjelaskan para kader Darling di setiap pengajian akan melakukan pemilahan sampah hingga membersihkan sampah di lingkungan sekitar.

    “Jika setiap ranting, anak cabang, dan cabang menjalankan hal ini, masalah sampah di berbagai daerah akan dapat diminimalisir,” tutup Khofifah.

  • Biaya Politik Makin Mahal, DPD Bakal Aktif Beri Masukan Terkait Omnibus Law UU Politik

    Biaya Politik Makin Mahal, DPD Bakal Aktif Beri Masukan Terkait Omnibus Law UU Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin menegaskan lembaganya bakal berperan aktif dalam pembahasan Omnibus Law UU Politik. DPD, kata dia, akan memberikan masukan terhadap omnibus yang menggabungkan beberapa undang-undang tersebut.

    “Saya berpikir ketika dibuka omnibus secara politik, makanya DPD pun sudah punya banyak bahan. Salah satunya adalah bagaimana melihat demokrasi kita yang makin hari makin mahal,” ujar Sultan di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Secara kelembagaan, kata Sultan, DPD masih menunggu sikap DPR khususnya Komisi II DPR sebagai leading sector membahas Omnibus Law UU Politik. Dia memastikan DPD tidak akan pasif membahas omnibus tersebut.

    “Kami akan secara aktif memberikan masukan, DIM, dan apa namanya bahan-bahan kepada teman-teman di DPR untuk menjadi bahan atau pintu masuk terkait solusi konstitusi kita tanpa harus melakukan amendemen,” tegas Sultan terkait Omnibus Law UU Politik.

    Sultan mengatakan, Omnibus Law UU Politik dalam rangka merespons putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk, kata dia, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.

    “Buat saya ini sesuatu yang baik, kemudian kami dari parlemen, dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional,” pungkas Sultan terkait Omnibus Law UU Politik.

  • Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025

    Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengugkapkan pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan konsep work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengajukan konsep WFA kepada Presiden agar masyarakat, khususnya para pegawai, dapat pulang lebih awal dan bekerja dari rumah atau lokasi lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan penumpang menjelang hari-hari sibuk Lebaran,” kata Hartanto dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Hartanto, jika arus mudik dan balik biasanya memuncak pada H-7 dan H+7, maka WFA diusulkan dimulai sejak H-12 dan berlangsung hingga H+12. Lebaran tahun 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret.

    “Awalnya kami mempertimbangkan H-12 atau H-10, tetapi yang pasti, penerapan WFA ini akan dilakukan lebih awal, bukan hanya 7 hari menjelang Lebaran,” jelasnya.

    Usulan ini lahir dari inisiatif menteri perhubungan dan dipandang sebagai solusi potensial untuk mengurangi kepadatan transportasi selama periode mudik, terutama pada moda angkutan laut.

    “Bukan berarti kami senang karena mendapat libur, tetapi kami memerlukan strategi yang efektif untuk mengurai kepadatan. Salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk pulang lebih awal, seperti H-10, dibandingkan menumpuk di H-7,” ujar Hartanto.

    Pemerintah memprediksi adanya lonjakan aktivitas angkutan laut pada Lebaran 2025. Oleh karena itu, selain menerapkan WFA, langkah seperti pemeriksaan rutin (ramp check) akan tetap dilakukan.

    Kemenhub juga akan mendirikan posko di 224 pelabuhan, melakukan pemantauan melalui pusat komando, dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan operasional yang lebih terarah menyambut mudik Lebaran 2025.

  • Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana pembatalan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sebesar 4 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Dasco, jika ambang batas ini dihapus atau ditetapkan menjadi nol persen, fungsi DPR berpotensi terganggu karena keanggotaan DPR akan terdiri dari terlalu banyak partai politik.

    “Kita sudah tahu fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan, dan anggaran juga harus terkonsolidasi. Kalau terlalu banyak partai, kita khawatir fungsi-fungsi ini akan terganggu dan membuat pemerintah juga terganggu,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengakui penghapusan parliamentary threshold akan memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil yang selama ini gagal mencapai ambang batas 4 persen suara nasional. Namun, ia menekankan kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

    “Ya mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapat ambang batas, itu wajar saja diusulkan. Namun, ada plus minusnya. Kalau semua partai politik yang ikut pemilu bisa duduk di DPR, ya nanti kita lihat dampaknya pada fungsi DPR,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan menteri koordinator hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sekaligus pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) menyambut baik langkah MK membatalkan parliamentary threshold.

    “Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” ujar Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Selasa (14/1/2025).

    Yusril berharap penghapusan ambang batas parlemen dapat memberikan peluang lebih besar bagi PBB dan partai kecil lainnya untuk meraih kursi di DPR.

    Dasco Ahmad menilai parliamentary threshold nol persen perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mengganggu konsolidasi fungsi DPR. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra melihat peluang ini sebagai kesempatan bagi partai kecil untuk bersaing lebih adil dalam pemilu.

  • Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons soal usulan adanya sumbangan masyarakat dalam bentuk iuran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dasco, tidak tepat jika program makan bergizi gratis dibiayai dengan iuran masyarakat karena namanya bukak makan gratis lagi.

    “Kalau iuran namanya sudah enggak makan gratis lagi dong,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN 2025. Hanya, Dasco membuka ruang juga kepada para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggunakan APBD membiayai program MBG.

    “Sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih maupun yang terpilih lagi bahwa mereka saya sudah dengar itu ada menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing masing,” tegas Dasco terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis,

    Yang terpenting, kata Dasco, perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal alokasi anggaran untuk program MBG tersebut. Koordinasi tersebut untuk memastikan apakah APBD suatu daerah mampu membiayai semua program makan bergizi gratis atau perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat.

    “APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nah, ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, dalam hal ini mendagri dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat,” jelas Dasco.

    Dasco juga sempat menyinggung soal usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia mengaku tak bisa berkomentar terlalu jauh karena penggunaan dana zakat sudah diatur dan jika hendak digunakan untuk MBG, maka harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Saya belum bisa jawab karena penggunaan dana zakat itu sudah diatur sendiri. Sebelum jawab, saya musti konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya,” pungkas dia terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis.

  • Berkumur Setelah Berada di Luar Rumah Bisa Kurang Risiko Penularan HMPV

    Berkumur Setelah Berada di Luar Rumah Bisa Kurang Risiko Penularan HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, Irandi Putra Pratomo menyarankan agar masyarakat berkumur dengan air bersih setelah berada di luar rumah untuk mengurangi risiko penularan Human Metapneumovirus (HMPV).

    “Menurut saya, ada manfaat dari kebiasaan ini, yaitu berkumur, baik di mulut maupun tenggorokan, setelah kita kembali dari luar. Dalam bahasa Inggris, ini disebut gargling,” ungkap Irandi dalam sebuah diskusi daring mengenai virus HMPV di Jakarta, Selasa (14/1/2025) dilansir dari Antara.

    Ia menambahkan, tidak perlu menggunakan cairan antiseptik atau produk dengan kandungan tertentu seperti betadine, cukup dengan air bersih. Untuk manfaat tambahan, garam bisa ditambahkan ke dalam air sebagai antiseptik alami yang mudah diakses.

    Terkait penanganan HMPV, Irandi mengatakan langkah pencegahannya mirip dengan tindakan yang dilakukan saat pandemi Covid-19 pada 2021. Penggunaan masker, mencuci tangan, dan tetap di rumah saat sakit merupakan cara efektif untuk mencegah penularan virus ini.

    “Kita tidak ingin kembali ke masa sulit seperti dulu, ketika masker sulit ditemukan atau harganya sangat tinggi, begitu juga dengan hand sanitizer. Yang penting adalah menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan secara rutin,” jelasnya.

    Irandi mengimbau masyarakat tidak perlu merasa panik, tetapi tetap harus waspada. Hingga saat ini, belum ada peringatan resmi dari WHO atau organisasi kesehatan lainnya terkait penerapan langkah-langkah ketat seperti karantina. Oleh karena itu, situasi masih dapat ditangani secara wajar.

    Namun, ia mengingatkan bahwa kelompok rentan, seperti anak-anak di bawah 10 tahun, balita, dan lansia dengan penyakit penyerta, memerlukan perhatian khusus.

    “Anak-anak memiliki sistem imun yang belum matang, sedangkan lansia mengalami penurunan kekebalan tubuh, atau disebut immunosenescence, seiring bertambahnya usia. Ini menjadi lebih serius jika mereka memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, gagal jantung, atau riwayat transplantasi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan gagal jantung dapat memperburuk gejala HMPV, terutama pada lansia dengan riwayat kesehatan yang kompleks.

    Sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh, Irandi mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, serta memastikan cukup istirahat setiap hari untuk mencegah terkena HMPV.

  • Lirik Lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto dan Terjemahannya

    Lirik Lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto dan Terjemahannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Not Worth The Pain merupakan salah satu lagu dari Hana Wilianto yang diluncurkan perdana pada 10 Juli 2021. Video lagu ini sudah dilihat lebih dari 346.000 kali pada saluran YouTube Hana Wilianto.

    Lagu Not Worth The Pain memiliki cerita yang begitu kompleks dan memiliki arti yang berbeda-beda bagi pendengar. Salah satunya cerita tentang tentang kisah persahabatan yang sudah terjalin lama, tetapi berakhir dan kini menempuh jalan yang berbeda.

    Lagu dengan durasi 4 menit 1 detik ini, mampu membuat pendengar menyadari keadaan yang sebenarnya terjadi. Melalui liriknya “Are we truly done?” membawa pendengar kembali ke masa menyenangkan yang pernah terjadi.

    Berikut ini lirik lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto dan terjemahannya.

    Lirik Lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto
    Remember when i told you 
    You’re the one, i can’t live without
    Now things have changed
    Oh i was wrong
    Guess it’s goodbye for you and I

    It has been months I haven’t heard from you, how you do?
    No longer the same, we’re moving on
    Still can’t believe we get through this

    Are we truly done?
    It’s over this time?
    Or it’s just my mind?

    (Reff)
    Do you remember, 
    When we met
    We’d never thought
    We’ll end this way
    I want you to stay
    But it’s not worth the pain

    I’m sorry for all things that i’ve done
    You know like i do
    It’s the right thing to do
    But why it felt so wrong
    Is this what we want?

    Are we truly done?
    It’s over this time?
    Or it’s just my mind?

    Do you remember, 
    When we met
    We’d never thought
    We’ll end this way
    I want you to stay
    But it’s not worth the pain

    Believe me, it’s actually so hard
    to explain this pain to someone who causes it
    You’re a delightful scar
    Loving you is like a drug
    You bring addiction to my soul and its so hard to control
    and now all i got
    Is one last question
    How could i really get over you

    I’m sorry for all things that i’ve done
    You know like i do
    It’s the right thing to do
    But why it felt so wrong
    Is this what we want?

    Do you remember, 
    When we met
    We’d never thought
    We’ll end this way
    I want you to stay
    But it’s not worth the pain

    I’m sorry for all things that i’ve done
    You know like i do
    It’s the right thing to do
    But why it felt so wrong
    Is this what we want?
    (do we have to end this way)
    Is this what we want?

    Thank you for all the beautiful memories
    I wish you happiness, always

    Terjemahan Lirik Lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto
    Ingat saat aku memberitahumu
    Kamulah satu-satunya, aku tidak bisa hidup tanpanya
    Sekarang semuanya telah berubah
    Oh aku salah
    Kira itu selamat tinggal untukmu dan aku

    Sudah berbulan-bulan aku tidak mendengar kabar darimu, bagaimana kabarmu?
    Tidak lagi sama, kita terus maju
    Masih tidak percaya kita bisa melewati ini

    Apakah kita benar-benar selesai?
    Sudah berakhir kali ini?
    Atau hanya pikiranku saja?

    (Reff)
    Apakah kamu ingat,
    Ketika kita bertemu
    Kita tidak pernah berpikir
    Kita akan berakhir seperti ini aku mau kamu untuk tetap tinggal
    Tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakitnya

    Aku minta maaf untuk semua hal yang telah kulakukan
    Kamu tahu aku seperti apa
    Itu hal yang benar untuk dilakukan
    Tapi kenapa rasanya sangat salah
    ini yang kita mau?

    Apakah kita benar-benar selesai?
    Sudah berakhir kali ini?
    Atau hanya pikiranku saja?

    Apakah kamu ingat,
    Ketika kita bertemu
    Kita tidak pernah berpikir
    Kita akan berakhir seperti ini
    Aku mau kamu untuk tetap tinggal
    Tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakitnya

    Percayalah, sebenarnya sangat sulit untuk menjelaskan rasa sakit ini kepada seseorang yang menyebabkannya
    Kamu adalah bekas luka yang menyenangkan
    Mencintaimu seperti narkoba
    Kamu membawa kecanduan pada jiwaku dan sangat sulit untuk dikendalikan dan sekarang yang kumiliki
    Hanya satu pertanyaan terakhir
    Bagaimana aku bisa benar-benar melupakanmu?

    Aku minta maaf untuk semua hal yang telah kulakukan
    Kamu tahu aku seperti apa
    Itu hal yang benar untuk dilakukan
    Tapi kenapa rasanya sangat salah, ini yang kita mau?
    Ini yang kita mau?

    Apakah kamu ingat,
    Ketika kita bertemu
    Kita tidak pernah berpikir
    Kita akan berakhir seperti ini aku mau kamu untuk tetap tinggal
    Tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakitnya

    Aku minta maaf untuk semua hal yang telah kulakukan
    Kamu tahu aku seperti apa
    Itu hal yang benar untuk dilakukan
    Tapi kenapa rasanya sangat salah, ini yang kita mau?
    Ini yang kita mau?

    Terima kasih untuk semua kenangan indahnya
    Aku berharap kamu bahagia, selalu

    Itulah lirik lagu Not Worth The Pain dari Hana Wilianto dan terjemahannya.

  • Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Asita Targetkan 16 Juta Wisatawan pada 2025 meski Hadapi Tantangan HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menargetkan 16 juta wisatawan pada tahun 2025, meski tengah dihadapkan dengan ancaman wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang dilaporkan sedang merebak di China.

    Virus ini diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam mencapai target tersebut. Sejumlah strategi dan langkah pencegahan pun telah disiapkan.

    “Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asal China telah menembus angka 1 juta orang. Kami berharap pada 2025, jumlahnya bisa meningkat lebih jauh lagi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Asita Budijanto Ardiansyah dalam wawancara dengan Beritasatu.com di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Budianto optimistis target tersebut dapat tercapai, seiring dengan meredanya ketegangan politik di Indonesia. Asita juga berkomitmen untuk mengurangi kekhawatiran berlebihan terkait HMPV di kalangan wisatawan, pelaku usaha, dan anggota asosiasi. Namun, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan, mengingat pengalaman pahit yang terjadi selama pandemi Covid-19.

    “Saya tidak ingin meremehkan HMPV, meskipun virus ini bukan hal baru. Kita semua masih ingat bagaimana pandemi Covid-19 tak terduga dan bertahan selama bertahun-tahun. Waktu itu, respons pemerintah pun terlambat. Karena itu, untuk HMPV kali ini, kami tetap waspada,” tegas Budianto.

    Industri pariwisata Indonesia baru mulai bangkit pascapandemi Covid-19 sejak tahun 2020, dan Asita berharap sektor ini tidak mengalami dampak signifikan dari penyebaran HMPV. Budianto juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.

    Terkait pencegahan, berbagai langkah proaktif telah dilakukan. Skrining terhadap wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui bandara, serta penerapan protokol kesehatan dan kebersihan di tempat-tempat wisata, tetap diterapkan meski tidak seketat pada masa puncak Covid-19.

    “Kami selalu menyarankan agar wisatawan tetap mengikuti protokol kesehatan standar, seperti memastikan kebersihan kendaraan, hotel, dan restoran. Selain itu, kapasitas tempat umum yang digunakan wisatawan juga harus sesuai dengan ketentuan,” jelas Budianto.

    Menurutnya, kebersihan menjadi salah satu faktor utama yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang berkunjung ke Indonesia mesti ada isu HMPV. Hal ini diharapkan dapat menjadi daya tarik utama bagi sektor pariwisata Indonesia di tahun-tahun mendatang.