Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gunung Ibu Berstatus Awas, Warga di 6 Desa Dievakuasi

    Gunung Ibu Berstatus Awas, Warga di 6 Desa Dievakuasi

    Halmahera Barat, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, James Uang, menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Ibu selama 14 hari ke depan terhitung sejak Rabu (15/1/2025). Penetapan ini dilakukan setelah status Gunung Ibu meningkat menjadi Awas.

    Menindaklanjuti peningkatan status ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan lembaga terkait langsung melakukan proses evakuasi terhadap ribuan warga di enam desa yang masuk pada zona merah erupsi Gunung Ibu.

    Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Halmahera Barat menjelaskan saat ini evakuasi baru telaksana di satu desa yakni Desa Sangaji Nyeku sebanyak 120 jiwa terdiri dari 60 keluarga yang terdiri dari anak-anak sebanyak 46 orang, balita 11 orang, dan lansia 21 orang.

    “Kami bergerak menggunakan dua unit truk melakukan evakuasi warga. Sasaran kami di enam desa dan titik awal kami menuju ke Desa Sangaji Nyeku dan menjadi prioritas kami adalah lansia, ibu-ibu hamil, anak-anak, dan balita,” kata Irfan.

    Dia mengatakan, para pengungsi ini ditempatkan di gedung gereja dan kantor desa, di Desa Tongute Sungi, yang berada di Kecamatan Ibu Tengah. Masih terdapat lima desa yang belum dilakukan evakuasi lantaran kondisi yang sudah larut malam. 

    “Kami melihat kondisi sampai saat ini kalau memungkinkan kami akan bergerak lagi di lima desa tersebut,” ujarnya.

    Diketahui, sebelum dilakukan proses evakuasi kepada warga dari zona merah, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan sosialisasi kepada warga atas bahaya erupsi Gunung Ibu yang saat ini berstatus Awas.

  • Mark Zuckerberg Pecat 3.600 Karyawan Meta karena Kurang Berprestasi

    Mark Zuckerberg Pecat 3.600 Karyawan Meta karena Kurang Berprestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Meta, perusahaan teknologi raksasa yang memiliki Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengumumkan rencana untuk memberhentikan sekitar 3.600 karyawan atau sekitar 5% dari total 72.000 pekerjanya. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja. 

    Dikutip DW, Kamis (16/1/2025), CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyampaikan keputusan tersebut dengan menyebutkan bahwa perusahaan ingin memprioritaskan talenta terbaik dan mempercepat proses peralihan kepada pekerja yang lebih berprestasi. “Saya telah memutuskan untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan memindahkan pekerja dengan kinerja rendah lebih cepat,” ungkap Zuckerberg.

    Langkah pemecatan karyawan ini diyakini merupakan bagian dari upaya Meta untuk memastikan bahwa mereka memiliki karyawan dengan kualitas terbaik dan membawa orang-orang baru yang bisa mendukung tujuan perusahaan. Perusahaan akan menghapus posisi-posisi yang tidak memberikan kontribusi yang diinginkan dan menggantinya dengan rekrutmen baru yang lebih sesuai dengan visi mereka.

    Penampilan CEO Meta Zuckerberg menggunakan jam tangan mewah dan kaos oversize. – (NYP/Ist)

    Zuckerberg juga menegaskan bahwa perampingan perusahaan ini adalah bagian dari strategi efisiensi setelah Meta mengalami kerugian, terutama pada divisi Reality Labs yang fokus pada pengembangan virtual dan augmented reality. Meskipun Meta sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang pesat selama pandemi Covid-19, perusahaan ini terpaksa mengurangi sekitar 20.000 pekerjaan pada tahun 2023 dalam langkah pemotongan biaya yang disebut sebagai “tahun efisiensi.”

    Selain itu, Meta juga baru-baru ini mengakhiri program pengecekan fakta pihak ketiga di Facebook dan Instagram, serta menyesuaikan kebijakan keberagaman dan inklusi mereka, mengurangi beberapa inisiatif terkait. Penerapan aturan moderasi konten juga dilonggarkan.

    Dengan perubahan ini dan pemecatan karyawan itu, Meta berharap dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan meningkatkan profitabilitas, sambil terus memperkenalkan inovasi di dunia digital dan metaverse.

  • Presiden Prabowo Bakal Hadiri Munas Konsolidasi Kadin Siang Ini

    Presiden Prabowo Bakal Hadiri Munas Konsolidasi Kadin Siang Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan akan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Kadin di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025) pukul 13.00 WIB. 

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Munas Konsolidasi ini akan menyatukan kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. 

    “Kesepakatan antara keduanya (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid) sudah tercapai. Kami hanya memfasilitasi. InsyaAllah, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung besok,” ujar Rosan seusai menghadiri acara BNIdirect Appreciation Night di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Rosan, melalui munas ini Kadin Indonesia akan kembali bersatu dan memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah.

    “Ini adalah munas persatuan dan konsolidasi. Setelah ini, Kadin akan bersatu kembali, sehingga dapat menjadi mitra pemerintah yang lebih optimal,” ungkapnya.

    Undangan resmi untuk acara ini telah dikirim kepada 35 Ketua Umum Kadin dari berbagai provinsi di Indonesia. Undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

    Dalam Munas Konsolidasi ini, Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai ketua umum Kadin Indonesia untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, Anindya terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada 14 September 2024, di Jakarta.

    Pada kesempatan sebelumnya di akhir September 2024, Anindya menyampaikan komitmennya untuk merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia guna menciptakan organisasi yang solid, harmonis, dan kondusif.

    Selain itu, Muhammad Arsjad Rasjid akan dikukuhkan sebagai ketua dewan pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode yang sama.

  • Soal Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Menko Zulhas: Sah-sah Saja

    Soal Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Menko Zulhas: Sah-sah Saja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menanggapi usulan pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, berbagai pihak bebas mengutarakan pendapat.

    “Kalau orang ngomong kan boleh saja, namanya demokrasi,” ujar Zulhas seusai menjadi pembicara dalam acara bertema “Semangat Awal Tahun 2025” di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Zulhas menjelaskan anggaran program MBG saat ini masih sesuai ketetapan awal, yakni sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan sepanjang 2025.

    Namun, Zulhas tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran hingga Rp 140 triliun jika pendapatan negara meningkat dan dilakukan penghematan di sektor tertentu.

    “Nanti kalau pendapatan negara tambah, penghematan sana-sini bisa didapat, ya kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp 140 (triliun),” ujarnya.

    Zulhas menilai usulan penggunaan dana zakat untuk MBG merupakan hal yang wajar. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan aturan dan prioritas penerima zakat sesuai syariat Islam.

    “Bahwa ada usulan dari sana dari sini, namanya usulan ya boleh saja,” tegas Zulhas.

    Usulan pemanfaatan dana zakat untuk MBG sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamuddin. Sultan menyebut potensi dana zakat di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana? Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” kata Sultan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Sultan, pembiayaan program MBG tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN karena masih banyak program prioritas lain yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk melalui zakat.

    “Di bawah Pak Prabowo ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” ujar Sultan.

    Pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi solusi inovatif, tetapi perlu memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku. Pemerintah masih fokus pada anggaran yang telah ditetapkan, namun membuka ruang untuk usulan yang dapat meningkatkan keberhasilan program.

  • Indonesia Siap Jadi Pelopor Implementasi Perdagangan Karbon Global

    Indonesia Siap Jadi Pelopor Implementasi Perdagangan Karbon Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mengembangkan perdagangan karbon di kancah internasional.  Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon internasional yang akan diresmikan pada 20 Januari 2025.

    Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ary Sudijanto menyatakan Indonesia siap menjadi pelopor dalam percepatan implementasi perdagangan karbon global. 

    “Melalui kesepakatan otorisasi di COP 29 UNFCCC, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya dalam pasar karbon global. Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan emisi secara signifikan,” ujar Ary Sudijanto dalam Pre-Sessional Meeting “Launching Perdagangan Karbon Luar Negeri” di Jakarta dilansir dari Antara, Rabu(15/1/2025).

    Potensi besar karbon di Indonesia sendiri tercermin dari nilai perdagangan yang telah mencapai Rp 55,237 miliar sejak bursa karbon mulai beroperasi pada September 2023, dengan volume perdagangan mencapai 1,040 juta ton CO2e.

    “Dengan potensi besar dalam sektor perdagangan karbon domestik, Indonesia kini bersiap untuk merambah pasar internasional,” lanjutnya.

    IDXCarbon, platform perdagangan karbon yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung transaksi karbon global.

    Namun demikian, keberhasilan ini membutuhkan landasan yang kuat, termasuk regulasi yang berkeadilan, sistem pengawasan yang transparan, serta komitmen kolektif dari semua pihak yang terlibat.

    Lebih lanjut Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Wahyu Marjaka menguraikan pentingnya regulasi yang kokoh serta infrastruktur nilai ekonomi karbon untuk menunjang perdagangan karbon internasional. 

    Menurutnya, Indonesia telah mulai mengimplementasikan Pasal 6 Perjanjian Paris dengan memastikan akuntabilitas melalui sistem registri nasional (SRN). Kolaborasi bilateral, termasuk mutual recognition agreement (MRA), tengah dijajaki dengan berbagai organisasi internasional.

    “Penyusunan peta jalan perdagangan karbon yang mengacu pada target NDC akan menjadi panduan utama dalam menentukan jumlah kuota,” tambahnya.

    Dengan perdagangan karbon internasional, Indonesia tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian perubahan iklim dunia, tetapi juga menciptakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem perdagangan karbon.

  • Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun zona ekonomi khusus (special economic zone) di kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB). Zona ini akan difokuskan pada pengembangan industri chip semikonduktor, yang dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Luhut menyatakan Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam pengembangan industri semikonduktor.

    “Nanti kita siapkan, mau tetap di ITB, kalau perlu kita bikin di ITB special economic zone, khusus untuk semikonduktor,” ujarnya dalam acara bertema “Semangat Awal Tahun 2025” yang berlangsung di Menara Global, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

    Luhut menegaskan industri semikonduktor memiliki potensi besar sebagai mesin ekonomi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa negara Asia, seperti Malaysia, telah berhasil menarik investasi besar dari perusahaan teknologi global untuk mengembangkan sektor ini.

    “Kalau tidak ada langkah-langkah agresif, kita akan ketinggalan. Nanti negara tetangga kita akan lebih maju. Kita enggak mau begitu,” tegas Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi digital, termasuk sektor artificial intelligence (AI) dan semikonduktor. Menurut Airlangga, semikonduktor adalah elemen kunci dalam transformasi digital global.

    “Semikonduktor adalah the next big thing yang seluruh dunia cari. Jadi, pekerjaan rumah (PR) kita bersama, termasuk Kadin, adalah mendukung pengembangan sektor ini. Ke depan, tidak ada gadget atau tools tanpa semikonduktor,” ungkap Airlangga dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Oktober 2024.

    Sebagai langkah strategis, pemerintah mendorong kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan. Kampus seperti ITB diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan riset untuk mendukung pengembangan teknologi semikonduktor di Indonesia.

  • Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Luhut Tersinggung World Bank Samakan Kepatuhan Pajak Indonesia dengan Nigeria

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung mendengar pernyataan World Bank yang menyebut kepatuhan pajak Indonesia setara dengan Nigeria. Pernyataan itu disampaikan World Bank saat bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu.

    “Waktu World Bank datang ke kantor saya tiga pekan yang lalu mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujar Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebagai respons atas kritik tersebut, pemerintah tengah mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan dan kepatuhan pajak melalui implementasi sistem digital bernama Coretax. Sistem ini akan disinkronkan dengan teknologi pemerintahan berbasis digital, GovTech, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

    Luhut meminta masyarakat untuk bersabar dalam masa awal implementasi Coretax. “Ya tentu dalam satu bulan pertama, orang pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,” katanya.

    Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, jika Coretax dijalankan dengan optimal, potensi peningkatan penerimaan pajak diperkirakan mencapai 6,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun.

    Selain itu, sistem ini juga akan memberikan dampak signifikan pada penegakan pajak. Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting di lembaga pemerintahan.

  • MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menyatakan organisasi ini terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung sebagai anggota, kader, atau bahkan pengurus.

    Hal ini disampaikan Adies merespons isu Jokowi dan Gibran mungkin akan bergabung melalui MKGR yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. Namun, Adies belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

    Adies mengajak publik untuk mengikuti perkembangan dinamika politik, terutama menjelang Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan perayaan HUT ke-65 MKGR yang akan digelar pada Sabtu (18/1/2025). Dalam forum tersebut, MKGR akan mengumumkan perubahan komposisi kepengurusan, baik penambahan maupun pengurangan anggota.

    “Kami terbuka untuk siapa saja, termasuk ASN, masyarakat umum, atau pihak-pihak lain yang ingin bergabung,” ujar Adies di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies juga mengungkapkan beberapa posisi pengurus, seperti wakil ketua umum, akan ditambahkan, sementara posisi yang tidak aktif atau berhalangan tetap akan diganti.

    Adies memastikan undangan telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri acara puncak HUT ke-65 MKGR.

    Prabowo Subianto akan memberikan testimoni melalui video, sedangkan kehadirannya akan diwakili Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Gibran Rakabuming Raka dipastikan hadir langsung dalam acara tersebut.

    “Kami sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres. Insyaallah, Pak Wapres akan hadir, dan Pak Presiden akan memberikan video testimoni ucapan selamat ulang tahun,” tambah Adies.

    Isu bergabungnya Jokowi dan Gibran ke MKGR atau Partai Golkar terus menjadi perhatian publik. Forum MPO pada 18 Januari 2025 disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk melihat perkembangan lebih lanjut terkait hal ini.

  • Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap gabah dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) dengan nilai Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Tadi sudah MoU antara Perpadi dengan Bulog, harus membeli gabah dari petani Rp 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya, sesuai dengan kriteria kekeringannya itu,” ungkap Zulhas kepada awak media di Solo, Rabu (15/1/2025).

    Pemerintah telah menaikkan harga Gabah Panen Kering (GPK) sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

    Selain itu, Zulhas mengungkapkan pihaknya akan membantu pengusaha penggilingan padi untuk mendapaykan pinjaman revitalisasi.

    “Saya janji, di mana yang akan pinjam, nanti di kawal. Saya akan antar kawal ke perbankan kita, boleh ke menteri BUMN sampai ke dirut bank,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya akses kredit bagi pabrik kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman.

    “Saya antar sampai dapat, karena enggak adil pabrik kecil memerlukan kredit enggak dapet, sementara yang besar satu aja sudah puluhan triliun misalnya,” tutur Zulhas.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin swasembada. Oleh karena, itu teman-teman tadi kalau ingin revitalisasi (pabrik) di mana, berapa perlunya, dan katanya rata-rata Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar, nanti kita kawal sampai dapat. Itu saya kira,” ungkap Zulhas.

  • Hadapi Kontraksi Ekonomi, BNI Luncurkan BNI Direct untuk Turunkan Biaya Pendanaan

    Hadapi Kontraksi Ekonomi, BNI Luncurkan BNI Direct untuk Turunkan Biaya Pendanaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berhadapan dengan tantangan kontraksi ekonomi yang dapat mempengaruhi likuiditas dan arus uang beredar. Untuk merespons hal ini, BNI meluncurkan produk BNI Direct bertujuan menurunkan biaya pendanaan (cost of fund) di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

    “BI dan pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan yang menunjukkan adanya kontraksi, yang berarti akan ada berkurangnya uang yang beredar. Ini juga akan mempengaruhi potensi apresiasi nilai uang dan menyebabkan kenaikan nilai kredit,” ujar Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita dalam acara BNI Investor Daily Round Table di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Enggartiasto menekankan, kenaikan nilai kredit akan menambah beban bagi pelaku usaha.

    “Kami menghargai langkah BNI yang responsif terhadap situasi ini dengan menghadirkan solusi yang dapat mengurangi beban biaya pendanaan,” tambahnya.

    Saat ini, tingginya suku bunga menyebabkan suku bunga deposito dan biaya pendanaan meningkat. Untuk meredakan dampak ini, BNI meluncurkan BNI Direct guna menurunkan cost of fund.

    Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap optimis menghadapi 2025, mengingat fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian global.

    “Harapannya, ke depan otoritas moneter tidak lagi melakukan kontraksi apapun, termasuk untuk mengendalikan inflasi,” tutur Enggartiasto Lukita.