Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Ini Bukti bahwa Indonesia Bisa Fight dan Kita Menang

    Ini Bukti bahwa Indonesia Bisa Fight dan Kita Menang

    Jakarta, Beritasatu.com – Perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia di telah menemui titik terang. Melalui Panel Report (Laporan Hasil Putusan Panel) pada 10 Januari 2025 lalu, World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia.

    “Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Kemarin khusus untuk sawit, kita fight di REDD dan kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau gak mau dunia harus menerima, bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean, dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

    Selanjutnya, WTO juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

    Dalam putusan WTO tersebut juga menyebutkan bahwa dalam konteks implementasi dari The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis telah terbukti melakukan diskrimisasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean.

    Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut tentu akan berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR), dimana sebelumnya Uni Eropa secara resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi EUDR selama 1 tahun hingga 30 Desember 2025 mendatang yang mengindikasi ketidaksiapan Uni Eropa.

    Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR. Indonesia akan terus menentang kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak pro rakyat, terlebih mempertimbangkan terdapat lebih dari 41% penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat.

    Selain itu, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk kian memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali.

    “Dengan kemenangan ini, saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEРА,” pungkas Menko Airlangga.

  • Gunung Ibu Masih Erupsi, 6 Desa Masuk Zona Bahaya Ancaman Lava Pijar

    Gunung Ibu Masih Erupsi, 6 Desa Masuk Zona Bahaya Ancaman Lava Pijar

    Halmahera Barat, Beritasatu.com – Setelah statusnya naik dari level III ke level IV awas, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara masih terus erupsi. Tinggi kolom asap teramati sekitar 400-800 meter di atas puncak gunung.

    Analis Data Ilmia Pertama Badan Geologi Sulistiyani melaporkan terjadi 13 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 28 milimeter dan durasi maksimal 70 detik. 

    “Kemudian sudah tercatat sudah 28 kali gempa embusan, 80 kali gempa vulkanik dangkal, delapan kali gempa vulkanik dalam, dan lima kali gempa tektonik jauh,” kata Sulistiyani di Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Jumat (17/1/2025).

    Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Ibu dan radius enam kilometer untuk daerah rekomendasi bahaya ke arah bukaan kawah di arah utara dari puncak gunung Ibu.

    “Terdapat enam desa yang harus dilakukan evakuasi. Jadi kami memang rekomendasinya seperti itu karena memang ada potensi bahaya yang ke daerah tersebut,” ucapnya.

    Menurutnya, eupsi Gunung Ibu tidak hanya teramati pada siang hari, tetapi juga pada malam hari terjadi lontaran lava pijar dari puncak gunung. Terdapat enam desa di Kecamatan Tabaru, masuk pada area zona merah sehingga benar-benar ada ancaman bahaya awan panas.

    “Betul kalau malam hari beberapa kali ada lava pijar dan terlihat dari beberapa sisi yaitu ada api diam yang ada di puncak Gunung Ibu. Nah, ini merupakan ancaman bahayanya saat ini berupa awan panas guguran kemudian aliran lava kemudian jatuhan material vulkanik”, jelasnya.

    Hingga di hari ke tiga status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Ibu, tercatat sebanyak 207 jiwa mengungsi. Mereka ditempatkan di gedung, gereja dan kantor desa di Desa Tongute Sungi, yang berada di Kecamatan Ibu Tengah.

    Meski begitu masih banyak warga yang belum mau diungsikan. Saat ini pemerintah daerah melalui Badan Pelanggulangan Bencana (BPBD), TNI, dan Polri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ancaman bahaya erupsi Gunung Ibu.

  • 13 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Iwan Rinaldi Ganti Nama Jadi Rudi Aditya Yahya

    13 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Iwan Rinaldi Ganti Nama Jadi Rudi Aditya Yahya

    Pangkal Pinang, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menangkap Iwan Rinaldi (60), terpidana kasus korupsi Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Kota Pangkal Pinang, setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2012.

    Selama 13 tahun buron, Iwan Rinaldi ternyata sudah mengganti identitas menjadi Rudi Aditya Yahya untuk mengelabui petugas.

    Asisten Intelijen Kejati Bangka Belitung Fadil Regan mengatakan Iwan Rinaldi ditangkap di rumahnya di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat.

    “Yang bersangkutan ini dalam pelariannya ini sudah berganti identitas. Jadi pada saat yang bersangkutan ini mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung di tahun 2012, yang bersangkutan ini sedang berada di Jakarta setelah dia mengetahui yang bersangkutan ini mengganti identitasnya,” kata Fadil Regan di Pangkal Pinang, Jumat (17/1/2025).

    Pada 2012, MA memutuskan menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Iwan dan denda Rp 200 juta subsiser dua bulan kurungan. Namun, terpidana korupsi Iwan Rinaldi kabur dan belum diekseskusi.

    “Dalam pelariannya selama hampir 13 tahun, Iwan Rinaldi telah mengganti identitas diri menjadi Rudi Aditya Yahya,” ujar Fadil.

  • Wamen UMKM Soroti Rendahnya KUR untuk Sektor Produktif

    Wamen UMKM Soroti Rendahnya KUR untuk Sektor Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian dan perikanan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan total 29 juta UMKM sektor pertanian, sektor ini menjadi pilar utama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan.

    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyebutkan 99% UMKM sektor pertanian merupakan usaha perseorangan, sedangkan sisanya terdiri dari usaha berbadan hukum dan lainnya. “Angka ini menunjukkan sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional,” ujar Helvi, Jumat (17/1/2025).

    Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya indeks inklusi keuangan yang hanya mencapai 62,26%. Selain itu, masalah regenerasi petani, dengan 64,2% tenaga kerja berusia di atas 45 tahun.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meningkatkan pembiayaan inklusif melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2024, penyaluran KUR mencapai Rp 282 triliun, meningkat dari Rp 260 triliun pada 2023.

    Meski meningkat, proporsi penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan masih rendah, yakni sekitar 30%. Sektor kelautan bahkan mengalami penurunan, dari 1,8% pada 2020 menjadi 1,4% pada 2024.

    Helvi mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program KUR, khususnya untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp 282,44 triliun, baru 57,81% atau Rp 163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif.

    Sebagai langkah strategis, pemerintah meluncurkan program KUR Klaster dan KUR Alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan.

    Helvi mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat peran UMKM di sektor pangan. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

    “Dengan sinergi yang baik, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh serta meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku UMKM,” pungkas Helvi.

  • Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Jakarta, Beritasatu.com – Amar Bank, pelopor inovasi perbankan digital, mengumumkan kolaborasi strategis dengan JULO Group, salah satu platform fintech lending terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini memberikan akses kepada 2,58 juta pengguna JULO untuk memanfaatkan layanan embedded banking dari Amar Bank. Dengan demikian, JULO kini bertransformasi sebagai platform keuangan lengkap, yang mengintegrasikan fitur perbankan dan solusi pinjaman dalam satu aplikasi yang seamless.

    Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong inklusi keuangan dan membantu jutaan masyarakat Indonesia agar dapat mengakses layanan keuangan. Dengan mengintegrasikan kapabilitas perbankan inovatif dari Amar Bank, JULO Group meningkatkan fitur digital banking pada platform JULO, memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses kredit tetapi juga menikmati layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    “Di Amar Bank, misi kami adalah mentransformasi dunia perbankan melalui teknologi dan membuatnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian.

    “Kolaborasi dengan JULO Group mewujudkan misi tersebut, memungkinkan kami menjangkau komunitas yang kurang terlayani dan kurang memiliki akses ke perbankan, sekaligus mendukung pertumbuhan JULO sebagai platform yang melampaui solusi kredit. Bersama, kami mengatasi kesenjangan penting dalam layanan keuangan untuk jutaan masyarakat Indonesia,” Vishal.

    Integrasi ini memperkuat posisi JULO sebagai mitra keuangan terpercaya bagi penggunanya, termasuk bagi mereka dari kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan. Pengguna kini dapat dengan mudah mengelola kebutuhan finansial mereka—dari mengakses pinjaman hingga memanfaatkan layanan perbankan penting—semua dalam satu aplikasi. Pengalaman tanpa hambatan ini mengurangi hambatan akses, membangun kepercayaan, dan mendukung literasi keuangan, membantu pengguna membangun masa depan keuangan yang stabil dengan dukungan plafon kredit fleksibel hingga Rp 50 juta rupiah.

    “Misi JULO selalu untuk memberdayakan jutaan masyarakat Indonesia melalui solusi keuangan yang mudah diakses. Dengan hadirnya layanan embedded banking dari Amar Bank, kami mentransformasi platform kami menjadi solusi yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan keuangan pengguna yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kami terhadap inklusi keuangan dan memberikan nilai lebih besar kepada pelanggan kami,” ujar Direktur JULO Group Adrianus Hitijahubessy.

    Bagi JULO Group, kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanannya. Dengan mengintegrasikan layanan perbankan dari Amar Bank, JULO meningkatkan layanannya sambil tetap menjaga identitas utamanya sebagai layanan fintech lending. Perkembangan ini memposisikan JULO sebagai platform yang mendukung pemberdayaan finansial, menggabungkan fleksibilitas fintech lending dengan kapabilitas tambahan dari solusi embedded banking.

    Integrasi ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menyediakan alat yang praktis dan nyaman untuk mengelola kebutuhan finansial sehari-hari. Selain itu, hal ini juga meningkatkan daya tarik JULO bagi pengguna baru yang mencari solusi kredit dan perbankan dalam satu pengalaman digital yang terpadu.

    Kolaborasi antara Amar Bank dan JULO mencerminkan visi yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan keuangan dan memberdayakan individu melalui solusi berbasis teknologi. Dampak dari kemitraan ini melampaui sekadar kenyamanan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif yang membuka peluang bagi jutaan masyarakat Indonesia, memungkinkan mereka untuk menabung, bertransaksi, dan meningkatkan kemampuan finansial mereka dengan mudah.

  • Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada 2025 hanya akan mencapai 5,1 persen. Angka ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi 2025 dari pemerintah yang sebesar 5,2 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap konsisten akan berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Hal ini dilakukan dengan menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Pemerintah sih tetap optimistis. Ini kan masih bulan Januari, jadi kita lihat saja perkembangan ke depan,” ucap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (17/1/2025).

    Momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal I 2025.  Hari Raya Idulfitri akan berlangsung pada  31 Maret 2025. Apabila melihat dari tahun-tahun sebelumnya konsumsi masyarakat melonjak saat momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

    “Pada Maret nanti ada Lebaran sehingga kita akan terus menggenjot sektor konsumsi,” tambah Airlangga dalam merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyelesaikan penggodokan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE) agar eksportir mau menyimpan modal di pasar keuangan domestik.

    Apabila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, maka akan menjadi bantalan saat perekonomian dunia sedang mengalami goncangan.

    “Kami sedang fine tuning yang terakhir, mudah-mudahan ini segera bisa kita meluncurkan sehingga fundamental daripada ketahanan ekonomi kita semakin baik,” tutur Airlangga.

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Pertumbuhan ekonomi 2025  diperkirakan mencapai kisaran 4,7–5,5 persen, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8-5,6 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ucap  Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat(AS). Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” tutur Perry dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • MBR Bisa Beli Rumah Subsidi di Kendal Seharga Rp 166 Juta Berkat Fasilitas Bank Tanah

    MBR Bisa Beli Rumah Subsidi di Kendal Seharga Rp 166 Juta Berkat Fasilitas Bank Tanah

    Kendal, Beritsatu.com – Badan Bank Tanah memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga Rp 166 juta per unit. Rumah subsidi ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu) di Bumi Svarga Asri, di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare, lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama. Lingkungan di perumahan ini masih asri dan berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara, Manager PT Asatu Realty Asri (ASATU) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep green building.

    “Kita bekerja sama, untuk rumah ini kita bikin bagaimana orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli, habis itu direnovasi. Kita bikin dengan benar-benar dan rumah ini sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk ASATU, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai hunian hijau masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia yang menjadi rumah subsidi yang lahannya disediakan oleh Bank Tanah.
     

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia mengimbau perbankan, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hilirisasi yang digagas pemerintah.

    Bahlil, yang juga menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), mengungkapkan komunikasi terkait pembiayaan ini telah dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Kami sudah rapat dengan Pak Erick (Thohir) terkait pembiayaan, dan secara informal sudah kami komunikasikan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Hilirisasi Jadi Prioritas Pembiayaan Perbankan
    Menurut Bahlil, sektor hilirisasi memiliki potensi nilai tambah yang besar untuk perekonomian Indonesia. Proyek hilirisasi dinilai lebih menjanjikan dibandingkan sektor konsumsi karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang lebih cepat.

    “Hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, dan kepemilikan proyek ini juga harus berada di dalam negeri. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu berperan aktif dalam pembiayaannya,” tegas Bahlil.

    Rapat Perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi
    Sebelumnya, sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis untuk menjalankan program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, strategi hilirisasi. Menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan mempercepat hilirisasi.

    Kedua, kontribusi ekonomi. Memastikan program hilirisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

    Ketiga, pembiayaan proyek. Merumuskan sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan program hilirisasi, dengan fokus pada pembiayaan dalam negeri.

    Keempat, posko Satgas Hilirisasi. Menetapkan Kantor Kementerian ESDM sebagai posko Satgas hingga 2029.

    Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perbankan, terutama bank BUMN, untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi. Dengan pembiayaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.

  • Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Sambangi Kantor B-Universe Bahas Program Pekerja Migran

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Sambangi Kantor B-Universe Bahas Program Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke head office B-Universe pada Jumat (17/01/2025). Kunjungannya bertujuan untuk mensosialisasikan program pemerintah terkait pemanfaatan Pekerja Migran Indonesia secara optimal.

    Menteri Karding tiba di kantor B-Universe pukul 09.30 WIB dan disambut hangat oleh Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita, bersama jajaran direksi. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan konstruktif, membahas peran media dalam mendukung program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    Enggartiasto Lukita menyoroti pentingnya program ini di tengah tantangan ekonomi global yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Ia menilai Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tumpuan harapan, terutama dalam penyaluran tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang terdampak pengurangan.

    “Sebenarnya kementerian ini juga menjadi tumpuan harapan, terutama dari penyaluran angkatan kerja baru dan tenaga kerja yang ada. Kita tidak bisa memungkiri bahwa cukup banyak pengurangan tenaga kerja. Dalam situasi ekonomi seperti ini, potensi itu akan masih bisa bertambah lagi,” ujar Enggartiasto.

    Ia juga menyoroti stigma yang selama ini melekat pada pekerja migran sebagai pekerja domestik, seperti pembantu rumah tangga. Namun, ia mengapresiasi konsep baru yang diusung oleh Menteri Karding untuk mengubah persepsi tersebut.

    “Pak Menteri Abdul Kadir Karding memiliki konsep yang bagus, bahwa akan merubah itu. Sekarang ini pekerja migran masih dikesankan sebagai mengirim pembantu rumah tangga, padahal kebutuhan di berbagai negara lain jelas. Program ini mendorong pekerja migran dengan skill scalable, minimal memiliki keahlian tertentu, dilengkapi dengan bahasa,” lanjutnya saat membahas program pekerja nigran Indonesia

    Selain itu, Enggartiasto menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan sosialisasi langkah serta kebijakan positif ini kepada masyarakat luas.

    Menurutnya, potensi pekerja migran Indonesia sangat besar untuk meningkatkan devisa negara.

    “Bayangkan, hanya dengan 300.000 pekerja migran, berapa remitansinya, berapa devisa negara yang masuk? Kalau itu dikembangkan dan disalurkan dengan baik, Indonesia bisa mengikuti jejak Filipina yang devisa tertingginya berasal dari pekerja migran mereka,” tambah Enggartiasto.

    Ia juga menegaskan peran media dalam mensosialisasikan program pemerintah sekaligus mencegah praktik pekerja migran ilegal atau yang tidak sesuai prosedur.

    “Kewajiban kita sebagai media adalah untuk menyampaikan atau mensosialisasikan dan mencegah pekerjaan migran yang ilegal atau tidak sesuai prosedur. Pemerintah juga di satu sisi mencoba mengatasinya dengan terus mensosialisasikan,” tutupnya.

    Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja migran itu sendiri tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

    Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin memanfaatkan peluang pengiriman pekerja migran.

    Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengirimkan 425.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2025. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyebutkan, target ini memerlukan upaya maksimal dengan tetap mengutamakan perlindungan bagi para pekerja.

    “Jadi kalau kita target tahun ini sekitar 425.000 PMI, kalau cuma 267.000, kita butuh kerja keras untuk mencapai target ini. Kita sedang menyiapkan beberapa langkah untuk mencapai target ini, tentu dengan menjamin bahwa target ini yang paling utama dari semuanya adalah perlindungan harus kuat,” ungkap Karding.

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana pengiriman PMI ke setidaknya 12 hingga 15 negara. Selain itu, peluang untuk memperluas pasar ke Eropa juga sedang dijajaki.

    “Pak Prabowo berdasarkan rapat terbatas (ratas) minggu lalu menyampaikan ke kita agar supaya dibuka di Eropa karena banyak permintaan dari kepala-kepala negara di sana,” tambahnya.

    Abdul Kadir Karding juga menekankan, perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi prioritas utama. Sebelum diberangkatkan, PMI harus dipastikan memiliki kemampuan bahasa, keahlian yang relevan, serta kesiapan mental yang baik. Kolaborasi bilateral dengan negara tujuan juga diperlukan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi.

    “Ke depan tentu yang utama adalah perlindungan. Bagaimana cara melindungi mereka? Kita harus memastikan mereka harus bisa berangkat dan pulang. Kita juga harus memastikan mereka memahami bahasa, memiliki skill, dan mental yang bagus. Kalau ini bisa dipastikan, maka tinggal nanti di luar negerinya ini adalah kerja sama bilateral yang harus kuat,” jelasnya lebih lanjut.

    Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan PMI, termasuk memastikan gaji yang layak serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di negara tujuan. “Menyangkut dua hal penting, pertama adalah soal gajinya harus bagus. Yang kedua adalah di negara sana ada perjuangan kesehatan ketenagakerjaan dan perlindungan jiwa,” tambah Karding.

    Selain itu, pemerintah akan memperkuat peran atase tenaga kerja dan perwakilan P3MI di negara-negara tujuan. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu PMI jika menghadapi permasalahan selama bekerja.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis dapat memenuhi target program pengiriman pekerja migran Indonesia pada 2025 sambil memastikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja. Abdul Kadir Karding menegaskan, keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, tetapi juga mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan.

  • Ekonom Wanti-wanti Pemerintah Tak Naikkan Harga Gula setelah Setop Impor

    Ekonom Wanti-wanti Pemerintah Tak Naikkan Harga Gula setelah Setop Impor

    Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian, mengimbau pemerintah untuk memastikan agar harga gula tidak naik akibat kebijakan pelarangan impor gula konsumsi. Ia menekankan bahwa Indonesia sangat bergantung pada gula impor sehingga langkah ini perlu dilakukan secara bertahap.

    “Penghentian impor gula harus dilakukan secara perlahan karena kita sudah sangat tergantung pada impor. Jangan sampai kebijakan ini malah memicu kenaikan harga gula di dalam negeri, terutama saat daya beli masyarakat kelas menengah sedang melemah,” ujar Eliza dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

    Menurutnya, saat ini sebanyak 63% kebutuhan gula nasional dipenuhi melalui impor. Padahal, berdasarkan definisi Badan Pangan Dunia (FAO), suatu negara dapat disebut swasembada jika 90% kebutuhan domestiknya dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

    Rendahnya produksi gula nasional disebabkan oleh tingkat rendemen tebu yang masih rendah. Rendemen mengacu pada kadar gula yang dihasilkan dari tebu yang digiling.

    Eliza mengungkapkan, rendemen tebu di Indonesia hanya sekitar 7%, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 11,82%.

    “Rendemen 7% berarti dari 100 kilogram tebu yang digiling hanya menghasilkan 7 kilogram gula. Sementara di Thailand, rendemennya 11,82%, sehingga menghasilkan 11,82 kilogram gula dari jumlah tebu yang sama,” jelasnya.

    Ia menambahkan, rendahnya tingkat rendemen ini disebabkan oleh banyaknya pabrik gula yang masih menggunakan mesin-mesin tua, bahkan beberapa sudah berusia lebih dari 100 tahun.

    “Revitalisasi pabrik gula menjadi sangat penting jika kita ingin meningkatkan produksi gula nasional. Tidak hanya produktivitas tebu yang perlu ditingkatkan, tetapi juga kualitas rendemennya,” imbuh Eliza.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan, pemerintah telah melarang impor untuk empat komoditas pangan, yaitu beras konsumsi, jagung untuk pakan ternak, gula konsumsi, dan garam konsumsi.

    Ia berharap pelarangan impor gula ini dapat mendukung upaya swasembada pangan yang sangat potensial untuk diwujudkan oleh Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas petani melalui berbagai program seperti penyuluhan, dukungan finansial, revisi regulasi, distribusi bibit unggul, serta penguatan rantai pasok.