Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik pagar laut di Tangerang, Banten, yang dikaitkan dengan masa pemerintahannya karena penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Jokowi menegaskan pentingnya memastikan proses legalitas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan HGB tersebut.

    “Ya yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul,” ujar Jokowi seusai bertemu dengan Hatta Rajasa di Resto Ikan Goreng Cianjur, Solo, Jumat (24/1/2025).

    Jokowi menjelaskan, pengecekan legalitas harus dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

    “Itukan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN, kabupaten kalau untuk SHM-nya. Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian. Dicek saja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak,” lanjutnya.

    Jokowi juga mengungkapkan, penerbitan sertifikat serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di wilayah lain, seperti Bekasi dan beberapa daerah di Jawa Timur.

    “Yang paling penting adalah investigasi prosesnya,” tegas Jokowi.

  • Deposito Emas Pegadaian, Calon Primadona Pilihan untuk Berinvestasi

    Deposito Emas Pegadaian, Calon Primadona Pilihan untuk Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah resmi menjadi perusahaan jasa keuangan non bank pertama yang mendapat restu menjalankan kegiatan usaha Bulion, PT Pegadaian berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun negara. Dengan dukungan penuh dari Kementerian BUMN, Pegadaian optimis menjalankan kegiatan usaha Bulion yang sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya dalam sektor hilirisasi dan industrialisasi. Tak butuh waktu lama, setelah mengantongi izin, Pegadaian menghadirkan produk baru, Deposito Emas.

    Kehadiran Deposito Emas menjadi alternatif berinvestasi yang terbilang menarik dan menjanjikan, mengingat emas memiliki nilai yang tidak surut dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Ekonom Telisa Aulia Falianty. Menurut Telisa Deposito emas akan menjadi varian instrumen unggulan yang menjanjikan.

    Sebagaimana keunggulan utama dari deposito yaitu sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Stok emas yang selama ini disimpan dan tidak menghasilkan bunga maka dapat memperoleh imbal hasil jika kita simpan dalam deposito emas.

    Menurut POJK 17/No 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, simpanan emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.

    “Dengan adanya layanan ini, maka konsumen dapat menyimpan emas yang dimiliki pada LJK berizin. Pelaku industri yang membutuhkan emas juga dapat memperoleh kebutuhan pinjaman emas yang terstandarisasi untuk digunakan sesuai kebutuhan. Simpanan emas dari masyarakat tadi sebagai unallocated account dapat digunakan oleh LJK yang menyelenggarakan kegiatan usaha Bullion untuk penyaluran pembiayaan emas dan atau perdagangan emas,” jelas Telisa.

    Pegadaian juga menawarkan deposito emas dalam aplikasi Pegadaian Digital, sehingga sangat memudahkan dan praktis bagi nasabah atau investor. Dengan begitu, nasabah atau investor tidak perlu repot pergi ke kantor cabang Pegadaian dan memungkinkan nasabah untuk mengelola investasi kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan aman.

    Telisa menambahkan, dengan pengalaman Pegadaian dalam bisnis emas, membuat perusahaan yang akan memasuki usia 124 tahun tersebut siap untuk memimpin bisnis jasa Bulion baik dalam pinjaman ritel tabungan maupun trading, karena 90% bisnis Pegadaian berhubungan dengan emas.

    “Bercermin pada pengalaman di sejumlah negara, pemenuhan ekosistem Bullion bisa memakan waktu sampai belasan tahun sampai semuanya bisa berjalan dengan efektif. Contohnya, di Singapura dan Turki, butuh waktu 15 (lima belas) tahun. Namun dengan pengalaman panjang PT Pegadaian di bisnis emas, saya optimis waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat dengan dukungan sinergi multi pihak,” jelas Telisa.

    Dalam mengembangkan ekosistem bisnis emas di Indonesia, Pegadaian dalam upaya memaksimalkan potensi bisnis Bulion telah menyiapkan uji sistem terhadap pengembangan bullion services. Salah satunya adalah layanan Tabungan Emas Plus, perdagangan emas dan infrastruktur pendukung lainnya seperti G-Lab (layanan jasa sertifikasi uji keaslian batu mulia, emas, dan perhiasan PT Pegadaian), Vaulting dan Refinery Emas.

    Adanya Bulion diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki investasi emas, apalagi investasi emas dinilai sangat menguntungkan dan paling bersinar, khususnya di tahun 2024 lalu. Pegadaian sendiri terus memantapkan komitmennya melebarkan bisnis pada bidang Bullion Services untuk mendukung perekonomian dengan MengEMASkan Indonesia.

  • Pemangkasan Anggaran 2025, Menteri PU Tunggu Instruksi Detail dari Menkeu

    Pemangkasan Anggaran 2025, Menteri PU Tunggu Instruksi Detail dari Menkeu

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan tanggapan terkait penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Salah satu pos yang terkena dampak efisiensi adalah pembangunan infrastruktur.

    Dody menyatakan pihaknya masih menunggu rincian anggaran yang akan dipangkas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Detail tersebut akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Sudah, sudah (reviu anggaran). Kita tinggal menunggu detailnya dari Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati),” ujar Dody di kantornya, Jumat (24/1/2025).

    Dody menambahkan setelah menerima surat dari Sri Mulyani, informasi terkait anggaran final akan disampaikan kepada publik. Keputusan akhir nantinya akan diambil oleh menteri keuangan dan diteruskan ke direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum.

    “Kita dikasih berapa final (anggaran)-nya begitu. Kemudian kita jabarkan kepada tiap-tiap direktorat jenderal,” pungkasnya terkait penghematan APBN 2025.

    Penghematan belanja APBN 2025 ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres ini dikeluarkan pada 22 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Efisiensi yang ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri atas belanja kementerian/kembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Namun, penghematan ini tidak berlaku untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Presiden Prabowo mengarahkan agar efisiensi dilakukan pada enam pos belanja utama, yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin.

    Pemerintah berharap dapat meningkatkan penghematan APBN 2025 tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat.

  • Terpidana Mati Serge Atlaoui Dipulangkan ke Prancis pada 4 Februari 2025

    Terpidana Mati Serge Atlaoui Dipulangkan ke Prancis pada 4 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia resmi menyepakati pengaturan teknis dengan Pemerintah Prancis terkait pemulangan Serge Areski Atlaoui, warga negara Prancis yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Pemindahan ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Februari 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    “Pemindahan akan dilakukan pada tanggal 4 Februari mendatang. Tanggung jawab Pemerintah Indonesia adalah mengantarkannya sampai ke bandara dan memastikan ia masuk ke pesawat,” ujar Yusril.

    Serge Atlaoui sebelumnya dijatuhi hukuman mati terkait kasus pabrik ekstasi di Tangerang pada 2005. Namun, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan eksekusi tersebut dan memilih memindahkannya ke Prancis berdasarkan kesepakatan bilateral.

    Yusril menegaskan, Pemerintah Prancis menghormati kedaulatan hukum Indonesia terkait pidana yang dijatuhkan kepada Serge Atlaoui.

    “Pemerintah Prancis juga menyampaikan untuk kasus pidana serupa di Prancis, hukuman yang diberikan adalah 30 tahun penjara, sedangkan di Indonesia hukuman mati,” pungkas Yusril.

  • Kementerian Pekerjaan Umum Pertimbangkan Penurunan Tarif Tol dengan Kualitas Buruk

    Kementerian Pekerjaan Umum Pertimbangkan Penurunan Tarif Tol dengan Kualitas Buruk

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan opsi penurunan tarif tol pada ruas yang memiliki standar pelayanan minimum (SPM) buruk. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja (Raker).

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan, opsi tersebut memungkinkan untuk diambil di masa mendatang sebagai bagian dari upaya peningkatan SPM tol. Saat ini, aturan mengenai SPM jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2014.

    “Semua opsi masih dipertimbangkan, termasuk kebijakan penurunan tarif tol,” ujar Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Meski demikian, Dody menegaskan bahwa diperlukan regulasi baru apabila kebijakan penurunan tarif tol tersebut akan diterapkan.

    Namun, hingga saat ini, pihaknya belum berencana mengusulkan perubahan aturan. Ia lebih menekankan pentingnya memaksimalkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap SPM itu sendiri.

    “Mungkin cara kita mereviu SPM harus diperbaiki dahulu. Jadi kita pastikan cara evaluasinya tepat dan memastikan SPM-nya benar-benar bagus. Kadang-kadang, tidak semua ruas jalan yang meminta kenaikan tarif itu memiliki kondisi yang sebanding dengan SPM-nya. Jadi seringkali tidak apple-to-apple,” jelasnya.

    Dody juga menyoroti pentingnya memperhatikan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang telah disepakati bersama Badan Usaha Jalan Tol (BPJT) dalam pembentukan kebijakan baru. Menurutnya, Kementerian PU bekerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita harus melihat aturan yang ada saat ini, apakah sudah memadai atau belum. Jika PPJT sudah cukup mengakomodasi, maka tidak perlu langsung membuat aturan baru,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pendekatan business-to-business (B2B) dapat menjadi solusi untuk membahas peningkatan SPM.

    “Bisa dengan memanggil satu per satu pihak terkait, atau berdiskusi bersama melalui Asosiasi Tol Indonesia (ATI), sehingga solusi terbaik bisa dicapai,” tutup Dody dalam menanggapi penurunan tarif untuk tol dengan kualitas buruk.

  • 3.000 Kader PDIP Berikan Kejutan Ulang Tahun untuk Megawati

    3.000 Kader PDIP Berikan Kejutan Ulang Tahun untuk Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapatkan kejutan ucapan selamat ulang tahun dari sekitar 3.000 kader PDIP yang hadir dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Acara diawali dengan pemberian hadiah berupa lukisan dari para seniman kepada Megawati. Selanjutnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno, dan kader PDIP Jojor Lamsihar Manalu memberikan aba-aba kepada perwakilan anggota DPRD untuk menghadirkan kejutan berupa tumpeng sederhana yang diangkat ke atas panggung.

    Tak lama kemudian, lagu “Selamat Ulang Tahun” dari Jamrud mengalun di ruangan, diiringi tepuk tangan meriah dari ribuan anggota DPRD PDIP yang berdiri memberikan ucapan selamat.

    Pembawa acara, Jojor Manalu, memanggil perwakilan anggota DPRD dari wilayah Barat hingga Timur Indonesia untuk mendampingi Megawati memotong tumpeng.

    Presiden ke-5 RI tersebut tampak bahagia, melempar senyuman, dan sesekali menari diiringi lagu “Selamat Ulang Tahun”. Potongan tumpeng kemudian diberikan kepada perwakilan anggota DPRD dari seluruh Indonesia serta para seniman lukis.

    Dalam momen ulang tahun yang ke-78 tersebut, Megawati juga didampingi Ketua DPP PDIP I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dan Eriko Sotarduga.

  • Menteri Nusron Resmi Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Milik PT Intan Agung Makmur

    Menteri Nusron Resmi Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Milik PT Intan Agung Makmur

    Tangerang, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) resmi mencabut status penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik SHM maupun HGB. Itu tempat terbitnya sertifikat SHGB. Yang kami sebut nama PT IAM,” kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers di Tangerang, Jumat (24/1/2025).

    Nusron mengatakan berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji brstatus cacat prosedur dan materiil atau batal demi hukum.

    Nusron menambahkan Kementerian ATR/BPN akan secepatnya menuntaskan penyelesaian kasus SHGB dan SHM pagar laut Tangerang, karena sertifikat yang cacat secara prosedural dan materiel jumlahnya cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu.

    “Pokoknya mungkin hari ini. Karena ini kan kita bekerja baru hari Senin ya. Ini tidak bisa satu-satu. Tetapi ini prosesnya kita lalui. Jadi, jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat materiel,” kata dia.

  • Pemerintah Bahas Perluas Pasar UMKM ke Kancah Global

    Pemerintah Bahas Perluas Pasar UMKM ke Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Erick mengungkapkan, pertemuan ini membahas upaya Pemerintah khususnya sinergi antara Kementerian BUMN dan Kemendag, untuk mendorong kinerja dan perluasan pasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Erick berharap banyak UMKM yang melakukan kegiatan ekspor terhadap produk-produk yang dibuatnya.

    “Kami melihat potensi dari sinergi BUMN dengan Pak Mendag Budi, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional ini kita coba maksimalkan,” ungkap Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Erick Thohir mengungkapkan, saat ini perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungannya, masing-masing memiliki program kemitraan untuk para pelaku UMKM. Mitra binaan BUMN ini diperkirakan angkanya mencapai ribuan.

    Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

    Pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi, merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan untuk berkembang.

    “Akses dari pasar UMKM ke depan tadi Pak Mendag memberikan arahan mungkin bisa dibawa ke internasional,” tukas Erick.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso mengungkapkan, pihaknya memiliki program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM Bisa Ekspor). Program yang digagasnya ini bagian tindak lanjut percepatan ekspor oleh UMKM.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Untuk mengakselerasi itu, Kemendag membidik ekspor nasional dapat tumbuh 7,1% pada 2025 hingga 9,6% pada 2029. Salah satu upayanya, yaitu melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Mendag menyampaikan, program UMKM Bisa Ekspor merupakan upaya mendorong lebih banyak UMKM untuk menjadi eksportir sehingga dapat memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

    Adapun, kerja sama ini bakal membuat UMKM dapat melakukan ekspor produknya ke berbagai negara. Hal ini juga bisa memanfaatkan atase atau pihak perdagangan dari Kemendag di berbagai negara.

    “Kita minta support, dukungan dari kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami, UMKM bisa ekspor ini karena kita mempunyai perwakilan atase di 33 negara,” pungkasnya dalam menanggapi perluasan pasar UMKM di kancah global.
     

  • DATA Targetkan Penjualan Melonjak Dua Kali Lipat Pasca-Akuisisi Grup Djarum

    DATA Targetkan Penjualan Melonjak Dua Kali Lipat Pasca-Akuisisi Grup Djarum

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Remala Abadi Tbk (DATA) merencanakan ekspansi agresif setelah resmi diakuisisi oleh Grup Djarum. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur teknologi ini menargetkan pemasangan 500.000 jaringan internet home connect.

    Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan sekaligus laba bersih hingga dua kali lipat pada tahun 2025.

    Direktur Utama PT Remala Abadi Agus Setiono menjelaskan, sinergi dengan Grup Djarum akan memanfaatkan kekuatan masing-masing pihak.

    “Grup Djarum memiliki jaringan antar-pulau yang luas, sedangkan kami memiliki jalur antar-kota. Kolaborasi ini memungkinkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur jaringan, termasuk pemanfaatan tiang dan jalur serat optik yang sudah ada,” ujar Agus seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Agus juga menambahkan bahwa strategi ini akan mempercepat perluasan jaringan, termasuk untuk segmen bisnis ke bisnis (B2B).

    “Kami telah memulai pembangunan jaringan dengan target 500.000 home connect pada 2025, meningkat signifikan dari 180.000 jaringan pada awal tahun ini. Target tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp 300-400 miliar yang akan didanai melalui kombinasi hasil akuisisi dan modal internal,” paparnya.

    Dalam ekspansi ini, DATA berencana mengubah fokus bisnisnya dari dominasi segmen B2B menjadi lebih menitikberatkan pada segmen ritel. 
    “Saat ini, pendapatan kami masih didominasi oleh segmen B2B, sekitar 70-80%. Ke depan, kami ingin membalikkan komposisi tersebut, dengan kontribusi segmen ritel yang lebih besar dalam lima tahun mendatang,” ungkapnya.

    Produk DATAm yakni NetHome.id dirancang untuk menyasar masyarakat menengah ke bawah yang belum terjangkau layanan internet berkualitas. Dengan harga mulai dari Rp 200.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps, DATA menawarkan layanan yang kompetitif tetapi tetap terjangkau.

    Agus menekankan, strategi ini bukan sekadar perang harga. Hal ini lantaran DATA tidak masuk ke segmen yang sudah dikuasai pemain lain. 
    “Fokus kami adalah melayani masyarakat yang belum banyak tersentuh, dengan teknologi yang lebih sederhana, efisien, dan cepat,” katanya.

    Dalam membangun jaringan, DATA menerapkan pendekatan efisiensi dengan model home connect. Perusahaan juga membangun jaringan langsung ke rumah pelanggan dan memberikan layanan gratis di bulan pertama agar pelanggan dapat mencoba langsung.

    “Dengan teknologi yang berbeda, kami yakin dapat bersaing dalam hal kualitas dan kecepatan,” jelas Agus.

    Selain itu, DATA juga berencana memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau serat optik dengan menggandeng mitra lokal.

    “Kami melihat peluang besar untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani, sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan akses internet nasional hingga di atas 80%,” tambahnya.

    Dengan potensi pasar yang besar dan dukungan penuh dari Grup Djarum, DATA optimistis mampu mencetak pertumbuhan yang signifikan. “Target kami tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas melalui akses internet berkualitas,” tutup Agus.

  • Insentif Kebijakan DHE SDA Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Dunia Usaha

    Insentif Kebijakan DHE SDA Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Dunia Usaha

    Jakarta Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah pemerintah yang telah menyiapkan insentif bagi dunia usaha seiring dengan diberlakukannya kebijakan penempatan sebesar 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Indonesia minimal selama satu tahun.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan,  insentif ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap masukan dunia usaha yang sebelumnya mengemukakan berbagai tantangan dan usulan, termasuk dalam hal DHE yang dikonversi ke mata uang rupiah, sehingga dapat menjadi pengurang dalam besaran porsi kewajiban penempatan DHE.

    “Insentif yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah bentuk perhatian terhadap kebutuhan pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan operasional saat kebijakan tersebut diimplementasikan nantinya,” ucap Shinta dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (24/1/2025).

    Kebijakan ini telah menjadi perhatian besar bagi dunia usaha, mengingat potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap modal kerja para pelaku usaha di sektor terdampak. Oleh karena itu, beberapa langkah yang telah disiapkan pemerintah diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan stabilitas makroekonomi dengan keberlanjutan usaha, sehingga harapannya kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih adil dan efektif,” tutur Shinta.

    Lebih lanjut, selain bahas soal DHE SDA, Apindo berharap adanya dialog yang berkelanjutan untuk meninjau sektor-sektor tertentu yang membutuhkan penyesuaian kebijakan jika dibutuhkan nantinya, seperti sektor perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

    Sektor-sektor tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dan menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan perhatian khusus agar daya saing sektoral tidak terganggu.

    Apindo juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar insentif yang diberikan dapat berdampak dengan efektif dan memastikan bahwa seluruh pelaku usaha dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa merasa terbebani oleh kebijakan tersebut.  

    Dalam hal ini, Apindo bersama dengan asosiasi sektor lainnya berkomitmen untuk aktif memantau, mengawal, dan memberikan masukan kepada pemerintah guna memastikan kebijakan DHE SDA membawa manfaat bagi semua pihak.