Author: Beritasatu.com

Hukum Membaca 3 Kali Surah Yasin Saat Malam Nisfu Syaban

Jakarta, Beritasatu.com – Umat muslim biasanya menghidupkan malam Nisfu Syaban dengan berbagai macam ibadah, termasuk membaca surah Yasin. Tradisi ini sudah di masyarakat dan menjadi suatu keharusan dilaksanakan.

Namun, bagaimana sebenarnya hukum membaca surah Yasin tiga kali di malam Nisfu Syaban dalam pandangan Islam? Dilansir dari NU Online, berikut penjelasannya!

Dasar Hukum Membaca Surah Yasin di Malam Nisfu Syaban

Secara syariat, tidak ada larangan dalam Islam untuk membaca surah Yasin sebanyak tiga kali pada malam Nisfu Syaban. Bacaannya merupakan bagian dari Al-Qur’an dan doa yang dipanjatkan pun ditujukan kepada Allah Swt. Dengan demikian, amalan ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki menjelaskan bahwa berdoa kepada Allah dan memohon hajat tidak menafikan keikhlasan amal ibadah seseorang.

Artinya, para hamba Allah Swt boleh saja berdoa agar Ia memenuhi segala hajatnya tanpa harus khawatir akan amalnya. Ini yang disebut dalam istilah agama dengan sebutan ‘tawassul’ atau ‘wasilah’.

Tawasul atau wasilah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan terkait tawasul adalah cerita Rasulullah SAW mengenai tiga orang yang terjebak di dalam gua.

Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik yang pernah mereka lakukan. Berkat tawasul melalui amal saleh tersebut, Allah mengabulkan doa mereka dan menyelamatkan mereka dari gua.

Istilah ‘wasilah’ juga disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat (35).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung” (QS Al-Maidah: 35).

Malam Nisfu Syaban adalah kesempatan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk mengisi malam ini dengan amalan-amalan terbaik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca surah Yasin tiga kali di malam Nisfu Syaban adalah amalan yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada dalil yang secara khusus mewajibkan atau melarangnya.

31/01/2025 18:30
Aceh Selatan Diguncang Gempa Magnitudo 6,2 Sore Ini, Tidak Berpotensi Tsunami

Jakarta, Beritasatu.com – Gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (31/1/2025) pukul 18.03 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi di titik koordinat 3.15 derajat lintang utara (LU) dan 96,95 derajat bujur timur (BT).

Pusat gempa berada di darat sekitar 36 kilometer barat daya Kabupaten Aceh Selatan pada kedalaman 29 kilometer.

“Gempa tidak berpotensi tsunami. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG dalam situs website resminya.

Belum diketahui apa dampak dari gempa magnitudo 6,2 di Aceh Selatan tersebut.

31/01/2025 18:23
Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Akan Diputuskan Prabowo, Mendagri Usul 18-20 Februari 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan tanggal pasti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, setelah batal digelar pada 6 Februari 2025.

Tito sudah mengusulkan ke Prabowo rencana jadwal pelantikan kepala daerah pada 18, 19, dan 20 Februari 2025. Namun, putusan resminya ada di tangan sang presiden.

“Nanti saya akan melakukan exercise ya, karena saya sudah menyampaikan tanggal-tanggal tersebut kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden masih punya waktu untuk memutuskan tanggal mana,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Tito menambahkan, pihaknya akan membahas tanggal pelantikan bersama dengan Komisi II DPR pada Senin (3/1/2025), untuk nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo.

“Jadi presiden yang menentukan jadwalnya, dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 Februari kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” ungkap Tito.

Sebelumnya Mendagri Tito mengatakan pelantikan kepala daerah batal dilakukan pada 6 Februari 2025, karena Mahkamah Konstitusi akan memajukan pembacaan putusan dismissal gugatan sengketa Pilkada 2024 pada 5 Februari, dari sebelumnya 13 Februari 2025.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 rencananya akan dilakukan secara serentak di Jakarta oleh Presiden Prabowo.

31/01/2025 18:18
KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

“Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

“Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

“KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

“Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.

31/01/2025 18:04
Kementerian Hukum Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dekopin telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025.

Supratman mengatakan, pengesahan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

“Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi,” ujar Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, Supratman juga mengesahkan jajaran pengurus Dekopin, antara lain Ketua Penasihat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Sayid Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.

“Dengan demikian, pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan serta pendaftaran badan hukumnya, yang akan segera kami catatkan dalam sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum, proses ini segera kami laksanakan,” tandas Supratman.

Dia berharap hal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air serta mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryadi berterima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2024.

“Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah,” ujar Bambang.

Dia berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. “Kami ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

Dia juga berharap tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, Bambang ingin memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin yang ia pimpin.

31/01/2025 17:54
Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sementara itu, status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Untuk PIK, itu merupakan usulan dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena termasuk dalam konsep destinasi hijau. Sedangkan BSD, bukan seluruh kawasan perusahaan BSD-nya, tetapi ada bagian tertentu yang mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” ujar Susiwijono dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

Ia menjelaskan, penetapan PIK 2 sebagai PSN bertujuan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis ekowisata, terutama di area hutan mangrove. Tidak seluruh wilayah PIK 2 mendapat status PSN, melainkan hanya area tertentu yang mendukung konsep destinasi hijau.

Dengan status PSN, PIK 2 akan difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, terutama wisata pesisir yang berbasis konservasi mangrove, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp 65 triliun.

Sementara itu, pengembangan kawasan BSD dalam PSN diarahkan pada sektor kesehatan. Nantinya, akan dibangun fasilitas riset biomedis di wilayah tersebut.

“Di luar pembangunan fasilitas riset, juga akan ada aktivitas pendidikan dan lainnya. Namun, yang masuk dalam PSN hanya sekitar 56 hektare sesuai dengan rekomendasi teknis dari kementerian terkait,” jelas Susiwijono.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 proyek baru dalam daftar PSN guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan nilai investasi yang besar serta dampak ekonomi yang luas. Sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain jalan, pelabuhan, kereta api, bandara, bendungan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi.

“PSN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup upaya pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sektor pariwisata dan pendidikan,” tuturnya terkait BSD dan PIK 2 yang jadi PSN.

31/01/2025 17:52
Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus

Solo, Beritasatu.com – Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Baik lah. Namanya sama-sama ketua umum bertemu adalah hal yang bagus. Pertemuan Mbak Mega (Megawati) dengan Pak Presiden Prabowo itu malah lebih baik,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa.

“Ya biasa namanya juga Indonesia. Ini yang namanya adu domba untuk memecah belah itu sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya, zaman Ken Arok, raja saling bunuh. Kemudian dijajah Belanda ada yang namanya politik adu domba. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya saja,” tandasnya.

Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu. “Kita tunggu saja,” ucapnya singkat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDIP dan Partai Gerindra sama-sama membuka peluang pertemuan Prabowo dengan Megawati. Terlebih hubungan Prabowo dan Megawati sejak lama sudah terjalin baik.

“Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati bisa berlangsung sebelum kongres PDIP pada April 2025.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengisyaratkan pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri terjadi sebelum kongres PDIP. “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.anti Putri)

31/01/2025 17:37
4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

“Kami sangat gembira hari ini pak mensesneg membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu-tunggu lama,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan setelah rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan pada Jumat (31/1/2025).

Aturan pertama untuk mencapai swasembada pangan, yakni Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani instruksi presiden (inpres) mengenai sistem irigasi nasional. Selain hal tersebut, Zulhas mengatakan terdapat peraturan presiden (perpres) yang juga disahkan.

“Kedua, perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. Ketiga, perpres mengenai pupuk sudah selesai dan keempat inpres mengenai penyuluh sudah selesai,” ungkap Zulhas.

Zulhas mengatakan, keempat aturan tersebut disahkan demi menunjang percepatan kebijakan produksi dalam tujuan swasembada pangan nasional.

“Jadi empat (aturan), yang penunjang menjadi landasan utama agar kita bisa swasembada pangan dan itu sudah jadi semuanya,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan.

“Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo terkait swasembada pangan secepat-cepatnya,” ungkap Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

“Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.

31/01/2025 17:29
Komisi II DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Isu Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau biasa disapa Rifqi mengatakan pihaknya akan kembali memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) pada Senin (3/2/2025).

Pemanggilan ini terkait dengan isu jadwal pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 diundur atau ditunda.

Padahal sebelumnya Komisi II DPR bersama mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah bersepakat pelantikan kepala daerah digelar pada 6 Februari 2025.

“Kami akan mengundang mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke Komisi II pada Senin 3 Februari 2025,” ujar Rifqi kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

Kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) baru membacakan putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Putusan dismissal ini untuk memastikan sengketa-sengketa hasil Pilkada 2024 memenuhi syarat formal dan lanjut ke tahapan pemeriksaan substansi gugatan.

“Kami memohon kepada MK agar ada kepastian kapan mereka memutuskan perkara-perkara yang bersifat dismissal atau yang mereka tolak karena secara formil tidak memenuhi syarat,” jelas Rifqi.

Rifqi mengatakan pihaknya memahami apabila pemerintah mempertimbangkan ulang jadwal pelantikan kepala daerah.

“Wajar kalau KPU dan pemerintah ingin melakukan exercisement ulang terhadap pelantikan kepala daerah yang awalnya kita buat tiga gelombang, 6 Februari untuk mereka yang tidak beperkara di MK, kemudian pada akhir Maret 2025 bagi mereka yang sudah diputus dismissal dan kemudian pada tahap berikutnya sesuai dengan putusan MK,” pungkas Rifqi.

Yahoo Mail: Cari, Atur, Taklukkan

31/01/2025 17:28
Pelantikan Kepala Daerah Batal Digelar 6 Februari 2025, Diundur ke Tanggal Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal dilakukan pada 6 Februari 2025. Pelantikannya akan diundur setelah putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembatalan pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 karena MK akan memajukan pembacaan putusan dismissal gugatan sengketa Pilkada 2024 pada 4 dan 5 Februari, dari sebelumnya direncanakan 13 Februari 2025.

“MK mengharapkan tidak usah menunggu sampai 13 Maret. Tetapi setelah sidang dismissal ini,” kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Tito melanjutkan Kemendagri akan melakukan simulasi untuk menentukan tanggal pelantikan kepala daerah yang kemungkinan dilakukan antara 18-20 Februari 2025.

Tito melanjutkan perkiraan tanggal pelantikan tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo nanti akan menentukan tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres).

“Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 (Februari 2025), kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” pungkasnya.

31/01/2025 17:20