Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tidak Berpotensi Tsunami

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Ambon, Maluku, Kamis (20/11/2025) pukul 13.59 WIB. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan episentrum gempa ini berada pada titik koordinat 3,66 derajat lintang selatan dan 128,33 derajat bujur timur. atau 15 kilometer tenggara Ambon, Maluku dengan kedalaman 119 kilometer.

    “Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami,” tulis BMKG di akun X.

    Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun ada tidaknya jatuh korban akibat gempa tersebut.

    Sejumlah warga lewat media sosial melaporkan merasakan guncangan kuat. “Terasa di Pulau Seram kuat,” tulis akun @weaslayrr.

    “Di Sorong terasa sekali goyangannya,” ujar @Jacecrysta3588.

    Gempa berselang dua jam setelah gempa bumi dengan magnitudo 5,4 melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (20/11/2025) pukul 11.19 WIB.

  • Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Halmahera Barat, Getarannya sampai Ternate

    Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Halmahera Barat, Getarannya sampai Ternate

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (20/11/2025) pukul 11.19 WIB. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan episentrum gempa ini berada pada titik koordinat 1,59 derajat lintang utara dan 127,15 derajat bujur timur. 

    Pusat gempa berada di laut sekitar 55 kilometer arah barat laut Halmahera Barat pada kedalaman 118 kilometer.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

    “Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” demikian peringatan BMKG dalam laman resminya.

    Gempa ini dirasakan dalam II skala MMI di Ternate dan III skala MMI di Naha.

    Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun ada tidaknya jatuh korban akibat gempa tersebut.

  • Jembatan Kabanaran: Ikon Infrastruktur DIY Pemecah Rekor Teknologi CSP

    Jembatan Kabanaran: Ikon Infrastruktur DIY Pemecah Rekor Teknologi CSP

    Bantul, Beritasatu.com – Pembangunan infrastruktur negara yang melibatkan kontraktor lokal memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran uang. Filosofi ini teraplikasi penuh pada proyek Jembatan Kabanaran.

    Jembatan Kabanaran, yang sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, resmi diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (19/11/2025), dan kini menjadi ikon baru infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Rekor Nasional dan Keunggulan Teknologi

    Jembatan ini tidak hanya menonjol dari sisi arsitektur, tetapi juga memecahkan rekor sebagai salah satu jembatan terpanjang di Indonesia yang menggunakan Sistem Struktur Corrugated Steel Plate (CSP) dengan timbunan ringan dari semen mortar sepanjang 675 meter.

    Proyek ambisius senilai Rp 863,72 miliar ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium antara Surya Group dan Adikarya, menjadikannya simbol kolaborasi dan kepercayaan terhadap tenaga kerja dan kontraktor lokal.

    Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, keberhasilan ini didukung penuh oleh sumber daya domestik. “Ada lima Proyek Infrastruktur Nasional yang telah selesai dikerjakan, semuanya oleh tenaga kerja lokal. Total 10.471 tenaga kerja terserap dengan anggaran Rp 1,97 triliun,” terang Dodi Hanggodo.

    CEO sekaligus founder Surya Group, Muhammad Suryo, menegaskan bahwa peran kontraktor lokal sangat krusial dalam keberhasilan proyek Jembatan Kabanaran.

    “Kontraktor lokal memang sangat berpengaruh karena dari sisi material dan sumber daya manusia, mereka lebih menguasai wilayah. SDM lokal tentu lebih mengenal karakteristik daerah dibanding kontraktor dari luar Jogja,” ujar Suryo usai peresmian.

    Jembatan Kabanaran memiliki panjang 675 meter, lebar 24 meter, dan total penanganan jalan 2.300 meter. Proyek ini diselesaikan dalam kurun waktu 579 hari (November 2023 hingga Juni 2025) dan menyerap hingga 4.578 tenaga kerja lokal.

    Teknologi Peredam Gempa Periode 1.000 Tahun

    Muhammad Suryo memastikan keamanan jembatan ini telah diperhitungkan matang-matang. Jembatan selebar 24 meter ini didesain khusus menggunakan teknologi peredam gempa dengan periode ulang 1.000 tahun.

    Fungsi utama teknologi ini adalah melindungi struktur utama jembatan dari kerusakan parah akibat gempa. Jembatan ini memiliki kedalaman pondasi 35 hingga 40 meter, dilengkapi dengan peredam Lead Rubber Bearing (LRB), yakni teknologi produksi lokal yang berfungsi meminimalisir kerusakan akibat guncangan seismik.

    Kelebihan utama Jembatan Kabanaran juga terletak pada penggunaan material inovatif, yaitu semen mortar besar ringan yang diproduksi oleh perusahaan anak Surya Group. Material ini jauh lebih ringan dibandingkan beton konvensional, menjadikannya pilihan yang efisien dan tetap kokoh untuk konstruksi jangka panjang.

    Mengakhiri wawancara, Muhammad Suryo menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan kepercayaan kepada kontraktor lokal. 

    “Harapan saya memang pemerintah pusat memperhatikan kontraktor-kontraktor lokal supaya perekonomian itu berjalan. Tidak selalu bahwa kontraktor lokal itu tidak bisa mengerjakan barang-barang besar,” tandasnya.

  • Wilayah yang Akan Dihantam Gelombang Tinggi Hari Ini 20 November 2025

    Wilayah yang Akan Dihantam Gelombang Tinggi Hari Ini 20 November 2025

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini, Kamis (20/11/2025).

    Gelombang laut pada hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah utara yang bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar  4-25 knot.

    Sementara itu, di wilayah selatan, angin bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6-30 knot.

    Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru bagian barat dan tengah.

    BMKG mencatat, wilayah perairan dengan potensi gelombang 2,5 meter hingga 4 meter yaitu di Laut Natuna utara, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. 

    BMKG mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, serta operator transportasi laut agar tetap waspada. Gelombang tinggi berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan aktivitas di laut.

  • Survei RPI: Kepuasan Publik atas Penegakan Hukum Tembus 61,5 Persen

    Survei RPI: Kepuasan Publik atas Penegakan Hukum Tembus 61,5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan atas kinerja lembaga penegak hukum (LPH), seperti Polri, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial berada di angka 61,5%.

    “Mayoritas responden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum dan salah satu indikatornya adalah dengan melihat pandangan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum atau LPH,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam rilis hasil survei RPI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dari hasil survei RPI terlihat sebanyak 32,9% puas dengan kinerja LPH, 21,9% responden mengaku cukup puas dan responden yang merasa sangat puas sebanyak 6,7%. Lalu, sebanyak 24,5% responden mengaku sedang atau netral dan responden yang tidak puas sebanyak 4,1%. Sisanya, responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Survei RPI tersebut juga menunjukkan mayoritas masyarakat optimistis kondisi penegakan hukum ke depannya makin baik atau sebanyak 63,5% mengakui optimistis, dengan perincian 38,5% responden mengaku optimis atau yakin, lalu sebanyak 19,9% responden cukup yakin, dan 7,7 persen responden sangat yakin.

    Sementara sebanyak 23,9% responden memberikan penilaian sedang, sebanyak 3,5% responden merasa tidak yakin dan 6,5% responden memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab.

    Fernando mengungkapkan masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat saat RPI mengajukan pertanyaan tentang keyakinan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi apakah akan semakin baik atau tidak.

    “Untuk isu pemberantasan korupsi, mayoritas positif. Sebanyak 41,8% responden menilai sangat yakin, 19,5% responden menilainya moderat atau sedang, 17,9% responden cukup yakin, dan 5,6% responden mengaku sangat yakin. Sedangkan 4,3% responden mengaku tidak yakin dan 10,9% responden memilih tidak menjawab dan tidak tahu,” beber Fernando. 

    Merespons hasil survei RPI tersebut, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan menilai ujian negara demokrasi sesungguhnya, adalah bagaimana supremasi hukum bisa tegak berdiri secara persisten, berkeadilan dan proporsional. 

    “Tantangan mewujudkan supremasi hukum ini kompleks, meliputi, bagaimana pemerintah bisa bekerja maksimal untuk agenda pemberantasan korupsi nonintervensi, dapat secara konsisten dan persisten diberlakukan, akses keadilan yang setara, menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan hingga reformasi kultural di setiap entitasnya,” kata Ali.

    Menurut Ali, dari survei RPI tersebut, terlihat besarnya ekspektasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk secara serius melakukan penegakan hukum. Dia menilai hasil survei RPI juga menunjukkan kinerja lembaga penegak hukum sejauh ini dapat berakselerasi dengan arah dari Presiden Prabowo yang menghendaki agar supremasi hukum bisa berlaku tegas, adil, setara dan konsisten.

    “Tentu, kinerja LPH ini memberikan kontribusi positif terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang hukum. Meski harus diuji kembali melalui kinerja, output dan pandangan publik dan bisa dilihat kembali yang salah satunya melalui instrumen survei di waktu-waktu berikutnya,” pungkas Ali.

    Survei nasional RPI dilaksanakan pada 9-15 November 2025 dengan responden survei masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 Provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan ± 95%. 

  • Viral Orang Utan Interaksi dengan Manusia di Hutan Aceh, BKSDA Cek TKP

    Viral Orang Utan Interaksi dengan Manusia di Hutan Aceh, BKSDA Cek TKP

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sedang menelusuri video yang beredar di media sosial terkait interaksi orang utan sumatera (Pongo abelii) dengan manusia di kawasan hutan Aceh.

    Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim menelusuri lokasi interaksi orang utan tersebut dengan manusia.

    “Penampakan orang utan yang berinteraksi dengan seseorang sedang kami telusuri di mana lokasinya. Saat ini, tim sedang melacak di mana lokasi orang utan dalam video tersebut,” kata Ujang di Banda Aceh dikutip dari Antara, Rabu (19/11/2025).

    Sebelumnya, beredar video di media sosial satu individu orang utan dewasa mendatangi sebuah tenda di kawasan hutan. Kemudian, orang utan tersebut mengambil sebuah wadah dan memakan sesuatu dalam wadah tersebut.

    Terdengar orang yang merekam aktivitas orang utan dewasa itu berbicara menggunakan Bahasa Aceh mempersilakan primata cerdas tersebut memakan makan yang sudah ada dalam piring dan tidak membuang piringnya.

    Tidak berselang lama, seorang pria muda mendekati orang utan tersebut dan meletakkannya botol berisi air di depan satwa liar dilindungi tersebut, dan orang di belakangnya mempersilakan orang utan itu untuk meminumnya.

    Orang utan sumatera merupakan satwa dilindungi. Berdasarkan daftar kelangkaan satwa lembaga konservasi dunia, satwa yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera itu berstatus kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kelestarian orang utan sumatra dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa dilindungi.

    Serta tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati.

    Kemudian, tidak memasang jerat, racun, pagar listrik tegangan tinggi yang dapat menyebabkan kematian satwa liar dilindungi. Perbuatan ilegal menyebabkan kematian satwa dilindungi dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

  • SKK Migas Tegaskan dalam Proses Pencapaian Target Hulu Migas Butuh Sinergi dengan TNI

    SKK Migas Tegaskan dalam Proses Pencapaian Target Hulu Migas Butuh Sinergi dengan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan minyak dan gas bumi sesuai dengan target pemerintah. Upaya ini selaras dengan mandat Asta Cita, yang menempatkan ketahanan energi sebagai fondasi penting dalam memperkuat pertahanan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaminan keamanan menjadi faktor penentu agar setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melaksanakan proyek hulu migas yang dikerjakan berjalan sesuai rencana.

    Proyek Hulu Migas sebagai Obyek Vital Nasional

    Proyek hulu migas sesungguhnya adalah proyek milik Negara yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh KKKS yang berkontrak SKK Migas. 

    Oleh karena itu Negara memiliki kepentingan untuk menjamin proyek hulu migas bisa berjalan dengan baik dan agar SKK Migas dan juga KKKS dapat mengerjakan proyek tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan biaya yang efisien untuk mendukung kemampuan negara dalam menjaga ketersediaan pasokan minyak dan gas yang dibutuhkan untuk aktivitas industri, rumah tangga, hingga pembangunan ekonomi secara luas.

    Sebagai wakil negara dalam mengelola hulu migas, SKK Migas memegang peran sentral dalam pengusahaan pemenuhan pasokan energi nasional. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup peran manajerial dan yang paling penting adalah peran strategis, karena setiap langkah yang diambil akan menentukan struktur energi, pertahanan dan eknonomi nasional.

    Agar operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik membutuhkan kepastian keamanan, standar keselamatan kerja yang tinggi, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi. Tanpa tiga unsur tersebut, operasi tidak hanya berisiko terganggu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan energi nasional. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut SKK Migas memastikan seluruh aspek telah berjalan secara terukur, profesional, dan konsisten demi menjaga kepentingan strategis negara.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Anggono Mahendrawan menyampaikan bahwa keamanan bukan sekadar pendukung, tetapi salah satu penentu utama keberhasilan operasi hulu migas.

    “Industri hulu migas berada di garis depan penyediaan energi nasional. Karena itu, keamanan di wilayah operasi bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga bisa dianggap sebagai kebutuhan strategis negara untuk mengamankan industri hulu migas dalam mencukupi kebutuhan energi nasional,” tegasnya.

    Keamanan Adalah Fondasi Keberhasilan

    Hulu migas memiliki posisi vital bagi suatu negara, sehingga Negara memberikan dukungan pengamanan dari berbagai unsur pengamanan, termasuk TNI. Hal ini bukan semata karena industri hulu migas menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, tetapi juga karena keberadaannya termasuk dalam kategori objek vital nasional yang harus dijaga agar stabilitas negara tetap terpelihara.

    Kepentingan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, di mana Pasal 7 ayat 2 butir 5 menetapkan bahwa salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam ekosistem hulu migas merupakan mandat hukum dan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa aset strategis tersebut tetap aman dan dapat beroperasi tanpa gangguan.

    Kolaborasi antara SKK Migas dengan TNI pun menjadi semakin relevan. SKK Migas dan KKKS membutuhkan kepastian keamanan untuk menjamin kelancaran operasi, sementara TNI menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga objek vital strategis. Sinergi ini dilakukan melalui mekanisme formal, terukur, dan sesuai regulasi, sehingga tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik.

    Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Adalah Kunci Ketahanan Negara

    Pada akhirnya, sinergi antara SKK Migas dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI & Polri menjadi kunci terciptanya operasi hulu migas yang aman dan berkelanjutan. Dengan fondasi hukum yang kuat, koordinasi yang terukur, serta komitmen bersama menjaga kepentingan strategis negara, sektor hulu migas diharapkan terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan kesejahteraan bangsa. SKK Migas menegaskan bahwa upaya menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional adalah tanggung jawab bersama dan dengan kolaborasi yang solid, tujuan tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

  • Sambut 2026, Marketeers KONEK 2025 Tawarkan Strategi Pertumbuhan untuk Wirausaha

    Sambut 2026, Marketeers KONEK 2025 Tawarkan Strategi Pertumbuhan untuk Wirausaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut tahun 2026 yang dipenuhi tantangan bagi para pelaku usaha, Marketeers KONEK 2025 hadir sebagai ruang belajar praktis yang dirancang khusus untuk wirausaha. Di tengah berbagai perubahan, tuntutan pelanggan yang semakin tinggi, hingga dinamika pasar yang sulit diprediksi, KONEK menjadi wadah strategis bagi para pegiat usaha untuk mendapatkan inspirasi, solusi nyata, sekaligus akses menuju pertumbuhan.

    Diposisikan sebagai “Ajang Kumpul Wirausaha: Siap Sukses Tahun 2026”, KOΝΕΚ 2025 diselenggarakan pada 27 November 2025 di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Tahun ini, KONEK dikemas dalam alur yang lebih aplikatif dengan belajar langsung dari kesembilan founder inspiratif yang berhasil melewati berbagai tantangan terbesar dalam perjalanan bisnis mereka, mulai dari pemasaran, branding, penjualan, hingga pengembangan produk.

    Diawali dengan sesi pembuatan Marketing Plan 2026 oleh Iwan Setiawan, CEO MarkPlus, Inc. & Marketeers, lalu Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2026 oleh Ekonom Senior A. Prasetyantoko, KONEK 2025 menghadirkan 9 Founder merek lokal sukses asli Indonesia untuk berbagi 9 Solusi dari 9 Persoalan dunia usaha.

    “Setiap wirausaha punya mimpi besar, tetapi sering terhenti di masalah yang berulang. KONEK membantu mereka memecah jalan buntu itu dengan rencana yang jelas dan langkah yang praktis. Harapannya, peserta pulang dengan arah yang lebih pasti dan keyakinan untuk menumbuhkan bisnisnya ke depan dan menghadapi ketidakpastian di masa mendatang,” ujar CEO MarkPlus, Inc. & Marketeers Iwan Setiawan, dalam laporan tertulisnya, Senin (17/11/2025)

    DI KONEK 2025, para peserta akan menelusuri sembilan masalah utama wirausaha dan mempelajari solusi langsung dari para foundernya. Setiap sesi dirancang agar peserta dapat mengidentifikasi masalah bisnis mereka sendiri dan memetakan langkah penyelesaian melalui Workbook Marketing Plan 2026, sebuah panduan kerja yang dibangun khusus untuk membantu wirausaha membuat rencana pemasaran secara sistematis.

    Tak hanya itu, KONEK juga menghadirkan Potluck Session, yaitu ruang interaktif bagi peserta untuk memperkenalkan produk mereka, mempresentasikan produk peserta lain, sekaligus menguji strategi pemasaran secara nyata. Sesi ini menjadi momen penting bagi UMKM untuk mendapatkan feedback langsung dan memperluas jejaring bisnis.

    Selain sesi seminar, KONEK 2025 juga menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku usaha melalui Marketeers SME Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan, brand dan wirausaha yang dengan kreativitas dan inovasinya berhasil menjalankan Sustainable Marketing Excellence (SME).

    Memasuki penyelenggaraan tahun keempat, Marketeers SME Award 2025 hadir dengan tiga kategori utama: Wirausaha, Perusahaan Pemberdaya UMKM, dan Perusahaan dengan program keberlanjutan (sustainability). Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap para pelaku usaha yang tidak hanya berkembang, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi ekosistem bisnis nasional.

    Marketeers KONEK 2025 dan SME Award bukan sekadar seminar sehari, tetapi merupakan investasi strategis bagi wirausaha yang ingin tetap relevan, kompetitif, dan siap memasuki tahun 2026 dengan arah yang lebih terstruktur.

    Dengan rangkaian sesi praktis dan apresiasi bagi para pelaku industri, KONEK 2025 dan SME Award diharapkan menjadi momentum serta investasi strategis bagi wirausaha yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Sebuah ruang untuk belajar, terkoneksi, dan tumbuh bersama. untuk memperkuat strategi dan menyiapkan langkah nyata menuju 2026.

    Amankan tempat Anda dan bergabunglah bersama ratusan pelaku usaha lain yang siap bertumbuh.

    Informasi selengkapnya kunjungi di www.konek.marketeers.com/.

  • 110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Martinus Hukom menyebutkan temuan Densus 88 terkait 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut kelompok teroris melalui media sosial (medsos) dan gim online sepanjang 2025, adalah fenomena gunung es. Menurutnya, jumlah sesungguhnya lebih banyak, tetapi tidak terdeteksi. 

    Martinus mengungkapkan media sosial sekarang telah memodifikasi alogaritma dengan mengikuti pola perilaku anak-anak dan remaja. Terlebih, bentuk media sosial saat ini tidak hanya berupa platform berjejaring atau komunikasi, tetapi juga dapat berbentuk gim online, sehingga varian ruang digital saat ini begitu variatif. 

    “Kalau kita dalami lagi lebih banyak, mungkin 100 lebih (temuan Densus 88) itu hanya sebagai teori gunung es, yang terlihat puncaknya saja. Masih banyak yang lain karena media sosial sekarang massif sekali,” jelas Martinus dalam program “Beritasatu Utama” di Beritasatu TV, Rabu (19/11/2025). 

    Martinus mengatakan platform medsos saat ini sangat variatif. Ia mengatakan fenomena medsos dalam praktik terorisme di masa dirinya masih menjabat sebagai kadensus 88 pada 2020-2023, masih terbatas pada aplikasi Telegram semata. 

    “Sementara hari ini, pekerjaan Densus jadi semakin banyak karena platform medsos semakin banyak juga,” ujarnya. 

    Martinus menyebutkan penyedia medsos di era kiwari telah mempelajari anak-anak pengguna media digital sehingga menghasilkan algoritma. Dalam algoritma tersebut, perilaku anak-anak dalam menggunakan medsos menjadi berkembang dalam bentuk gim online guna menjadi sarana komunikasi. 

    “Jadi gim online saat ini bukan lagi menyalurkan kreativitas anak-anak dalam bermain gim, tetapi juga komunikasi, sehingga menjadi suatu fenomena yang membuat anak-anak lebih banyak masuk ke dunia digital,” katanya. 

    Selain itu, Martinus menjelaskan, ketika anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun, mereka mencari otoritas moral di tengah lingkungan keluarga. Namun saat awal usia remaja yakni usia 5 – 12 tahun, anak-anak akan mencari patron moral di ruang permainan. 

    “Di sinilah kemudian platform digital menyediakan otoritas moral terbaru bagi anak-anak. Dan ini lah yang harus kita pahami betul ada patron moral lain yang hadir di tengah anak-anak kita,” terang Martinus. 

    Lebih lanjut, Martinus mengungkapkan saat ini diperlukan pengawasan lebih intens terhadap platform digital, baik berupa kebijakan maupun kontrol dari orang tua. Ia menyebutkan tindakan pengawasan dari pemerintah maupun orang tua diperlukan agar anak-anak terpengaruh secara moral yang dimana belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Jangan anak-anak masuk ke ruang digital kemudian terpengaruh moral mereka, apalagi mereka bertemu dengan kelompok-kelompok ajaran radikal,” ungkap Martinus. 

    Sebelumnya, Densus 88 Antiteror mengungkap adanya lebih dari 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut oleh kelompok teroris melalui medsos hingga gim online sepanjang 2025. 

    “Kurang lebih ada 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi sebagai korban proses perekrutan kelompok teror,” kata Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Dalam periode penyelidikan sekitar satu tahun terakhir, Densus 88 telah menangkap lima orang yang diduga perekrut anak dan pelajar ke jaringan terorisme. Para tersangka ditangkap sejak akhir 2024 hingga November 2025 dan saat ini menjalani proses hukum.

    Mayndra menegaskan, Densus 88 bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial untuk memastikan mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan lanjutan.

  • Dosen UMY Sebut KUHAP Baru Berpotensi Langgar Konstitusi!

    Dosen UMY Sebut KUHAP Baru Berpotensi Langgar Konstitusi!

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR kembali memicu polemik publik. Sejumlah pihak menilai aturan baru ini memberikan kewenangan besar kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, terutama terkait penyadapan, penahanan, dan penyitaan.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Biantara Albab, mengkritisi sejumlah poin tersebut. Menurutnya, beberapa ketentuan justru mempertahankan pola lama yang cenderung dominatif dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan sehingga bertentangan dengan semangat pembaruan hukum.

    “Masih ada aturan yang menanggalkan hak-hak warga negara. Ini menunjukkan produk hukum sangat dipengaruhi konfigurasi politik. Ketika konfigurasi politiknya demokratis, regulasinya aspiratif; jika condong otoriter, hasilnya dominatif dan jauh dari perlindungan hak-hak sipil,” ujar Bian pada Rabu (19/11/2025).

    Dari perspektif hukum tata negara, Bian menilai beberapa ketentuan dalam KUHAP berpotensi melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 28D tentang hak atas kepastian hukum serta Pasal 28G mengenai hak atas rasa aman. Ia menegaskan perluasan kewenangan, seperti penyadapan dan penahanan tidak boleh dilakukan tanpa supervisi pengadilan karena berisiko menghilangkan mekanisme checks and balances.

    “Jika penyadapan atau penahanan dilakukan tanpa keterlibatan pengadilan, berarti tidak ada kontrol institusional. Warga negara bisa menjadi korban penyadapan atau penangkapan tiba-tiba tanpa mekanisme pengawasan dan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi serta konstitusi,” tegasnya.

    Tidak hanya substansi aturan, Bian juga menyoroti proses legislasi yang dinilai minim ruang dialog publik. Padahal, dalam negara demokratis, penyusunan undang-undang harus dilakukan secara inklusif agar tidak multitafsir dan tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan di lapangan.

    Dalam situasi seperti ini, Bian menekankan pentingnya masyarakat memahami hak-hak dasar ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pemahaman tersebut menjadi perlindungan awal untuk mencegah potensi tindakan sewenang-wenang.

    “Masyarakat harus tahu batas kewenangan aparat dan potensi pelanggaran HAM yang mungkin muncul. Semakin paham masyarakat, semakin sempit ruang bagi abuse of power,” tutupnya.