Author: Beritasatu.com

  • Presiden Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan

    Presiden Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk segera mempercepat penyusunan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, Prabowo menargetkan regulasi ini rampung dalam waktu dua bulan.

    “Presiden menyampaikan melalui Pak Seskab (Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin bahwa aturan perlindungan anak di ruang digital perlu dipercepat. Kami diberi waktu satu hingga dua bulan,” ujar Meutya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Untuk memenuhi arahan tersebut, Meutya telah menandatangani surat keputusan (SK) pembentukan tim kerja khusus yang bertugas mengkaji dan menyusun regulasi perlindungan anak di ranah digital. 

    Tim ini melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, akademisi, tokoh pendidikan anak, serta lembaga pemerhati anak, seperti Save The Children Indonesia, lembaga psikologi, dan lembaga perlindungan anak yang diwakili Kak Seto. Tim mulai bekerja pada Senin (3/2/2025).

    Tim penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital memiliki tiga tugas utama, yaitu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak, meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih sadar akan risiko yang ada di dunia maya, serta menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

    Dalam menjalankan tugasnya, Komdigi juga berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Kesehatan untuk memastikan regulasi perlindungan anak di ruang digital yang komprehensif.

  • Soto Dahlok Jember, Kuliner Legendaris yang Masih Eksis dari Masa ke Masa

    Soto Dahlok Jember, Kuliner Legendaris yang Masih Eksis dari Masa ke Masa

    Jember, Beritasatu.com – Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Jember, Jawa Timur tanpa mencicipi kuliner legendaris, yaitu soto Dahlok. Warung yang telah berdiri sejak 1958 ini, terletak di gang sempit Jalan Fatahillah, Kecamatan Kaliwates, dan masih tetap eksis hingga sekarang.

    Meskipun sudah beroperasi lebih dari setengah abad, warung soto Dahlok tidak pernah sepi pengunjung, meski telah berganti kepemilikan sebanyak tiga generasi.

    Yang membedakan soto Dahlok dengan soto lainnya adalah cara memasaknya yang masih menggunakan metode tradisional, yaitu memasak dengan api arang kayu. Teknik ini memberikan aroma khas yang melekat pada soto, sehingga menambah kenikmatannya. 

    Selain itu, racikan bumbu Soto Dahlok juga kaya akan rempah, seperti lengkuas, kemiri, serai, merica, dan jahe, yang membuat rasanya semakin kaya.

    Pemilik warung, Dwi Sugiarti mengatakan dalam sehari ia bisa menjual hingga 50 porsi soto dengan berbagai variasi. 

    “Pelanggan biasanya memilih porsi kecil. Sejak saya dan kakak saya mengambil alih warung ini, generasi ketiga dari mbah saya, kami masih mempertahankan warisan bumbu yang sudah ada. Mungkin karena itu pelanggan tetap setia dengan soto kami,” jelas Dwi kepada Beritasatu.com beberapa waktu lalu.

    Warung soto Dahlok sudah ada sejak 1958. Terletak di gang sempit Jalan Fatahillah, Kecamatan Kaliwates, Jember. – (Beritasatu.com/Hisyam Nugroho)

    Salah satu pengunjung, Dwi Agustin mengaku sangat menikmati soto ini. Menurutnya, kuah bening soto Dahlok memiliki perpaduan rasa gurih dan aroma rempah yang menyatu sempurna di lidah. 

    “Enak banget untuk sarapan, rasanya bikin ketagihan. Tidak menyesal datang ke sini, karena ini pertama kali saya coba,” ujarnya.

    Pengunjung lainnya, Abdullah juga berbagi pengalaman serupa. Ia menyebutkan bahwa rasa soto Dahlok tetap terjaga autentik dari dahulu hingga sekarang, dan sangat cocok bagi semua kalangan. 

    “Dahulu waktu masih SMA sering makan di sini, sekarang dengan keluarga rasanya masih sama enaknya. Kalau ke Jember, saya selalu sempatkan mampir,” kata Abdullah.

    Warung soto Dahlok buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Harga per porsi mulai dari Rp 14.000 untuk porsi kecil hingga Rp 30.000 untuk porsi besar. Tertarik mencobanya?

  • HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali muncul di berbagai daerah dengan unjuk kekuatan. Kemunculan ini dianggap sebagai tantangan terhadap pemerintah, mengingat HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser H Syafiq Syauqi menegaskan, kemunculan kembali HTI merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.

    “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Dan sekarang bermunculan di beberapa daerah, tersebar di sosial media dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” kata H Syafiq Syauqi secara tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Gus Syauqi juga menyoroti modus HTI yang menggunakan berbagai kedok acara untuk mengkampanyekan sistem khilafah, yang jelas bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

    GP Ansor dan Banser, sebagai organisasi yang patuh terhadap hukum dan ajaran para ulama, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini.

    “Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45,” tegas Gus Syafiq.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan bahwa GP Ansor bersama jutaan kader Banser siap mendukung pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok terlarang yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Pemerintah ke depan mempunyai mimpi mulia, menuju Indonesia Emas 2045. Ini akan mengganggu ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia. GP Ansor dan jutaan kader Banser  se-Indonesia siap bersama pemerintah memberantas kelompok-kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa,” tegasnya.

    Diketahui, beberapa aktivitas HTI, seperti pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah, terjadi di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

  • Respons Warga Usai Gas LPG 3 Kg Tak Dijual di Pengecer

    Respons Warga Usai Gas LPG 3 Kg Tak Dijual di Pengecer

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menerbitkan aturan soal larangan pengecer menerima distribusi LPG 3 kg dari Pertamina. Aturan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2025.

    Warga ada yang tidak setuju dan ada yang setuju mengenai hal tersebut. Salah satunya Osi yang tidak setuju apabila gas tidak dijual eceran sebab di sekitar tempat tinggalnya di Kebayoran, Jakarta Selatan cenderung membeli ke warung-warung kecil.

    “Karena kalau di agen-agen besar itu itu jauh rata-rata dari rumah warga itu juga butuh waktu butuh ongkos untuk membeli gas itu. Saya lebih setuju kalau diadakan di warung-warung kecil karena warung-warung kecil banyak di pemukiman penduduk,” kata Osi saat ditemui Beritasatu, Minggu (2/2/2024).

    Osi berharap pengadaan gas LPG 3 kg bagi warga tidak dipersulit karena gas sangat dibutuhkan oleh warga serta pedagang-pedagang terutama yang cenderung dekat dengan pengecer.

    “Kalau diadakan di warung-warung pasti dia lebih dekat lebih mudah apalagi kalau tiba-tiba mendadak gasnya habis di tengah malam lebih baik tolong tidak dipersulit pengadaan gas diperbanyak lagi di warung-warung yang dekat,” ucapnya teantang gas PPG 3 kg.

    Berbeda dengan Wahyuni, baginya gas sudah tak lagi dijual di tingkat pengecer tidak masalah asalkan stok gas selalu tersedia dan diberitahuka tempat memberlinya. Akan tetapi ia akhir-akhir ini sempat kesulitan untuk mencari gas LPG 3 kg.

    “Memang akhir-akhir ini agak susah mencari LPG 3 kg karena pengecer pun mendapat stok hanya sedikit. Mereka hanya mendapat lima tabung bahkan dua tabung sehingga stok cepat habis,” tutur Wahyuni.

  • Dukung Investasi dan Ekonomi, PSN PIK 2 Sebaiknya Tetap Dilanjutkan

    Dukung Investasi dan Ekonomi, PSN PIK 2 Sebaiknya Tetap Dilanjutkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas), Anthony Leong, menilai proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) atau PSN Tropical Coastland harus tetap dilanjutkan. Pasalnya, proyek tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. 

    Anthony berharap polemik pagar laut Tangerang tidak menghambat keberlanjutan PSN PIK 2 tersebut.

    “PIK 2 bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan investasi yang besar dan pengembangan yang terintegrasi, proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong sektor pariwisata, serta meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global,” ujar Anthony kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut Anthony, PIK 2 memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi baru, khususnya di sektor properti, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang terencana, proyek ini diyakini akan membawa dampak positif bagi berbagai sektor industri dan masyarakat sekitar.

    Selain itu, kawasan ini juga menjadi magnet bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan konsep pengembangan yang modern dan terintegrasi, PIK 2 diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 

    “Kehadiran berbagai fasilitas bertaraf internasional di kawasan ini menjadikannya pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan bisnis di sekitarnya. Tidak hanya berkontribusi dalam menarik investasi, proyek ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat mulai dari tenaga kerja konstruksi hingga pekerja di sektor jasa dan perdagangan,” jelas Anthony.

    Anthony menekankan juga dampak ekonomi PIK 2 juga akan terasa di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, pelaku UKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, baik di sektor kuliner, ritel, maupun jasa lainnya.

    “Setiap proyek pembangunan skala besar pasti membawa efek domino bagi ekonomi lokal. Kita bisa lihat bagaimana UMKM di sekitar kawasan berkembang karena meningkatnya jumlah pengunjung dan penduduk baru yang tinggal di area tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, kata Anthony PIK 2 juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata unggulan yang akan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan konsep waterfront city yang modern, kawasan ini dapat menjadi daya tarik baru yang memperkuat sektor pariwisata nasional. 

    “Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan devisa negara serta memperkuat peran Indonesia di industri pariwisata global,” ungkap dia.

    Terkait perbedaan antara PSN PIK 2 dan proyek Tropical Coastland, Anthony menegaskan keduanya adalah proyek yang berbeda, baik dalam hal skala maupun konsep pengembangannya. Menurut dia, PIK 2 adalah proyek pengembangan kawasan yang telah berjalan lama dan memiliki infrastruktur yang jelas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    “Sementara itu, PSN Tropical Coastland adalah proyek baru yang dikembangkan dengan tujuan ecotourism. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencampuradukkan keduanya dalam diskusi mengenai proyek strategis nasional,” tegas Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ini.

    Dia menambahkan, keberlanjutan PIK 2 tidak boleh terhambat oleh kesalahpahaman mengenai status proyek tersebut. Menurutnya, PIK 2 sudah menjadi pusat ekonomi yang berkembang dengan berbagai dampak nyata bagi sektor investasi, pariwisata, dan UMKM. Sebab itu, perlu ada kejelasan komunikasi dari berbagai pihak agar publik memahami perbedaan antara proyek-proyek yang berjalan.

    “PIK 2 adalah contoh nyata bagaimana pembangunan yang terintegrasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan yang tepat, proyek PIK 2 ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi Indonesia,” pungkas dia.

  • Dukung Asta Cita Presiden, Rijalul Ansor Perkuat Spritual Anak Muda Indonesia Lewat Pengajian Rutin

    Dukung Asta Cita Presiden, Rijalul Ansor Perkuat Spritual Anak Muda Indonesia Lewat Pengajian Rutin

    Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) Rijalul Ansor Pimpinan Pusat menggelar pembukaan pengajian bulanan bersama para alim ulama muda dan influencer di pondok pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, asuhan KH Mahrus Iskandar, Sabtu (1/2/2025).

    Acara tersebut merupakan program prioritas MDS Rijalul Ansor sebagai asupan ruhani untuk anak-anak muda Indonesia.

    “Rijalul Ansor mengadakan kegiatan ini untuk memperkuat spiritual anak-anak muda Indonesia, sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Sekjen PP GP Ansor Ahmad Rifqi Al Mubarok. 

    Gus Rifki menegaskan MDS Rijalul Ansor merupakan ujung tombak juru dakwah muda Nahdlatul Ulama (NU). Dia meminta agar aktivitas keagamaan hingga pembacaan maulid rutin diselenggarakan. 

    Jika mental spiritualitas para pemuda kokoh terbangun, ia meyakini kontribusi para anak muda Indonesia terhadap program pembangunan bangsa dapat terfokus.

    “Selain kerja-kerja organisasi, Ansor perlu menguatkan kembali aktivitas keagamaan seperti pengajian dan pembacaan maulid. Hal itu bisa menambah energi kader sehingga bisa menjalankan kerja-kerja organisasi secara optimal,” katanya.

    Arahan ini direspons positif Sekretaris PP Rijalul Ansor Cokky Guntara. Dia menegaskan MDS Rijalul Ansor tak hanya menggelar kegiatan ini di pondok pesantren Asshiddiqiyah saja, tetapi juga tempat lain secara berkala.

    Cokky melihat animo anak muda yang hadir di pengajian sebagai modalitas awal membangun mental bangsa Indonesia. Secara spesifik, ia menyebutkan parameter keberhasilannya terletak pada keberadaan sekira 1 juta da’i atau pendakwah muda.

     “Jumlahnya bakal terus bertambah seiring berjalannya kaderisasi ulama di MDS Rijalul Ansor,” jelas Sekretaris PP Rijalul Ansor Cokky Guntara.

  • Cara Cek Lokasi Pangkalan Resmi LPG 3 Kg

    Cara Cek Lokasi Pangkalan Resmi LPG 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait kebijakan distribusi gas Elpiji (LPG) ukuran 3 kilogram (kg) yang kini dilayani hanya di pangkalan resmi Pertamina.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mulai 1 Februari 2025, distribusi gas LPG 3 kg hanya akan dilayani di pangkalan resmi.

    Untuk memudahkan masyarakat menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat, Pertamina menyediakan akses melalui link yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang lokasi pangkalan resmi melalui situs web https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi call centre 135.

    “Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah dibandingkan pengecer karena harga yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” kata Heppy Wulansari dalam pernyataan resminya melalui video, Minggu (2/2/2025).

    Heppy menambahkan, pembelian di pangkalan resmi juga menjamin takaran yang tepat, karena pangkalan dilengkapi dengan timbangan untuk memastikan berat LPG 3 kg sesuai standar.

    Selain itu, pengecer yang memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat beralih menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg.

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga meminta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), pihak kepolisian mengusut tuntas kasus geng Rusia yang diduga melakukan tindak pidana perampokan di Bali. Termasuk, kata Umum, pengguna senjata api oleh geng Rusia kasus tersebut.

    “Jika menggunakan senjata harus ditelusuri, senjata diperoleh dari mana di Indonesia? Masuknya legal atau ilegal? Apakah ada izin penggunaan senjata? Ini semua harus diwaspadai dan diusut tuntas. Ini tak hanya mencoreng Bali yang menjadi tempat wisata dunia, juga mencoreng Indonesia,” ujar Umbu kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut Umbu, pihak kepolisian harus bertindak tegas dan cepat menangani kasus dugaan perampokan oleh geng Rusia ini. Karena itu, dia berharap Kementerian Imipas dan jajaran serta masyarakat Bali bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kita minta aparat penegak hukum, untuk bertindak lebih tegas terhadap dugaan tindak pidana perampokan dengan pelaku warga negara asing. Ini untuk menunjukkan dan menjaga kewibawaan pemerintah kita dan menjaga Bali sebagai tujuan wisata dunia yang aman, tertib dan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” jelas politisi Golkar asal NTT ini tentang geng Rusia di Bali.

    Umbu juga mengingatkan Kementerian Imipas memantau secara ketat keberadaan warga negara asing di Indonesia khususnya di Bali. Pasalnya, kata dia, pihaknya banyak mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat.

    “Kita meminta Kementerian Imipas wilayah Bali untuk lebih memperketat, memantau seluruh warga negara asing di Bali agar tertib dan tidak menyalahgunakan keberadaan mereka di Indonesia khususnya di Bali dengan kegiatan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum,” pungkas Umbu.

    Saat ini polisi masih memburu geng Rusia yang menculik dan merampok warga Ukraina Igor Lermakov di Bali. Dalam potongan video yang viral di media sosial terlihat para empat pelaku turun dari mobil Toyota Alphard mengenakan pakaian hitam dan rompi taktikal bertuliskan “Polisi” lalu menghampiri mobil ditumpangi Igor. Salah satu dari mereka menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Lermakov. 

    Geng Rusia di Bali itu diperkirakan sembilan orang itu menculik Igor Lermakov dan sopirnya, kemudian dibawa ke sebuah vila lalu dianiaya. Pelaku memaksa korban mentransfer aset uang kriptonya senilai Rp 3,4 miliar ke akun diduga milik geng tersebut. 

  • Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Migran Care menyinggung masih maraknya perilaku pungli oleh petugas kepada pekerja migran Indonesia. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah harus segera melakukan pembenahan dan pengawasan agar masalah tersebut dapat di terselesaikan.

    “Jadi ini (masalah kekerasan pada pekerja Indonesia di luar negeri) terulang salah satunya karena masalah integritas petugas kita. Seringkali mereka mau disuap bahkan minta pungli atau yang lain-lain,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

    Selain itu, Wahyu mengatakan perlu adanya pembebasan pembayaran biaya penempatan pekerja. Menurutnya hal tersebut menjadi beban bagi pekerja dan menimbulkan celah bagi para penyalur imigran ilegal bertindak.  

    “Kedua, pada sisi pengawasan, kita tahu banyak keterlibatan dari aparat mulai dari imigrasi, aparat yang memproduksi dokumen, perizinan itu meloloskan pekerja-pekerja yang seharusnya belum bisa diberangkatkan,” ujarnya.

    Wahyu menambahkan petugas perbatasan Indonesia juga menjadi masalah utama  dimana banyak petugas yang tidak memiliki integritas dan rentan terjadi tindakan pungli.

    “Kalau enggak memenuhi syarat seharusnya jangan dibebaskan atau diloloskan untuk keluar misalnya ada di Batam, di Nunukan perbatasan perbatasan darat. Di situ banyak jalur tikus dan jalur tikus ini banyak terjadi karena keleluasaan yang diberikan petugas perbatasan kita,” katanya.

    Dia menekankan perlunya pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.“Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi masih berbelit belit sehingga orang lebih memilih jalan pintas dan tentu ini penuh resiko keselamatan,” tekannya.

    Selain itu Wahyu juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan atau pelatihan yang harus dikeluarkan pekerja sekitar Rp 4-5 juta, belum ditambah pemmemriksaan medis sebesar Rp 600.000, dan biaya lainnya.

    Dia meminta agar terpenuhinya pembebasan pembiayaan seperti pembuatan paspor, pelatihan hingga cek kesehatan untuk pekerja migran Indonesia.