Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • IHSG Sesi I Hari Ini Makin Merana hingga Terjun ke Level 6.900-an

    IHSG Sesi I Hari Ini Makin Merana hingga Terjun ke Level 6.900-an

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sesi I pada perdagangan hari ini, Senin (3/2/2025), masih bertahan di zona merah. Bahkan, IHSG turun ke level 6.900-an dari level 7.000-an pada awal perdagangan.

    IHSG sesi I hari ini tercatat melemah 161,425 poin atau 2,27% menjadi 6.947,771. Sebanyak 131 saham menguat, 494 saham melemah dan 168 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I hari ini mencapai 9,2 lembar saham dengan transaksi Rp 6,5 triliun dan frekuensi mencapai 803.023 kali.

    Saham sektoral kompak memerah pada sesi I perdagangan IHSG hari ini. Sektor properti turun 3,36%, diikuti sektor bahan baku melemah 3.03%, dan kesehatan anjlok 2,56%.

    Saat IHSG sesi I hari ini melemah, saham unggulan LQ45 juga turun 2,64%, Jakarta Islamic Index (JII) anjlok 2,98%, dan Investor33 melemah 2,47%.

    Sebelumnya, IHSG hari ini dibuka dibuka turun 79,277 poin atau 1,12% menjadi 7.029,919. Sektor properti catat penurunan tertinggi mencapai 2,42%, diikuti sektor kesehatan melemah 1,20%, dan bahan baku turun 1,03%.

  • Hadirkan Solusi Keamanan Digital dan Kota Cerdas di Indonesia, Telkom Jalin Kemitraan Strategis dengan Thales

    Hadirkan Solusi Keamanan Digital dan Kota Cerdas di Indonesia, Telkom Jalin Kemitraan Strategis dengan Thales

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan terhadap layanan keamanan digital dan Kota Cerdas di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kemitraan strategis dengan Thales, perusahaan penyedia teknologi berskala global, melalui Strategic Partnership Agreement (SPA) yang ditandatangani oleh Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya dan SVP Asia and Latin America Thales Guy Bonassi, beberapa waktu lalu. SPA antara Telkom dan Thales ini difokuskan pada kolaborasi untuk memberikan solusi keamanan digital yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar di Indonesia, serta mengakselerasi pembangunan dan peningkatan kapabilitas Telkom di bidang Kota Cerdas.

    Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya menjelaskan bahwa di Telkom percaya kolaborasi adalah langkah strategis dalam berinovasi dan mendorong pertumbuhan bisnis.

    “Kami sebelumnya mengenal Thales yang kuat dalam penyediaan solusi pertahanan dan militer, serta dalam teknologi satelit, termasuk Satelit Merah Putih 2 Telkom yang dikembangkan oleh Thales Alenia. Dalam beberapa waktu ini, Thales secara signifikan meningkatkan kemampuan keamanan sibernya melalui investasi dan akuisisi strategis, seperti pada Imperva dan Gemalto. Kami sangat antusias untuk memanfaatkan solusi-solusi canggih ini, yang jika dikombinasikan dengan layanan konektivitas dan digital Telkom akan dapat melayani pasar Indonesia dengan lebih baik,” ujar Budi.

    Thales memiliki pengalaman dan keberhasilan dalam penyediaan solusi kota cerdas di berbagai kota besar di dunia. Thales membantu kota-kota menghadapi tantangan urbanisasi dengan menyediakan solusi yang meningkatkan efisiensi transportasi, keselamatan, dan infrastruktur keamanan. Dengan teknologi data mining dan analisis data, Thales mampu menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan fungsi urban dan kualitas hidup penduduk kota.

    Imperva dikenal sebagai pemimpin dalam keamanan data, menyediakan solusi yang melindungi data sensitif dari ancaman siber. Sementara itu, Gemalto adalah pemimpin global dalam identitas digital dan keamanan, menawarkan solusi yang memastikan integritas dan keamanan data di berbagai sektor. Solusi dari dua entitas Thales ini akan membantu perusahaan-perusahaan untuk mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi. 

    SVP Asia and Latin America Thales Guy Bonassi mengatakan,  bahwa pihaknya merasa terhormat menjadi bagian dari ambisi digitalisasi Telkom. Perjanjian Kemitraan Strategis antara kedua perusahaan ini akan membuka peluang baru untuk penyediaan solusi Kota Cerdas, menyediakan solusi perlindungan data yang kuat, dan mengamankan aset strategis secara siber di Indonesia. 

    “Kemitraan kami adalah tentang kedaulatan Indonesia, dengan tujuan membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kami menantikan kerja sama yang bermanfaat dan berkelanjutan dengan Telkom untuk tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

    Dalam riset Gartner tahun 2024 terkait Information Security Forecast, total pengeluaran layanan pengamanan informasi oleh pengguna akhir di dunia diproyeksikan mencapai US$ 292 Miliar di tahun 2028, dengan CAGR sebesar 12.5% dari tahun 2023 dan 2028. Secara spesifik, nilai pengeluaran tersebut di pasar negara-negara berkembang di Asia Pasifik diproyeksikan mencapai US$ 8.7 Miliar di tahun 2028, dengan CAGR sebesar 13.8%.

    Kolaborasi strategis antara Telkom dan Thales ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui teknologi yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing bangsa dalam perekonomian digital dunia.

  • Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Baru Hari Ini

    Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Baru Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu akan memutuskan penundaan jadwal pelantikan kepala daerah non-sengketa hasil Pilkada 2024 serta putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/2/2025). Keputusan tersebut akan ditetapkan dalam rapat kerja antara DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, dan Bawaslu.

    “Iya, iya (diputuskan hari ini jadwal pelantikan),” ujar Mendagri Tito Karnavian di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Tito menyebutkan, rapat yang digelar hari ini memiliki dua agenda utama. Agenda pertama akan membahas evaluasi program kerja dan anggaran Kemendagri di Tahun 2024 serta rencana program anggaran Kemendagri di Tahun 2025, yang diikuti oleh Kemendagri, BNPP, dan DPR.

    Agenda kedua, yang akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB, akan membahas evaluasi Pilkada Serentak 2024. Dalam agenda ini, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibahas secara mendalam.

    “Siang nanti, jam dua, kalau ini cepat berarti jam dua sesuai on time, itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang banyak dipertanyakan. Nanti kita tanya, kita akan jelaskan di sini,” jelas Tito.

    Komisi II DPR juga akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Mendagri Tito Karnavian serta penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Senin (3/2/2025) siang. Raker tersebut akan membahas terkait waktu pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

    Diketahui, jadwal pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 harus diundur.

    “Karena keputusan 6 Februari 2025 terkait pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak berperkara di MK, itu sudah diputuskan di Komisi II DPR, maka secara etis, secara adab politik, dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan-usulan perubahan,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, kepada wartawan pada Senin (3/2/2025).

    Rifqinizamy mengakui ia mendapat informasi mengenai kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan pada 6 Februari 2025, yang diperkirakan akan dilaksanakan antara 18 hingga 20 Februari 2025. Kepastian mengenai hal ini akan dibahas dalam rapat kerja hari ini.

    “Namun, bagaimana keputusannya, kita tunggu di rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri,” tegas Rifqinizamy.

  • KPK Periksa Donny Tri Istiqomah, Tangan Kanan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR

    KPK Periksa Donny Tri Istiqomah, Tangan Kanan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) pada Senin (3/2/2025). Donny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    “Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Senin (3/2/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, Donny Tri sudah berada di lobi Gedung KPK sekitar pukul 11.05 WIB. Sosok yang disebut sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK), itu mengenakan pakaian berwarna merah.

    Tak lama kemudian, Donny Tri terlihat menuju ruang pemeriksaan tim penyidik KPK sekitar pukul 11.07 WIB. KPK belum mengungkapkan detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan selesai.

    KPK sebelumnya telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara yang juga menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM). Donny disebut sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan Hasto.

    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK selaku Sekjen PDIP dan DTI selaku orang kepercayaan HK,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (24/12/2024).

    Dalam kasus ini, Hasto dan Donny diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Setyo menjelaskan Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mulai dari perencanaan hingga penyerahan uang.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina dengan nilai SG$ 19.000 dan SG$ 38.350 pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR dari Dapil I Sumsel,” tutup Setyo.

  • Ribuan Tenaga Honorer Guru dan Nakes Demo DPR Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Ribuan Tenaga Honorer Guru dan Nakes Demo DPR Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan tenaga honorer berdemo di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Mereka menuntut kepastian pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

    Massa tenaga honorer dari pegawai teknis, guru, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 tersebut berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR sejak pagi.

    Massa tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia itu berdemo setelah pemerintah tidak memberi kepastian pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

    Massa menolak kebijakan PPPK paruh waktu karena dinilai merugikan para honorer dan status nasibnya terancam.

    “Kami harap dari pengangkatan kemarin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pengangkatan honorer itu akan selesai di tahun 2024, tetapi ternyata sekarang penuh waktu dengan status R2 dan R3 itu tidak jelas,” kata Koordinator Aksi Zona Banten Jaenal Mustakim kepada Beritasatu.com di depan Gedung DPR/MPR.

    Massa tenaga honorer meminta kepada pemerintah agar pengangkatan honorer menjadi PPPK bisa dilakukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk honorer dengan terhitung mulai tanggal (TMT).

    “Pengangkatan itu di masing-masing OPD saja karena memang TMT atau mulai masa kerja ada yang 15 tahun ada yang 20 tahun atau bahkan ada yang 31 tahun,” ungkap Jaenal.

    Jaenal mengatakan massa honorer akan terus bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi.

    “Kami akan bertahan sampai tuntutan terpenuhi,” pungkasnya.

  • Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Jadi Penyebab Deflasi Januari 2025

    Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Jadi Penyebab Deflasi Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen menyebabkan terjadi deflasi sebesar 0,76 persen pada Januari 2025. Pada Januari 2025 tarif listrik mengalami deflasi 32,03 persen dan andil deflasi yang mencapai 1,47 persen.

    “Deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50 persen bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA pada Januari 2025,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin (3/2/2025).

    Pada Januari 2025 saat tarif listrik diskon 50 persen, terjadi deflasi bulanan sebesar 0,76 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 0,76 persen dan  secara tahun kalender terjadi deflasi sebesar 0,76 persen.

    Lebih lanjut, kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang alami deflasi 9,16 persen dan memberikan andil deflasi 1,44 persen.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47  persen,” tutur dia.

    Amalia mengatakan, secara historis dalam 5 tahun terakhir, perubahan tarif listrik juga pernah terjadi pada Juni dan Agustus 2022 karena adanya penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III 2022.   Diskon tarif listrik ini juga menjadi acuan dalam perhitungan indeks harga konsumen.

    “Artinya, diskon itu dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal.  Harga diskon bisa didapatkan atau tersedia untuk banyak orang. Dengan demikian diskon tarif listrik sebesar 50 persen juga tercatat dalam perhitungan inflasi yang dilakukan BPS,” tutur Amalia.

    Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08 persen dan memberikan andil deflasi 0,01 persen.

    Sedangkan kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 1,94 persen dan memberikan andil inflasi 0,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain cabai merah dan cabai rawit yang andil inflasinya sebesar 0,19 persen dan 0,17 persen. Ikan segar ,minyak goreng, dan bensin memberikan andil inflasi 0,03 persen.

    “Komoditas yang memberikan andil deflasi adalah tomat dengan deflasi 0,03 persen, serta timun, tarif kereta api, tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing 0,01 persen,” kata dia.

    Dari 38 provinsi yang dipantau BPS tercatat 34 provinsi mengalami deflasi dan empat provinsi mengalami inflasi. Untuk inflasi tertinggi terjadi di Kepulauan Riau (0,43 persen) dan deflasi terdalam terjadi di Papua Barat (2,29 persen) saat tarif listrik diskon 50 persen.

  • Hari Ini, Komisi II Panggil Mendagri Tito Karnavian Terkait Diundurnya Pelantikan Kepala Daerah

    Hari Ini, Komisi II Panggil Mendagri Tito Karnavian Terkait Diundurnya Pelantikan Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menegaskan pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6-10 Februari 2025 menjadi 18-20 Februari 2025.

    Toha menilai pengunduran pelantikan tersebut menyalahi aturan, karena Komisi II DPR tidak dilibatkan dalam penentuan jadwal.

    “DPR (Komisi II) tidak dilibatkan dalam pemunduran jadwal, ini jelas menyalahi aturan karena segala keputusan terkait kepemiluan harus melibatkan DPR dan mitra kerja,” tegasnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Menurut Toha, pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah tersebut bertentangan dengan hasil rapat antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan pada 22 Februari 2025, diputuskan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Negara oleh Presiden.

    Namun, Toha mengakui keputusan tersebut mengabaikan Putusan MK No.27/PUU-XXII/2024, yang menyatakan pelantikan dilakukan setelah MK menyelesaikan sengketa pilkada untuk perkara yang ditolak atau tidak diterima. Pelantikan hanya boleh dilakukan untuk daerah yang tidak terlibat sengketa atau diputuskan untuk melakukan pemilihan ulang.

    Toha menegaskan, sebelum RDPU digelar, pihaknya telah meminta agar keputusan tersebut tetap mengacu pada Putusan MK, meskipun keputusan MK terkait pilkada atau pemilu bersifat open legal policy, yang memberi kewenangan kepada DPR untuk melakukan perubahan hukum selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

    Selain itu, Toha juga mengkritik kebijakan yang berusaha membatalkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, yang mengatur pelantikan gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 secara serentak pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati dan wali kota direncanakan pada 10 Februari 2025.

    Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Toha mengusulkan agar pelantikan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—dilakukan secara serentak oleh Presiden di Ibu Kota Negara untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.

    Meski begitu, Toha mengungkapkan Komisi II mengikuti keputusan RDPU yang memutuskan pelantikan dilakukan secara bertahap pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak bersengketa di MK. Namun, keputusan Kemendagri untuk mengundur pelantikan pada 18-20 Februari tanpa melibatkan Komisi II dianggap melanggar prosedur.

    “DPR tidak dilibatkan, ini jelas menyalahi aturan. Kami meminta Mendagri untuk memberikan penjelasan terkait pengunduran jadwal ini,” kata Toha, anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah V.

    Toha menambahkan MK dijadwalkan untuk membacakan putusan untuk 310 sengketa hasil Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Ia juga mengusulkan agar pelantikan kepala daerah diserentakkan pada tahap kedua, sambil memperhatikan daerah yang perlu melakukan pilkada ulang berdasarkan Putusan MK.

    “Pelantikan serentak tahap kedua diharapkan dapat menghindari kekacauan dalam pelaksanaan Pilkada 2029, agar daerah yang terlibat pelantikan serentak tahap II bisa ikut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak tahap I,” pungkas Toha.

  • Langkah Indonesia Belum Respons Tarif Baru Donald Trump Dinilai Tepat

    Langkah Indonesia Belum Respons Tarif Baru Donald Trump Dinilai Tepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif bea masuk atau tarif impor baru terhadap tiga negara, yakni Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Tiga negara itu langsung bereaksi dan akan menerapkan tarif balasan. Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum merespons kebijakan tersebut.

    Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional 2012-2014 Imam Pambagyo mengatakan, sangat bijak bagi Indonesia belum bereaksi menanggapi tarif baru Trump tersebut.

    “Sebagai negara middle-income countries dan emerging economies dan sebagian besar anggota ASEAN, Indonesia cukup bijak tidak cepat-cepat bereaksi menanggapi kebijakan Trump maupun policy response yang akan diterapkan Kanada, Meksiko dan Tiongkok,” ucapnya dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

    Ia melanjutkan, narasi “kalau AS berani, mengapa kita harus takut?”, bukanlah cara pikir Indonesia yang benar berdasarkan kalkulasi yang matang.

    “Indonesia tidak atau belum memiliki otot ekonomi dan militer yang dapat dijadikan bargaining chips seperti dimiliki AS,” ujarnya.

    Imam menyebut Indonesia sebaiknya fokus pada pengembangan dan penerapan strategi yang beragam dalam hal pasar ekspor, sumber impor, serta investasi asing. Hal ini penting untuk menyeimbangkan ketidakpastian kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump.

    Indonesia juga perlu menghindari sikap yang terlalu terpengaruh oleh prinsip “amicus meus, inimicus inimici mei” atau musuh dari musuhku adalah kawanku.

    “Sebaliknya, lebih baik tetap bersikap netral, tidak mudah terpancing, dan melakukan pengamatan mendalam guna merumuskan strategi dan taktik jangka panjang yang lebih matang dan bijaksana,” ucap Imam.

    Sebelumnya, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump menerapkan tarif baru untuk bea masuk pada produk Meksiko, Kanada, dan Tiongkok.

    Secara rinci, produk dari Meksiko dan Kanada akan dikenakan tarif 25%, sementara produk dari Tiongkok akan dikenakan kenaikan 10% dari tarif tinggi yang sudah berlaku sebelumnya. Khusus untuk produk minyak Kanada, kenaikannya tidak mencapai 25%, melainkan hanya 10%.

    Sebagaimana yang telah diperkirakan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau segera merespons kebijakan Trump dengan mengungkapkan rencana penerapan tarif sebesar 25% pada barang impor Kanada dari AS yang bernilai US$ 155 miliar.

    Secara lebih rinci, Trudeau menyatakan bahwa tarif baru akan dikenakan pada minuman beralkohol dan buah-buahan impor dari AS senilai US$ 30 miliar, yang akan mulai berlaku pada Selasa, (4/2/2025), bersamaan dengan implementasi kenaikan tarif oleh AS.

    Di sisi lain, beberapa jam setelah Trump mengeluarkan instruksi tersebut, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan bahwa ia telah meminta menteri ekonominya untuk mempersiapkan tarif tinggi pada produk impor dari AS.

    Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah kenaikan tarif baru impor Trump untuk Meksiko terhadap produk AS akan berlaku secara menyeluruh atau hanya difokuskan pada produk-produk tertentu yang akan memberikan dampak paling signifikan bagi produsen AS.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan tidak akan ada pemenang dalam perang tarif baru Trump ini. Beijing juga segera menyiapkan pengaduan ke badan perdagangan dunia WTO atas kebijakan tarif AS yang dinilai melanggar komitmen multilateral AS di WTO.

  • Gas LPG 3 Kg Langka, Warga Sleman Keliling 10 Warung Tidak Dapatkan Hasil

    Gas LPG 3 Kg Langka, Warga Sleman Keliling 10 Warung Tidak Dapatkan Hasil

    Sleman, Beritasatu.com – Sejumlah warga di Sleman mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di pengeceran. Tri, salah seorang warga, mengaku telah berkeliling ke 10 warung, tetapi tidak menemukan gas melon tersebut, padahal ia harus segera memasak.

    “Saya keliling lebih dari 10 warung enggak ada yang punya. Bilangnya nanti siang, ini masih belum nemu,” ujar Tri kepada Beritasatu.com, Senin (3/1/2025).

    Kesulitan ini diduga berkaitan dengan aturan baru yang akan berlaku mulai 1 Februari 2025, di mana LPG 3 kg tidak lagi dijual di warung pengecer dan hanya bisa dibeli di pangkalan resmi. Namun, sebagian pengecer mengaku belum mengetahui aturan tersebut.

    “Saya belum tahu belum ada info, jadi selama ini jualnya yang 5 kilogram dan 12 kilogram. Gas LPG 3 kg kosong sejak 1 Februari 2025 kita enggak punya,” kata Popo seorang pedagang gas eceran.

    Sebagaimana diketahui pemerintah resmi melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli gas melon hanya di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Bagi pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 kg bisa mendaftar menjadi pangkalan resmi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengubah sistem distribusi LPG 3 kg.

  • Kebijakan Tarif Baru Donald Trump Akan Lemahkan Daya Saing Manufaktur AS

    Kebijakan Tarif Baru Donald Trump Akan Lemahkan Daya Saing Manufaktur AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi meneken surat perintah eksekutif untuk menaikkan tarif bea masuk baru pada produk Meksiko, Kanada, dan Tiongkok. Namun, upaya penerapan tarif baru yang tinggi akan lemakkan sektor manufaktur AS.

    Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional 2012-2014 Imam Pambagyo mengatakan, Kebijakan tarif impor yang dinaikkan oleh Trump berpotensi memberikan dampak negatif pada sektor manufaktur.

    “Hal itu karena industri ini sangat bergantung pada impor bahan baku dan bahan pendukung dari ketiga negara tersebut,” ucapnya dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

    Imam melanjutkan, meskipun lapangan kerja di sektor manufaktur AS telah menunjukkan tren positif dalam beberapa semester terakhir, tetapi kebijakan tarif baru tinggi yang diterapkan oleh Trump serta tindakan balasan dari Kanada dan Meksiko dapat mengurangi daya saing industri manufaktur AS.

    “Akibatnya, pelaku bisnis di AS mungkin akan dipaksa untuk melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja sebagai langkah penyesuaian,” ujarnya.

    Selain itu, Imam menambahkan, beberapa pengamat dan pelaku bisnis dari berbagai belahan dunia menyebut korban dari kebijakan Trump ini adalah negara AS dan masyarakatnya sendiri.

    “Korban pertama dan utama dari kebijakan terbaru Trump ini adalah ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Ekspor AS ke ketiga negara target menjadi tidak kompetitif karena dikenakan tarif retaliasi,” ujarnya.

    Langkah-langkah pembalasan tarif baru Trump yang direncanakan oleh Kanada dan Meksiko, yang AS terikat dalam perjanjian USMCA, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis di ketiga negara tersebut.

    “Meskipun demikian, langkah ini tidak sepenuhnya mengejutkan,” ujar Imam dalam menanggapi tarif baru Trump.