Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Lirik Lagu Bunga Maaf dari The Lantis Beserta Maknanya

    Lirik Lagu Bunga Maaf dari The Lantis Beserta Maknanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Bunga Maaf adalah singel terbaru dari The Lantis yang dirilis pada 15 November 2024 lalu. Tidak lama setelah perilisannya, lagu ini viral di berbagai media sosial, terutama TikTok.

    Lirik lagu Bunga Maaf oleh The Lantis menceritakan tentang penyesalan mendalam seseorang yang telah menyakiti pasangannya di masa lalu. Ia menyadari ego yang dimilikinya telah menyebabkan luka yang dalam pada kekasihnya.

    Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan keinginan yang kuat untuk meminta maaf. Namun, kata maaf saja terasa tidak cukup untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang, dan kesempatan kedua pun sudah tidak mungkin didapatkan.

    Dengan kolaborasi Rendy Pandugo, lirik dan melodi lagu Bunga Maaf berhasil menyentuh hati pendengar, membuat mereka ikut merasakan betapa beratnya kehilangan seseorang yang dicintai.

    Saat ini lagu Bunga Maaf sudah didengar sebanyak 50 juta kali di Spotify dan 22 juta di YouTube. Berikut ini Lirik lagi Bunga Maaf dari The Lantis.

    Lirik Lagu Bunga Maaf dari The Lantis
    Hai
    Masihkah
    Luka itu
    Ada di sana

    Yang ku
    Tinggalkan
    Saat kita
    Masih bersama

    Kini waktu terasa berbeda
    Tanpa hadirmu
    Keras hati yang dulu bicara
    Berujung pilu

    Andai
    Angin mengulang
    Sebuah masa yang t’lah usang
    Kan ku telan isi bumi hanya untukmu
    Terima bunga maafku
    Layu termakan egoku
    Meski ku tahu
    Tak bisa

    Oh
    Mungkinkah
    Ada rindu
    Dibalik benci itu
    Yang perlahan
    Menghilang
    Saat nyamanku tak lagi kau butuh

    Kini waktu terasa berbeda
    Tanpa hadirmu
    Keras hati yang dulu bicara
    Berujung pilu

    Andai
    Angin mengulang
    Sebuah masa yang t’lah usang
    Kan ku telan isi bumi hanya untukmu
    Terima bunga maafku
    Layu termakan egoku
    Meski ku tahu
    Tak bisa

    Andai
    Angin mengulang
    Semua masa yang t’lah hilang
    Kan ku telan isi bumi hanya untukmu
    Terima bunga maafku
    Layu termakan egoku
    Meski ku tahu
    Meski ku tahu
    Ku tak akan bisa

    Itulah lirik lagu Bunga Maaf dari The Lantis yang bisa Anda dengarkan di platform streaming musik.

  • Komisi II DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Presiden Prabowo

    Komisi II DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR telah sepakat menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keputusan ini diambil untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika yang mungkin terjadi.

    “Atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin terjadi di depan, maka Komisi II DPR menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah melalui mendagri,” ujar Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda (Rifqi) seusai rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Rifqi menegaskan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) serta yang telah mendapatkan putusan dismissal MK pada 4-5 Februari 2025 akan digelar pada Februari 2025 di Jakarta.

    Menurut Rifqi, pihaknya setuju jika pemerintah menetapkan pelantikan pada 20 Februari 2025.

    “Secara prinsip, insyaallah pelantikan akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Sesuai undang-undang, sebelum ada perpres dan kepres yang menetapkan IKN Nusantara telah berpindah sebagai ibu kota definitif, maka Jakarta masih menjalankan perannya sebagai ibu kota,” jelasnya.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memilih Kamis (20/2/2025) sebagai hari pelantikan kepala daerah. Pelantikan ini akan mencakup 290 kepala daerah yang pilkadanya tidak bersengketa di MK.

    “Saya melapor kepada Pak Presiden, dan beliau memilih pada Kamis (20/1/2025),” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR terkait pelantikan kepala daerah.

    Meski lokasi pastinya masih dalam pembahasan, Tito menegaskan pelantikan akan tetap digelar di ibu kota negara, yang saat ini masih Jakarta karena IKN Nusantara belum secara resmi beroperasi sebagai ibu kota.

    “Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota ke IKN harus ditetapkan melalui perpres. Selama perpresnya belum operasional, maka ibu kota negara tetap di Jakarta, meskipun namanya sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” jelas Tito.

    Tito menjelaskan awalnya pihaknya mengusulkan tiga opsi tanggal pelantikan kepada Prabowo, yaitu pada 18, 19, dan 20 Februari 2025.

    Penyesuaian jadwal ini terjadi karena perubahan keputusan MK terkait jadwal putusan dismissal sengketa Pilkada 2024. Awalnya, MK menjadwalkan putusan dismissal pada 11-13 Februari 2025, namun kemudian dimajukan menjadi 4-5 Februari 2025.

    Perubahan ini membuat pemerintah menyesuaikan jadwal pelantikan dari 6 Februari ke 20 Februari 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo.

    “Kami awalnya mengusulkan tiga tanggal, yakni 18, 19, dan 20 Februari. Setelah saya lapor ke Presiden, beliau memilih tanggal 20 Februari,” pungkas Tito.

    Keputusan Komisi II DPR untuk menyerahkan jadwal pelantikan kepala daerah kepada pemerintah memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika politik dan hukum. Presiden Prabowo telah menetapkan pada Kamis (20/2/2025) sebagai tanggal pelantikan, yang akan berlangsung di Jakarta hingga ada keputusan resmi terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

  • Banjir Bandang di Bima, 3 Orang Meninggal dan 5 Hilang

    Banjir Bandang di Bima, 3 Orang Meninggal dan 5 Hilang

    Bima, Beritasatu.com – Pascabanjir bandang yang melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakibatkan delapan orang dilaporkan hilang yang diduga hanyut terseret banjir bandang. Dari delapan orang, tiga di antaranya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yaitu Hermawati (40) asal Desa Wora, Aisah (5) dari Desa Nangawera, dan Burhan (50) warga Desa Nunggi.

    Sementara lima orang korban lagi belum ditemukan, yakni masing-masing atas nama Ibrahim (75) asal Nangawera, Yani (28) asal Nangawera, Juliani (32) Nangawer, Irgi (4) Nangawera dan One (10 bulan) asal Nangawera Kecamatan Wera.

    “Kami telah menemukan tiga korban jiwa dari Kecamatan Wera, tetapi masih ada lima korban yang kami fokuskan untuk pencarian esok hari,” ungkap Koordinator Lapangan Pos SAR Bima, Kurais kepada awak media, Senin (3/2/2025).

    Pencarian korban tidak berjalan mulus. Cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama tim SAR dalam menjalankan tugasnya.

    “Kendala utama dalam pencarian adalah cuaca yang tidak beraturan, yang kami khawatirkan dapat menyebabkan banjir susulan,” tambahnya.

    Sejak Minggu (2/2/2025) malam, tim rescue dari Pos SAR Bima dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian bersama dengan TNI, Polri, BPBD Bima, Polair Kota Bima, PMI, Tagana, TSBK Kota Bima, Potensi 204 Bima, relawan, aparatur desa, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya.

    “Upaya pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai hingga ke muara menggunakan perahu karet,” jelasnya.

    Untuk pencarian, rencana tim SAR dibagi menjadi dua kelompok. Tim pertama akan melakukan penyisiran mulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) menuju muara.

    “Sementara itu, tim kedua akan melanjutkan pencarian di muara,” pungkasnya.

    Sebelumnya banjir bandang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (2/2/2025) pukul 19.00 WITA.

    Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan luapan air dari pegunungan yang membawa material kayu dan batu, merendam permukiman warga di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.

  • Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) tidak langka dan bukan menjadi masalah dalam pendistribusian.

    “Stok LPG sendiri enggak ada masalah, semuanya lengkap. Namun, selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan,” ujar Menteri Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Salah satu materi pembahasannya adalah mencari solusi terbaik supaya subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran.

    Pasalnya, pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 87 triliun per tahun. Namun, masyarakat masih mendapatkan harga relatif mahal dan tidak terkontrol dari pengecer yang menjualnya.

    Subsidi yang diberikan pemerintah adalah Rp 12.000 setiap kilo atau Rp 36.000 per tabungnya. Masyarakat seharusnya bisa mendapatkan harga sekitar Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilo, tetapi yang terjadi harganya seringkali pengecer mematok harga di atas batas normal.

    “Kita pengin subsidi pemerintah ini betul-betul tepat sasaran. Nah sekarang bagaimana caranya pengecer bisa mendapatkan fasilitas (sub-pangkalan),” imbuhnya.

    Menteri ESDM berencana untuk menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan supaya harga dan target konsumen bisa terkontrol oleh pemerintah. Rencana tersebut disusun agar distribusi LPG 3 Kg bisa berjalan dengan baik.

    Nantinya, status pengecer akan dinaikkan menjadi sub-pangkalan melalui persyaratan yang tidak susah. Fasilitas yang akan diberikan kepada sub-pangkalan diharapkan bisa membuat persoalan distribusi tabung gas subsidi ini tertata kembali.

    “Namun, tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa, semua punya kontribusi. Sekarang kita mau perbaiki saja,” tegas Bahlil.

  • Tetapkan HPP Gabah Rp 6.500, Prabowo Siap Tindak Tegas Pihak yang Rugikan Petani

    Tetapkan HPP Gabah Rp 6.500, Prabowo Siap Tindak Tegas Pihak yang Rugikan Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pihak-pihak yang merugikan petani, terutama terkait harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Pernyataan tegas ini disampaikan saat Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Saya ulangi, Rp 6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara orang kecil selalu dikorbankan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

    Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penggilingan padi yang mencoba memainkan harga gabah. Menurutnya, ada indikasi oknum tertentu masih berupaya menekan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani serta menghambat program swasembada pangan nasional.

    “Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tetapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, tekanan harga gabah saat panen melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.

    “Ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pelanggaran terhadap HPP gabah 2025 sebesar Rp 6.500 per kg yang ditetapkan Presiden Prabowo akan ditindak secara hukum.

    “Jika ada yang menjual gabah di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah, maka aparat penegak hukum akan mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan, Jumat (31/1/2025).

    Zulhas juga menekankan penyerapan gabah pada puncak panen raya Februari-April 2025 harus optimal, dengan target setidaknya 3 juta ton beras.

    Untuk memastikan penyerapan gabah sesuai HPP, Zulhas menyatakan pemerintah akan melibatkan TNI-Polri, khususnya Babinsa dan binmas di desa-desa. “Bulog, TNI, dan Polri akan bersama-sama memastikan harga gabah terserap dengan harga yang sudah ditentukan. Kita harus mencapai target serapan minimal 3 juta ton beras,” jelasnya.

    Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan HPP Gabah sebesar Rp 6.500 per kg bertujuan melindungi kesejahteraan petani dan memastikan kedaulatan pangan nasional.

    Pemerintah akan bertindak tegas terhadap spekulan dan pihak yang mencoba menekan harga gabah 2025 yang sudah ditetampkan Rp 6.500 per kg oleh Presiden Prabowo. Dukungan dari TNI-Polri serta Bulog juga diharapkan dapat membantu penyerapan gabah secara optimal di musim panen raya Februari-April 2025.

  • Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengubah status pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi sub-pangkalan, keputusan itu akan ditentukan setelah rapat malam ini bersama PT Pertamina (Persero), Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil seusai menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Ia ingin memutuskan kebijakan setelah membahas teknis transisi pengecer ke sub-pangkalan.

    “Ini mau rapat lagi malam ini. Malam ini saya rapat, saya putuskan,” ujar Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu yang dibahas dalam raker bersama Komisi XII adalah penataan kembali distribusi LPG 3 Kg. Pemerintah ingin tabung gas subsidi yang biasa disebut melon itu bisa tepat sasaran dengan harga yang terjangkau.

    Menteri ESDM sedang mencari opsi atau solusi terbaik dalam pendistribusian LPG 3 Kg melalui penataan ulang. Melalui kenaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan memungkinkan harga tabung gas melon dapat dikontrol oleh pemerintah.

    Bahlil Lahadalia menerangkan perbedaan dari pangkalan dan pengecer, yakni ada pada target pembelinya. Pangkalan akan mendistribusikan LPG 3 Kg kepada pengecer dengan harga yang terpantau, sedangkan pengecer akan menjual kepada konsumen dengan harga yang relatif mahal.

    Nantinya, teknis dari masa transisi dari status pengecer ke sub-pangkalan akan diputuskan setelah rapat bersama PT Pertamina. Bahlil menjanjikan keputusan akan diambil setelah rapat.

    “Kita lagi membahas teknisnya ya,” pungkas Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut akan memutuskan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan pada malam ini.

  • Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT) pada Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan ini, PP-PKT kembali menyampaikan permintaan mereka mengenai manfaat pensiun seumur hidup agar dikembalikan.

    Sebelumnya diketahui bahwa PP-PKT menuntut pengembalian manfaat pensiun seumur hidup bagi para pensiunan yang terdampak oleh kasus restrukturisasi Jiwasraya. Pihak Pupuk Kaltim kemudian menindaklanjuti lebih lanjut dengan meminta pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI sebagai dasar keputusan terkait tuntutan tersebut.

    Dalam rapat RDPU hari ini, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebutkan bahwa kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit namun pihaknya menyatakan akan berupaya menuntaskan polemik ini.

    “Saya dulu menggagas pansus Jiwasraya tahun 2019, akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya. Memang berat sekali pada waktu itu. Yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu atau pun para pengelola dana pensiun,” ujar Herman.

    Pada kesempatan tersebut, Herman menjabarkan mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdampak kasus Jiwasraya pada waktu itu, dan disimpulkan bahwa keputusan diserahkan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan hukum.

    “Akhirnya pada waktu itu diputuskan, dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG (Good Corporate Governance) atau memang mengambil keputusan sepihak? Ya, tentu (Pupuk) Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan direksi Pupuk Indonesia, sebagai sub-holding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding (Pupuk Indonesia). Holding (Pupuk Indonesia) pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi, baik dengan BPKP maupun Kejaksaan,” jelas Herman.

    “Karena saya meyakini, kalau sudah ada keputusan Kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat,“ tegas Herman.

    Lebih lanjut, Herman juga menekankan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat berlandaskan pada hukum dan tata cara hukum yang baik dan benar.

    “Sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG (Good Corporate Governance), maka itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwa dari Jamdatun,” jelas Herman.

    Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya dan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapai mufakat.

    “Komitmennya akan diselesaikan. Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan,” pungkas Herman.

  • Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Muzani: Bu Mega Masih di Luar Negeri

    Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Muzani: Bu Mega Masih di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini masih berada di luar negeri. Hal ini berdampak pada belum pastinya jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati.

    “Bu Mega lagi di luar negeri,” ujar Muzani seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Ketika ditanya apakah pertemuan akan dilakukan setelah Megawati kembali ke Tanah Air, Muzani mengaku belum dapat memastikan jadwalnya. “Bu Mega masih di luar negeri, dan saya belum tahu kapan beliau akan kembali,” katanya.

    Saat ini, Megawati Soekarnoputri diketahui tengah berada di Italia untuk menghadiri World Meeting on Children’s Rights. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatan kenegaraan ke India dan Malaysia.

    Meski belum ada jadwal pasti, Muzani menyebut rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menunjukkan sinyal positif. “Perkembangan wacana pertemuan ini bagus, ada sinyal keduanya akan bertemu,” tambahnya.

    Sebelumnya, baik PDIP maupun Gerindra telah membuka peluang pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan pertemuan ini sangat mungkin terjadi mengingat hubungan baik antara kedua tokoh sejak lama.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahkan menyebut pertemuan bisa berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut komunikasi intens bisa mempercepat pertemuan ini.

    “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.

    Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih menunggu kepulangan Megawati dari luar negeri. Namun, sinyal positif dari kedua belah pihak menunjukkan pertemuan ini hanya tinggal menunggu waktu. Jika komunikasi terus berlanjut, besar kemungkinan pertemuan akan terjadi sebelum Kongres PDIP pada April 2025.

  • Ketentuan, Panduan Upload, dan Contoh Resmi Portofolio SNBP 2025

    Ketentuan, Panduan Upload, dan Contoh Resmi Portofolio SNBP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai bagian penting dalam proses seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025, peserta yang mendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga diwajibkan untuk mengunggah portofolio.

    Salah satu komponen penilaian yang harus dipersiapkan dengan baik adalah portofolio, terutama bagi peserta yang memilih program studi dengan persyaratan khusus. Dilansir dari laman resmi SNPMB, berikut ketentuan terbaru, panduan lengkap pengunggahan portofolio, serta contoh resmi yang sesuai dengan standar SNBP 2025.

    Ketentuan Portofolio SNBP 2025

    Peserta yang mendaftar pada bidang seni dan olahraga perlu mematuhi sejumlah ketentuan dalam menyusun portofolio mereka:

    Identitas portofolio: Semua dokumen portofolio wajib mencantumkan nama lengkap peserta dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Jika diperlukan, informasi tambahan seperti foto seluruh badan atau identitas sekolah juga perlu disertakan.Jenis portofolio: Peserta wajib mengunggah satu jenis portofolio sesuai dengan program studi yang dipilih. Jika mendaftar di dua program studi yang berbeda dalam bidang seni dan olahraga, peserta harus mengunggah dua portofolio yang sesuai dengan masing-masing jurusan.  Contohnya, jika memilih jurusan olahraga dan film-televisi, peserta harus mengunggah portofolio olahraga dan portofolio film-televisi secara terpisah.Data keterampilan motorik: Untuk portofolio olahraga, data keterampilan motorik wajib diisi oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga (PJOK). Jika tidak ada guru PJOK, data tersebut dapat diisi oleh kepala sekolah.Prestasi: Peserta harus mencantumkan satu prestasi terbaik yang relevan dengan jurusan yang dipilih, meskipun memiliki beberapa raihan prestasi.Data KesehatanOlahraga dan seni tari: Data kesehatan umum harus diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan serta diberi stempel fasilitas kesehatan.Seni karawitan: Data kesehatan pendengaran wajib diisi oleh tenaga kesehatan spesialis THT.Surat pernyataan: Peserta harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan keaslian karya. Jika tidak ditandatangani, portofolio peserta dapat didiskualifikasi.

    Cara Upload Portofolio SNBP 2025

    Tahapan mengunggah portofolio dalam pendaftaran SNBP 2025 melibatkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan:Pendaftaran: Peserta yang telah terdaftar di PDSS dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id menggunakan akun SNPMB siswa.Pemilihan program studi: Peserta harus memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN Akademik, PTN Vokasi, atau PTKIN yang dituju.Unggah dokumen: Peserta yang mendaftar di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio beserta dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah.Cetak kartu: Peserta harus mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai bukti resmi keikutsertaan.

    Contoh Portofolio SNBP 2025

    Panduan lengkap beserta template portofolio untuk berbagai bidang seni dan olahraga telah disediakan. Berikut adalah beberapa jenis portofolio yang perlu diperhatikan:

    Portofolio Olaharga SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Rupa, Desain, dan Kriya SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Tari SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Musik SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Karawitan SNBP 2025: di sini!Portofolio Etnomusikologi SNBP 2025: di sini!Portofolio Teater SNBP 2025: di sini!Portofolio Fotografi SNBP 2025: di sini!Portofolio Film Televisi SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Pedalangan SNBP 2025: di sini!Portofolio Sendratasik SNBP 2025: di sini!

    Untuk mendapatkan panduan lengkap dan template resmi portofolio SNBP 2025, peserta dapat mengunduhnya dari laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Pastikan seluruh dokumen disusun sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima dalam proses seleksi.

  • Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima dan membaca sejumlah keluhan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Muzani menyampaikan hal tersebut setelah pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Muzani mengungkapkan salah satu keluhan yang diterima Prabowo terkait keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah. Selain itu, ada juga keluhan mengenai porsi lauk yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

    “Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk terlalu kecil dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan masyarakat terhadap program ini,” ujar Muzani.

    Muzani menambahkan Presiden Prabowo menanggapi keluhan tersebut dengan serius dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan. Prabowo menyadari program makan bergizi gratis memiliki perhatian yang sangat besar dari masyarakat sehingga perbaikan harus segera dilakukan agar program ini berjalan lebih baik di masa depan.

    “Beliau menganggap semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” kata Muzani.

    Sebagai bentuk komitmen langsung, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pelaksanaan program MBG di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025). Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan langsung meninjau SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulo Gadung.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan sidaknya ke tempat produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat tersebut, Prabowo berbincang dengan petugas dan juru masak yang sedang bertugas di dapur umum untuk memastikan program makan bergizi gratis dilaksanakan sesuai dengan harapan.