Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Bantah Klaim Inara, Mawa Sebut Poligami Insanul Tak Direstui Keluarga

    Bantah Klaim Inara, Mawa Sebut Poligami Insanul Tak Direstui Keluarga

    Jakarta, Beritasatu.com – Istri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa membantah ucapan dari Inara Rusli yang menyebutkan poligami yang dilakukan oleh Insanul Fahmi sudah mendapatkan restu.

    “Menurut klarifikasi dari kuasa hukum IR (Inara Rusli) bahwa sebelum menikah IR sudah diperkenalkan ke keluarga suami. Pernikahan siri juga dihadiri oleh keluarga suami. Berarti pernikahan ini juga disetujui oleh pihak keluarga suami kah?” tanya Maia Estianty kepada Wardatina Mawa dikutip dari podcast Maia ALELDUL TV, Minggu (7/12/2025).

    Wardatina Mawa mengatakan, menurut sepengetahuannya bahwa keluarga dari Insanul tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

    “Sejauh ini menurut aku kayaknya enggak ada sama sekali, Bunda (panggilan akrab Maia Estianty),” jawab Wardatina Mawa.  

    “Karena, terkait poligami itu aja keluarga mereka enggak ada setuju sama sekali,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, bahwa selama menjalin pernikahan Mawa sangat menyayangi keluarga suaminya seperti keluarganya sendiri.

    “Keluarganya dia (Insanul Fahmi) sebaik itu sama aku. Di saat di titik kayak begini, Umi (panggilan ibunda Insanul Fahmi) bilang Umi enggak bakalan mau Insanul kayak begitu,” tambahnya.

    “Umi enggak rela Afnan (anak Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa) punya ibu tiri, dan Umi bakalan enggak setuju dunia akhirat,” ungkapnya.

    Wardatina Mawa meyakini bahwa pernikahan siri yang dilakukan Insanul Fahmi dan Inara Rusli tidak dihadiri dari pihak keluarga suaminya.

    “Jadi, menurut aku enggak ada saksi sama sekali dari keluarga dia (Insanul Fahmi). Namun, aku enggak tahu ya atau mungkin tiba-tiba ada dari kakak IR itu membawa temannya yang mungkin bisa menjadi saksi,” bebernya.

    “Namun, bagaimana konteksnya menikah siri seperti apa aku enggak mengerti,” tutupnya. 

  • Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Aceh-Sumatera

    Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang sawahnya rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh-Sumatera.

    Kepastian itu disampaikan Prabowo saat meninjau perbaikan jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo menegaskan, kerusakan yang dialami petani merupakan kondisi terpaksa, sehingga pemerintah akan menanggung dampaknya.

    “Kemudian utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujarnya.

    Selain penghapusan utang, Prabowo juga memastikan pemerintah akan membantu pemulihan lahan pertanian yang terdampak.

    “Tadi dilaporkan bendungan-bendungan banyak yang jebol. Nanti Kementerian Pekerjaan Umum akan segera memperbaiki. Sawah-sawah yang rusak juga akan kami rehabilitasi. Petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki,” tambahnya.

    Prabowo juga menegaskan, kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap akan tercukupi. Selama produksi lokal belum pulih, pasokan pangan akan dikirim dari daerah lain.

  • Prabowo Langsung Gelar Rapat Terbatas Seusai Tinjau Lokasi Banjir Aceh

    Prabowo Langsung Gelar Rapat Terbatas Seusai Tinjau Lokasi Banjir Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat daerah seusai meninjau lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Minggu (7/12/2025). Rapat tersebut akan digelar hari ini di Aceh.

    Rapat terbatas itu rencananya diikuti oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta kepala Bulog.

    Melalui ratas ini, Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan terkait percepatan penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban, pembukaan akses wilayah terisolasi, hingga pemenuhan kebutuhan logistik bagi ratusan ribu pengungsi. 

    Pemerintah pusat juga disebut akan mematangkan langkah pemulihan awal infrastruktur vital yang rusak.

    Diketahui, Prabowo hari ini berkunjung ke Aceh untuk kedua kalinya sejak banjir besar akhir November 2025. Setelah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Prabowo dan rombongan bertotak ke Kabupaten Bireun, salah satu daerah paling parah terdampak bencana banjir.

    Prabowo melihat langsung pemasangan jembatan bailey untuk menggantikan sementara Jembatan Teupin Mane di Bireuen yang putus dihantam banjir bandang. Dia juga meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Juli.

  • Mau Islah dengan Rais Aam, Gus Yahya Minta Ulama Sepuh Jaga PBNU

    Mau Islah dengan Rais Aam, Gus Yahya Minta Ulama Sepuh Jaga PBNU

    Jombang, Beritasatu.com – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah dengan rais aam syuriyah PBNU seusai menyampaikan klarifikasi di hadapan forum sesepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. 

    Gus Yahya juga memohon kepada para ulama untuk ikut menjaga tatanan organisasi PBNU supaya tidak runtuh di tengah jalan.

    Gus Yahya mengatakan dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri. 

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata Gus Yahya di Tebuireng, Sabtu (6/12/2025) malam.

    Ia mengingatkan sejak awal NU didirikan Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, membuat aturan dan struktur organisasi yang ketat serta kewenangannya dibatasi oleh anggaran dasar. Oleh karena itu, Gus Yahya mengajak semua warga NU untuk berpikir dengan benar, agar tatanan organisasi tidak runtuh hanya karena tuduhan yang tidak mendasar yang ditujukan kepada dirinya.

     “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Gus Yahya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya. Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah dijawab secara tuntas. 

    Penjelasan tersebut pun juga dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni. “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” tukas Gus Yahya.

    Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka. Ironisnya, hasil audit data sementara oleh auditor, ternyata dimanipulasi oleh pihak – pihak tertentu dan menimbulkan kegaduhan dengan berbagai tuduhan tidak mendasar.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

    Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi.

    “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya.

    Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo, tetapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya menambahkan ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka. “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” pungkasnya.

  • PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    Bandung, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meningkatkan status banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional.

    Hasto mengatakan hal itu berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirimkan ke berbagai daerah terdampak di Sumatera.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

    Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    “Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” katanya dikutip dari Antara.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya.

  • Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan segera membahas langkah pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu agenda utama adalah percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong kembali aktivitas usaha yang sempat terhenti.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mulai menggelar pertemuan maraton dengan sejumlah bank penyalur KUR untuk mempercepat pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

    Untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi UMKM di wilayah yang terdampak bencana. Pemetaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah pelaku usaha yang terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan bantuan yang paling mendesak.

    “Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen,” kata Maman, di Kabupaten Tangerang, Minggu (7/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya data yang akurat agar langkah penanganan bisa diberikan secara tepat dan cepat. Tingkat keparahan dampak di setiap wilayah akan menjadi dasar dalam menentukan zonasi dan kategori kelumpuhan usaha.

    Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan merumuskan langkah lanjutan untuk memulihkan ekonomi daerah.

    Namun, Maman mengingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu, karena pemerintah saat ini masih fokus menangani kondisi kedaruratan di daerah terdampak.

    “Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani-berani ngomong dahulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dahulu kepada penanganan bencana,” jelasnya.

  • Kemendikti Minta Kampus Ringankan UKT Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    Kemendikti Minta Kampus Ringankan UKT Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    Malang, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengimbau seluruh perguruan tinggi untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa yang terdampak banjir bandang di Sumatera. Selain penundaan atau pelonggaran uang kuliah tunggal (UKT), kampus diminta menyediakan dukungan biaya hidup untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi situasi darurat.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Dr Fauzan mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan sebagai bentuk empati dan kepedulian lembaga pendidikan terhadap kondisi mahasiswa yang menjadi korban bencana.

    “Bantuan ini tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Namun, Kemendikti Saintek memberikan imbauan agar kampus berempati, memberikan penundaan UKT misalnya,” ujar Fauzan saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (6/12/2025) malam.

    Ia menegaskan, pelaksanaan kebijakan tetap berada di tangan masing-masing kampus. Namun, pemerintah mendorong perguruan tinggi lebih proaktif dalam memberikan dukungan, terutama bagi mahasiswa yang keluarganya kehilangan rumah, mata pencarian, atau terdampak langsung oleh bencana.

    Bahkan, selain penundaan UKT, pemerintah pusat mendorong kampus untuk menyediakan fasilitas bantuan biaya hidup.

    “Kami berharap kampus juga memfasilitasi kebutuhan biaya hidup mahasiswa terdampak. Apakah itu akan digratiskan atau diberikan subsidi, itu tergantung kebijakan perguruan tinggi,” kata Fauzan.

    Selain dukungan kepada mahasiswa, Fauzan menyebut banyak perguruan tinggi di bawah Kemendikti Saintek yang telah terlibat langsung dalam penanganan bencana. Salah satu bentuk kontribusi konkret adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) kemanusiaan di wilayah terdampak banjir di Sumatera.

    “Program KKN kemanusiaan sudah berjalan. Masing-masing perguruan tinggi menjalankan pengabdian di daerah bencana. Ada beberapa program, tidak hanya membantu secara fisik tetapi juga pemulihan psikologis,” ujarnya.
     

  • Viral, Anak Papua Donasikan Tabungan demi Bantu Korban Banjir Sumatera

    Viral, Anak Papua Donasikan Tabungan demi Bantu Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kisah haru datang dari seorang bocah asal Papua bernama Pison, yang belakangan viral melalui akun media sosial @pisonkogoya. Awalnya, Pison tekun menabung di celengan bergambar Doraemon agar bisa mewujudkan impian berlibur Natal ke Jayapura. Ia ingin bermain di Pantai Amai, menikmati air kelapa, hingga berjalan-jalan di Danau Sentani.

    Namun, impian sederhana itu seketika berubah setelah ia melihat pemberitaan mengenai banjir besar yang melanda wilayah Sumatera. Tergerak oleh empati, Pison memutuskan membongkar celengannya.

    Setelah dihitung, total tabungannya mencapai Rp 1,653 juta, seluruhnya hasil jerih payahnya, seperti mencabut uban dan membantu pekerjaan rumah.

    “Kasihan mereka tidak ada makanan,” ujar Pison lirih.

    Dari jumlah itu, ia hanya menyisakan Rp 163.000 untuk membeli kalung bagi anjing kesayangannya, Beb. Selebihnya, ia minta orang tuanya kirimkan untuk membantu para korban banjir di Sumatera.

    Ketika ditanya apakah ia tidak sayang memberikan sebagian besar tabungannya, Pison menjawab polos, “Nanti saya mau cabut uban Pak Guru lagi.”

    Aksi kecil penuh ketulusan itu menuai banyak apresiasi dari warganet. Meski masih belia, Pison menunjukkan bahwa kepedulian tidak bergantung pada usia ataupun besar-kecilnya sumbangan. Ia mungkin belum memahami nilai uang sepenuhnya, tetapi ia memahami arti berbagi dan mencintai sesama.

    Dari Papua, ia mengirim doa dan dukungan bagi para penyintas banjir di Sumatera.

    “Semangat ya, peluk jauh kami dari Papua,” ujarnya.

    Kisah Pison menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa lahir dari hati yang paling sederhana, dan sekecil apa pun tindakan baik, dapat memberi dampak besar bagi orang lain.

  • OJK-Polda Kaltara Tuntaskan Penyidikan Dugaan Pidana Bankaltimtara

    OJK-Polda Kaltara Tuntaskan Penyidikan Dugaan Pidana Bankaltimtara

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama penyidik Polda Kalimantan Utara menyelesaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan jajaran direksi/pemimpin PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) kantor wilayah Kalimantan Utara, serta pimpinan kantor cabang Tanjung Selor, bersama sejumlah debitur.

    Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan OJK, mulai dari pemeriksaan khusus hingga tahap penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran pidana di Bankaltimtara.

    Dalam penyidikannya, OJK menemukan dugaan pencatatan palsu yang dilakukan pada periode November 2022 hingga Maret 2024. Para pihak terkait diduga sengaja memalsukan dokumen dan laporan bank dalam proses pemberian 47 fasilitas kredit kepada 16 debitur.

    “OJK akan terus mendukung upaya penegakan hukum untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga,” tulis pernyataan resmi OJK, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Atas temuan tersebut, penyidik OJK menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui melalui Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Secara paralel, Polda Kalimantan Utara juga menangani perkara yang sama melalui penyelidikan berbasis Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  • Momen Prabowo Cek Jembatan Teupin Mane yang Putus Akibat Banjir Aceh

    Momen Prabowo Cek Jembatan Teupin Mane yang Putus Akibat Banjir Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung pemasangan jembatan bailey di Teupin Mane untuk menggantikan sementara jembatan yang ambruk karena banjir bandang di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025) siang.

    Pengecekan pembangunan jembatan itu menjadi agenda pertama kunjungan kerja Presiden Prabowo di Aceh hari ini.

    Presiden Prabowo saat tiba di lokasi pemasangan badan jembatan bailey, menerima paparan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai pemasangan jembatan bailey.

    Presiden kemudian lanjut berjalan menuju rangka baja jembatan yang sedang dirakit sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang pengecekan itu, Prabowo ditemani Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem dan menteri PU. Pejabat lainnya yang turut serta mendampingi presiden, antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

    Jembatan bailey merupakan struktur sementara yang dipasang untuk menyambung jalur vital yang menghubungkan Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kota Takengon, Aceh Tengah.

    Di tepian Sungai Teupin Mane, yang arusnya masih cukup deras, Presiden Prabowo sempat memberikan instruksi secara langsung kepada Menteri PU Dody Hanggodo. Selepas itu, Prabowo lanjut menyapa masyarakat, para pengungsi banjir bandang dan longsor, yang antusias menyambut kunjungan presiden.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang mereka kerja terus (untuk menyelesaikannya), diharapkan satu minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas,” kata Prabowo setelah meninjau perakitan dan pemasangan jembatan bailey Teupin Mane.

    Bireuen merupakan salah salah satu kabupaten yang terdampak parah banjir bandang pada 25 November 2025. Sejumlah rumah warga, terutama di Kecamatan Juli, termasuk infrastruktur jalan, dan jembatan rusak dan ambles akibat banjir bandang.

    Warga yang rumahnya hanyut akibat banjir bandang pun saat ini mengungsi di beberapa titik aman di Kecamatan Juli.

    Setelah mengecek pemasangan jembatan bailey, Presiden Prabowo lanjut melihat kondisi para pengungsi di posko pengungsian Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Bireuen yang tidak jauh dari lokasi Jembatan Teupin Mane.