Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Prabowo Soroti Irigasi yang Rusak Akibat Banjir Sumatera

    Prabowo Soroti Irigasi yang Rusak Akibat Banjir Sumatera

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius kerusakan masif pada jaringan irigasi dan ribuan hektare lahan pertanian sawah akibat banjir bandang yang melanda Aceh dan sekitarnya.

    Presiden meminta menteri pertanian, menteri pekerjaan umum dan jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan terperinci. Tujuannya agar proses pemulihan lahan pertanian dapat segera dimulai, mengingat pentingnya sektor pangan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Aceh, menyusul kunjungan langsung ke lokasi terdampak di Bireuen dan Aceh Tengah pada Minggu (7/12/2025).

    Meskipun menaruh perhatian besar pada sektor pangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah percepatan operasi penyelamatan dan pemulihan akses dasar di tiga provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Prambowo, pembukaan jalur darat yang terputus adalah kunci utama dalam penanganan bencana. Akses jalan darat sangat menentukan kelancaran distribusi logistik, pelayanan kesehatan darurat, hingga penyaluran energi ke wilayah terisolasi.

    “Begitu jalan darat tembus, semua akan lebih cepat. Kita harus mempercepat perbaikan jembatan dan ruas jalan yang rusak,” tegasnya dalam rapat.

    Saat ini, setidaknya terdapat tiga titik jalan nasional di Aceh yang masih terputus. Ini termasuk jembatan vital Teupin Mane yang menghubungkan Bireuen dengan Bener Meriah, serta ruas jalan antara Bireuen dan Aceh Utara.

    Presiden menggarisbawahi pentingnya langkah yang cepat, terukur, dan tepat sasaran. “Prioritas kita tetap penyelamatan masyarakat, serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tambahnya.

    Laporan terbaru dari BNPB menyebutkan skala bencana ini sangat besar, dengan total korban meninggal di tiga provinsi mencapai 921 jiwa, sementara 392 orang masih dalam proses pencarian. Diperkirakan hampir satu juta warga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar.

  • Investor Kembali Masuk Agresif ke Pasar Obligasi Indonesia

    Investor Kembali Masuk Agresif ke Pasar Obligasi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar Surat Berharga Negara (SBN) menjelang akhir 2025 menunjukkan penguatan signifikan seiring membaiknya sentimen global maupun domestik.

    Investor kembali agresif masuk ke pasar obligasi Indonesia, terutama SUN tenor menengah hingga panjang, didukung ekspektasi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve pada pertemuan FOMC 17–18 Desember 2025.

    Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan pasar obligasi Indonesia kini berada pada fase pemulihan kuat setelah tekanan eksternal sepanjang paruh pertama 2025 mereda.

    “Stabilnya yield UST 10 tahun di kisaran 4,1%–4,2%, melemahnya DXY, dan probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed yang sudah mendekati 90% membuat aliran modal kembali deras ke emerging markets, termasuk Indonesia,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com.

    Menurut dia, kondisi tersebut mendorong yield SBN, khususnya SUN tenor 10 tahun, bergerak turun dengan ruang penurunan tambahan dalam 1–2 pekan ke depan. Dari level 6,19% per Kamis (5/12/2025), yield diperkirakan masih bisa menuju kisaran 6,00%–6,10%.

    Yusuf menjelaskan pasar telah price in pemangkasan 25 basis poin oleh The Fed serta ekspektasi forward guidance yang lebih dovish. Selain itu, faktor teknikal seperti window dressing perbankan dan institusi domestik turut memperkuat tren penurunan yield.

    Secara fundamental, Indonesia berada pada posisi solid. Inflasi terjaga di sekitar 2%, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) tetap terkendali, dan nilai tukar rupiah stabil di level Rp 16.600 per dolar AS.

    Dengan spread terhadap UST yang masih sekitar 200 basis poin, SBN tetap menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor global.

    Meski prospek positif, pasar tetap mencermati sejumlah faktor utama. Data inflasi AS pada Selasa (10/12/2025) menjadi penentu kepastian pemangkasan suku bunga The Fed dan arah pasar obligasi global.

    Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu–Kamis (17–18/12/2025) diperkirakan mempertahankan BI Rate di level 5,75%. Namun, sinyal menuju potensi penurunan suku bunga pada kuartal I 2026 dinilai akan menjadi katalis positif bagi pasar SBN.

  • Pelemahan Harga Batu Bara Buat Gaji Sektor Tambang Merosot

    Pelemahan Harga Batu Bara Buat Gaji Sektor Tambang Merosot

    Jakarta, Beritasatu.com – Seiring tekanan terhadap harga komoditas batu bara, upah para pekerja di sektor pertambangan secara umum, termasuk bisnis batu bara, per Agustus 2025 mengalami penyusutan sekitar 4,68%.

    Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai hal ini juga sejalan dengan dinamika yang terjadi pada sektor pertambangan batu bara yang tengah mengalami kelesuan akibat harga komoditas yang terus turun hingga berdampak pada upah pekerja.

    “Tekanan pada sektor pertambangan batu bara ini terjadi pada banyak indikator, mulai dari harga, nilai ekspor, hingga upah pekerja di sektor tersebut,” ujar Christiantoko.

    Pada Agustus 2025, rata-rata upah di sektor pertambangan sekitar Rp 5 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang rata-rata Rp 5,2 juta per bulan.

    Biasanya, upah pekerja di sektor pertambangan selalu paling tinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya.

    Dalam rentang 7 tahun terakhir, misalnya periode 2019–2021, rata-rata upah di sektor pertambangan merupakan yang tertinggi dibandingkan upah di 17 lapangan usaha lainnya.

    Dalam kondisi yang saat ini dihadapi industri batu bara, Christiantoko menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas tersebut. “Apalagi pemerintah berencana membangun fasilitas pengolahan batu bara menjadi gas, sehingga membutuhkan pasokan yang memadai,” katanya.

  • Momen Tepat Penerapan Bea Keluar Batu Bara

    Momen Tepat Penerapan Bea Keluar Batu Bara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea.

    Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan saat ini merupakan momen yang tepat untuk menerapkan bea keluar bagi batu bara.

    “Di situ disebutkan, kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal antara lain dilakukan melalui perluasan basis penerimaan bea keluar, seperti terhadap produk emas dan batu bara,” imbuhnya.

    Ia menilai hal ini juga sejalan dengan dinamika yang terjadi pada sektor pertambangan batu bara yang tengah mengalami kelesuan akibat harga komoditas yang terus turun hingga berdampak pada upah pekerja.

    “Tekanan pada sektor pertambangan batu bara ini terjadi pada banyak indikator, mulai dari harga, nilai ekspor, hingga upah pekerja di sektor tersebut,” ujar Christiantoko.

    Mengacu data Bank Dunia, harga batu bara Australia yang menjadi acuan di pasar internasional pada 25 November 2025 berada di posisi US$ 112,6 per ton. Nilai ini merupakan yang terendah dalam 57 bulan terakhir atau sejak Maret 2021.

    Bahkan, harga acuan batu bara Indonesia telah turun 20,76% sepanjang tahun berjalan (year to date).

    Pada Januari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga tertinggi sebesar US$ 124,01 per ton. Sementara pada Desember 2025, harganya turun menjadi US$ 96,26 per ton. “Harga acuan ini akan menjadi dasar perhitungan royalti, bea keluar, serta transaksi,” ujarnya.

    Indikator lainnya, lanjut Christiantoko, mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara per September 2025 tercatat sebesar US$ 2,0 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,5 miliar, terjadi penurunan 19,77%.

    “Penurunan harga batu bara itu pada akhirnya menekan produksi dalam negeri, sehingga target produksi tahun 2026 akan lebih rendah dibandingkan tahun ini,” kata Christiantoko.

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.

  • Ribuan Warga Padati Pergelaran Seni Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Ribuan Warga Padati Pergelaran Seni Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta berubah menjadi panggung terbuka bagi ribuan warga yang meramaikan pergelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025).

    Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana menguatkan nilai integritas melalui pendekatan seni yang dekat dengan masyarakat.

    Rangkaian acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin pimpinan KPK dan para seniman untuk para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa Hakordia selalu berpijak pada solidaritas, kepedulian, dan pentingnya kejujuran di tengah berbagai tantangan bangsa.

    Selama dua hari, berbagai komunitas budaya menghidupkan panggung di Titik Nol. Pergelaran diawali sendratari Amurbo Cahyaningrat dari Dinas Kebudayaan DIY, yang menggambarkan negeri kehilangan cahaya akibat ketamakan hingga dipulihkan kembali oleh kejujuran.

    Pertunjukan dilanjutkan Dagelan Mataraman Ubet Kesrimpet, penampilan Bidadari Band, Sedhut Senut, hingga komunitas Hip Hop Jumat Gombrong.

    “Sudah lama Hakordia dipusatkan di Jakarta. Dengan digelar di luar Jakarta, masyarakat bisa melihat langsung apa itu Hakordia, tidak hanya dalam ruangan formal,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

    Setyo menegaskan, Yogyakarta dipilih karena merupakan kota pendidikan dan wisata, memiliki infrastruktur memadai, serta didukung ekosistem seni yang kuat.

    “Harapannya ini memotivasi kota lain. Tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya Hakordia digelar di daerah berbeda,” katanya.

    Karnaval budaya menjadi magnet bagi warga. Parade dimulai dari gedung DPRD DIY menuju Titik Nol, melibatkan Sanggar Seni Kinanti Sekar, Jumat Gombrong, ABDW Art Project, Forum Komunikasi Jathilan Bantul, komunitas becak dan mobil listrik, hingga Bregodo Suryatmaja dan Segoro Amarto. Tim PAKSI dan Drumband Gita Dirgantara Taruna AAU turut memeriahkan suasana.

    Salah satu momen paling simbolik adalah prosesi penyerahan sapu emas, didahului tarian sigrak reresikan. Sapu emas diserahkan kepada Ketua KPK sebagai simbol tekad membersihkan praktik korupsi. Pesan moral makin kuat melalui refleksi antikorupsi yang dibacakan Ibnu Basuki Widodo.

    “Rakyat tahu, betapa pun majunya ekonomi, semuanya bisa hancur jika korupsi dibiarkan. Sekali berhenti melawan korupsi, kita mati. Sekali lengah, kita kalah. Satukan aksi, berantas korupsi,” ucapnya.

    Dengan tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, rangkaian Hakordia 2025 di Yogyakarta menjadi ruang kolaboratif antara KPK, pemerintah daerah, komunitas seni, dan masyarakat. Di tengah duka bencana di Sumatera, pergelaran ini mengingatkan bahwa kejujuran dan empati merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa.

  • Prabowo Soroti Irigasi yang Rusak Akibat Banjir Sumatera

    Prabowo Ingin Seluruh Akses Aceh dan Sumatera Pulih dalam Waktu Dekat

    Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menaruh fokus pada percepatan operasi penyelamatan serta pemulihan akses dasar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas setelah Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi lapangan di Bireuen dan Aceh Tengah, Minggu (7/12/2025).

    Presiden menekankan, pembukaan jalur darat menjadi prioritas utama karena akses tersebut menentukan kelancaran distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran energi ke daerah terdampak.

    “Kita harus memastikan jalur darat segera terbuka. Begitu akses itu tembus, percepatan bantuan akan jauh lebih optimal. Perbaikan jembatan dan ruas jalan yang rusak harus dikebut,” tegasnya.

    Saat ini masih terdapat sedikitnya tiga titik jalan nasional di Aceh yang terputus, termasuk Jembatan Teupin Mane penghubung Bireuen–Bener Meriah serta ruas Bireuen–Aceh Utara.

    Selain infrastruktur jalan, Prabowo juga menyoroti kerusakan saluran irigasi dan ribuan hektare sawah yang terdampak banjir bandang. Ia meminta Menteri Pertanian bersama pemerintah daerah mempercepat pendataan agar pemulihan lahan dapat segera dilakukan.

    “Saya minta seluruh langkah dilakukan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Prioritas kita tetap keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar Presiden Prabowo.

    BNPB melaporkan korban meninggal di tiga provinsi mencapai 921 jiwa, dengan 392 orang masih dalam pencarian. Hampir 1 juta warga juga masih membutuhkan bantuan logistik dasar.

  • Kementerian ESDM Masih Cari Investor untuk Garap 108 Cekungan Migas

    Kementerian ESDM Masih Cari Investor untuk Garap 108 Cekungan Migas

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak investor berperan dalam eksplorasi potensi migas di 108 cekungan sedimen yang belum tereksplorasi di Indonesia.

    Kepala pusat survei geologi Badan Geologi, Edy Slameto, menyampaikan dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi, hanya 20 cekungan migas yang telah dikembangkan, sedangkan 108 sisanya merupakan area yang belum dilakukan eksplorasi secara komprehensif.

    “Eksplorasi merupakan cara paling efektif untuk menemukan lapangan baru yang dapat menaikkan produksi secara signifikan. Semakin besar area eksplorasi, semakin besar peluang menemukan cadangan baru,” kata Edy seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Edy menjelaskan Badan Geologi telah menyusun peringkat terhadap 108 cekungan tersebut berdasarkan berbagai parameter yang mencerminkan potensi keberadaan sumber daya migas.

    Cekungan dengan peluang lebih tinggi menjadi prioritas pengerjaan, sementara cekungan dengan potensi rendah akan menunggu sesuai skala prioritas.

    Ia menjelaskan tidak semua area eksplorasi dapat dibiayai melalui APBN, terutama wilayah dengan risiko tinggi. Oleh karena itu, pihaknya menyediakan data dan insentif agar investor memiliki keyakinan dalam mengambil risiko eksplorasi.

    “Pemboran sangat mahal, bisa mencapai ratusan juta dolar per sumur, dan tidak dijamin pasti berhasil. Karena itu, pemboran dengan risiko tinggi diserahkan kepada operator, sementara pemerintah membantu dengan penyediaan data agar mereka tidak menanggung risiko sepenuhnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Edy mengatakan saat ini produksi migas nasional berada di kisaran 600.000 barel per hari, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 400.000 barel untuk mencapai target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel per hari.

    “Ini bukan angka mutlak dan bisa berubah. Dengan produksi harian sekitar 600.000 barel, cadangan tersebut hanya cukup untuk enam hingga tujuh tahun jika tidak ada penemuan baru. Inilah pentingnya kegiatan eksplorasi,” ujarnya.

    Edy menyebut fokus prioritas eksplorasi saat ini diarahkan ke kawasan Indonesia Timur yang dinilai memiliki risiko geologi masih tinggi sehingga pelaku usaha belum banyak melakukan investasi.

    “Karena wilayah Indonesia Barat sudah relatif padat eksplorasi, pemerintah menggeser fokus ke Indonesia Timur. Dengan intervensi pemerintah berupa data geologi ini diharapkan lebih banyak perusahaan tertarik berinvestasi di wilayah timur,” katanya.

  • Kementerian ESDM Masih Cari Investor untuk Garap 108 Cekungan Migas

    Kementerian ESDM Masih Cari Investor untuk Garap 108 Cekungan Migas

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak investor berperan dalam eksplorasi potensi migas di 108 cekungan sedimen yang belum tereksplorasi di Indonesia.

    Kepala pusat survei geologi Badan Geologi, Edy Slameto, menyampaikan dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi, hanya 20 cekungan migas yang telah dikembangkan, sedangkan 108 sisanya merupakan area yang belum dilakukan eksplorasi secara komprehensif.

    “Eksplorasi merupakan cara paling efektif untuk menemukan lapangan baru yang dapat menaikkan produksi secara signifikan. Semakin besar area eksplorasi, semakin besar peluang menemukan cadangan baru,” kata Edy seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Edy menjelaskan Badan Geologi telah menyusun peringkat terhadap 108 cekungan tersebut berdasarkan berbagai parameter yang mencerminkan potensi keberadaan sumber daya migas.

    Cekungan dengan peluang lebih tinggi menjadi prioritas pengerjaan, sementara cekungan dengan potensi rendah akan menunggu sesuai skala prioritas.

    Ia menjelaskan tidak semua area eksplorasi dapat dibiayai melalui APBN, terutama wilayah dengan risiko tinggi. Oleh karena itu, pihaknya menyediakan data dan insentif agar investor memiliki keyakinan dalam mengambil risiko eksplorasi.

    “Pemboran sangat mahal, bisa mencapai ratusan juta dolar per sumur, dan tidak dijamin pasti berhasil. Karena itu, pemboran dengan risiko tinggi diserahkan kepada operator, sementara pemerintah membantu dengan penyediaan data agar mereka tidak menanggung risiko sepenuhnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Edy mengatakan saat ini produksi migas nasional berada di kisaran 600.000 barel per hari, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 400.000 barel untuk mencapai target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel per hari.

    “Ini bukan angka mutlak dan bisa berubah. Dengan produksi harian sekitar 600.000 barel, cadangan tersebut hanya cukup untuk enam hingga tujuh tahun jika tidak ada penemuan baru. Inilah pentingnya kegiatan eksplorasi,” ujarnya.

    Edy menyebut fokus prioritas eksplorasi saat ini diarahkan ke kawasan Indonesia Timur yang dinilai memiliki risiko geologi masih tinggi sehingga pelaku usaha belum banyak melakukan investasi.

    “Karena wilayah Indonesia Barat sudah relatif padat eksplorasi, pemerintah menggeser fokus ke Indonesia Timur. Dengan intervensi pemerintah berupa data geologi ini diharapkan lebih banyak perusahaan tertarik berinvestasi di wilayah timur,” katanya.

  • Prabowo Perintahkan Percepat Relokasi Hunian Korban Banjir Sumatera

    Prabowo Perintahkan Percepat Relokasi Hunian Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses relokasi hunian bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra dipercepat. Langkah ini sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan kerja di lapangan.

    Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Presiden ingin bekerja cepat. Balai Perumahan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah saya instruksikan untuk bergerak. Dirjen juga sudah turun beberapa hari ini untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Maruarar menekankan lokasi relokasi hunian akan dipilih di kawasan yang aman. Namun, tetap dekat dengan pusat aktivitas warga sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

    Untuk mempercepat pembangunan hunian, Maruarar mengungkapkan telah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia. Perusahaan tersebut dinilai memiliki metode konstruksi cepat yang cocok untuk kebutuhan pascabencana. “Kami sudah panggil dirut Semen Indonesia. Mereka punya metode untuk membangun rumah dengan cepat,” katanya.

    Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), teknologi modular yang memungkinkan pembangunan rumah dalam waktu singkat tanpa mengorbankan aspek keamanan.

    Maruarar menegaskan kebutuhan hunian sangat besar mengingat jumlah pengungsi yang mencapai ratusan ribu orang. Terkait hal itu, pemerintah bergerak cepat dalam perencanaan anggaran dan persiapan teknis. 

    Dalam rapat di Hambalang, ujar Maruarar, Presiden Prabowo telah meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, PKP, dan PUPR, untuk memastikan kesiapan penuh dalam pembiayaan relokasi.

    Ia turut mengapresiasi besarnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha yang terus bahu-membahu memberikan bantuan bagi korban banjir di Sumatra. “Bantuan dari masyarakat dan perusahaan sangat banyak. Inilah kekuatan bangsa kita, yaitu gotong royong,” pungkas Maruarar.