Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Prabowo Ancam Pecat Bupati Aceh Selatan, Ini Dasar Hukumnya

    Prabowo Ancam Pecat Bupati Aceh Selatan, Ini Dasar Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengancam copot kepala daerah yang absen saat bencana, menyamakan sikap tersebut dengan desersi militer. Ancaman ini didukung penuh oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Sikap tegas Presiden ini didukung oleh landasan hukum yang memungkinkan sanksi berat hingga pemberhentian kepala daerah.

    Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

    Sindiran itu merujuk langsung pada aksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang memilih berangkat ibadah umrah di tengah masa tanggap darurat.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” tanya Prabowo, meminta konfirmasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kemungkinan pemecatan.

    Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, lantas menyinggung konsekuensi partai. Ia langsung bertanya kepada Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengenai nasib Mirwan yang juga Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Itu kalau tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu enggak bisa itu,” tegas Prabowo. Sugiono mengonfirmasi partai telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya di Gerindra.

    Landasan Hukum Pencopotan Kepala Daerah

    Ancaman Prabowo untuk memproses pemecatan kepala daerah memiliki payung hukum yang kuat, bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Mangkir dari tugas saat bencana merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban. Berdasarkan Pasal 67 huruf b UU Pemda, kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan pengabaian tugas saat krisis, seperti yang dilakukan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, diduga melanggar kewajiban ini.

    Kemudian, Mirwan juga diduga melanggar Pasal 67 huruf d UU Pemda. Di mana setiap penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memiliki kewajiban fundamental untuk senantiasa menjaga etika dan norma dalam setiap tindakannya.

    Secara spesifik, UU Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh menyelenggarakan penanggulangan bencana diatur dalam dalam Pasal 29. Mangkir dari tugas ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran tanggung jawab inti yang dapat dikenai sanksi berat.

    Menurut mekanisme UU Pemda, sanksi bagi kepala daerah yang melanggar kewajiban dapat berupa teguran tertulis hingga pemberhentian diatur dalam Pasal 77. Proses sanksi berat ini diajukan oleh menteri dalam negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Aturan hukum tersebut menegaskan tindakan desersi saat darurat bencana kepala daerah sejalan untuk menjaga integritas kepemimpinan di masa krisis.

  • Harga Minyak Hari Ini 8 Desember Masih Bertahan pada US$ 63,79

    Harga Minyak Hari Ini 8 Desember Masih Bertahan pada US$ 63,79

    Singapura, Beritasatu.com – Harga minyak dunia bertahan di level tertinggi dalam dua pekan pada perdagangan Senin (8/12/2025) seiring ekspektasi investor terhadap pemangkasan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

    Penurunan suku bunga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi, di tengah meningkatnya risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan dari Rusia dan Venezuela.

    Kontrak berjangka Brent naik 4 sen atau 0,06% ke level US$ 63,79 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 7 sen atau 0,12% menjadi US$ 60,15 per barel.

    Berdasarkan data LSEG, pasar memproyeksikan peluang sebesar 84% bank sentral AS memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan besok hingga lusa.

    Kebijakan ini diperkirakan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pelaku pasar mencermati arah kebijakan serta dinamika internal The Fed.

    Di Eropa, perkembangan perundingan perdamaian Ukraina masih berjalan lambat. Perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan bagi Kyiv dan status wilayah yang diduduki Rusia masih belum mencapai titik temu. Analis ANZ menilai, hasil perundingan tersebut akan sangat memengaruhi pergerakan harga minyak global.

    “Berbagai potensi hasil dari dorongan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang dapat memicu fluktuasi pasokan minyak global lebih dari 2 juta barel per hari,” tulis analis ANZ dalam catatannya seperti dilansir dari Reuters.

    Sementara itu, negara-negara Group of Seven (G7) dan Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan pembatasan harga minyak Rusia dengan larangan penuh layanan maritim. Langkah ini berpotensi memangkas pasokan dari produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan terhadap Venezuela melalui serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba, serta ancaman aksi militer untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
     

  • KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi Dini Bersama Guru Paud

    KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi Dini Bersama Guru Paud

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar ruang belajar kolaboratif di Yogyakarta untuk guru PAUD, menekankan pentingnya menanamkan nilai kejujuran dan integritas demi membentuk karakter antikorupsi sejak usia dini.

    KPK menggandeng para guru pendidikan anak usia dini (Paud) di Yogyakarta untuk memperkuat fondasi pendidikan antikorupsi. Inisiatif ini dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Minggu (7/12/2025).

    Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menjelaskan, forum tersebut dirancang sebagai wadah bagi guru untuk berbagi metode kreatif dalam menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian kepada anak-anak.

    Amir menegaskan, pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya mengandalkan penindakan. Oleh karena itu, KPK memberikan perhatian besar pada edukasi untuk membentuk integritas individu sejak dini.

    “Karakter moral mulai terbentuk kuat pada masa usia dini. Karena itu, peran guru sangat penting dalam membangun fondasi integritas,” ungkap Amir.

    Ia menambahkan, KPK hadir sebagai mitra strategis, bukan sebagai pemberi instruksi, demi memperluas edukasi antikorupsi melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian anak.

    KPK memanfaatkan media film sebagai salah satu pendekatan edukasi. Sejumlah organisasi pendidik PAUD mengikuti sesi pemutaran tiga film pilihan dari anti korupsi film festival, yaitu berjudul Hanya Printer (2024), Roti Suci di Hari Sabtu (2024), dan Maaf Mama, Aku Kelepasan (2022).

    Film-film tersebut mengangkat nilai penting seperti kejujuran, kemandirian, kesederhanaan, dan keadilan. Melalui penyampaian yang ringan dan mudah dipahami, kegiatan ini diharapkan mampu memperluas literasi antikorupsi yang inklusif.

    Amir juga menekankan, isu korupsi memiliki dampak yang luas, termasuk pada persoalan ekologis. Literasi antikorupsi, kata Amir, harus terus dikembangkan agar generasi muda mampu melihat dampak korupsi secara lebih luas.

  • Update Korban Bencana Sumatera, BNPB: 929 Orang Meninggal, 274 Hilang

    Update Korban Bencana Sumatera, BNPB: 929 Orang Meninggal, 274 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru pada Senin (8/12/2025) pagi terkait bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Jumlah korban meninggal dunia pada Senin (8/12/2025) per pukul 07.56 WIB tercatat mencapai 929 jiwa, sementara 274 orang masih hilang dan 5.000 warga mengalami luka-luka.

    BNPB mencatat bencana tersebut berdampak pada 52 kabupaten/kota, dengan total 148.100 rumah rusak. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas umum, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, gedung atau kantor, jembatan dan fasilitas pendidikan.

    Data BNPB terkait bencana banjir Sumatera, Senin (8/12/2025) pukul per pukul 07.56 WIB – (Bnpb.go.id/-)

    Dalam dashboard resmi BNPB disebutkan perinciannya yakni 1.200 fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung dan perkantoran, serta 405 jembatan yang mengalami kerusakan.

    Tercatat, Kabupaten Agam, Aceh mencatat sebanyak 179 korban meninggal dunia lalu Aceh Utara sebanyak 128 jiwa, disusul Tapanuli Tengah 102 dan Tapanuli Selatan 85 korban meninggal.  

    Sementara untuk jumlah pengungsi berdasarkan kabupaten/kota, BPNB mencatat Aceh Utara menjadi yang tertinggi yakni 316.600 warga. Hingga kini, tim search and rescue (SAR) gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi di berbagai titik lokasi yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus.

  • Rumah Rusak Akibat Bencana Bakal Diganti Rp 60 Juta Per Unit

    Rumah Rusak Akibat Bencana Bakal Diganti Rp 60 Juta Per Unit

    Banda Aceh, Beritasatu.com  – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 60 juta per unit untuk membantu warga terdampak bencana yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat longsor dan banjir bandang di sejumlah wilayah.

    Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Dalam forum itu, Presiden menerima laporan terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat tersebut, dilansir dari Antara.

    Suharyanto menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat bertambah karena proses pendataan bersama kementerian terkait masih berlangsung.

    Dalam pertemuan itu, ia juga mengusulkan agar pembangunan huntara ditangani oleh personel TNI–Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan huntap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Terkait kebutuhan anggaran, BNPB mengajukan pembiayaan Rp 60 juta per rumah kepada Presiden.

    “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden Prabowo kepada Suharyanto.

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Kepala BNPB.

    Suharyanto menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan. “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Presiden meminta perhitungan lebih lanjut terkait kemungkinan penyesuaian harga. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” katanya.

    Adapun untuk pembangunan hunian sementara, pemerintah mengalokasikan Rp 30 juta per unit dengan ukuran rumah 36 meter persegi lengkap dengan kamar, MCK, dan ruang fungsional lainnya. 

  • Kementerian PU Kerahkan Alat Berat dan Hunian Darurat di Agam

    Kementerian PU Kerahkan Alat Berat dan Hunian Darurat di Agam

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) semakin mengintensifkan penanganan dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya teknis menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah.

    “Kami memastikan seluruh peralatan dari balai-balai teknis dapat digerakkan kapan pun diperlukan, termasuk untuk membuka akses jalan dan mendukung proses evakuasi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Sejak hari pertama menerima informasi bencana, alat berat telah dikerahkan untuk memulihkan akses jalan serta membantu pencarian dan penyelamatan. Upaya pemulihan juga meliputi normalisasi aliran sungai, perbaikan jalur air, hingga penyediaan sarana-prasarana dasar bagi warga yang mengungsi.

    Saat ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat mengerahkan dua unit ekskavator untuk membuka akses pada ruas Jalan Padang Koto Gadang-Palembayan, Nagari Salareh, serta dua unit ekskavator tambahan di ruas Palembayan-Matur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi logistik.

    Dukungan serupa juga dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang menurunkan dua unit alat berat PC 200 di Kecamatan Tanjung Raya dan satu unit di Koto Kaciak untuk pengerukan sedimen sungai.

    Dua alat berat tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diserahkan kepada BWS Sumatera V turut dijadwalkan beroperasi di Sungai Alahan Nanggang, Kecamatan Palembayan, serta satu unit lainnya di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang.

    Selain penanganan fisik, BWS Sumatera V juga menyalurkan 50 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Koto Kaciak melalui Wakil Bupati Agam. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat mengirimkan berbagai sarana tanggap darurat.

    Satu unit hunian sementara (HU) dan satu mobil tangki air telah ditempatkan di Posko dapur umum SD 30 Kayu Pasak Timur yang kini menampung 158 pengungsi. Sementara itu, empat HU, dua toilet portabel, dan satu unit mobil tangki air lainnya disalurkan ke SD 05 Kayu Pasak, lokasi pengungsian bagi sekitar 400 warga.

    Dukungan tambahan dalam bentuk dua unit HU juga diberikan untuk posko pelayanan masyarakat di Polsek Palembayan Koto Alam. Seluruh upaya dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan agar penanganan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

    Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus hadir pada seluruh fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, sambil memantau perkembangan kondisi di Kabupaten Agam.

  • Top 5 News: Kayu Gelondongan Berserakan hingga Banjir Lahar Semeru

    Top 5 News: Kayu Gelondongan Berserakan hingga Banjir Lahar Semeru

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel di Beritasatu.com masuk dalam top 5 news, sejak sejak Minggu (7/12/2025) hingga Senin (8/12/2025) pagi WIB. Artikel yang diminati pembaca ini memiliki tema yang beragam.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com:

    1. Kayu Gelondongan Berserakan, Bupati Aceh Tenggara Sebut dari Tapteng

    Dalam waktu 11 hari setelah banjir bandang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara, pemandangan tumpukan kayu gelondongan berdiameter besar masih terlihat jelas di pemukiman warga.

    Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fahri, menegaskan kayu-kayu yang berserakan itu bukan hasil aktivitas ilegal di wilayahnya. Saat meninjau lokasi bencana di Desa Loser, Kecamatan Ketambe, Minggu (7/12/2025), ia memastikan kayu tersebut bukan berasal dari hutan Aceh Tenggara.

    “Saya pastikan ini kayu-kayu lama. Bahkan ada yang terbawa dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara,” ujarnya.

    2. Jembatan 4 Desa Ambruk, Ribuan Warga Pandeglang Terisolasi

    Jembatan utama yang menjadi akses vital bagi warga di empat desa Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, ambruk pada Minggu (7/12/2025) sore. Runtuhnya jembatan di Kampung Pasir Nangka, Desa Keramatjaya, itu membuat ribuan warga terisolasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total.

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.00 WIB saat sebuah truk pengangkut kayu melintas. Sekretaris desa, Apandi, mengonfirmasi jembatan runtuh tepat ketika truk berada di bagian tengah bentang jembatan yang telah lama mengalami kerusakan akibat usia.

    “Jembatan ini memang sudah lama rusak. Saat truk bermuatan kayu melintas, bagian tengahnya langsung ambrol,” ujar Apandi dalam keterangan video yang diterima Beritasatu.com.

    3. Banjir Sumatera, Kementerian PU Kebut Pemulihan Akses Utama di Aceh

     Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan fokus utama penanganan pascabencana di Aceh adalah memulihkan konektivitas jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir dan longsor. 

    Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan seluruh personel teknis telah dikerahkan untuk memastikan akses warga dan jalur distribusi logistik kembali normal secepat mungkin.

    “Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

  • Kekhawatiran Tarif Trump Mereda, Lelang Sukuk Bakal Tinggi

    Kekhawatiran Tarif Trump Mereda, Lelang Sukuk Bakal Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Centre of Reform on Econoics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan pasar obligasi Indonesia berada pada fase pemulihan kuat setelah tekanan eksternal mereda.

    Menurut dia, kekhawatiran terhadap “Trump trade” mulai mereda karena pasar meragukan implementasi tarif tinggi pada Januari 2026.

    “Ditambah lagi, arus dana besar dari bank syariah, perusahaan asuransi, dan dana pensiun pada akhir tahun turut memperkuat permintaan obligasi negara,” kata dia kepada Beritasatu.com.

    Dalam konteks tersebut, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk pada Selasa (9/12/2025) diproyeksikan berlangsung sangat kuat. Dengan target indikatif hanya Rp 7 triliun, ruang untuk oversubscribed diperkirakan besar.

    “Potensi incoming bids bisa mencapai Rp 22 triliun–32 triliun, dengan penyerapan sekitar Rp 12 triliun–16 triliun,” ujar Yusuf.

    Sepanjang 2025, permintaan sukuk negara cenderung lebih stabil dibanding SUN karena karakter investor syariah yang buy and hold dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek.

    Seri yang diperkirakan paling diminati meliputi SPN-S tenor pendek untuk kebutuhan cash management akhir tahun. PBS tenor 5–10 tahun seperti PBS036, PBS037, dan PBS041 menawarkan durasi moderat dan kupon kompetitif.

    Sementara itu, seri berdurasi sangat panjang kurang diminati, terutama ketika pasar mengantisipasi tren penurunan yield karena risiko durasi yang lebih besar.

  • Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

    Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam dua pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kakinya dua kali di Aceh. Kunjungan pertama Prabowo di Serambi Makkah itu terjadi pada Selasa (25/12/2025) dan kedua pada Minggu (7/12/2025).

    Kunjungan kedua itu bukan sekadar meninjau kerusakan wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di Bireuen, Aceh, tetapi melihat secara langsung progres penanganan bencana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Prabowo dua kali mengunjungi Aceh. Ia mengaku, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kabupaten yang paling banyak terdampak bencana banjir Sumatera.

    Menurut Pras, panggilan akrab Prasetyo, presiden juga memimpin langsung rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu malam. 

    “Setelah 10 hari, beberapa daerah di Aceh memang kondisinya belum (sebaik, red.) sebagaimana kabupaten-kabupaten (di dua provinsi, red.) yang lain,” kata Prasetyo Hadi.

    Hapus Utang KUR

    Salah satu keputusan terbesar yang diumumkan Prabowo adalah penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang sawahnya rusak. Ia menegaskan keadaan tersebut sepenuhnya merupakan bencana alam, bukan kelalaian atau kesalahan petani. Terkait hal itu, pemerintah mengambil alih seluruh dampak ekonomi yang ditimbulkan.

    “Ini keadaan terpaksa, force majeure. Utang-utang KUR akan kita hapus. Petani tidak perlu khawatir,” ujarnya saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane yang menjadi salah satu akses vital di kawasan tersebut.

    Keputusan ini disambut hangat para petani yang selama berminggu-minggu dihantui kecemasan akibat kerusakan lahan dan tanggung jawab kredit yang masih berjalan. Prabowo menegaskan, negara hadir untuk mengurangi beban rakyat di tengah kondisi sulit.

    Rehabilitasi Sawah dan Bendungan

    Selain urusan kredit, presiden juga memastikan pemerintah akan mempercepat pemulihan lahan pertanian. Banyak bendungan dan irigasi yang jebol akibat derasnya arus banjir. Tanpa perbaikan cepat, proses tanam padi bisa terhenti dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

    Prabowo mengatakan Kementerian PUPR akan bergerak segera memperbaiki sarana pertanian yang rusak. Rehabilitasi sawah yang terdampak turut diprioritaskan agar petani dapat kembali berproduksi dalam waktu dekat. “Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki. Petani tidak usah cemas, semua akan kita tangani,” tegasnya.

    Di tengah kerusakan lahan pertanian, Prabowo memastikan akses pangan untuk masyarakat Aceh tetap aman. Selama produksi lokal belum kembali normal, pemerintah akan mengirim suplai dari daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kita punya cadangan pangan yang cukup. Kita kirimkan sampai kondisi kembali pulih,” ucapnya.

    Listrik Aceh Menyala 93%

    Selain infrastruktur pertanian, pemulihan aliran listrik juga menjadi fokus utama Prabowo. Ia mendapatkan laporan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan hingga Minggu malam, 93% wilayah Aceh sudah siap kembali dialiri listrik.

    Dalam percakapan singkat yang terekam media, Prabowo menanyakan kondisi listrik dengan nada penuh perhatian. “Lampu menyala sudah cepat?” tanya Prabowo.
    “Malam ini nyala, Pak, semua,” jawab Bahlil.

    Perbaikan 477 Kerusakan

    Sementara itu, Kementerian PU menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan di Aceh menjadi prioritas utama. Dari 477 lokasi bencana, kerusakan terbesar terjadi pada tanggul kritis dan jalan nasional. Sebanyak 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional mengalami kerusakan berat.

    “Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Hingga kini, penanganan darurat telah mencapai 48,34%. Sejumlah jalan strategis sudah kembali bisa dilalui, seperti Banda Aceh-Meureudu, Lhokseumawe-Langsa, dan Kuala Simpang-Perbatasan Sumut.

    Untuk percepatan, jembatan bailey sedang dipasang di Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material sudah tiba di lokasi, sisanya dalam proses mobilisasi.

    Kerusakan juga menghantam infrastruktur air minum dan permukiman. Sebanyak 20 SPAM di 10 kabupaten/kota terdampak, termasuk instalasi pengolahan air di Kota Langsa, mengalami kerusakan. Fasilitas sanitasi masyarakat seperti TPS3R dan Sanimas pun tak luput dari dampak.

    Kementerian PU mengerahkan alat berat seperti 41 ekskavator dan 25 dump truck, serta berbagai logistik darurat untuk mendukung percepatan penanganan.

    Apresiasi Semua Pihak

    Di tengah berbagai tantangan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemda, relawan, hingga aparat TNI-Polri. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci mempercepat pemulihan Aceh.

    “Saya lihat semua instansi bekerja dengan baik. Ini contoh kolaborasi yang harus kita jaga,” ungkapnya.

    Dengan beragam langkah cepat ini, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan Aceh secara menyeluruh. Mulai dari ekonomi petani, listrik, pangan, jalan nasional, hingga layanan dasar, semuanya dipastikan bergerak secara paralel. Harapannya, masyarakat Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang aman serta produktif.

  • Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

    Peringatkan Pejabat, Prabowo: Jangan Cari Untung dari Bencana Sumatera

    Jantho, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri hingga kepala daerah agar tidak terjadi penyelewengan pada semua entitas pemerintahan, terutama jika ada pihak yang memanfaatkan bencana banjir dan longsor di Sumatera untuk memperkaya diri.

    Peringatan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dan pemulihan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Jantho, Aceh Besar setelah ia meninjau langsung kondisi terdampak banjir dan longsor di sejumlah lokasi di Aceh.

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras, jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” kata Prabowo, mengutip Antara, Senin (8/12/2025). 

    Ia juga meminta kapolri hingga kepala daerah untuk mengawasi ketat jika ada potensi praktik penyelewengan dan siap memberikan sanksi tegas.

    “Jadi kepolisian dan pemerintah daerah semua periksa dan catat kalau ada yang nakal-nakal. Contohnya melipatgandakan harga dan sebagainya,” tegasnya. 

    Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, Prabowo mengakui sejumlah tantangan masih ditemui di beberapa lokasi, terutama karena kondisi alam yang perlu tetap diwaspadai. 

    Meski demikian, pemerintah akan memastikan penanganan bencana dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.