Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua, TelkomGroup Resmikan Community Gateway Merauke

    Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua, TelkomGroup Resmikan Community Gateway Merauke

    Merauke, Beritasatu.com – PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan Community Gateway di Stasiun Bumi Merauke,  Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Jumat (5/12/2025). Inisiatif ini merupakan langkah strategis TelkomGroup untuk menghadirkan konektivitas andal di wilayah Timur Indonesia. Fasilitas ini sekaligus menjadi Community Gateway pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menjadi bagian dari jaringan  global ke-10 di dunia.

    Community Gateway Merauke diresmikan secara langsung oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf, dan EVP Telkom Regional V Amin Soebagyo. Turut hadir pada agenda peresmian tersebut Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diwakili Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno, Bupati Merauke Yoseph B. Gepze, Perwakilan Wakapolres Merauke, Perwakilan Pangdam XXIV, Dekan Fakultas  Teknik Universitas Musamus Teddy Istanto, serta beberapa pemuka agama setempat.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa peresmian fasilitas Community Gateway di Merauke menjadi momentum penting dalam penguatan infrastruktur digital nasional, terutama bagi Papua Selatan dan kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan akses jaringan  lebih tangguh.

    “Bagi TelkomGroup, pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat adalah hal yang paling  utama. Jika Bapak Ibu memiliki keluhan terhadap layanan kami, silahkan sampaikan. Akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Dian.

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng juga menyampaikan, pembangunan Community Gateway di Merauke merupakan bagian dari upaya jangka panjang TelkomGroup dalam memastikan transformasi digital Indonesia berjalan secara merata hingga wilayah paling timur.

    “Konektivitas adalah prasyarat  utama kemajuan. Dengan hadirnya Community Gateway Merauke, kita tidak hanya membangun  infrastruktur, tetapi menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benar-benar terhubung, dari Sabang  sampai Merauke,” pungkas Rizal.

    Kebutuhan akan fasilitas ini terbukti dari rentannya gangguan jaringan yang menyebabkan terputusnya akses telekomunikasi digital di sejumlah wilayah Papua. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dengan kondisi geografis yang menantang di wilayah Papua, pentingnya langkah strategis untuk menjaga konektivitas masyarakat tetap stabil dan terjaga dengan infrastruktur konektivitas yang lebih resilien.

    “Infrastruktur ini adalah wujud nyata upaya TelkomGroup untuk menyediakan layanan digital yang inklusif di wilayah Papua, sekaligus memperkuat ketahanan jaringan nasional di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi,” tambah Dian.

    Menjawab tantangan tersebut, Telkomsat mengambil peran aktif dalam memperkuat komunikasi nasional melalui pengoptimalan jaringan satelit. Jaringan satelit yang semula berperan sebagai jalur  cadangan kini ditransformasikan menjadi salah satu pilar utama yang mampu menghadirkan layanan  berkapasitas besar dan berkelanjutan, terutama bagi wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks.

    Kehadiran Community Gateway Merauke berfungsi sebagai titik akses satelit berkecepatan tinggi. Fasilitas  ini didukung teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) yang mampu memberikan solusi kapasitas yang besar, latensi rendah dan kualitas layanan yang stabil, serta cocok untuk kondisi geografis Papua yang ekstrim  dan memiliki sebaran penduduk dengan jarak yang berjauhan.

    Dari Community Gateway tersebut, koneksi kemudian didistribusikan kembali ke jaringan lokal, mulai dari fiber optik, jaringan wireless, hingga seluler, sehingga masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang  lebih luas, stabil, dan merata. Dengan pendekatan ini, layanan komunikasi tidak hanya kembali pulih, tetapi juga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendukung kebutuhan konektivitas harian warga serta  layanan publik di Merauke dan wilayah sekitarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf, mengatakan bahwa kehadiran gateway ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsat sebagai bagian dari TelkomGroup dalam mendukung langkah transformasi dan pemerataan akses digital di Indonesia.

    “Teknologi satelit saat  ini sudah sedemikian majunya sehingga sudah bisa sejajar dan mampu mendukung penuh teknologi  telekomunikasi yang sudah ada dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi. Telkomsat selalu siap memberikan konektivitas yang prima untuk masyarakat,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa adanya Community Gateway di Merauke menjadi hal penting bagi daerah yang semakin memasuki era digitalisasi, di mana layanan komunikasi yang andal sangat dibutuhkan oleh lebih dari 225 ribu penduduk Merauke dan berbagai sektor usaha maupun pemerintahan. Langkah Telkom memperkuat infrastruktur konektivitas, termasuk backup bagi jaringan fiber optic akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan apresiasi atas konsistensi Telkom dalam terus menghadirkan layanan terbaik di wilayah Papua Selatan. Hadirnya fasilitas ini, TelkomGroup berharap masyarakat Papua dan Kawasan paling timur Indonesia  dapat menikmati konektivitas yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat  fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah paling timur Indonesia.

  • Melly Goeslaw Dukung LMKN Dibiayai Pakai APBN

    Melly Goeslaw Dukung LMKN Dibiayai Pakai APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi sekaligus anggota Komisi X DPR, Melly Goeslaw menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola royalti lagu dan musik di Indonesia dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini diungkap Melly dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama LMKN. 

    “Sebenarnya kalau saya selaku pekerja seni, saya sudah lelah dari berpuluh-puluh tahun jika ada sesuatu yang menurut saya mencurigakan di LMK ataupun LMKN, saya tidak pernah bisa berbuat apa-apa, makanya saya setuju LMKN dibiayai oleh APBN,” ungkap Melly, dikutip dari kanal YouTube dari TVR Parlemen, Sabtu (6/12/2025).

    “Saya sedikit agak setuju kalau ada APBN-nya, karena mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun tangan di situ. Sehingga jadi pada takut gitu kalau untuk ada yang bermain curang. Ya mudah-mudahan apa pun yang nanti dipilih menjadi berkeadilan untuk semua pihak,” tegasnya.

    Melly menekankan pentingnya perbaikan sistem royalti di Indonesia, yang bukan sekadar angka, tetapi juga penghargaan atas dedikasi musisi. Ia menilai sistem ini harus dipantau secara tepat dan real-time demi kesejahteraan musisi dan pencipta lagu.

    “Buat saya royalti itu bukan hanya sekadar angka, tetapi juga penghargaan atas waktu, perasaan, tenaga dan kehidupan serta dedikasi kami untuk sebuah karya. Oleh sebab itu, LMKN memberikan pemahaman yang jelas kepada para pencipta soal tata kelola royalti, termasuk sumber royalti, pola distribusi, serta hak-hak yang melekat pada karya di ranah digital agar mereka bisa sejahtera,” tutupnya. 

  • Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Desakan pengembalian konsesi tambang ke pemerintah disuarakan tokoh NU. Langkah ini penting demi menjaga muruah organisasi dan menyelesaikan konflik internal yang muncul di tubuh PBNU.

    Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2021 KH Said Aqil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU itu dikembalikan.

    KH Said Aqil menjelaskan, awalnya ia melihat kebijakan konsesi tersebut sebagai bentuk apresiasi negara dan peluang kemandirian ekonomi NU. Namun, perkembangan beberapa bulan terakhir menunjukkan hal yang berbeda. Polemik dan konflik internal mengenai tata kelola konsesi justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Namun melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat (kerugian) yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH Said Aqil saat di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).

    KH Said Aqil menegaskan, NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, yakni memiliki mandat spiritual dan sosial besar. Oleh karena itu, organisasi wajib menghindari aktivitas berisiko tinggi yang dapat menimbulkan polarisasi kader dan mengganggu independensi. Menurutnya, konflik tambang telah menyeret organisasi ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khitah (garis perjuangan) pendirian,” tegasnya.

    KH Said Aqil menambahkan, kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren dan ekonomi kerakyatan.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya.

  • Wamenkes Sebut 2 Persen Anak di Atas 15 Tahun Pernah Coba Bunuh Diri

    Wamenkes Sebut 2 Persen Anak di Atas 15 Tahun Pernah Coba Bunuh Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyoroti meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja yang turut dipengaruhi penggunaan teknologi digital.

    Dante menjelaskan bahwa sekitar 2% kelompok usia di atas 15 tahun yang mengalami depresi tercatat pernah mencoba bunuh diri.

    “Sebagian dari mereka juga mengalami psikosis, dan empat dari setiap 1.000 keluarga memiliki anggota dengan masalah kesehatan mental,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/12/2025).

    Ia mengungkapkan bahwa paparan teknologi digital sejak usia dini memiliki keterkaitan dengan meningkatnya masalah kesehatan mental pada kelompok muda.

    Menurut Dante, dari total 79,8 juta anak di Indonesia, terdapat sekitar 28,65 juta anak berusia tujuh hingga 17 tahun yang menggunakan telepon seluler dan terhubung dengan internet.

    Ia mengatakan perubahan perilaku serta persoalan-persoalan mental akibat penggunaan gawai dan internet perlu ditangani melalui pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif.

    “Pendekatan ini tidak bisa dilakukan secara langsung, kadang-kadang butuh transisi dan usaha yang cerdas,” tuturnya.

    Pada masa sekarang, pemerintah berupaya memperluas akses layanan kesehatan mental dengan dukungan teknologi. Salah satunya melalui layanan Healing 119 (Healing 119.id) yang menyediakan konsultasi gratis melalui WhatsApp atau telepon.

    “Mereka yang biasanya tertutup untuk mengungkapkan masalah bisa merasa lebih aman. Di sini mereka boleh curhat secara gratis,” kata Dante.

    Namun, ia menambahkan bahwa layanan digital tidak cukup untuk membangun ketahanan mental anak dan remaja. Fondasi kesehatan mental, menurutnya, harus dimulai dari keluarga sejak fase awal kehidupan.

    “Ini harus dimulai dari keluarga, dan bukan hanya dari anak-anak, tetapi sejak konsepsi. Kita mencoba membuat ibu dan bapak yang sehat, bahagia, dan siap menghadapi tantangan,” ujarnya.

    Dante juga menekankan pentingnya peran komunitas dalam penguatan kesehatan mental. Melalui Posyandu, pemerintah melibatkan lebih dari 1,48 juta kader kesehatan di 84.019 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi, deteksi dini, dan pendampingan kesehatan mental bagi anak, remaja, ibu hamil, hingga lansia.

  • Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam setelah Diguyur Hujan Deras

    Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam setelah Diguyur Hujan Deras

    Agam, Beritasatu.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya pada Sabtu (6/12/2025) sore. Hal itu menyebabkan sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor. 

    Berdasarkan informasi yang dibagikan akun Instagram @matabukittinggi, akses jalan Bukittinggi-Matur dilaporkan kembali terputus akibat longsor.

    “Akses jalan raya Bukittinggi-Matur kembali terputus setelah longsor sore ini,” tulis akun tersebut.

    Dalam unggahan tersebut terlihat warga dan pengendara motor terjebak antrean panjang, sementara material longsor menutup badan jalan.

    Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat tertahan dan petugas masih berupaya melakukan penanganan.

    Selain longsor, kawasan Koto Kaciak, Tanjung Raya, juga dilaporkan terendam banjir. Air  naik dengan cepat ke jalan setelah hujan lebat turun selama beberapa jam.

    “Koto Kaciak, Tanjung Raya sore ini seperti lautan setelah turun hujan,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut menyebut kejadian seperti ini menjadi semakin sering terjadi. Terlebih dalam beberapa hari terakhir di daerah Agam juga banyak korban dan membuat warga trauma.

    “Hujan hanya turun beberapa jam, tetapi genangan langsung melumpuhkan aktivitas, memicu kekhawatiran akan kerusakan lanjutan,” ucapnya.

    Hingga informasi ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Warga diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi.

  • Inovasi Daerah Harus Berbasis Solusi, Bukan Gimik

    Inovasi Daerah Harus Berbasis Solusi, Bukan Gimik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah daerah harus menciptakan inovasi berbasis solusi konkret, bukan hanya berorientasi pada penghargaan atau pencitraan belaka. Hal itu demi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

    Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, seperti dilansir Antara, Sabtu (6/12/2025).

    Bima Arya menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk lebih serius dalam menciptakan inovasi. “Inovasi yang diciptakan harus menghadirkan solusi konkret dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Bima Arya secara eksplisit menegaskan, inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan semata atau ajang pencitraan. Fokus utama haruslah pada kebutuhan riil warga dan dampak positif yang berkelanjutan.

    Menurutnya, inovasi yang efektif harus mampu menyelesaikan persoalan daerah dan memberikan nilai tambah signifikan. Oleh karena itu, riset yang kuat dan berbasis data menjadi fondasi utama.

    “Jangan sampai inovasi ini hanya orientasinya ke reward dan gimik, enggak ada rasanya serta manfaatnya bagi warga. Harus pertama, mendapatkan solusi, kalau enggak jadi solusi, enggak ada artinya,” tegas Bima.

    Untuk mewujudkan inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan, Bima Arya menekankan perlunya riset mendalam. “Kalau risetnya hanya copy paste saja dari internet, ya buat apa? Harus ada hitung-hitungan angkanya,” ujarnya.

    Bima Arya turut menyoroti pentingnya membangun tradisi inovasi yang melembaga dan berkelanjutan, mencontoh praktik di negara maju seperti Singapura. Di sana, kata dia, pergantian pemimpin pemerintahan tidak menghentikan inovasi, melainkan justru memperkuatnya.

    “Saya tanya, untuk apa? Untuk memastikan semua program-program dan inovasi berlanjut,” ungkap Bima menunjukkan komitmen kuat terhadap kesinambungan program.

    Ia menyimpulkan, para inovator sejati memiliki pola pikir perubahan yang sangat kuat, didorong oleh niat tulus untuk berbuat bagi rakyat dan keberanian untuk berubah. “Di sini lah kandang para inovator,” pungkasnya.

  • Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah merilis persyaratan lengkap bagi calon peserta seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M.

    Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistyo mengatakan, persyaratan ini disusun untuk memastikan seluruh petugas yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan penuh dalam melayani jemaah haji.

    “Calon peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, serta tidak dalam kondisi hamil. Peserta juga dituntut berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah, memiliki integritas dan rekam jejak baik, serta tidak sedang menjadi tersangka dalam kasus pidana,” ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Ia melanjutkan, calon PPIH harus memiliki identitas kependudukan yang sah menjadi keharusan, begitu pula izin tertulis dari atasan bagi mereka yang berasal dari ASN, non-ASN, TNI/Polri, maupun pegawai instansi lain.

    “Kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer atau gawai menjadi syarat wajib, sementara kemampuan berbahasa Arab atau Inggris menjadi nilai tambah,” paparnya.

    Kemudian, peserta tidak diperbolehkan sedang menjalani tugas belajar. Suami dan istri juga dilarang bertugas sebagai PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama.

    Selain itu, petugas dapat berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun tenaga profesional yang relevan dengan layanan haji. Peserta yang sudah tiga kali menjadi PPIH sejak 2022 tidak diperkenankan mendaftar lagi.

    Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

    Persyaratan khusus disesuaikan dengan jenis layanan yang dilamar. Untuk layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, batas usia peserta ditetapkan antara 25 hingga 57 tahun.

    Untuk formasi bimbingan ibadah, peserta wajib berusia 35-60 tahun, telah menunaikan ibadah haji, serta memiliki sertifikat pembimbing haji.

    Pada formasi Media Center Haji (MCH), persyaratan meliputi usia 25-57 tahun dan pengalaman di bidang jurnalistik yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW), atau sertifikat kehumasan bagi pegawai Kementerian Haji dan Umrah maupun Kementerian Agama.

    “Media tempat peserta bekerja juga harus terdaftar di Dewan Pers, dan setiap instansi hanya dapat mengajukan maksimal dua peserta,” papar Chandra.

    Untuk formasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji (PKPPJH), peserta berusia 25-50 tahun. Tenaga medis wajib memiliki STR dan SIP, sementara non-medis harus memiliki sertifikat keahlian kegawatdaruratan.

    Pada layanan Pelindungan Jemaah, peserta berasal dari unsur TNI/Polri dengan usia 25-50 tahun dan batas kepangkatan maksimal mayor untuk TNI atau komisaris polisi untuk Polri.

    Adapun untuk layanan jemaah lansia dan penyandang disabilitas, ketentuan usia sama yaitu 25-50 tahun. Peserta diutamakan memiliki pengalaman atau pelatihan dalam penanganan lansia atau disabilitas, serta kemampuan bahasa isyarat.

  • Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Surabaya, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera menggerakkan para tenaga kesehatan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk menggerakkan tim gabungan untuk membantu para korban terdampak bencana yang sangat membutuhkan penanganan medis. 

    Dalam misi sosial ini, Unair mengirim tim gabungan yang terdiri dari para dokter dari FK Unair, RS Unair, dan RSUD dr Soetomo, antara lain dokter spesialis ortopedi dr M Hardian Basuki, dokter spesialis anak dr Airi Mutiar, dr Arya Wiradewa, dr Yehezkiel Edward, dan dr Zulfikar Loka Wicaksana.

    Salah satu dokter dalam tim, dr Airi menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan wakil bupati Aceh Tamiang terkait rencana pendirian pos kesehatan.

    “Ada sebuah klinik yang akan kami manfaatkan dan kami telah mendapat ijin dari pemilik. Semoga ini dapat menjawab kebutuhan terkait pelayanan kesehatan pascabencana,” ungkap dr Airi dalam keterangan resminya yang diterima Sabtu (6/12/2025).

    Tenaga kesehatan dan obat-obatan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan. Unair juga terus memperluas dukungan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera, termasuk mengirim tim kesehatan lanjutan, bantuan logistik, dan tim tambahan yang diperlukan. 

  • LPS Siap Jamin Polis Asuransi pada 2027

    LPS Siap Jamin Polis Asuransi pada 2027

    Bandung, Beritasatu.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapannya apabila program penjaminan polis asuransi diimplementasikan pada 2027 dari semestinya pada 2028, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D Purba seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/12/2025).

    Purba mengatakan berlakunya program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi serta dapat meningkatkan premi industri asuransi.

    “Keberadaan program ini bagian dari recovery and resolution framework untuk menghadapi kemungkinan gagal perusahaan asuransi. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” ujar Purba.

    Ia menjelaskan rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 15,3% setelah LPS beroperasi, dibandingkan 7,7% sebelum LPS beroperasi.

    Ia mencontohkan penerapan program penjaminan polis di Malaysia, yang juga mencatatkan peningkatan premi lebih tinggi setelah program ini berlaku di negara tersebut.

    Tiga tahun sebelum berlakunya program penjaminan polis asuransi pada 2007–2009, rata-rata pertumbuhan pendapatan premi asuransi sebesar 5,5% per tahun. Setelah program penjaminan polis berlaku pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada periode 2011–2013 menjadi 9,7% per tahun.

    Melihat contoh tersebut, Purba meyakini pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga pada gilirannya pendapatan premi asuransi akan meningkat.

    Ia menjelaskan LPS menyiapkan tiga jenis jaminan dalam program ini, yaitu pertama, jaminan klaim polis. Apabila perusahaan asuransi bermasalah, maka LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian.

    Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat sehingga polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama.

    Ketiga, pengembalian polis. Apabila pengalihan tidak dapat dilakukan, maka LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan.

  • Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan pembaruan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Sabtu (6/12/2025) sore, total korban meninggal tercatat mencapai 914 jiwa.

    Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebanyak 47 jiwa dari hari sebelumnya, yang mencatat 867 korban jiwa. Secara rinci, 914 korban meninggal tersebut terdiri dari 359 jiwa di Aceh, 329 jiwa di Sumatera Utara, dan 226 jiwa di Sumatera Barat.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka korban bersifat dinamis. “Angka ini bergerak dinamis, di mana ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata di beberapa tempat kemudian dinyatakan dalam selamat,” kata Abdul Muhari dalam jumpa pers seperti ditayangkan langsung Youtube BNPB, Sabtu (6/11/2025) sore.

    Sementara jumlah korban meninggal meningkat, daftar korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat jumlah korban hilang saat ini adalah 389 jiwa, menurun dari 521 jiwa pada hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah beberapa korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

    BNPB bersama instansi terkait saat ini berupaya terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan. “BNPB akan terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin,” tegas Abdul Muhari. 

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban di tengah situasi bencana yang masih berlangsung.