Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Cinemagenda Resmi Diluncurkan di JAFF Market 2025, Wujud Dukungan SSPACE untuk Industri Film Tanah Air

    Cinemagenda Resmi Diluncurkan di JAFF Market 2025, Wujud Dukungan SSPACE untuk Industri Film Tanah Air

    Yogyakarta, Beritasatu.com – PT Era Media Sejahtera Tbk (SSPACE/DOOH) resmi meluncurkan Cinemagenda, Intellectual Property (IP) terbaru yang didedikasikan untuk mendukung perkembangan film karya anak bangsa. Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian Jogja Asian Film Festival (JAFF) Market, salah satu festival film paling bergengsi di Indonesia yang menjadi ruang selebrasi sineas lokal maupun regional.

    Cinemagenda dihadirkan sebagai platform kurasi, edukasi, serta promosi film Indonesia yang memadukan insight kreatif dengan kekuatan jaringan media yang dimiliki SSPACE (DOOH). Sebagai perusahaan transit media dan periklanan digital, SSPACE akan memanfaatkan berbagai aset SSPACE (DOOH). Mulai dari TV Kereta di Jabodetabek, hingga kanal digital Instagram yang dimiliki oleh Cinemagenda dengan username @linikini_id untuk memperluas jangkauan informasi seputar film lokal kepada masyarakat.

    Direktur Kreatif SSPACE, Irfan Handoko, mengatakan bahwa Cinemagenda lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ruang independen yang objektif, segar, dan dekat dengan penonton.

    “Cinemagenda bukan hanya platform review, tetapi gerakan untuk mengangkat film Indonesia agar lebih diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan aset media yang kami miliki, kami ingin menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati dan menonton film,” ujar Irfan.

    Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, Cinemagenda juga memperkenalkan CIA Cinemagenda Agents, sebuah program pelatihan bagi komunitas muda untuk membangun kemampuan analisis film secara objektif. Para CIA akan berperan memberikan perspektif independen terhadap film-film Indonesia yang tayang di bioskop, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan apresiasi sinema nasional.

    Sementara itu, Sutradara dari Film Agak Laen 2: Menyala Pantiku, Muhadkly Acho menyambut baik kehadiran Cinemagenda di JAFF Market dan juga di industri film.

    “Cinemagenda harus lebih bisa berkontribusi lagi buat industri perfilman kita. Dan mudah-mudahan akan muncul banyak karya-karya baru yang di-support dengan kehadiran Cinemagenda yang ada di JAFF Market. Jadi semua bisa bersinergi antara insan-insan film dan Cinemagenda bisa menghadirkan kolaborasi-kolaborasi yang lebih menarik lagi kedepannya,” kata Acho.

    Dengan peluncuran ini, SSPACE (DOOH) menegaskan komitmennya dalam mendukung kreativitas anak bangsa dan memperkuat ekosistem industri kreatif melalui inovasi berbasis media digital dan komunitas.

  • Peta Konflik PBNU: Keputusan Syuriah Dipersoalkan

    Peta Konflik PBNU: Keputusan Syuriah Dipersoalkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kisruh internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah keluarnya Risalah Rapat Harian Syuriah yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri. Dokumen resmi itu ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dan wakil Rais Aam, serta dihadiri 37 dari 53 anggota harian Syuriah PBNU dalam rapat di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Keputusan tersebut menjadi pemantik dinamika besar dalam tubuh PBNU.

    Polemik meroket ketika Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 beredar pada Rabu (26/11/2025). Dalam surat yang diteken Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir serta Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir itu ditegaskan bahwa masa jabatan Gus Yahya berakhir per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Dengan ketetapan tersebut, seluruh kewenangan, atribut, hingga fasilitas ketua umum dinyatakan tidak lagi melekat pada dirinya.

    Surat edaran itu juga mengatur PBNU akan segera menggelar rapat pleno untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU terkait pemberhentian, pelimpahan fungsi jabatan, dan pengisian posisi ketua umum.

    Saat dikonfirmasi, Ahmad Tajul Mafakir membenarkan bahwa ia membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut.

    Pernyataan Syuriyah: Surat Sah dan MengikatKatib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sarmidi Husna – (Beritasatu.com/Reza Hery Pamungkas)

    Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna menegaskan, surat edaran tersebut sah dan memiliki kekuatan berlaku. Ia menyebut keputusan di dalamnya merupakan tindak lanjut dari hasil rapat harian Syuriah pada 20 November 2025.

    Dalam rapat tersebut diputuskan dua hal, yakni:

    Gus Yahya diminta mengundurkan diri dalam waktu tiga hari.Jika tidak ada pengunduran diri, Syuriah akan memberhentikan Gus Yahya.

    Ia juga menjelaskan, kendala teknis dalam sistem persuratan digital (Digdaya PBNU) membuat stempel digital tidak tampil sempurna. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan keputusan.

    Kepemimpinan Beralih ke Rais Aam

    Dalam kondisi jabatan ketua umum kosong, Sarmidi menegaskan, kewenangan penuh PBNU berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi organisasi. Hal ini sesuai peraturan jam’iyah hingga penjabat (Pj) ketua umum ditetapkan sesuai mekanisme.

    “Selama kekosongan jabatan ketua umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Sarmidi dalam konferensi pers di Hotel Sultan.

    Rais Aam Tegaskan Keputusan Final

    Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar turut menyampaikan bahwa pencopotan Gus Yahya bersifat final dan efektif sejak 26 November 2025. Ia menegaskan, tindakan apa pun atas nama ketua umum setelah tanggal tersebut dianggap tidak sah.

    Untuk menjamin keberlanjutan organisasi, PBNU berencana menggelar rapat pleno atau muktamar guna mengatur masa transisi.

  • Malaysia Kirim Lagi 3 Ton Bantuan dan Dokter untuk Korban Banjir Aceh

    Malaysia Kirim Lagi 3 Ton Bantuan dan Dokter untuk Korban Banjir Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh kembali menerima 3 ton bantuan kemanusian untuk korban banjir dan tanah longsor dari organisasi nirlaba asal Malaysia. Bantuan itu terdiri dari obat-obatan, pakaian, makanan anak-anak, dan delapan dokter serta perawat dari tim kemanusiaan Blue Sky Rescue (BSR) Malaysia.

    “Alhamdulillah, sudah sampai bantuan dari Kuala Lumpur, yaitu 3 ton (bantuan) untuk kita bagikan ke beberapa kabupaten/kota,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Banda Aceh, Kamis (11/12/2025).

    Bantuan yang dibawa relawan BSR Malaysia itu mencakup 2 ton obat-obatan, pakaian, dan tambahan cokelat untuk anak-anak. Selain itu, para tenaga kesehatan dari Malaysia juga diterjunkan untuk membantu perawatan para korban di masa tanggap darurat.

    “Kalau obat-obatan saya kira dua ton, dan satu ton seperti baju dan cokelat untuk anak-anak. Bantuan dari relawan BSR di Kuala Lumpur,” tambahnya.

    Ini menjadi bantuan kedua yang diterima Aceh dari Malaysia selama masa tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda provinsi itu pada akhir November 2025. 

    Sebelumnya, Gomez Medical Services bersama tim BSR Malaysia telah menyalurkan 2 juta pieces obat dan alat kesehatan dengan total berat dua ton, yang dikirim menggunakan pesawat kargo khusus dari Kuala Lumpur.

    “Yang namanya bantuan tidak kita persulit, semua kita terima. Terima kasih kepada pak dokter sudah membantu kita,” ujar pihak penerima.

    Sementara itu, Patrick, salah satu dokter relawan dari BSR Malaysia, mengatakan seluruh bantuan diberikan atas dasar kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

    “Ini bantuan dari hati kita untuk rakyat Aceh. Kita membawa dua ton obat untuk didermakan kepada rumah sakit dan masyarakat, juga ada 300 kilogram makanan, pakaian, dan cokelat untuk anak-anak,” ujarnya.

    Bantuan tambahan ini diharapkan dapat memperkuat penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.

  • KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang menggunakan uang suap dan gratifikasi dari proyek pengadaan barang dan jasa untuk membayar utang kampanye Pilkada 2024. Jumlah dana yang dipakai untuk melunasi pinjaman bank mencapai Rp 5,25 miliar.

    Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto menyatakan uang hasil korupsi tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pribadi Ardito, termasuk penyelesaian utang biaya politik.

    “Diduga digunakan untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pada 2024 sebesar Rp 5,25 miliar,” ujar Mungky dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Menurut KPK, jumlah uang suap dan gratifikasi yang diterima Ardito sepanjang Februari hingga November 2025 mencapai Rp 5,75 miliar. Selain untuk melunasi utang kampanye, sebagian dana disinyalir dipakai untuk menunjang operasional dirinya sebagai bupati.

    “Dana operasional bupati sebesar Rp 500 juta,” jelas Mungky.

    Modus korupsi Ardito dilakukan dengan mematok fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah sebesar 15-20 persen. Uang tersebut dihimpun dari berbagai rekanan pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek pembangunan.

    Fee sebesar Rp 5,25 miliar diterima melalui adiknya, Ranu Prasetyo, yang berperan sebagai perantara. Selain itu, Ardito juga mendapatkan Rp 500 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Tengah. Dengan demikian, total penerimaan suap mencapai Rp 5,75 miliar.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), adik bupati Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo (RHP), Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Wibowo (ANW), dan Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Samsuri (MLS).

    Mungky menyebut seluruh tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama, mulai 10 hingga 29 Desember 2025. Penahanan dilakukan di dua lokasi berbeda.

    “RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, tersangka AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK,” ungkapnya.

    KPK menegaskan penyidikan akan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran uang dan potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret kepala daerah aktif tersebut.

  • KPK OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Warning untuk Kepala Daerah!

    KPK OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Warning untuk Kepala Daerah!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan penangkapan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lain untuk terus menjunjung tinggi integritas.

    “Saya kira OTT ini juga menjadi warning lagi, bagi teman-teman kepala daerah,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Tito juga menyayangkan masih adanya kepala daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi, meski sudah mendapatkan pembekalan pada retret kepala daerah.

    “Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal sudah pernah retret, kita ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Mendagri juga menyebut penangkapan terhadap Ardito Wijaya akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

    Saat ditanya soal pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung, Mendagri mengatakan keduanya bisa dilakukan asalkan tetap dilaksanakan secara demokratis.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) dan adiknya Ranu Hari Prasetyo (RNP) bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka.

    Adapun, kasus yang menjerat kelimanya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2025.

    Pelaksana Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengungkapkan lembaga antirasuah menetapkan kelimanya sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Desember 2025.

    “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk AW selaku bupati Lampung Tengah periode 2025-2030, dan RNP selaku adik bupati Lampung Tengah,” ujar Mungki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Mungki mengatakan tiga orang tersangka lainnya, yaitu anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), Plt. Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo (ANW), serta Direktur PT Elkaka Putra Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS).

  • Relawan China Kewalahan Deteksi Jenazah di Aceh

    Relawan China Kewalahan Deteksi Jenazah di Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Upaya pencarian korban bencana banjir dan longsor di Aceh terus dilakukan, termasuk dengan bantuan lima relawan dari China yang dikenal memiliki peralatan khusus untuk mendeteksi keberadaan jenazah.

    Kehadiran relawan internasional ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi korban yang diperkirakan masih tertimbun material banjir dan longsor di beberapa titik.

    Namun, menurut laporan terbaru, kelima relawan China tersebut masih menghadapi hambatan besar di lapangan. Meski sudah beberapa hari berada di Aceh Besar, mereka belum dapat bekerja secara maksimal. Kondisi medan, terutama lokasi bencana yang masih dipenuhi kayu-kayuan dan sisa material longsor membuat proses deteksi jenazah berjalan sangat lambat.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem membenarkan bahwa situasi di beberapa daerah bencana masih sangat menantang. Ia menjelaskan, medan berat menjadi faktor utama yang menghambat kinerja relawan dalam mendeteksi jenazah.

    “Hasil kerja mereka belum maksimal, medan masih digenangi kayu-kayuan. Membuat pekerjaan terhambat, mereka kewalahan untuk mendapatkan mayat,” kata Mualem, Kamis (11/12/2025).

    Meski situasi di Aceh Besar belum memungkinkan, relawan China sebelumnya telah melakukan pencarian di beberapa wilayah lain. Mualem menyebutkan, beberapa hari lalu kelima relawan tersebut bekerja di Aceh Utara dan berhasil mendeteksi sejumlah jenazah di kawasan terdampak banjir besar.

    “Besok mungkin mereka akan pindah ke Aceh Timur atau Aceh Tamiang untuk mencari keberadaan mayat,” tambahnya.

    Relawan China tersebut rencananya akan terus berpindah lokasi sesuai kebutuhan operasi pencarian, terutama di lokasi-lokasi yang diduga masih terdapat korban tertimbun. Pemerintah Aceh berharap kondisi medan dapat segera ditangani, sehingga proses deteksi jenazah bisa berjalan lebih optimal.

    Sejauh ini, tim SAR gabungan bersama relawan lokal dan internasional masih bekerja tanpa henti untuk mempercepat upaya evakuasi. Material kayu yang menumpuk di lokasi banjir dan longsor menjadi tantangan terbesar, sehingga diperlukan alat berat tambahan untuk membuka akses bagi tim pencari korban.

  • KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    KPK: Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,75 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. KPK menduga total uang yang diterima Ardito mencapai Rp 5,75 miliar.

    Selain Ardito Wijaya, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Riki Hendra Saputra (RHS), anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RHP), adik bupati Lampung Tengah; Anton Wibowo (ANW), plt kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; serta Mohamad Lukman Samsuri (MLS), direktur PT Elkaka Mandiri.

    “Jumlah aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” ujar Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Mungky menjelaskan, uang tersebut diterima Ardito dari fee yang dipatok pada setiap proyek pengadaan barang dan jasa, sebesar 15-20 persen. Berdasarkan temuan KPK, rekanan yang dimenangkan dalam proyek-proyek tersebut memiliki keterkaitan dengan keluarga Ardito maupun bagian dari tim pemenangannya saat Pilkada Lampung Tengah periode 2025-2030.

    “Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ,” jelas Mungky.

    Dari pengaturan itu, Ardito diduga menerima fee sekitar Rp 5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa melalui adiknya, Ranu Hari Prasetyo, selama Februari hingga November 2025.

    KPK juga menemukan pengaturan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Dalam proyek tersebut, Ardito memerintahkan Anton Wibowo, yang merupakan kerabatnya, untuk mengatur pemenang pengadaan. Anton kemudian berkoordinasi dengan pihak internal Dinkes agar PT Elkaka Mandiri memenangkan tiga paket pengadaan alkes dengan total nilai Rp 3,15 miliar.

    “Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari saudara MLS selaku pihak swasta, yaitu direktur PT EM melalui perantara ANW,” kata Mungky.

    Menurut KPK, uang yang diterima Ardito digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain dana operasional bupati sebesar Rp 500 juta dan pelunasan pinjaman bank terkait kebutuhan kampanye pada 2024 senilai Rp 5,25 miliar.

    Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ammar Zoni Hanya Sementara Ditempatkan di Lapas Super maksimum

    Ammar Zoni Hanya Sementara Ditempatkan di Lapas Super maksimum

    Jakarta, Beritasatu.com – Ditjen Pas memastikan, penempatan Ammar Zoni di lapas supermaksimum di Nusa Kambangan hanya bersifat sementara dan bukan untuk selamanya.

    “Perlu digaris bawahi dan diketahui, asesmen yang dilakukan dari pihak lapas kepada Ammar Zoni di Nusa Kambangan yang ditempatkan di lapas maksimum hanya sementara,” jelas Kasudit Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti dikutip dari Reyben Entertainment, Kamis (11/12/2025).

    Rika Aprianti memastikan, Ammar Zoni akan melakukan evaluasi terhadap perilaku selama berada di dalam lapas Nusa Kambangan.

    “Kami akan memantau selama enam bulan, setelah itu apabila ada perubahan perilaku maka akan diturunkan tingkatnya ke lebih minimum,” tuturnya.

    Ia mengatakan, penempatan sementara Ammar Zoni di Lapas Cipinang akan diberlakukan hal yang sama.

    “Kita akan cek kondisi kalau di Lapas Narkotika Cipinang, karena semua lapas di Jakarta itu semuanya over kapasitas,” tuturnya.

    “Namun, yang pasti dari segi pengamanan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan dengan ketat,” tutupnya.

  • KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    KPK Tahan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Seusai OTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang langsung ditahan bersama empat tersangka lain.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Harian (Plh)  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Selain Ardito Wijaya (AW), empat tersangka lain ialah anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), adik Bupati Ardito, Ranu Hari Prasetyo (RNP), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat bupati, Anton Wibowo (ANW), dan pihak swasta Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS).

    Mungky memastikan kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 10-29 Desember 2025. Namun, penahanan dilakukan di lokasi berbeda. “RHS dan MLS ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan KPK Gedung ACLC,” ujarnya.

    Kasus ini merupakan dugaan suap terkait proyek di Lampung Tengah. Menurut penyidik, Ardito Wijaya diduga mematok fee 15% hingga 20% dari setiap proyek untuk memperkaya diri.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk AW, ANW, RHS, dan RHP selaku penerima suap, KPK menerapkan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara MLS selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Dengan penetapan tersangka dan penahanan ini, KPK memastikan penyidikan berjalan intensif untuk mengungkap aliran dana serta pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek di Kabupaten Lampung Tengah.

  • Relawan China Kewalahan Deteksi Jenazah di Aceh

    Mengejutkan! Mualem Ungkap 80 Ton Bantuan Korban Banjir Aceh Hilang

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menduga 80 ton logistik bantuan yang disalurkan untuk korban banjir dan tanah longsor ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah hilang.

    Mualem menyebut informasi mengenai hilangnya bantuan tersebut masih berupa kabar awal dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, ia menilai laporan tersebut cukup serius sehingga perlu segera ditelusuri.

    “Saya dengar berita, entah benar atau tidak ada 80 ton bantuan logistik yang hilang. Ini masih kabar burung dan harus kita cek kebenarannya,” ujar Mualem di Banda Aceh, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan banyak donatur dan lembaga telah menyalurkan bantuan ke Bener Meriah yang menjadi pusat pengantaran logistik untuk wilayah tengah Aceh yang sempat terisolasi akibat banjir dan longsor karena memiliki akses bandara. Namun, sebagian bantuan tersebut diduga tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Mualem meminta pihak polisi dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menelusuri secara transparan jalur distribusi bantuan tersebut dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran.

    “Kita minta semua pihak memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada yang diselewengkan,” tegasnya.

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai keberadaan bantuan yang diduga hilang tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut direncanakan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah terulangnya kejadian serupa.