Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • BNI Tawarkan Promo Menarik di Java Jazz, Cashback hingga Rp 2,5 Juta

    BNI Tawarkan Promo Menarik di Java Jazz, Cashback hingga Rp 2,5 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menawarkan beragam promo menarik selama gelaran International BNI Java Jazz Festival (JJF) 2025 berlangsung. Pengunjung bisa meraih berbagai keuntungan dengan menjadi nasabah BNI, aktivasi, dan transaksi menggunakan wondr by BNI.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menyampaikan, BNI JJF memiliki audience yang sangat sesuai dengan segmen nasabah BNI, antara lain generasi muda yang memiliki lifestyle nonton musik jazz bersama teman dan keluarga.

    “Momentum ini menjadi peluang strategis untuk mengakselerasi akuisisi nasabah baru dan peningkatan transaksi melalui berbagai touchpoint kreatif selama event berlangsung,” kata Corina dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Dalam rangka memperingati perayaan BNI JJF yang ke-20 tahun, BNI telah menyiapkan beragam program menarik lewat aplikasi wondr by BNI. Tersedia cashback hingga Rp 2,5 juta dan TapCash berisi saldo Rp 100.000 untuk pengunjung BNI JJF 2025 yang melakukan pembukaan rekening tabungan nasabah baru melalui wondr by BNI.

    Nasabah existing juga mendapatkan kesempatan mendapatkan reward voucher hingga Rp 200.000 atau cashback hingga 5,5% dengan membuka Tabungan Life Goals selama event berlangsung.

    “Pengunjung bisa mengikuti program ini dengan mendatangi sales BNI yang bertugas atau mengunjungi booth-booth BNI di area event,” tandas Corina.

    Nasabah berkesempatan mendapatkan voucher Rp 25.000  dengan melakukan pembayaran parkir mobil menggunakan QRIS wondr by BNI. Promo ini berlaku bagi 200 pengguna baru yang melakukan aktivasi wondr by BNI pada 26 Mei-1 Juni 2025.

    Corina bilang, program ini hanya berlaku untuk 1 mobil dalam 1 hari selama event berlangsung, e-voucher dapat di klaim di booth wondrland selama periode 30 Mei-1 Juni 2025.

    Selain itu, para pengunjung BNI JJF 2025 dapat melakukan transaksi di berbagai tenant F&B di area event menggunakan Kartu TapCash. Voucher Rp 25.000 akan diberikan kepada 200 orang pertama yang melakukan aktivasi wondr by BNI dan melakukan isi ulang TapCash minimum Rp 200.000.

    Pengunjung yang menggunakan transportasi Taksi Blue Bird juga bisa memanfaatkan voucher Rp 25.000 yang dapat ditukarkan di Booth BNI wondrland. Voucher elektronik akan diberikan kepada 100 orang pertama yang melakukan aktivasi wondr by BNI selama periode program berlangsung dengan minimum tarif perjalanan Rp 100.000.

    “Selain promo dan merchandise menarik yang bisa langsung dibawa pulang, semua transaksi Nasabah selama event juga termasuk kesempatan memenangkan berbagai undian menarik dari Rejeki wondr BNI 2025 yang akan dilakukan pengundian pertama kali pada Agustus 2025,” tutur Corina.

    Melalui program kolaboratif ini, BNI tidak hanya memperkuat brand positioning wondr by BNI sebagai bagian gaya hidup modern, tetapi juga mengajak langsung audience untuk merasakan kemudahan dan manfaat bertransaksi digital dalam suasana festival yang penuh keceriaan.

  • Demi Java Jazz, Keluarga Ini Tempuh Perjalanan Lintas Benua

    Demi Java Jazz, Keluarga Ini Tempuh Perjalanan Lintas Benua

    Jakarta, Beritasatu.com — Antusiasme penggemar musik terhadap BNI Java Jazz Festival 2025 kembali dibuktikan oleh para penonton yang rela datang dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Lesley Noor (54), yang hadir bersama keluarganya di Jakarta setelah menempuh perjalanan lintas benua.

    Kepada Beritasatu.com, Lesley menceritakan, kedatangannya ke Jakarta semula untuk mengunjungi keponakannya, Alex, serta orang tua Alex yang berasal dari Afrika Selatan. Namun, kesempatan itu sekaligus dimanfaatkan untuk merasakan langsung atmosfer Java Jazz, festival musik jazz terbesar di Asia ini.

    “Saya datang dari Australia. Kami memang datang ke sini khusus untuk menemui Alex dan orang tuanya, dan kami pikir, kenapa tidak sekalian datang ke festival luar biasa ini, yang dibicarakan semua orang,” ujarnya kepada Beritasatu.com saat ditemui di venue Java Jazz Festival, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2025).

    Lesley mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya menyaksikan festival musik jazz secara langsung. Ia pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya.

    “Luar biasa, benar-benar mengagumkan. Saya tidak pernah menyangka akan sehebat ini,” lanjutnya.

    Tak hanya terkesan dengan festival, Lesley juga membagikan impresinya tentang Indonesia, khususnya Jakarta. Menurutnya, ibu kota Indonesia ini memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda dari Bali.

    “Saya sudah pernah ke Bali, tetapi Jakarta berada di level yang berbeda. Jauh lebih besar, jauh lebih kosmopolitan, jauh lebih bagus,” ungkapnya.

    Meski berbeda, Lesley menilai keindahan Jakarta dan Bali sama-sama istimewa. Namun, ada satu hal yang menurutnya membuat Indonesia benar-benar berkesan.

    “Sama indahnya, tetapi yang membuat tempat ini istimewa adalah orang-orangnya, masyarakat Indonesia,” tandasnya.
     

  • Ini Kronologi Penggantian Pelat BMW Penabrak Mahasiswa UGM

    Ini Kronologi Penggantian Pelat BMW Penabrak Mahasiswa UGM

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman mengungkap kronologi penggantian pelat nomor mobil BMW yang terlibat dalam kecelakaan maut di Sleman, Yogyakarta, yang menewaskan Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (24/5/2025) dini hari lalu.

    Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa tiga orang terkait dugaan penggantian pelat nomor palsu mobil BMW penabrak mahasiswa UGM, yakni IV, WI, dan NR.

    IV diduga sebagai pelaku langsung penggantian pelat nomor, sementara WI dan NR disebut sebagai pihak yang memberikan perintah. Keduanya merupakan pimpinan di sebuah perusahaan swasta.

    “Kami lakukan pengecekan CCTV, terlihat IV mengganti pelat nomor. Ia mengaku mendapat perintah dari WI dan NR. Ketiganya sudah diperiksa, mereka masih berstatus saksi,” ujar Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setiono Erning Wibowo, Jumat (30/5/2025).

    Terekam CCTV di Polsek Ngaglik

    Rekaman CCTV menunjukkan IV datang ke Polsek Ngaglik pada pagi hari setelah kecelakaan. Dia dua kali mendatangi lokasi mobil diamankan, yakni:

    Pukul 09.00 WIB, IV meminta izin kepada petugas jaga untuk membuka mobil dengan alasan ingin mengambil barang pribadi.Pukul 10.00 WIB, IV kembali lagi ke lokasi tanpa melapor ke petugas dan langsung mengganti pelat nomor bagian belakang, dari kode F menjadi B.

    “Dari CCTV, terlihat jelas IV mengganti pelat nomor. Pelat F 1206 adalah palsu. Mobil itu sebenarnya berpelat asli B 1442 NAC,” jelas Edy.

    Motif: Mengelabui Penyelidikan

    Dalam pemeriksaan, IV mengaku penggantian pelat dilakukan untuk mengelabui aparat agar mobil tidak dikenali sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan.

    “Motifnya jelas, menghindari penyelidikan. Mereka ingin menyembunyikan fakta bahwa mobil itu saat kecelakaan menggunakan pelat palsu,” tutur Edy.

    Saat ini, ketiga orang yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi, tetapi polisi menyatakan kemungkinan besar mereka akan ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara dilakukan.

    “Gambaran umumnya, arahnya pasti ke tersangka, tetapi kami tunggu hasil gelar perkara dulu,” pungkas Edy.

    Kasus Kecelakaan Jadi Sorotan Publik

    Kecelakaan tragis ini menyedot perhatian publik karena selain melibatkan mahasiswa UGM, juga muncul indikasi rekayasa untuk menghambat penyelidikan.

    Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari aparat hukum dalam menuntaskan kasus kecelakaan BMW penabrak mahasiswa UGM hingga tewas secara transparan dan adil.

  • BUMN Perkuat Komitmen Majukan Industri Maritim lewat Teknologi

    BUMN Perkuat Komitmen Majukan Industri Maritim lewat Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa klasifikasi kapal, inspeksi, sertifikasi, dan survei maritim, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan industri kelautan nasional.

    Langkah konkret itu diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan PT Gheni Artha Sejahtera (Gas Solution), yang mencakup kegiatan riset dan pengembangan teknologi perkapalan serta penyelenggaraan pelatihan di sektor kelautan.

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan sistem transportasi laut yang tangguh. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan kecil menuntut adanya kolaborasi erat, inovasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi terbaru,” ujar Direktur BKI R Benny Susanto Jumat (30/5/2025).

    Benny menambahkan, BKI akan memperkuat fokus pada bidang riset dan pengembangan. Selain itu, pihaknya siap menjalin sinergi dengan BUMN lain, pelaku swasta, dan mitra strategis lainnya di sektor perkapalan untuk mempercepat kemajuan industri maritim nasional.

    Kerja sama yang dijalin dengan Gas Solution mencakup pengembangan dan konversi kapal berbahan bakar ramah lingkungan seperti gas, hidrogen, dan amonia, serta kapal pengangkut gas cair sesuai standar yang diatur dalam International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code).

    Selain itu, kedua pihak juga akan berkolaborasi dalam pembuatan desain kapal, proses tinjauan dan persetujuan kelas kapal, pelaksanaan pelatihan di bidang industri maritim, hingga program transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

    Direktur Utama Gas Solution Zulfa menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebut kolaborasi dengan BKI sebagai bentuk kehormatan, mengingat reputasi BKI yang telah mapan dalam industri perkapalan Indonesia.

    “Bersama BKI, kami melihat peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih luas, sejalan dengan pengalaman kami di bidang konsultasi, pelatihan, serta operasi dan pemeliharaan. Kami optimistis kemitraan ini akan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak,” pungkas Zulfa.

  • Dukung Energi Bersih, Fasilitas Niaga LNG Pertama di Bali Diresmikan

    Dukung Energi Bersih, Fasilitas Niaga LNG Pertama di Bali Diresmikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Fasilitas niaga Liquefied Natural Gas (LNG) pertama di Bali  telah resmi berdiri. Fasilitas ini didirikan oleh PT Wira Energi (WE), perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang niaga gas alam.

    Fasilitas ini dirancang sebagai pusat distribusi strategis LNG untuk sektor komersial dan industri di Bali, sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.

    Founder & CEO Wira Energi Wira Rahardja mengungkapkan, pembangunan fasilitas LNG di Meliling, Tabanan, Bali ini  merupakan perwujudan komitmen perusahaan dalam memperluas akses terhadap energi yang lebih bersih, efisien, dan berbasis produksi nasional.

    “Setelah memimpin pengembangan pabrik likuifaksi LNG pertama di Jawa, kami percaya bahwa penguatan infrastruktur distribusi di wilayah seperti Bali akan mempercepat transisi energi nasional. Ini baru permulaan,” ujar Wira dalam acara peresmian fasilitas LNG di Meliling, Tabanan, Bali, Jumat (30/5/2025).

    “Kami siap melanjutkan pengembangan LNG di titik-titik strategis lainnya di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” kata Wira menambahkan.

    Wira mengakui, peresmian fasilitas LNG ini menjadi langkah konkret pihaknya dalam mendukung visi pemerintah Provinsi Bali menuju Net Zero Emission 2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

    Selain itu, kata dia, peresmian fasilitas tersebut sejalan dengan kebijakan Bali yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor seperti LPG dan diesel.

    “Termasuk juga mendorong pemanfaatan energi bersih di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan manufaktur,” tandas dia.

    Wira mengatakan, lebih dari 70% konsumsi LPG nasional saat ini masih berasal dari impor, padahal Indonesia merupakan salah satu produsen LNG terbesar di dunia.

    Dia menilai, beralih ke LNG dalam negeri merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, menghemat devisa negara, dan memperkuat struktur ekonomi energi nasional agar lebih mandiri dan tangguh terhadap fluktuasi harga global.

    Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Anggawira memberikan apresiasi terhadap peresmian fasilitas niaga LNG tersebut.

    Menurut Anggawira, potensi gas bumi di Indonesia sangat besar dan Bali memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu wilayah yang mandiri dalam energi dan mampu mengembangkan energi hijau.

    “Potensi gas bumi di Indonesia ini luar biasa. Khususnya di Bali, terdapat peluang besar untuk menggali potensi tersebut agar wilayah ini memiliki ketahanan dan kemandirian energi berbasis gas bumi,” tutur Anggawira.

    Sementara Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, target Net Zero Emission nasional pada tahun 2060 masih jauh dari capaian ideal.

    “Sampai saat ini kita baru mencapai sekitar 15% bauran energi terbarukan. Kita perlu menurunkan konsumsi bahan bakar minyak dan mendorong teknologi bersih pada pembangkit berbasis batu bara. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri adalah jawaban yang tepat untuk menjembatani transisi tersebut,” pungkas Laode.

    Sebagai bahan bakar multifungsi, LNG dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan di Bali, mulai dari hotel, restoran, dan kafe; dapur komersial dan dapur pusat; boiler industri yang efisien dan rendah emisi; hingga pembangkit listrik, laundry komersial, dan rumah sakit.

    Wira Energi menghadirkan berbagai keunggulan LNG, termasuk harga yang lebih kompetitif, lebih ramah lingkungan dengan pengurangan emisi CO₂ sekitar 25 persen, serta lebih aman karena LNG berbasis metana yang lebih ringan dari udara dan tidak menumpuk jika terjadi kebocoran.

    Selain itu, fasilitas LNG WE menggunakan sistem tangki microbulk berkapasitas besar antara 1.000-10.000 liter yang ringkas, mudah dipasang, dan menghemat ruang, sehingga meminimalisasi gangguan operasional. Pengisian ulang dapat dilakukan langsung tanpa perlu mengganti tabung berat, dan tidak ada sisa residu seperti pada LPG.

    Dalam hal teknologi, Wira Energi juga mengintegrasikan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pelanggan memantau konsumsi gas secara real-time, melihat sisa stok, dan menerima pengiriman ulang secara otomatis berdasarkan data pemakaian. Dengan sistem smart meter ini, pelanggan hanya membayar sesuai pemakaian aktual, tanpa perlu lagi menghitung berat tabung masuk dan keluar.

    Fasilitas LNG di Tabanan juga didukung oleh armada Mobile Refueling Unit (MRU) yang dirancang sesuai dengan kondisi jalan di Bali, menjamin pengiriman LNG ke berbagai lokasi pelanggan berjalan lancar. Sistem penyimpanan microbulk tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan, hemat ruang, mudah dirawat, dan tidak memerlukan daya listrik karena sistemnya sepenuhnya mekanis.
     

  • KPK Sebut Kasus Peras TKA Rp 53 M di Kemenaker Bisa Ganggu Iklim Usaha

    KPK Sebut Kasus Peras TKA Rp 53 M di Kemenaker Bisa Ganggu Iklim Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan peras dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa mengganggu iklim usaha di Indonesia.

    Pasalnya, kasus suap dan peras TKA senilai Rp 53 miliar membuka kemungkinan TKA-TKA tidak kompeten ke Indonesia.

    “Jika kita memasukkan TKA-TKA yang mungkin kurang sesuai atau kurang kompeten itu juga akan berdampak pada iklim ketenagakerjaan di Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Karena itu, kata Budi, kasus suap dan peras TKA ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, ujarnya, proses hukumnya tetap terus berjalan.

    “Terkait dengan isu ketenagakerjaan tentu sangat dekat dengan masyarakat, karena ini juga bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki bagaimana tata kelola ketenagaan kerjaan di Indonesia,” imbuh Budi.

    Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak dari Kemenaker baik itu eks pejabat, pejabat, ASN dan pegawai Kemenaker. Termasuk juga staf ahli bidang hubungan internasional menaker Haryanto dan 3 eks pejabat di Kemenaker. Sebelum menjadi staf ahli menaker, Hariyanto menjabat sebagai dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 dan menjadi Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) periode 2019-2024.

    Berdasarkan perhitungan sementara, uang yang dikumpulkan dari tindakan pemerasan di Kemenaker tersebut mencapai Rp 53 miliar. Selama kasus ini, KPK juga telah menyita 13 kendaraan dari penggeledahan di delapan lokasi, terdiri dari 11 kendaraan roda empat atau mobil dan dua kendaraan roda dua atau motor. Penggeledahan ini berlangsung pada 20-23 Mei 2025. Delapan lokasi penggeledahan tersebut terdiri dari kantor Kemenaker dan tujuh rumah.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi pengurusan penempatan TKA ini terjadi pada periode 2020-2023. KPK baru mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini pada Juni 2024 berdasarkan laporan dari masyarakat. Pada bulan Mei 2025, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka atas kasus ini. Hingga saat ini, KPK belum mengekspos nama-nama, identitas serta peran para tersangka dalam kasus korupsi tersebut.
     

  • Indonesia Kembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Pakai Kabel Optik

    Indonesia Kembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Pakai Kabel Optik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem peringatan dini tsunami nasional melalui pengembangan teknologi inovatif berbasis kabel optik bawah laut yang mampu mendeteksi aktivitas seismik, khususnya di zona megathrust yang rawan gempa.

    Teknologi mutakhir ini merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada (UGM), Telkom Indonesia, dan akan diintegrasikan dengan sistem peringatan dini milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, kabel optik bukan hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai sensor tekanan untuk mendeteksi gelombang bawah laut yang menjadi indikator awal terjadinya tsunami.

    “Penggunaan kabel optik bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai sensor tekanan yang bisa mendeteksi gelombang bawah laut sebagai indikator awal tsunami,” kata Dwikorita pada Jumat (30/5/2025).

    Dwikorita menegaskan, BMKG memiliki peran sebagai lembaga otoritas tunggal dalam mengoperasikan dan menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan publik akibat informasi yang tidak sinkron dari berbagai sumber.

    “Peringatan tsunami dapat memicu evakuasi massal dan menghentikan kegiatan industri, sehingga konsekuensi finansialnya sangat besar. Oleh sebab itu, koordinasi dan keakuratan informasi menjadi sangat krusial,” tambahnya.

    BMKG juga terbuka untuk mendorong riset dan inovasi dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Namun, setiap teknologi baru yang akan digunakan dalam sistem InaTEWS harus melewati uji kelayakan dan memenuhi standar nasional agar dapat diandalkan dalam kondisi darurat nyata.

    “Sistem ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga kecepatan respon, ketepatan data, serta koordinasi yang baik antar lembaga, yang langsung berpengaruh pada keselamatan rakyat dan ekonomi,” tegas Dwikorita.

    Untuk mendukung proses ini, BMKG siap memfasilitasi uji coba, validasi, serta integrasi teknologi hasil kolaborasi UGM dan Telkom ke dalam sistem peringatan dini yang sudah berjalan.

    Dengan ancaman megathrust yang terus mengintai Indonesia, sinergi multipihak menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem peringatan dini yang adaptif dan berdaya lindung tinggi.

    “Inilah momentum memperkuat ekosistem inovasi nasional agar dapat menghadapi tantangan kebencanaan secara terintegrasi dan efektif,” tutup Dwikorita.

  • Pelajar Perlu Diberi Ruang Pendidikan Kritis Transisi Energi Bersih

    Pelajar Perlu Diberi Ruang Pendidikan Kritis Transisi Energi Bersih

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelajar Indonesia perlu diberi ruang pendidikan yang kritis terkait transisi energi bersih yang berkeadilan dan inklusif. Untuk itu sekolah sebaiknya mendukung langkah kecil melalui pendekatan pembelajaran yang menjadi kunci dalam menghadapi krisis iklim global.

    Komunitas muda Renewable Energy Agent (RE-Agent) bersama organisasi masyarakat sipil Trend Asia menggagas program “RE–Agents Goes to School” di SMAN 3 Jakarta, untuk mengedukasi siswa mengenai energi terbarukan dan transisi energi yang berkeadilan.

    “Generasi Z adalah populasi terbesar saat ini. Mereka khususnya siswa SMP dan SMA harus diberi ruang untuk memahami isu energi bersih karena sangat dekat dengan realitas hidup mereka. Ini mengingat krisis iklim global kian nyata dengan meningkatnya suhu ekstrem dan perubahan cuaca yang drastis,” kata Ketua RE-Agent, Valensiya, pada keterangan resminya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, pelibatan siswa dan anak muda penting karena mereka bisa menyuarakan kepentingan kelompok rentan yang paling terdampak krisis iklim dan hak atas hidup yang layak serta sehat. Ketika bicara dampak perubahan iklim, masyarakat marjinal yang paling rentan. Anak muda bisa menjadi jembatan agar hak mereka untuk hidup layak dan sehat terpenuhi,” tambahnya.

    Kepala SMAN 3 Jakarta Mukhlis menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai pendidikan energi terbarukan adalah kesempatan langka yang harus dimaksimalkan oleh siswa. Kegiatan seperti ini dinilai penting guna memperluas wawasan siswa tentang transformasi energi bersih.

    “Ini menunjukkan komitmen kami untuk turut mendukung peralihan ke energi terbarukan. Ini langkah inovatif yang seharusnya diadopsi oleh lebih banyak institusi pendidikan di Indonesia. Sayangnya topik transisi energi masih belum banyak masuk ke dalam kurikulum sekolah,” ujarnya.

    Pendidikan soal transisi energi kini semakin relevan, mengingat kondisi iklim global yang kian mengkhawatirkan. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, diperparah dengan fenomena El Nino yang terjadi sejak akhir 2023.

    Peningkatan suhu ini dipicu oleh tingginya emisi karbon dioksida (CO2) akibat dominasi penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan gas. Dampaknya meliputi perubahan cuaca ekstrem, banjir di musim kemarau, dan kekeringan yang lebih intens.

    Namun, Indonesia dinilai belum sepenuhnya serius dalam mengatasi krisis ini. Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengkritisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang justru menambah kapasitas PLTU batu bara sebesar 6,3 GW dan PLTG sebesar 10,3 GW.

    “Ini membuat kita semakin tergantung pada energi fosil. Padahal, Indonesia punya potensi energi terbarukan hingga 3.686 GW, jauh lebih besar dan lebih murah, terutama dari tenaga surya dan angin,” ungkap Beyrra.

    Transformasi energi bukan hanya solusi bagi krisis iklim, tapi juga jalan menuju kemandirian energi dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Contohnya, PLTMh di Kampung Tangsi Jaya, Bandung Barat, yang memanfaatkan aliran Sungai Ciputri untuk mendukung koperasi pengolahan kopi.

    Di Blora, guru otomotif SMKN 1 Blora, Noer Chanief, menciptakan Omset Pintar, pembangkit listrik berbasis tenaga surya dan angin. Inovasi ini digunakan untuk menerangi jalan desa.

    “Di Blora, listrik itu kemewahan. Sejak 2014 kami berinovasi agar masyarakat bisa menikmati listrik tanpa emisi dan tanpa biaya,” kata Noer. Selain itu, ia juga membuat sepeda portabel penghasil listrik saat pandemi.

    Kesadaran masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan sesuai kebutuhan lokal menjadi aspek penting dari transisi energi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan kritis soal energi tak hanya menyoal teknologi, tetapi juga nilai, prinsip, dan penerapan nyata di masyarakat.

    Guru geografi SMAN 3 Jakarta, Nadya Fidina Salam, menilai pendidikan energi terbarukan kini sangat mendesak. “Kesadaran ini harus dibangun dari sekolah. Guru bisa memulainya dengan metode sederhana seperti menghitung konsumsi listrik hingga kenaikan suhu bumi. Ini soal membangun pola hidup ramah lingkungan,” pungkas Nadya.

  • Profil Ahmad Irawan, Anggota DPR Komisi II Soroti Peran MK pada Pemilu

    Profil Ahmad Irawan, Anggota DPR Komisi II Soroti Peran MK pada Pemilu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Irawan menjadi salah satu wajah baru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029. Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V (Malang Raya) dari Fraksi Partai Golkar, ia aktif di Komisi II dan Badan Legislasi (Baleg).

    Sebagai politisi muda berlatar belakang hukum, Ahmad Irawan vokal dalam isu reformasi birokrasi, aparatur negara, dan kepemiluan. Bagaimana sosok anggota DPR Ahmad Irawan? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggota DPR Ahmad Irawan

    Ahmad Irawan memiliki fondasi pendidikan hukum yang kuat. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur.

    Untuk memperdalam keahliannya, ia melanjutkan studi di program magister ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), dengan fokus pada hukum tata negara dan administrasi publik. Pendidikan ini memperkuat kemampuannya dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Irawan dikenal sebagai pengacara profesional. Ia menjabat sebagai managing partner di kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, menangani berbagai perkara strategis. Pengalaman ini membentuk sudut pandang kritisnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan merumuskan regulasi yang berpihak pada rakyat.

    Kiprah di Komisi II dan Badan Legislasi

    Di Komisi II DPR, Ahmad Irawan aktif menyuarakan penguatan partai politik dan transparansi pembiayaan. Ia juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu, merujuk putusan diskualifikasi menyeluruh di Pilkada Barito Utara sebagai terobosan demokrasi. Sebagai anggota Baleg, dia mendorong penyusunan undang-undang yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

    Ahmad Irawan juga dikenal sebagai figur muda yang menjunjung integritas, transparansi, dan pelayanan publik berbasis keadilan hukum. Dedikasinya dalam memperjuangkan reformasi birokrasi dan kepemiluan menjadikannya sosok yang diperhitungkan di parlemen.

    Anggota DPR Ahmad Irawan membawa warna baru di DPR dengan latar belakang hukum dan pengalaman profesionalnya. Aktif di Komisi II dan Baleg, dia fokus pada reformasi birokrasi, transparansi pemilu, dan undang-undang yang berpihak pada rakyat.

  • KPK Pastikan Lindungi Pelapor Kasus Dugaan Korupsi

    KPK Pastikan Lindungi Pelapor Kasus Dugaan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melindungi para pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi ke lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, KPK mengimbau masyarakat tidak takut untuk melaporkan berbagai dugaan tindak pidana korupsi.

    Hal ini disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo merespons penetapan TY selaku mantan kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jawa Barat (Jabar) sebagai tersangka oleh Polda Jabar terkait tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia.

    TY ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai Rp 9,8 miliar dan dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jabar senilai sekitar Rp 3,5 miliar ke pengawas internal Baznas maupun ke Inspektorat Pemprov Jabar itu sendiri.

    Budi mengatakan, KPK memiliki mekanisme penanganan aduan atau laporan dari masyarakat atas dugaan korupsi. Salah satu hal penting yang diperhatikan KPK adalah identitas pelapor yang dijamin kerahasiaannya.

    “Identitas pelapor menjadi perhatian penting untuk tidak diungkapkan kepada publik. Yang pertama tentu satu untuk melindungi pelapor dari berbagai ancaman,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Kedua, kata Budi, bagian dari strategi KPK untuk melakukan pulbaket atau pengumpulan bahan dan keterangan sehingga bisa dilakukan secara lebih optimal jika pelaporan atau pengaduan masyarakat itu tetap dilakukan secara tertutup. Karena itu, Budi juga tidak bisa membuka informasi apakah dugaan korupsi di lingkungan Badan Amil Zakat Jawa Barat (Baznas Jabar) turut dilaporkan TY ke lembaganya atau tidak.

    “Kami cek dahulu, namun pada prinsipnya KPK tidak bisa memberikan konfirmasi apakah menerima atau tidak sebuah laporan pengaduan masyarakat, karena begitu sudah masuk, sudah masuk ke dalam SOP mekanisme tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, di mana seluruh rangkaiannya adalah informasi yang dikecualikan,” jelas dia.

    Yang pasti, kata Budi, setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti secara proaktif oleh KPK. Namun, kata dia, KPK memastikan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan melindungi pelapor.

    Apalagi, kata dia, banyak kasus dugaan korupsi terbongkar karena adanya laporan dari masyarakat. Menurut dia, pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

    “KPK juga selalu memberikan apresiasi kepada para pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip mengambil risiko untuk melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana korupsi yang diketahuinya,” imbuh dia.

    Hanya saja, kata Budi, sebagian masyarakat yang membuat pelaporan ke KPK justru dengan sengaja mempublikasikan kepada media. Padahal, hal tersebut justru akan ada risikonya bagi pelapor.

    “Namun di sisi lain memang untuk kita masyarakat mendukung ya upaya-upaya pemberantasan korupsi yang salah satunya dimulai dari awareness publik dengan menyampaikan aduan kepada APH, dan tentu siapapun APH yang dilaporkan, kita semua berharap laporan tersebut betul ditindaklanjuti secara profesional,” pungkas Budi.