Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • Prabowo: Pejabat Tak Sanggup Bekerja Lebih Baik Mundur

    Prabowo: Pejabat Tak Sanggup Bekerja Lebih Baik Mundur

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta para pejabat pemerintahan yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik untuk mengundurkan diri sebelum diambil tindakan pemberhentian. Hal ini dia sampaikan saat memberi pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).

    “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Prabowo di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan.

    Presiden juga menyerukan seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah diri dan menunjukkan kesetiaan kepada negara.

    Eks menteri pertahanan itu menegaskan siapa pun yang tidak setia dan melanggar konstitusi akan ditindak tanpa pandang bulu.

    “Negara akan bertindak. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku apa,” ujar Prabowo.

    Kritik terhadap Sikap Mental Elite

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan mentalitas elite bangsa yang dinilai belum mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat.

    Prabowo menyebut masih banyak praktik korupsi dan manipulasi yang terjadi justru di dalam tubuh pemerintahan sendiri.

    “Masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi yang dilakukan pejabat negara. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekadar menjadikannya slogan.

    Dia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan pejabat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi.

    “Jangan ragu melihat pelanggaran. Laporkan! Gunakan gadget, gunakan bukti, jangan biarkan pejabat bertindak semaunya,” ujar Prabowo menutup pidatonya.

  • Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran di berbagai sektor penting.

    Komisi ini membidangi urusan Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, serta Sarana Publikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VII DPR RI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya.

    Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

    Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan menyentuh langsung kepentingan publik. Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus Komisi VII meliputi:

    PerindustrianUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Ekonomi KreatifPariwisataSarana Publikasi

    Untuk mendukung tugasnya, Komisi VII DPR RI bermitra dengan sejumlah instansi, antara lain:

    Kementerian PerindustrianKementerian PariwisataKementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi KreatifKementerian UMKMBadan Standardisasi Nasional (BSN)LPP RRI dan LPP TVRIPerum LKBN AntaraIsu Strategis yang Ditangani Komisi VII DPR RI

    Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi VII DPR RI aktif menangani berbagai persoalan penting. Salah satunya adalah persoalan PHK massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa karyawan kembali menjadi korban, padahal mereka telah bekerja secara profesional dan patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku.

    Saat membahas hasil kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian, terungkap bahwa pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan ada PHK dalam semua opsi penyelamatan yang dirancang. 

    Namun, kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit Sritex serta merumuskan skema penyelamatan industri tekstil nasional, termasuk perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi mengalami masalah serupa.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, dan anggota Rycko Menoza juga menyoroti aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan pariwisata. 

    Mereka meminta agenda khusus untuk membahas eksplorasi tambang nikel oleh PT Gag Nikel dan PT Kawei yang telah mengantongi izin operasional. Isu ini menjadi perhatian besar karena menyangkut potensi konflik antara eksplorasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem serta sektor pariwisata.

    Anggota Komisi VII DPR RI Periode 2024-2029

    Komisi VII DPR RI periode 2024–2029 terdiri dari berbagai anggota lintas fraksi dan daerah pemilihan. Beberapa nama penting yang duduk di komisi ini antara lain:

    Pimpinan Komisi

    Ketua: Saleh Partaonan DaulayWakil ketua: Lamhot SinagaWakil ketua: Evita NursantyWakil ketua: Chusnunia ChalimWakil ketua: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Anggota Lainnya

    Fraksi PANMuhammad HattaArizal Tom LiwafaFraksi Partai GolkarMujakkir ZuhriIlham PermanaRui YohanesRycko Menoza Sjachroedin Zainal PagaralamBeniyantoTeuku Zulkarnaini Ampon BangFraksi PDIPPutra NababanMaria LestariNovita HardiniBane Raja ManaluNila Yani HardiyantiFraksi Partai GerindraAzikin SolthanKardaya WarnikaBambang Haryo SoekartonoMa’ruf MubarokRahmawatiFraksi Partai NasDemErna Sari DewiAchmad Daeng SereArjuna SakirRico SiaTonny TesarFraksi PKBKaisar Abu HanifahSiti MukaromahEva MonalisaFraksi PKSHendry MuniefTifatul SembiringRofik HanantoIzzuddin Alqassam KasubaFraksi Partai DemokratDina Lorenza AudriaIman AdinugrahaMuhammad Zulfikar SuhardiKomitmen terhadap Produk dalam Negeri dan Isu Lingkungan

    Komisi VII DPR RI juga menunjukkan komitmennya terhadap keberpihakan pada produk dalam negeri. Salah satu langkah yang diapresiasi oleh ketua Komisi VII adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang penggunaan mobil mewah impor oleh para menteri dan pejabat eselon I. Langkah ini dinilai akan memperkuat industri otomotif nasional.

    Di sisi lain, anggota Komisi VII seperti Rycko Menoza dan Evita Nursanty mendorong evaluasi terhadap eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta pariwisata.

    Komisi VII DPR RI memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi. Melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan pengawasan yang ketat terhadap isu-isu aktual seperti pailitnya Sritex dan pertambangan di Raja Ampat, Komisi VII terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

  • Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 918 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa nelayan yang digelar di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.

    “Total personel pengamanan hari ini mencapai 918 orang yang akan berjaga untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Susatyo dalam keterangannya.

    Pengamanan Tanpa Senjata Api

    Susatyo menegaskan seluruh personel yang diturunkan tidak dibekali senjata api, dan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional agar masyarakat tetap merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.

    Pihak kepolisian juga mengimbau para orator yang akan melakukan aksi nelayan di Kantor KKP untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan tidak merusak fasilitas umum.

    “Kami juga mengimbau masyarakat yang melintas di sekitar lokasi aksi untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan lalu lintas,” lanjutnya.

    Aksi Tuntut Harga Benih Lobster yang Adil

    Aksi unjuk rasa digelar oleh Panitia Kecil Aksi Nelayan Benih Bening Lobster (BBL) Banten bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.

    Mereka menuntut pemerintah menindak tegas koperasi atau pembeli yang diduga membeli benih lobster di bawah Harga Patokan Tertinggi (HPT).

    Melalui aksi hari ini, para nelayan mendesak KKP segera turun tangan melakukan penertiban.

  • KPK: Pemberantasan Korupsi, Wujud Nyata Pelaksanaan Nilai Pancasila

    KPK: Pemberantasan Korupsi, Wujud Nyata Pelaksanaan Nilai Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025). Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

    “Kita kembali diingatkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi bangsa kita, termasuk kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi bahwa upaya-upaya yang kita lakukan baik melalui pendidikan, pencegahan maupun penindakan, tindak pidana korupsi, itu juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” ujar Budi.

    Ddalam upacara tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Sebagaimana digariskan Yudian Wahyudi, Ibnu menekan soal pembangunan nasional yang harus berakar dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

    “Kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” tutur Ibnu.

    Ibnu mengatakan, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, kata dia, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata.

    “Kita menyaksikan penyebaran paham-paham  ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” imbuh Ibnu.

    Dalam dunia pendidikan, kata Ibnu, Pancasila harus ditanamkan sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.

    “Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” tegas dia.

    Lalu, dalam bidang ekonomi, kata dia, perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi, kata dia, harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.

    “Dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” pungkas Ibnu.
     

  • Koordinasi dengan Kemenhum, KPK Siap Lawan Penangguhan Penahanan Paulus Tanos

    Koordinasi dengan Kemenhum, KPK Siap Lawan Penangguhan Penahanan Paulus Tanos

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) lawan penangguhan penahanan tersangka kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.

    Diketahui, Paulus Tannos juga telah mengajukan penangguhan penahanan usai ditahan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura tengah berupaya melawan permohonan yang diajukan Tannos.

    “KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang terus berprogres dengan berkolaborasi bersama pemerintah Singapura dan KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkum tentunya,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Prasetyo Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025).

    Budi menegaskan, KPK akan terus memastikan proses penanganan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan efektif, termasuk penanganan Paulus Tannos agar segera balik ke Indonesia dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Kita semua juga tentunya menginginkan bahwa proses-proses penanganan atau pun penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif,” tandas Budi.

    Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP dan menjadi buron KPK sejak 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025 oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

    Kabar terbaru, Paulus Tannos melakukan perlawanan agar tidak diekstradisi ke Indonesia dan menolak pulang ke Tanah Air secara sukarela.

    “Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

    Selain itu, kata Widodo, Paulus Tannos juga telah mengajukan penangguhan penahanan seusai ditahan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura tengah berupaya melawan permohonan yang diajukan Tannos.

    “Saat ini PT tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura. Pihak AGC (Attorney-General’s Chambers) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut,” jelas Widodo.

    Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan ekstradisi Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura sejak 20 Februari 2025. Pemerintah Indonesia lalu menyerahkan informasi tambahan terkait dokumen ekstradisi Tannos ke otoritas Singapura pada 23 April.

    Widodo mengatakan pengadilan di Singapura akan menggelar sidang pendahuluan terkait ekstradisi Paulus Tannos pada akhir bulan ini.

    “Saat ini PT (Paulus Tannos) masih ditahan dan committal hearing telah dijadwalkan pada 23-25 Juni 2025,” kata Widodo.

     

  • Ogah ke Indonesia, Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan ke Singapura

    Ogah ke Indonesia, Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan ke Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo mengungkapkan kabar terbaru proses penanganan tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos yang saat ini sedang ditahan di Singapura.

    Widodo mengatakan, hingga saat ini, Paulus Tannos tidak mau balik ke Indonesia secara sukarela dan sudah mengajukan penangguhan penahanan pengadilan Singapura dan pihak AGC (Attorney-General’s Chambers) Singapura.

    “Saat ini Paulus Tannos tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura dan pihak AGC Singapura, atas permintaan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan Paulus Tannos tersebut,” ujar Widodo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

    Widodo mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan ekstradisi kepada pihak otoritas Singapura pada 20 Februari 2025 dan tambahan informasi tanggal 23 April 2025 melalui jalur diplomatik.

    Saat ini, kata Widodo, status Paulus Tannos masih ditahan dan committal hearing telah dijadwalkan pada 23-25 Juni 2025.

    “Proses hukum di Singapura masih berjalan, dan posisi PT saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” tandas Widodo.

    Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP dan menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025 oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

  • Megawati dan Prabowo Bersatu pada Upacara Hari Lahir Pancasila

    Megawati dan Prabowo Bersatu pada Upacara Hari Lahir Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan presiden Megawati Soekarnoputri, menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di halaman gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian putih dan celana hitam saat mengikuti rangkaian acara. Megawati duduk di bangku barisan paling depan bersama sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, serta Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla.

    Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara sempat menyapa Megawati dalam sambutan pembukanya. Bahkan nama Megawati disebut pertama sebelum Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan.

    “Yang saya hormati dan saya muliakan, presiden kelima Republik Indonesia, Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Selain sebagai mantan presiden, Megawati hadir dalam upacara kali ini juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia terlihat duduk berdampingan dengan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.

    Sebagai informasi, pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila diumumkan melalui surat edaran kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025. BPIP berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk menyempurnakan pelaksanaan upacara.

    Sesuai surat edaran tersebut, upacara digelar di halaman gedung Pancasila pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini turut dihadiri Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, jajaran TNI-Polri, Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta sejumlah tokoh nasional.

  • Visa Haji Furoda Tak Terbit, DPR Desak Revisi UU Penyelenggaraan Haji

    Visa Haji Furoda Tak Terbit, DPR Desak Revisi UU Penyelenggaraan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Visa haji furoda tidak terbit, ribuan calon jemaah dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Menyikapi polemik tersebut, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jemaah nonkuota.

    Anggota Timwas DPR, Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam kasus visa haji furoda meskipun prosesnya bersifat business to business (B2B) antara penyelenggara perjalanan dan pihak Arab Saudi.

    “Faktanya, visa furoda atau undangan (mujamalah) ini memang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujar Fikri dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).

    Desakan Revisi UU Penyelenggaraan Haji

    Fikri yang juga anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PKS menekankan, momentum kegagalan keberangkatan ini harus menjadi dasar untuk merevisi regulasi.

    Fokusnya adalah memperkuat pengawasan, mekanisme perlindungan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan ibadah haji nonkuota.

    “Ini bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan soal perlindungan hak warga negara,”  tegasnya.

    Ia mencontohkan pengelolaan umrah mandiri yang kini lebih tertata setelah diatur dengan mekanisme akuntabel. Menurutnya, skema tersebut bisa dijadikan tolak ukur bagi pengaturan haji furoda agar jemaah tetap mendapat jaminan perlindungan hukum.

    Dalam revisi UU, Fikri mendorong agar dimasukkan pasal khusus terkait perlindungan terhadap jemaah pengguna visa nonkuota, seperti visa haji furoda dan mujamalah. Hal ini dianggap penting agar tidak ada lagi korban dari praktik biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab.

  • DOOH Petik Hasil Positif dari Strategi setelah Akuisisi

    DOOH Petik Hasil Positif dari Strategi setelah Akuisisi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH), emiten media dan periklanan digital, mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang kuartal I 2025. Laba bersih perseroan tercatat meningkat 40% secara tahunan (year on year) menjadi Rp 1,25 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh optimalisasi setelah IPO serta akuisisi anak usaha pada akhir 2024.

    Direktur Utama DOOH atau SSPACE Vicktor Aritonang menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi ekspansi yang dijalankan perusahaan.

    “Kami terus berkomitmen menjaga transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).

    Selama tiga bulan pertama tahun ini, pendapatan bersih SSPACE mencapai Rp 30,82 miliar dengan laba bruto sebesar Rp 11,61 miliar. Peningkatan profitabilitas didukung oleh efisiensi operasional serta sinergi yang terbentuk dari akuisisi anak usaha Wisdom Crowd, yang bergerak di bidang solusi periklanan digital dan media luar ruang atau out of home (OOH).

    Per 31 Maret 2025, total aset konsolidasian SSPACE meningkat menjadi Rp 281,69 miliar, naik dari Rp 273,46 miliar pada akhir Desember 2024. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan aset lancar, khususnya pada pos biaya dibayar di muka dan uang muka jangka pendek.

    Di sisi ekuitas, perseroan mencatatkan Rp 220,25 miliar, sedikit naik dari Rp 219,47 miliar pada akhir tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh tambahan laba ditahan serta pelaksanaan waran yang memperbesar modal disetor.

    Adapun liabilitas perusahaan per akhir Maret 2025 mencapai Rp 61,43 miliar, meningkat dari Rp 52,98 miliar pada akhir 2024. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kewajiban jangka panjang kepada pihak berelasi. Meski meningkat, manajemen menyatakan bahwa struktur liabilitas masih tergolong sehat dan tidak membebani arus kas operasional.

    Mengacu pada data WARC dan Statista, belanja iklan di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 105 triliun pada 2025. Belanja untuk segmen influencer marketing atau key opinion leader (KOL) diperkirakan meningkat dari 15% menjadi 18%, sementara segmen OOH tetap stabil di angka 5%. Dengan demikian, peluang pertumbuhan absolut masih terbuka lebar bagi pelaku industri.

    SSPACE memanfaatkan momentum ini melalui strategi integrasi vertikal, terutama pada media transportasi publik dan jaringan OOH lainnya, guna memperkuat ekosistem periklanan yang lebih efisien dan terukur.