Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Palembang, Beritasatu.com – Pegadaian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 di Kantor OJK Sumsel, pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, ditandai dengan Kick Off Bulan Literasi Keuangan, sekaligus peluncuran Program 100.000 Sultan Muda dan peresmian Pusat Edukasi Sultan Muda Sumsel Center (SMSC).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha. Pada kesempatan tersebut, Ferdian menyampaikan komitmen Pegadaian untuk terus memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk investasi berbasis emas yang aman bagi masyarakat.

    “Saat ini generasi muda adalah pelaku utama penggerak ekonomi masa depan. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan keuangan ilegal karena kurangnya paparan mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, Pegadaian hadir memberikan literasi dan solusi investasi yang aman dan terjangkau melalui beragam investasi berbasis emas, seperti Tabungan Emas,” ujar Ferdian.

    Tabungan Emas Pegadaian menjadi sorotan utama dalam ajang ini, sebagai instrumen investasi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan 0,01 gram atau 10 ribu-an saja, masyarakat dapat mulai menabung emas di Pegadaian. Tidak hanya menabung, nasabah juga dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas untuk digadai, didaftar sebagai jaminan porsi haji, hingga didepositokan melalui produk unggulan Layanan Bank Emas Pegadaian, Deposito Emas.

    Sejak diluncurkan dan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, Bank Emas Pegadaian telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total transaksi menembus lebih dari 1,1 ton hingga awal Mei 2025, yang menunjukkan tingginya kepercayaan publik pada Pegadaian.

    Program ini turut memperkuat kontribusi Pegadaian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 4 yakni Pendidikan Berkualitas dan TPB nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis digital, Pegadaian berusaha memastikan setiap anak muda memiliki akses pada produk keuangan yang legal, mudah dan mendukung keberlanjutan usaha.

    “Kami percaya bahwa literasi keuangan adalah upaya membangun karakter yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Kami berharap makin banyak generasi muda yang bukan hanya sukses berwirausaha, tetapi juga cerdas secara finansial. Apalagi sekarang bisa bertransaksi Tabungan Emas hingga Deposito Emas melalui Pegadaian Digital dengan mudah, cepat, aman dan nyaman,” tambah Ferdian.

    Selain rangkaian seremoni dan peluncuran program, pada kegiatan ini digelar talkshow edukatif yang menghadirkan tiga narasumber inspiratif, diantaranya Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatus Sa’diyah, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, Puri Andamas, serta Assistant Vice President PT Pegadaian, Mery Andriati Surya yang menjelaskan peran Pegadaian dalam membina wirausaha muda melalui produk-produk keuangan inklusif seperti Tabungan Emas yang mudah diakses serta dapat menjadi awal membangun aset dan kemandirian finansial sejak dini.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pengukuhan Duta Literasi Keuangan / OJK PEDULI sebagai simbol komitmen bersama dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu Duta yang dikukuhkan dan menerima apresiasi berupa Tabungan Emas dari Pegadaian adalah Elfiza Yuliastini, sosok inspiratif yang selama ini aktif sebagai pengurus Bank Sampah Sakura yang merupakan Bank Sampah binaan Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang. Melalui dukungan Pegadaian, para Duta Literasi Keuangan seperti Elfiza diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan memberikan literasi dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal produk keuangan yang legal dan aman.

  • Aplikasi BYOND BSI Lumpuh, Pengguna Keluhkan Layanan

    Aplikasi BYOND BSI Lumpuh, Pengguna Keluhkan Layanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Layanan aplikasi BYOND milik Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan pada Senin (2/6/2025). Hal ini menyebabkan keluhan massal dari para pengguna yang tak dapat mengakses fitur transaksi.

    Warganet ramai-ramai mencurahkan unek-uneknya melalui platform X (dhulu Twitter), bahkan sejak beberapa hari sebelumnya.

    Salah satu pengguna dengan nama akun @HatsuneEdna mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku telah mengikuti berbagai arahan dari customer service, mulai dari menghapus cache, me-restart ponsel, hingga menginstal ulang aplikasi, tetapi tetap gagal mengakses layanan.

    “Sudah hampir 4 hari saya tidak bisa pakai layanan BYOND by BSI. Padahal sudah mengikuti prosedur yang diberikan CS. sangat mengecewakan,” tulisnya.

    Keluhan serupa juga disampaikan akun @khongsguan yang mengaku tidak bisa menggunakan aplikasi digital dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

    “Astagfirullah ya Allah, kenapa error melulu apliaksinya di saat genting begini,” ucap dia.

    Kemudian, kritik pedas datang dari akun lain, seperti @neirabble yang menilai penggantian aplikasi dari BSI Mobile ke BYOND tidak membawa perbaikan, melainkan sebaliknya.

    “Kalo enggak niat bikin aplikasi, enggak usah deh. Lemot, enggak jelas, buat transaksi apa-apa enggak bisa. Bukannya tingkatin performa aplikasi lama, malah bikin baru yang enggak berguna,” tulisnya.

    Di Instagram, warganet juga mengeluhkan layanan aplikasi BSI yang error.

    “M-banking BSI enggak bisa digunakan ya? tadi ngecek mau bayar listrik enggak bisa?” ucap akun @syaafdhl_.

  • Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Kupang, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan untuk masyarakat, melalui berbagai terobosan di bidang sosial dan kesehatan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penyediaan dana medis serta lahan pemakaman gratis bagi warga miskin.

    Pemkot Kupang menyediakan dana pengaman medis di RSUD S K Lerik. Dana ini diperuntukkan khusus bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan sedang mengalami kondisi gawat darurat medis.

    Melalui kebijakan ini, Wali Kota Kupang Christian Widodo ingin memastikan tidak ada satu pun warganya yang ditolak untuk mendapatkan pertolongan medis hanya karena alasan keterbatasan biaya.

    “Ini bentuk nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Saat nyawa dipertaruhkan, tidak boleh ada pertanyaan soal kartu (BPJS) atau kemampuan bayar,” ujar Wali Kota Kupang Christian Widodo dalam sambutannya di kantor wali kota, Selasa (2/6/2025).

    Selain itu, sebagai solusi dari masalah yang kerap dihadapi warga kurang mampu, Pemkot Kupang juga menyediakan fasilitas lahan pemakaman gratis sebanyak 10 liang lahat per agama. Fasilitas ini ditujukan bagi keluarga tidak mampu yang tengah berduka, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk biaya pemakaman.

    “Dengan penyediaan lahan makam gratis berdasarkan kepercayaan masing-masing, pemerintah memastikan penghormatan terakhir bagi warga tetap berlangsung dengan layak dan sesuai nilai-nilai spiritual,” jelas Christian.

    Pemkot Kupang juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 20 kilogram per kepala keluarga kepada warga kurang mampu. Program ini merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi beban hidup masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pascapandemi dan turun naiknya harga bahan pokok.

    “Kami ingin nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam pemerintahan kami, bukan sekadar slogan. Negara harus hadir, terutama ketika warga sedang dalam kesulitan,” pungkas Christoper.

  • Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Bandung Barat, Beritasatu.com – Larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Sejak Januari 2025, pelaku usaha wisata di kawasan Lembang mulai merasakan penurunan kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi hotel yang terjun bebas.

    “Di Lembang, pada kuartal ini okupansi hotel anjlok dari 80% menjadi hanya 30% pada April lalu,” ujar Koordinator Promosi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Librantara saat ditemui di Lembang, Senin (2/6/2025).

    Tak hanya hotel, penurunan tajam juga terjadi pada tingkat kunjungan wisatawan. Menurut Librantara, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta larangan study tour dari Dedi Mu;yadi telah berimbas langsung pada penurunan wisata di Lembang.

    “Tingkat kunjungan menurun drastis karena ada pembatalan dari sekolah-sekolah, serta pengurangan aktivitas wisata dan rapat dinas,” jelasnya.

    Untuk mengatasi situasi ini, PHRI Bandung Barat bersama 28 perusahaan wisata telah sepakat melakukan promosi bersama dengan memberikan potongan harga bagi wisatawan yang datang. Kolaborasi ini bertujuan menarik kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke Lembang.

    “Setiap pelanggan yang menginap di hotel di Bandung Barat bisa mendapatkan diskon 30% untuk tiket masuk tempat wisata. Begitu juga sebaliknya, pengunjung tempat wisata akan mendapat diskon menginap di hotel yang tergabung dalam kerja sama ini,” ungkap Librantara.

    Meski belum memiliki data statistik yang rinci, ia mengungkapkan bahwa dari laporan salah satu pelaku usaha, penurunan jumlah wisatawan bisa mencapai 50.000 orang dalam satu bulan akibat pembatalan kunjungan dari berbagai sekolah dan instansi.

    Kendati demikian, PHRI tak tinggal diam. Selain menggencarkan promosi, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung Barat, memang sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata agar sektor ini bisa kembali bergairah,” pungkasnya.

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • Prabowo: Pejabat Tak Sanggup Bekerja Lebih Baik Mundur

    Prabowo: Pejabat Tak Sanggup Bekerja Lebih Baik Mundur

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta para pejabat pemerintahan yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik untuk mengundurkan diri sebelum diambil tindakan pemberhentian. Hal ini dia sampaikan saat memberi pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).

    “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Prabowo di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan.

    Presiden juga menyerukan seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah diri dan menunjukkan kesetiaan kepada negara.

    Eks menteri pertahanan itu menegaskan siapa pun yang tidak setia dan melanggar konstitusi akan ditindak tanpa pandang bulu.

    “Negara akan bertindak. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku apa,” ujar Prabowo.

    Kritik terhadap Sikap Mental Elite

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan mentalitas elite bangsa yang dinilai belum mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat.

    Prabowo menyebut masih banyak praktik korupsi dan manipulasi yang terjadi justru di dalam tubuh pemerintahan sendiri.

    “Masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi yang dilakukan pejabat negara. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekadar menjadikannya slogan.

    Dia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan pejabat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi.

    “Jangan ragu melihat pelanggaran. Laporkan! Gunakan gadget, gunakan bukti, jangan biarkan pejabat bertindak semaunya,” ujar Prabowo menutup pidatonya.

  • Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran di berbagai sektor penting.

    Komisi ini membidangi urusan Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, serta Sarana Publikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VII DPR RI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya.

    Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

    Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan menyentuh langsung kepentingan publik. Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus Komisi VII meliputi:

    PerindustrianUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Ekonomi KreatifPariwisataSarana Publikasi

    Untuk mendukung tugasnya, Komisi VII DPR RI bermitra dengan sejumlah instansi, antara lain:

    Kementerian PerindustrianKementerian PariwisataKementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi KreatifKementerian UMKMBadan Standardisasi Nasional (BSN)LPP RRI dan LPP TVRIPerum LKBN AntaraIsu Strategis yang Ditangani Komisi VII DPR RI

    Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi VII DPR RI aktif menangani berbagai persoalan penting. Salah satunya adalah persoalan PHK massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa karyawan kembali menjadi korban, padahal mereka telah bekerja secara profesional dan patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku.

    Saat membahas hasil kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian, terungkap bahwa pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan ada PHK dalam semua opsi penyelamatan yang dirancang. 

    Namun, kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit Sritex serta merumuskan skema penyelamatan industri tekstil nasional, termasuk perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi mengalami masalah serupa.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, dan anggota Rycko Menoza juga menyoroti aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan pariwisata. 

    Mereka meminta agenda khusus untuk membahas eksplorasi tambang nikel oleh PT Gag Nikel dan PT Kawei yang telah mengantongi izin operasional. Isu ini menjadi perhatian besar karena menyangkut potensi konflik antara eksplorasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem serta sektor pariwisata.

    Anggota Komisi VII DPR RI Periode 2024-2029

    Komisi VII DPR RI periode 2024–2029 terdiri dari berbagai anggota lintas fraksi dan daerah pemilihan. Beberapa nama penting yang duduk di komisi ini antara lain:

    Pimpinan Komisi

    Ketua: Saleh Partaonan DaulayWakil ketua: Lamhot SinagaWakil ketua: Evita NursantyWakil ketua: Chusnunia ChalimWakil ketua: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Anggota Lainnya

    Fraksi PANMuhammad HattaArizal Tom LiwafaFraksi Partai GolkarMujakkir ZuhriIlham PermanaRui YohanesRycko Menoza Sjachroedin Zainal PagaralamBeniyantoTeuku Zulkarnaini Ampon BangFraksi PDIPPutra NababanMaria LestariNovita HardiniBane Raja ManaluNila Yani HardiyantiFraksi Partai GerindraAzikin SolthanKardaya WarnikaBambang Haryo SoekartonoMa’ruf MubarokRahmawatiFraksi Partai NasDemErna Sari DewiAchmad Daeng SereArjuna SakirRico SiaTonny TesarFraksi PKBKaisar Abu HanifahSiti MukaromahEva MonalisaFraksi PKSHendry MuniefTifatul SembiringRofik HanantoIzzuddin Alqassam KasubaFraksi Partai DemokratDina Lorenza AudriaIman AdinugrahaMuhammad Zulfikar SuhardiKomitmen terhadap Produk dalam Negeri dan Isu Lingkungan

    Komisi VII DPR RI juga menunjukkan komitmennya terhadap keberpihakan pada produk dalam negeri. Salah satu langkah yang diapresiasi oleh ketua Komisi VII adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang penggunaan mobil mewah impor oleh para menteri dan pejabat eselon I. Langkah ini dinilai akan memperkuat industri otomotif nasional.

    Di sisi lain, anggota Komisi VII seperti Rycko Menoza dan Evita Nursanty mendorong evaluasi terhadap eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta pariwisata.

    Komisi VII DPR RI memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi. Melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan pengawasan yang ketat terhadap isu-isu aktual seperti pailitnya Sritex dan pertambangan di Raja Ampat, Komisi VII terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

  • Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 918 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa nelayan yang digelar di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.

    “Total personel pengamanan hari ini mencapai 918 orang yang akan berjaga untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Susatyo dalam keterangannya.

    Pengamanan Tanpa Senjata Api

    Susatyo menegaskan seluruh personel yang diturunkan tidak dibekali senjata api, dan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional agar masyarakat tetap merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.

    Pihak kepolisian juga mengimbau para orator yang akan melakukan aksi nelayan di Kantor KKP untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan tidak merusak fasilitas umum.

    “Kami juga mengimbau masyarakat yang melintas di sekitar lokasi aksi untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan lalu lintas,” lanjutnya.

    Aksi Tuntut Harga Benih Lobster yang Adil

    Aksi unjuk rasa digelar oleh Panitia Kecil Aksi Nelayan Benih Bening Lobster (BBL) Banten bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.

    Mereka menuntut pemerintah menindak tegas koperasi atau pembeli yang diduga membeli benih lobster di bawah Harga Patokan Tertinggi (HPT).

    Melalui aksi hari ini, para nelayan mendesak KKP segera turun tangan melakukan penertiban.

  • KPK: Pemberantasan Korupsi, Wujud Nyata Pelaksanaan Nilai Pancasila

    KPK: Pemberantasan Korupsi, Wujud Nyata Pelaksanaan Nilai Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025). Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

    “Kita kembali diingatkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi bangsa kita, termasuk kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi bahwa upaya-upaya yang kita lakukan baik melalui pendidikan, pencegahan maupun penindakan, tindak pidana korupsi, itu juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” ujar Budi.

    Ddalam upacara tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Sebagaimana digariskan Yudian Wahyudi, Ibnu menekan soal pembangunan nasional yang harus berakar dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

    “Kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” tutur Ibnu.

    Ibnu mengatakan, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, kata dia, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata.

    “Kita menyaksikan penyebaran paham-paham  ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” imbuh Ibnu.

    Dalam dunia pendidikan, kata Ibnu, Pancasila harus ditanamkan sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.

    “Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” tegas dia.

    Lalu, dalam bidang ekonomi, kata dia, perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi, kata dia, harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.

    “Dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” pungkas Ibnu.
     

  • Koordinasi dengan Kemenhum, KPK Siap Lawan Penangguhan Penahanan Paulus Tanos

    Koordinasi dengan Kemenhum, KPK Siap Lawan Penangguhan Penahanan Paulus Tanos

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) lawan penangguhan penahanan tersangka kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.

    Diketahui, Paulus Tannos juga telah mengajukan penangguhan penahanan usai ditahan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura tengah berupaya melawan permohonan yang diajukan Tannos.

    “KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang terus berprogres dengan berkolaborasi bersama pemerintah Singapura dan KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkum tentunya,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Prasetyo Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025).

    Budi menegaskan, KPK akan terus memastikan proses penanganan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan efektif, termasuk penanganan Paulus Tannos agar segera balik ke Indonesia dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Kita semua juga tentunya menginginkan bahwa proses-proses penanganan atau pun penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif,” tandas Budi.

    Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP dan menjadi buron KPK sejak 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025 oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

    Kabar terbaru, Paulus Tannos melakukan perlawanan agar tidak diekstradisi ke Indonesia dan menolak pulang ke Tanah Air secara sukarela.

    “Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

    Selain itu, kata Widodo, Paulus Tannos juga telah mengajukan penangguhan penahanan seusai ditahan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura tengah berupaya melawan permohonan yang diajukan Tannos.

    “Saat ini PT tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura. Pihak AGC (Attorney-General’s Chambers) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut,” jelas Widodo.

    Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan ekstradisi Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura sejak 20 Februari 2025. Pemerintah Indonesia lalu menyerahkan informasi tambahan terkait dokumen ekstradisi Tannos ke otoritas Singapura pada 23 April.

    Widodo mengatakan pengadilan di Singapura akan menggelar sidang pendahuluan terkait ekstradisi Paulus Tannos pada akhir bulan ini.

    “Saat ini PT (Paulus Tannos) masih ditahan dan committal hearing telah dijadwalkan pada 23-25 Juni 2025,” kata Widodo.