Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • IHSG Diramal Fluktuatif hingga Akhir Pekan

    IHSG Diramal Fluktuatif hingga Akhir Pekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah sepanjang perdagangan pada Senin (2/6/2025), seiring kekhawatiran pasar terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Pelemahan ini dipicu oleh sejumlah data ekonomi yang menunjukkan perlambatan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Selain itu, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% secara bulanan (month to month) pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus hanya sebesar US$ 160 juta, angka terendah dalam lima tahun terakhir atau 60 bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan pelemahan ekspor dan peningkatan impor, yang menjadi sinyal negatif bagi pasar.

    Merespons data tersebut, IHSG terkoreksi hingga 1,3% sejak sesi pembukaan. Seluruh indeks sektoral mencatatkan pelemahan, terutama sektor perbankan. Saham-saham bank BUKU IV sebagai penggerak utama IHSG, seperti BBRI dan BBTN, melemah lebih dari 3%.

    Analis Riset Ekuitas Panin Sekuritas Felix Darmawan menyatakan, IHSG berpotensi bergerak dalam tren negatif dalam jangka pendek, setidaknya hingga akhir pekan pertama Juni 2025. Namun, penurunan inflasi dinilai memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter.

    “Inflasi yang menurun memberi peluang bagi BI untuk menyesuaikan suku bunga. Ini bisa menjadi katalis positif bagi pasar. Namun, tekanan dari defisit ekspor dan naiknya impor perlu diwaspadai,” ujar Felix kepada Beritasatu.com, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, Felix menekankan bahwa dalam jangka menengah, pergerakan IHSG akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan BI, khususnya terkait suku bunga acuan, serta dinamika ekonomi global. 
    Ia juga mencatat bahwa investor asing mulai kembali menunjukkan minat terhadap pasar domestik, tetapi keberlanjutan arus modal sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi dan kebijakan moneter yang akomodatif.

    Senada dengan itu, Kepala Ekonom dan Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto memperkirakan, IHSG akan berada dalam tekanan dengan potensi koreksi hingga ke level 6.940-7.065.

    “Sentimen negatif datang baik dari dalam negeri maupun global. Di antaranya adalah ancaman tarif 50% dari Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Eropa. Ini menjadi salah satu pemicu koreksi tajam IHSG. Sampai akhir pekan, pasar kemungkinan akan bergerak fluktuatif,” ujar Rully dalam keterangannya kepada Beritasatu.com.

    Sebagai catatan, indeks saham LQ45, yang berisi saham-saham paling likuid, turut terkoreksi 2,40% pada hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat indeks, antara lain BRIS, BBRI, GOTO, dan BBTN. Sementara itu, beberapa saham masih mampu bertahan di zona hijau, seperti ANTM, MAPA, AMRT, dan MDKA.

  • Pembelian Mobil Listrik Rp 931 Juta per Unit Malah Bikin Bengkak APBN

    Pembelian Mobil Listrik Rp 931 Juta per Unit Malah Bikin Bengkak APBN

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut mobil listrik membuat anggaran membengkak. Mobil listrik yang sejatinya menjadi kendaraan dinas pejabat, nyatanya malah membuat pengeluaran negara menjadi over bujet.

    Anggaran kendaraan dinas pejabat memang masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Besaran SBM yang menjadi angka maksimal untuk pembelian kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,64 juta per unit.

    Angka tersebut naik Rp 52,73 juta dibandingkan ketetapan yang berlaku tahun ini, yaitu Rp 878,91 juta untuk setiap mobil pejabat eselon I. Kemenkeu berdalih kenaikan tersebut karena mempertimbangkan kondisi riil alias harga rata-rata di pasar.

    “Kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik ya, dengan spek yang telah ditentukan,” kata Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Lisbon Sirait di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Ada peluang untuk menggunakan kendaraan listrik, yang rata-rata dengan spek yang sama memang lebih mahal.  Sekali lagi, kenaikan itu bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi,” tambah dia.

    Lisbon menegaskan, pemerintah akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan langkah ini akan ditempuh dengan mengoptimalkan kendaraan lama.

  • Pemerintah Siapkan Rp 24,44 Triliun untuk Stimulus Sosial dan Ekonomi

    Pemerintah Siapkan Rp 24,44 Triliun untuk Stimulus Sosial dan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025.

    Ia menjelaskan, dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk insentif guna menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.

    “Pemerintah secara aktif terus mengkaji dan mengambil langkah mitigasi atas tekanan global tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan APBN tentunya disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya, Rp 850 miliar, berasal dari sumber pendanaan di luar APBN.

    Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

    1. Diskon Transportasi (Rp 940 miliar)

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    2. Diskon Tarif Tol (Rp 650 miliar)

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    3. Peningkatan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan (Rp 11,93 triliun)

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Rp 10,72 triliun)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 200 miliar)

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Hipotermia, 35 Pendaki Bukit Pading Dievakuasi Tim SAR

    Hipotermia, 35 Pendaki Bukit Pading Dievakuasi Tim SAR

    Pangkal Pinang, Beritasatu.com – Sebanyak 35 orang pendaki dievakuasi dari jalur pendakian Bukit Pading, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akibat sebagian di antaranya mengalami gejala hipotermia. Tim search and rescue (SAR) gabungan diterjunkan untuk melakukan evakuasi para pendaki tersebut.

    Komandan tim SAR gabungan, Supani, menyampaikan empat orang di antaranya juga mengalami kelelahan hebat saat dievakuasi pada Minggu (1/6/2025) malam.

    Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan aktivitas di puncak Bukit Pading pada Sabtu (31/5/2025), seluruh pendaki mulai turun untuk kembali menuju posko 1 sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, di tengah perjalanan seorang pendaki mengalami gejala hipotermia disertai kelelahan berat.

    “Hingga larut malam beberapa pendaki juga mengalami kondisi hiportemia.  Rekan-rekannya yang lain memutuskan untuk menghidupkan api untuk mengurangi rasa dingin pada tubuh lalu menghubungi kantor SAR Pangkal Pinang untuk meminta bantuan evakuasi,” jelas Supani saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Supani menambahkan cuaca hujan selama beberapa hari terakhir, kondisi jalur pendakian yang lembap, serta penggunaan peralatan pendakian yang tidak standar, diduga menjadi penyebab utama para pendaki mengalami hipotermia.

    “Kami mengimbau untuk para pendaki sebelum melakukan aktivitas pendakian untuk memastikan kondisi fisik yang prima serta peralatan keselamatan yang memadai,” tandasnya.

  • PMK Baru Terbit, PNS Rapat Full Day Tak Lagi Dapat Uang Saku

    PMK Baru Terbit, PNS Rapat Full Day Tak Lagi Dapat Uang Saku

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026. 
    Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan satuan biaya agar lebih mencerminkan kondisi riil pasar, tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan kredibilitas pengelolaan APBN.

    Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan, PMK SBM merupakan kebijakan rutin tahunan yang diterbitkan pada Mei atau Juni, sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

    “PMK ini memberikan acuan standar bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun serta melaksanakan anggaran. Banyak kegiatan yang memiliki variasi belanja besar, sehingga diperlukan standar baku agar pelaksanaannya tetap efisien dan efektif,” ujar Lisbon dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    PMK ini mengatur berbagai satuan biaya, antara lain honorarium, fasilitas seperti kendaraan dinas, perjalanan dinas, pemeliharaan, operasional perkantoran, biaya rapat, paket meeting, dan bantuan seperti beasiswa ASN untuk program gelar dalam negeri.

    Lisbon menekankan bahwa prinsip utama dalam pengaturan biaya perjalanan dinas adalah at cost, yakni sesuai dengan pengeluaran riil yang disesuaikan dengan jenjang jabatan pegawai.

    PMK SBM 2026 juga membawa sejumlah penyesuaian penting, seperti penghapusan biaya komunikasi, seiring berakhirnya masa pandemi Covid-19.

    Penghapusan uang harian (uang saku) untuk rapat full day (rapat di luar kantor selama minimal 8 jam tanpa menginap) dan penurunan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan hingga 38%.

    Kemudina, penurunan biaya transportasi dari dan ke bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, serta transportasi dalam wilayah Jabodetabek sebesar rata-rata 10%, yang kini dibayarkan secara lumpsum.

    Rapat luar kantor kini hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat intensif dan koordinatif, melibatkan peserta lintas kementerian/lembaga atau masyarakat. Pelaksanaannya diutamakan melalui daring dan memanfaatkan fasilitas milik negara.

    Di sisi lain, pemerintah juga mulai memberikan uang harian untuk peserta magang, khususnya mahasiswa program S1 dan D IV, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Semua ini disusun agar pengelolaan keuangan negara makin efisien dan berkualitas tanpa mengurangi efektivitas output,” tutup Lisbon.

  • Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Demi menjamin efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026.

    PMK SBM merupakan kebijakan rutin yang diterbitkan untuk menyesuaikan sejumlah satuan biaya agar lebih mencerminkan kondisi riil pasar. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) 2026, kami menetapkan PMK tentang standar biaya masukan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran,” ujar Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Lisbon menegaskan, penganggaran tidak hanya berfokus pada pencapaian target (output), melainkan juga pada efisiensi penggunaan input. Oleh karena itu, kualitas kebijakan SBM menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan efisiensi alokasi anggaran.

    “PMK ini disusun agar kementerian dan lembaga memiliki acuan standar. Pasalnya, terdapat banyak variasi belanja di masing-masing instansi. Dengan adanya standar baku, diharapkan efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan efektivitas,” jelas Lisbon.

    Sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

    “Komitmen pemerintah adalah memastikan APBN bekerja secara optimal dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

    PMK SBM Tahun Anggaran 2026 mencakup sejumlah komponen, antara lain, satuan biaya honorarium, fasilitas seperti kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, biaya barang dan jasa seperti operasional kantor, rapat, dan paket meeting, serta satuan biaya bantuan seperti beasiswa bagi ASN untuk program gelar dalam negeri.

  • Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Palembang, Beritasatu.com – Pegadaian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 di Kantor OJK Sumsel, pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, ditandai dengan Kick Off Bulan Literasi Keuangan, sekaligus peluncuran Program 100.000 Sultan Muda dan peresmian Pusat Edukasi Sultan Muda Sumsel Center (SMSC).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha. Pada kesempatan tersebut, Ferdian menyampaikan komitmen Pegadaian untuk terus memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk investasi berbasis emas yang aman bagi masyarakat.

    “Saat ini generasi muda adalah pelaku utama penggerak ekonomi masa depan. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan keuangan ilegal karena kurangnya paparan mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, Pegadaian hadir memberikan literasi dan solusi investasi yang aman dan terjangkau melalui beragam investasi berbasis emas, seperti Tabungan Emas,” ujar Ferdian.

    Tabungan Emas Pegadaian menjadi sorotan utama dalam ajang ini, sebagai instrumen investasi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan 0,01 gram atau 10 ribu-an saja, masyarakat dapat mulai menabung emas di Pegadaian. Tidak hanya menabung, nasabah juga dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas untuk digadai, didaftar sebagai jaminan porsi haji, hingga didepositokan melalui produk unggulan Layanan Bank Emas Pegadaian, Deposito Emas.

    Sejak diluncurkan dan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, Bank Emas Pegadaian telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total transaksi menembus lebih dari 1,1 ton hingga awal Mei 2025, yang menunjukkan tingginya kepercayaan publik pada Pegadaian.

    Program ini turut memperkuat kontribusi Pegadaian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 4 yakni Pendidikan Berkualitas dan TPB nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis digital, Pegadaian berusaha memastikan setiap anak muda memiliki akses pada produk keuangan yang legal, mudah dan mendukung keberlanjutan usaha.

    “Kami percaya bahwa literasi keuangan adalah upaya membangun karakter yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Kami berharap makin banyak generasi muda yang bukan hanya sukses berwirausaha, tetapi juga cerdas secara finansial. Apalagi sekarang bisa bertransaksi Tabungan Emas hingga Deposito Emas melalui Pegadaian Digital dengan mudah, cepat, aman dan nyaman,” tambah Ferdian.

    Selain rangkaian seremoni dan peluncuran program, pada kegiatan ini digelar talkshow edukatif yang menghadirkan tiga narasumber inspiratif, diantaranya Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatus Sa’diyah, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, Puri Andamas, serta Assistant Vice President PT Pegadaian, Mery Andriati Surya yang menjelaskan peran Pegadaian dalam membina wirausaha muda melalui produk-produk keuangan inklusif seperti Tabungan Emas yang mudah diakses serta dapat menjadi awal membangun aset dan kemandirian finansial sejak dini.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pengukuhan Duta Literasi Keuangan / OJK PEDULI sebagai simbol komitmen bersama dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu Duta yang dikukuhkan dan menerima apresiasi berupa Tabungan Emas dari Pegadaian adalah Elfiza Yuliastini, sosok inspiratif yang selama ini aktif sebagai pengurus Bank Sampah Sakura yang merupakan Bank Sampah binaan Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang. Melalui dukungan Pegadaian, para Duta Literasi Keuangan seperti Elfiza diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan memberikan literasi dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal produk keuangan yang legal dan aman.

  • Aplikasi BYOND BSI Lumpuh, Pengguna Keluhkan Layanan

    Aplikasi BYOND BSI Lumpuh, Pengguna Keluhkan Layanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Layanan aplikasi BYOND milik Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan pada Senin (2/6/2025). Hal ini menyebabkan keluhan massal dari para pengguna yang tak dapat mengakses fitur transaksi.

    Warganet ramai-ramai mencurahkan unek-uneknya melalui platform X (dhulu Twitter), bahkan sejak beberapa hari sebelumnya.

    Salah satu pengguna dengan nama akun @HatsuneEdna mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku telah mengikuti berbagai arahan dari customer service, mulai dari menghapus cache, me-restart ponsel, hingga menginstal ulang aplikasi, tetapi tetap gagal mengakses layanan.

    “Sudah hampir 4 hari saya tidak bisa pakai layanan BYOND by BSI. Padahal sudah mengikuti prosedur yang diberikan CS. sangat mengecewakan,” tulisnya.

    Keluhan serupa juga disampaikan akun @khongsguan yang mengaku tidak bisa menggunakan aplikasi digital dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

    “Astagfirullah ya Allah, kenapa error melulu apliaksinya di saat genting begini,” ucap dia.

    Kemudian, kritik pedas datang dari akun lain, seperti @neirabble yang menilai penggantian aplikasi dari BSI Mobile ke BYOND tidak membawa perbaikan, melainkan sebaliknya.

    “Kalo enggak niat bikin aplikasi, enggak usah deh. Lemot, enggak jelas, buat transaksi apa-apa enggak bisa. Bukannya tingkatin performa aplikasi lama, malah bikin baru yang enggak berguna,” tulisnya.

    Di Instagram, warganet juga mengeluhkan layanan aplikasi BSI yang error.

    “M-banking BSI enggak bisa digunakan ya? tadi ngecek mau bayar listrik enggak bisa?” ucap akun @syaafdhl_.

  • Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Kupang, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan untuk masyarakat, melalui berbagai terobosan di bidang sosial dan kesehatan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penyediaan dana medis serta lahan pemakaman gratis bagi warga miskin.

    Pemkot Kupang menyediakan dana pengaman medis di RSUD S K Lerik. Dana ini diperuntukkan khusus bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan sedang mengalami kondisi gawat darurat medis.

    Melalui kebijakan ini, Wali Kota Kupang Christian Widodo ingin memastikan tidak ada satu pun warganya yang ditolak untuk mendapatkan pertolongan medis hanya karena alasan keterbatasan biaya.

    “Ini bentuk nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Saat nyawa dipertaruhkan, tidak boleh ada pertanyaan soal kartu (BPJS) atau kemampuan bayar,” ujar Wali Kota Kupang Christian Widodo dalam sambutannya di kantor wali kota, Selasa (2/6/2025).

    Selain itu, sebagai solusi dari masalah yang kerap dihadapi warga kurang mampu, Pemkot Kupang juga menyediakan fasilitas lahan pemakaman gratis sebanyak 10 liang lahat per agama. Fasilitas ini ditujukan bagi keluarga tidak mampu yang tengah berduka, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk biaya pemakaman.

    “Dengan penyediaan lahan makam gratis berdasarkan kepercayaan masing-masing, pemerintah memastikan penghormatan terakhir bagi warga tetap berlangsung dengan layak dan sesuai nilai-nilai spiritual,” jelas Christian.

    Pemkot Kupang juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 20 kilogram per kepala keluarga kepada warga kurang mampu. Program ini merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi beban hidup masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pascapandemi dan turun naiknya harga bahan pokok.

    “Kami ingin nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam pemerintahan kami, bukan sekadar slogan. Negara harus hadir, terutama ketika warga sedang dalam kesulitan,” pungkas Christoper.

  • Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Bandung Barat, Beritasatu.com – Larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Sejak Januari 2025, pelaku usaha wisata di kawasan Lembang mulai merasakan penurunan kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi hotel yang terjun bebas.

    “Di Lembang, pada kuartal ini okupansi hotel anjlok dari 80% menjadi hanya 30% pada April lalu,” ujar Koordinator Promosi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Librantara saat ditemui di Lembang, Senin (2/6/2025).

    Tak hanya hotel, penurunan tajam juga terjadi pada tingkat kunjungan wisatawan. Menurut Librantara, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta larangan study tour dari Dedi Mu;yadi telah berimbas langsung pada penurunan wisata di Lembang.

    “Tingkat kunjungan menurun drastis karena ada pembatalan dari sekolah-sekolah, serta pengurangan aktivitas wisata dan rapat dinas,” jelasnya.

    Untuk mengatasi situasi ini, PHRI Bandung Barat bersama 28 perusahaan wisata telah sepakat melakukan promosi bersama dengan memberikan potongan harga bagi wisatawan yang datang. Kolaborasi ini bertujuan menarik kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke Lembang.

    “Setiap pelanggan yang menginap di hotel di Bandung Barat bisa mendapatkan diskon 30% untuk tiket masuk tempat wisata. Begitu juga sebaliknya, pengunjung tempat wisata akan mendapat diskon menginap di hotel yang tergabung dalam kerja sama ini,” ungkap Librantara.

    Meski belum memiliki data statistik yang rinci, ia mengungkapkan bahwa dari laporan salah satu pelaku usaha, penurunan jumlah wisatawan bisa mencapai 50.000 orang dalam satu bulan akibat pembatalan kunjungan dari berbagai sekolah dan instansi.

    Kendati demikian, PHRI tak tinggal diam. Selain menggencarkan promosi, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung Barat, memang sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata agar sektor ini bisa kembali bergairah,” pungkasnya.