Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Jumbo Jadi Film Terlaris, 5 Kartun Populer Ini Juga Seru Ditonton Anak

    Jumbo Jadi Film Terlaris, 5 Kartun Populer Ini Juga Seru Ditonton Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Film animasi Jumbo resmi mencatatkan sejarah baru di perfilman tanah air. Sejak tayang perdana pada 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur Lebaran, film ini telah ditonton oleh lebih dari 10 juta orang.

    Dengan total penonton mencapai 10.073.332 per 1 Juni 2025, Jumbo sukses melengserkan KKN di Desa Penari yang sebelumnya memegang rekor dengan 10.061.033 penonton. Capaian ini menjadikan Jumbo sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa.

    Keberhasilan Jumbo di Balik LayarFilm Jumbo – (Beritasatu.com/Visinema Pictures)

    Film ini disutradarai oleh Ryan Adriandhy dan dikerjakan oleh lebih dari 400 kreator lokal yang bekerja keras selama lima tahun. Melalui akun Instagram @jumbofilm_id, tim produksi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada para penonton atas dukungan yang luar biasa.

    “Bersyukur, luar biasa. Saat tahu bahwa film Jumbo kini menjadi film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa, rasanya tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan seberapa besar rasa bahagianya,” tulis unggahan Instagram tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Bukan hanya angka fantastis yang membuat Jumbo istimewa. Film ini juga menghadirkan tontonan yang ramah keluarga di tengah dominasi film horor dan drama. Cerita yang hangat, animasi berkualitas, serta pesan moral yang disisipkan menjadikan Jumbo pilihan yang aman dan menghibur untuk segala usia.

    Kartun Anak Populer Lain yang Tak Kalah Seru

    Kesuksesan Jumbo juga membuka kembali perhatian masyarakat terhadap film dan serial animasi yang ramah anak. Berikut beberapa kartun anak yang juga populer dan layak ditonton:

    1. Boonie Bears

    Kartun asal Tiongkok ini menampilkan dua beruang lucu, Briar dan Bramble, yang selalu berusaha melindungi hutan mereka dari Vick, sang penebang pohon.

    Dengan cerita ringan, animasi cerah, dan karakter yang mudah disukai, Boonie Bears menjadi favorit anak-anak dan keluarga.

    Tak hanya lucu, kartun ini juga mengajarkan pesan moral penting seperti menjaga lingkungan dan kerja sama. Boonie Bears bisa disaksikan setiap hari melalui stasiun televisi BTV mulai pukul 14.30 WIB hingga 15.15 WIB.

    2. Dora the Explorer

    Serial klasik yang telah mendunia ini mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris dan menyelesaikan teka-teki dengan interaktif. Dora, si penjelajah cilik, dikenal karena semangatnya yang tinggi dan edukatif.

    3. Masha and the Bear

    Kartun asal Rusia ini mengisahkan hubungan unik antara Masha, seorang gadis kecil yang aktif, dan seekor beruang besar yang sabar. Humor dan pesan moralnya membuat serial ini digemari lintas usia.

    4. Shaun the Sheep

    Animasi tanpa dialog ini menyuguhkan petualangan lucu Shaun dan kawanan domba lainnya. Kreativitas dan situasi kocak menjadi daya tarik utama.

    5. Upin & Ipin

    Dua anak kembar dari Malaysia ini menghadirkan cerita sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Upin & Ipin terkenal akan kelucuan dan nilai-nilai keluarga yang ditampilkan.

    Keberhasilan Jumbo membuktikan bahwa animasi lokal bisa bersaing dan bahkan mengungguli film-film besar lainnya di Indonesia. Selain menyajikan hiburan, film ini juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri animasi nasional.

  • IHSG Merosot Tajam, Saham-saham Ini Justru Cetak Cuan Besar

    IHSG Merosot Tajam, Saham-saham Ini Justru Cetak Cuan Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali ditutup melemah signifikan pada perdagangan Senin (2/6/2025). IHSG hari ini turun 110,7 poin atau 1,54% ke posisi 7.065,06. Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan dari pekan sebelumnya.

    Meski IHSG tertekan, sejumlah saham justru mencatatkan kenaikan tajam dan masuk jajaran top gainers hari ini. Bahkan, dua di antaranya mencapai batas Auto Rejection Atas (ARA).

    Menurut data RTI, terdapat 195 saham yang mengalami kenaikan, sementara 453 saham melemah, dan 161 saham stagnan. Total nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp21,6 triliun dengan volume perdagangan mencapai 26,13 miliar saham dalam 1.446.376 transaksi.

    Secara sektoral, hampir seluruh sektor mengalami koreksi. Sektor keuangan menjadi yang paling tertekan dengan penurunan sebesar 2,2%, diikuti sektor transportasi yang turun 1,7%, teknologi 1,4%, industri 1,3%, dan infrastruktur 1,2%. Hanya sektor bahan baku yang mampu mencatatkan kenaikan, yakni sebesar 0,3%.

    Sementara IHSG melemah, bursa saham Asia juga menunjukkan performa serupa. Indeks Nikkei Jepang turun 1,3%, Hang Seng Hong Kong merosot 0,5%, dan Straits Times Singapura terkoreksi 0,1%. Bursa Shanghai China sendiri sedang tidak beroperasi karena hari libur.

    Di tengah penurunan pasar yang cukup dalam, beberapa saham justru mencatatkan lonjakan harga hingga 34% dalam satu hari. PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sama-sama menyentuh batas ARA. RMKO melesat 34,4% menjadi Rp125, sementara PSAB naik 25% ke level Rp390.

    Saham-saham lain yang juga menguat signifikan antara lain, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 32,4%, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menguat 22,4%, dan PT Phapros Tbk (PEHA) naik 22,3% ke Rp340

    Di sisi lain, sejumlah saham masuk daftar top losers dengan penurunan tajam. Tiga di antaranya menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB), yaitu PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) turun 14,7%, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) merosot 14,6%, dan PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) jatuh 14,4%.

    Saham lain yang juga terkoreksi cukup dalam adalah PT Tanah Laut Tbk (INDX), yang melemah 13,9%, serta PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang turun 12,5%.

  • Industri Perhotelan Terancam PHK Massal, Kemenkeu Akui Kurangi Rapat

    Industri Perhotelan Terancam PHK Massal, Kemenkeu Akui Kurangi Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait keluhan pengusaha perhotelan yang mengalami pendapatan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan, langkah efisiensi itu berpotensi memicu PHK bagi pekerja di sektor perhotelan.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait mengakui, kebijakan efisiensi anggaran membuat kegiatan rapat kementerian lembaga di hotel menjadi berkurang. Dia menekankan, kegiatan rapat dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tidak hanya di luar kantor.

    “Kemudian kalau alokasi anggarannya yang dilakukan oleh pemerintah tidak optimal atau tidak full, ya memang kegiatan-kegiatan pemerintah yang di hotel itu memang otomatis berkurang. Namun, sebenarnya pemerintah juga melaksanakan tugas-tugasnya itu tidak melulu harus di luar kantor,” ujar Lisbon di kantor Kemenkeu, Senin (2/6/2025).

    Di menegaskan, pemerintah telah memiliki sejumlah paket insentif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Namun, dia enggan menyebutkan insentif apa yang akan diterima oleh pelaku usaha di sektor perhotelan.

    “Namun, pemerintah punya kebijakan lain untuk mendorong atau mengurangi dampak itu,” tegasnya.

    Terkait pengetatan anggaran perjalan dinas bagi pejabat setingkat menteri hingga ASN/PNS. Lisbon menyebut Kementerian Keuangan menetapkan besaran anggaran dari harga berbagai komponen riil yang ada di lapangan.

    “Jadi murni berdasarkan harga rata-rata pasar yang terjadi di pasar, berapa harga biaya hotel, berapa biaya transport, itu yang kita tetapkan. Lalu kemudian apakah ini akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi, ya tergantung tentunya berapa besar alokasi anggarannya,” bebernya.

    Lisbon menjelaskan, rapat di luar kantor dapat diselenggarakan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif dan koordinatif dengan melibatkan peserta dari kementerian/lembaga lainnya atau masyarakat. 
    “Kegiatan ini dilakukan secara selektif, mengutamakan pelaksanaan secara online meeting, serta memanfaatkan penggunaan fasilitas milik negara,” pungkasnya.

  • Pelimpahan Tahap Dua Kasus Nikita Mirzani Tertunda, Ini Penyebabnya

    Pelimpahan Tahap Dua Kasus Nikita Mirzani Tertunda, Ini Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus Nikita Mirzani telah lengkap atau P21 sejak 28 Mei 2025. Namun, pelimpahan tahap dua masih tertunda karena kondisi kesehatan tersangka yang dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan kepada awak media, berkas perkara dugaan tindak pidana yang menjerat Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Berkas tersebut pun siap dilimpahkan ke pengadilan.

    “Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap per tanggal 28 Mei 2025. Jaksa menyatakan secara formil dan materiil telah terpenuhi untuk dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Syahron, Senin (2/6/2025).

    Meski berkas sudah lengkap, pelimpahan tahap dua yang meliputi penyerahan tersangka dan barang bukti belum dilakukan hingga awal pekan ini. Sebab Nikita Mirzani sebagai tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri.

    “Untuk tahap dua, pihak kami masih menunggu informasi lengkap dari penyidik karena tersangka dikabarkan dalam kondisi sakit,” lanjut Syahroni.

    Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 4 miliar. Nikita diduga memeras seorang pengusaha sekaligus dokter kecantikan, Reza Gladys. Dalam kasus ini, Nikita tidak ditahan sendirian. Asistennya, Mail Syahputra, juga ikut ditahan.

    Peristiwa dugaan pemerasan tersebut terjadi pada 13 November 2024 di kawasan Jakarta Selatan. Reza Gladys kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib, setelah menjadi tersangka, Nikita Mirzani resmi ditahan pada 4 Maret 2025.

  • IHSG Merosot Tajam, Saham-saham Ini Justru Cetak Cuan Besar

    IHSG Diramal Fluktuatif hingga Akhir Pekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah sepanjang perdagangan pada Senin (2/6/2025), seiring kekhawatiran pasar terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Pelemahan ini dipicu oleh sejumlah data ekonomi yang menunjukkan perlambatan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Selain itu, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% secara bulanan (month to month) pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus hanya sebesar US$ 160 juta, angka terendah dalam lima tahun terakhir atau 60 bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan pelemahan ekspor dan peningkatan impor, yang menjadi sinyal negatif bagi pasar.

    Merespons data tersebut, IHSG terkoreksi hingga 1,3% sejak sesi pembukaan. Seluruh indeks sektoral mencatatkan pelemahan, terutama sektor perbankan. Saham-saham bank BUKU IV sebagai penggerak utama IHSG, seperti BBRI dan BBTN, melemah lebih dari 3%.

    Analis Riset Ekuitas Panin Sekuritas Felix Darmawan menyatakan, IHSG berpotensi bergerak dalam tren negatif dalam jangka pendek, setidaknya hingga akhir pekan pertama Juni 2025. Namun, penurunan inflasi dinilai memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter.

    “Inflasi yang menurun memberi peluang bagi BI untuk menyesuaikan suku bunga. Ini bisa menjadi katalis positif bagi pasar. Namun, tekanan dari defisit ekspor dan naiknya impor perlu diwaspadai,” ujar Felix kepada Beritasatu.com, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, Felix menekankan bahwa dalam jangka menengah, pergerakan IHSG akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan BI, khususnya terkait suku bunga acuan, serta dinamika ekonomi global. 
    Ia juga mencatat bahwa investor asing mulai kembali menunjukkan minat terhadap pasar domestik, tetapi keberlanjutan arus modal sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi dan kebijakan moneter yang akomodatif.

    Senada dengan itu, Kepala Ekonom dan Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto memperkirakan, IHSG akan berada dalam tekanan dengan potensi koreksi hingga ke level 6.940-7.065.

    “Sentimen negatif datang baik dari dalam negeri maupun global. Di antaranya adalah ancaman tarif 50% dari Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Eropa. Ini menjadi salah satu pemicu koreksi tajam IHSG. Sampai akhir pekan, pasar kemungkinan akan bergerak fluktuatif,” ujar Rully dalam keterangannya kepada Beritasatu.com.

    Sebagai catatan, indeks saham LQ45, yang berisi saham-saham paling likuid, turut terkoreksi 2,40% pada hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat indeks, antara lain BRIS, BBRI, GOTO, dan BBTN. Sementara itu, beberapa saham masih mampu bertahan di zona hijau, seperti ANTM, MAPA, AMRT, dan MDKA.

  • Pembelian Mobil Listrik Rp 931 Juta per Unit Malah Bikin Bengkak APBN

    Pembelian Mobil Listrik Rp 931 Juta per Unit Malah Bikin Bengkak APBN

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut mobil listrik membuat anggaran membengkak. Mobil listrik yang sejatinya menjadi kendaraan dinas pejabat, nyatanya malah membuat pengeluaran negara menjadi over bujet.

    Anggaran kendaraan dinas pejabat memang masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Besaran SBM yang menjadi angka maksimal untuk pembelian kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,64 juta per unit.

    Angka tersebut naik Rp 52,73 juta dibandingkan ketetapan yang berlaku tahun ini, yaitu Rp 878,91 juta untuk setiap mobil pejabat eselon I. Kemenkeu berdalih kenaikan tersebut karena mempertimbangkan kondisi riil alias harga rata-rata di pasar.

    “Kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik ya, dengan spek yang telah ditentukan,” kata Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Lisbon Sirait di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Ada peluang untuk menggunakan kendaraan listrik, yang rata-rata dengan spek yang sama memang lebih mahal.  Sekali lagi, kenaikan itu bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi,” tambah dia.

    Lisbon menegaskan, pemerintah akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan langkah ini akan ditempuh dengan mengoptimalkan kendaraan lama.

  • Pemerintah Siapkan Rp 24,44 Triliun untuk Stimulus Sosial dan Ekonomi

    Pemerintah Siapkan Rp 24,44 Triliun untuk Stimulus Sosial dan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025.

    Ia menjelaskan, dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk insentif guna menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.

    “Pemerintah secara aktif terus mengkaji dan mengambil langkah mitigasi atas tekanan global tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan APBN tentunya disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya, Rp 850 miliar, berasal dari sumber pendanaan di luar APBN.

    Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

    1. Diskon Transportasi (Rp 940 miliar)

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    2. Diskon Tarif Tol (Rp 650 miliar)

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    3. Peningkatan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan (Rp 11,93 triliun)

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Rp 10,72 triliun)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 200 miliar)

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Hipotermia, 35 Pendaki Bukit Pading Dievakuasi Tim SAR

    Hipotermia, 35 Pendaki Bukit Pading Dievakuasi Tim SAR

    Pangkal Pinang, Beritasatu.com – Sebanyak 35 orang pendaki dievakuasi dari jalur pendakian Bukit Pading, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akibat sebagian di antaranya mengalami gejala hipotermia. Tim search and rescue (SAR) gabungan diterjunkan untuk melakukan evakuasi para pendaki tersebut.

    Komandan tim SAR gabungan, Supani, menyampaikan empat orang di antaranya juga mengalami kelelahan hebat saat dievakuasi pada Minggu (1/6/2025) malam.

    Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan aktivitas di puncak Bukit Pading pada Sabtu (31/5/2025), seluruh pendaki mulai turun untuk kembali menuju posko 1 sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, di tengah perjalanan seorang pendaki mengalami gejala hipotermia disertai kelelahan berat.

    “Hingga larut malam beberapa pendaki juga mengalami kondisi hiportemia.  Rekan-rekannya yang lain memutuskan untuk menghidupkan api untuk mengurangi rasa dingin pada tubuh lalu menghubungi kantor SAR Pangkal Pinang untuk meminta bantuan evakuasi,” jelas Supani saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Supani menambahkan cuaca hujan selama beberapa hari terakhir, kondisi jalur pendakian yang lembap, serta penggunaan peralatan pendakian yang tidak standar, diduga menjadi penyebab utama para pendaki mengalami hipotermia.

    “Kami mengimbau untuk para pendaki sebelum melakukan aktivitas pendakian untuk memastikan kondisi fisik yang prima serta peralatan keselamatan yang memadai,” tandasnya.

  • PMK Baru Terbit, PNS Rapat Full Day Tak Lagi Dapat Uang Saku

    PMK Baru Terbit, PNS Rapat Full Day Tak Lagi Dapat Uang Saku

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026. 
    Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan satuan biaya agar lebih mencerminkan kondisi riil pasar, tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan kredibilitas pengelolaan APBN.

    Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan, PMK SBM merupakan kebijakan rutin tahunan yang diterbitkan pada Mei atau Juni, sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

    “PMK ini memberikan acuan standar bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun serta melaksanakan anggaran. Banyak kegiatan yang memiliki variasi belanja besar, sehingga diperlukan standar baku agar pelaksanaannya tetap efisien dan efektif,” ujar Lisbon dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    PMK ini mengatur berbagai satuan biaya, antara lain honorarium, fasilitas seperti kendaraan dinas, perjalanan dinas, pemeliharaan, operasional perkantoran, biaya rapat, paket meeting, dan bantuan seperti beasiswa ASN untuk program gelar dalam negeri.

    Lisbon menekankan bahwa prinsip utama dalam pengaturan biaya perjalanan dinas adalah at cost, yakni sesuai dengan pengeluaran riil yang disesuaikan dengan jenjang jabatan pegawai.

    PMK SBM 2026 juga membawa sejumlah penyesuaian penting, seperti penghapusan biaya komunikasi, seiring berakhirnya masa pandemi Covid-19.

    Penghapusan uang harian (uang saku) untuk rapat full day (rapat di luar kantor selama minimal 8 jam tanpa menginap) dan penurunan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan hingga 38%.

    Kemudina, penurunan biaya transportasi dari dan ke bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, serta transportasi dalam wilayah Jabodetabek sebesar rata-rata 10%, yang kini dibayarkan secara lumpsum.

    Rapat luar kantor kini hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat intensif dan koordinatif, melibatkan peserta lintas kementerian/lembaga atau masyarakat. Pelaksanaannya diutamakan melalui daring dan memanfaatkan fasilitas milik negara.

    Di sisi lain, pemerintah juga mulai memberikan uang harian untuk peserta magang, khususnya mahasiswa program S1 dan D IV, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Semua ini disusun agar pengelolaan keuangan negara makin efisien dan berkualitas tanpa mengurangi efektivitas output,” tutup Lisbon.

  • Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Sri Mulyani Terbitkan PMK demi Efisiensi Anggaran 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Demi menjamin efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026.

    PMK SBM merupakan kebijakan rutin yang diterbitkan untuk menyesuaikan sejumlah satuan biaya agar lebih mencerminkan kondisi riil pasar. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) 2026, kami menetapkan PMK tentang standar biaya masukan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran,” ujar Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Lisbon menegaskan, penganggaran tidak hanya berfokus pada pencapaian target (output), melainkan juga pada efisiensi penggunaan input. Oleh karena itu, kualitas kebijakan SBM menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan efisiensi alokasi anggaran.

    “PMK ini disusun agar kementerian dan lembaga memiliki acuan standar. Pasalnya, terdapat banyak variasi belanja di masing-masing instansi. Dengan adanya standar baku, diharapkan efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan efektivitas,” jelas Lisbon.

    Sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

    “Komitmen pemerintah adalah memastikan APBN bekerja secara optimal dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

    PMK SBM Tahun Anggaran 2026 mencakup sejumlah komponen, antara lain, satuan biaya honorarium, fasilitas seperti kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, biaya barang dan jasa seperti operasional kantor, rapat, dan paket meeting, serta satuan biaya bantuan seperti beasiswa bagi ASN untuk program gelar dalam negeri.