Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Muncul Modus Penipuan Tilang Elektronik, Kejagung Imbau Masyarakat Waspada

    Muncul Modus Penipuan Tilang Elektronik, Kejagung Imbau Masyarakat Waspada

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan ada modus penipuan yang mengatasnamakan tilang elektronik (ETLE) dan Kejaksaan. Masyarakat diimbau waspada terhadap kejahatan tersebut.

    “Kejaksaan Agung mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan melalui pesan singkat (SMS), aplikasi perpesanan instan, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan tilang elektronik (ETLE) dan Kejaksaan RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

    Modus penipuan ini diduga memakai cara mengirimkan pesan berisi tautan atau link yang seolah-olah adalah pemberitahuan tilang elektronik. Seusai diklik, tautan itu bakal mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang bisa mencuri data pribadi, atau memasang perangkat lunak berbahaya (phishing/malware) di perangkat korban.

    “Untuk diketahui, tautan atau link berbahaya (malicious link) yang mengatasnakan e-tilang tersebut yaitu https://tilang-kejaksaanr.top,” ungkap Harli.

    Adapun tautan tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah, antara lain pencurian data pribadi pengguna, kehilangan keuangan, termasuk menurunnya reputasi institusi dalam hal ini terhadap sistem ETLE maupun Kejaksaan.

    Untuk itu, masyarakat diimbau mengabaikan dan segera menghapus pesan janggal mengatasnamakan Kejaksaan dan sistem ETLE, tidak mengakses tautan tersebut, laporkan ke pihak berwajib, hingga melakukan verifikasi informasi melalui situs atau akun media sosial resmi.

    Harli menekankan, Kejaksaan tidak pernah mengirim tautan atau link berisi surat tilang, permintaan pembayaran, atau informasi perkara hukum lewat pesan singkat atau aplikasi perpesanan. Informasi resmi Kejaksaan hanya disampaikan lewat saluran resmi, termasuk situs dan akun media sosial. Lalu, ditegaskan segala bentuk informasi tilang elektronik yang sah berasal dari sistem ETLE yang dikelola oleh Korlantas Polri, dan masyarakat bisa mengaksesnya melalui situs resmi https://etle-pmj.info/.

    “Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan Kejaksaan. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah mengirimkan tautan apa pun terkait penegakan hukum melalui pesan pribadi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan cermat dalam menerima informasi,” ujar Harli.

    Langkah preventif ini sebagai upaya Kejaksaan mendukung penegakan hukum yang bersih dan transparan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan, termasuk di dunia digital.
     

  • Gerindra: Belum Ada Kans PDIP Masuk Kabinet Prabowo

    Gerindra: Belum Ada Kans PDIP Masuk Kabinet Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan hingga kini belum ada peluang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi pertemuan antara Prabowo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada Senin (2/6/2025).

    Menurut Dasco, pertemuan itu tidak memiliki makna politik khusus. Ia menegaskan kehadiran Prabowo dalam acara tersebut merupakan bagian dari agenda kenegaraan yang telah diatur melalui Keputusan Presiden.

    “Karena memang ada Keppres untuk merayakan bersama, maka Presiden dengan senang hati hadir dan memberikan sambutan dalam acara tersebut,” kata Dasco kepada wartawan pada Rabu (4/6/2025).

    Dasco menilai suasana pertemuan tersebut berlangsung hangat. Ia juga menyoroti kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang untuk pertama kalinya bertemu Megawati sejak Pemilu Presiden 2024.

    “Menurut saya, suasananya sangat baik,” ujar Dasco.

    Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Dasco menyebut hal tersebut belum menjadi pembahasan.

    “Sampai saat ini saya rasa belum ada pembicaraan apa pun. Rasanya terlalu jauh jika pertemuan saat Hari Lahir Pancasila langsung dikaitkan dengan isu koalisi atau pembagian kursi kabinet,” jelasnya.

    Dengan demikian, Dasco menegaskan peluang PDIP untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih belum terbuka, setidaknya dalam waktu dekat.

  • Covid-19 Merebak Lagi, Warga Minta Pemerintah Aturan Prokes Diperketat

    Covid-19 Merebak Lagi, Warga Minta Pemerintah Aturan Prokes Diperketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan temuan tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia pada periode 25 hingga 31 Mei 2025. Menanggapi hal tersebut,  sejumlah warga meminta pemerintah agar kembali memperketat aturan protokol kesehatan (prokes) sebagai langkah antisipasi.

    Aulia, warga yang ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2025), mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya saat menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, mass rapid transit (MRT), dan kereta rel listrik (KRL). Ia juga menekankan pentingnya menjaga jarak untuk mengurangi risiko penularan.

    “Iya itu semua langkah antisipasinya,  karena lagi melonjak juga kan kasusnya,” kata Aulia, saat ditemui Beritasatu.com di Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Aulia juga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas jika kasus positif terus bertambah. “Mungkin bisa lebih diperketat lagi kayak dahulu. Tapi kalau langsung lockdown juga aneh, pasti akan kaget juga. Lebih diperketat saja atau bisa juga mulai work from home (WFH) lagi,” tambahnya.

    Senada dengan Aulia, Saha menyarankan agar masyarakat tetap menjaga jarak saat berada di kerumunan. Ia pribadi menyarankan untuk mulai menyiapkan rencana keuangan sebagai bentuk antisipasi.

    “Ya jaga jarak saja, lalu untuk antisipasi lebih ke keuangan karena ekonomi kan lagi sulit sekarang jadi simpan uang,” katanya.

    Di sisi lain, ada Anisa meminta agar penggunaan masker kembali diwajibkan dan fasilitas cuci tangan kembali disediakan di tempat umum. Ia juga berharap pemerintah kembali melakukan sosialisasi serta membuka kembali akses vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.

    Saran lain datang dari Anisa, yang meminta agar penggunaan masker kembali diwajibkan dan fasilitas cuci tangan kembali disediakan di tempat umum. Ia juga berharap pemerintah kembali melakukan sosialisasi serta membuka kembali akses vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.

  • Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Rokhmin Dahuri, seorang tokoh ternama di bidang kelautan dan perikanan, kini menjabat sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu), dia aktif menyuarakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi biru.

    Lantas, bagaimana sosok Rokhmin Dahuri? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Rokhmin Dahuri

    Rokhmin Dahuri lahir pada 16 November 1958 di Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cirebon sebelum melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 1982, dia meraih gelar sarjana perikanan, diikuti gelar magister sains dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada 1986 dari IPB.

    Ia kemudian memperoleh gelar doktor dari Dalhousie University, Kanada, pada 1991, dengan fokus pada ekologi dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

    Karier profesional Rokhmin Dahuri dimulai sebagai peneliti dan dosen di IPB, dia dikenal sebagai ahli pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada 2001–2004, dia menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan dalam Kabinet Gotong Royong.

    Selama masa jabatannya, dia merumuskan kebijakan strategis untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk pengembangan perikanan budidaya dan pemberdayaan nelayan.

    Setelah menyelesaikan tugas sebagai menteri, Rokhmin tetap aktif di dunia akademik dan organisasi. Ia menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), serta menjadi penasihat gubernur di beberapa provinsi untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Penghargaan seperti Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan Indonesian Development Award (1999) menjadi bukti dedikasinya.

    Pada Pemilu 2024, Rokhmin Dahuri terpilih sebagai anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII dengan suara terbanyak di dapil tersebut. Resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, dia bergabung dengan Komisi IV DPR, yang menangani isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan perikanan.

    Dalam perannya, dia fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pengembangan perikanan budi daya, dan peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mendorong pengembangan industri bioteknologi kelautan dan ekonomi biru untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

    Selain tugas legislatif, Rokhmin Dahuri menjabat sebagai rektor Universitas UMMI Bogor sejak Mei 2025. Ia berkomitmen menjadikan universitas ini sebagai kampus unggulan bertaraf internasional dengan fokus pada riset berkualitas, kolaborasi global, dan penguatan kurikulum berbasis inovasi serta kewirausahaan.

    Pengalaman akademik dan profesionalnya di bidang kelautan memperkuat kontribusinya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan maritim Indonesia.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman luas sebagai menteri serta anggota DPR, Rokhmin Dahuri terus berkontribusi pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Fokusnya pada ketahanan pangan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan ekonomi biru menunjukkan komitmennya untuk memajukan industri maritim secara berkelanjutan.

    Peran Rokhmin Dahuri di Komisi IV DPR dan dunia akademik memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

  • Bertepatan pada Tahun Ini, Berapa Tahun Sekali Haji Akbar?

    Bertepatan pada Tahun Ini, Berapa Tahun Sekali Haji Akbar?

    Jakarta, Beritasatu.com – Haji akbar menjadi istilah yang ramai diperbincangkan, terutama ketika pelaksanaan wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat.

    Tahun 2025 menjadi salah satu momen istimewa tersebut. Namun, sebenarnya haji akbar berapa tahun sekali? Mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena langka ini.

    Apa Itu Haji Akbar?

    Secara harfiah, istilah haji akbar merujuk pada hari pelaksanaan ibadah haji yang sangat agung. Hal ini merujuk pada Surah At-Taubah ayat (3), yang menyebutkan hari haji akbar sebagai hari diumumkannya pelepasan hubungan dengan kaum musyrik oleh Rasulullah SAW.

    وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۚ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ

    Artinya: “Dan ini adalah suatu pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik” (QS At-Taubah: 3).

    Dalam praktik saat ini, haji akbar sering dimaknai sebagai ibadah haji ketika wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat.

    Momentum ini sangat istimewa karena mempertemukan dua hari agung dalam Islam, yakni: Hari arafah dan hari Jumat, yang disebut sebagai penghulu segala hari (sayyidul ayyam). Oleh karena itu, banyak umat Islam yang memaknai haji akbar sebagai waktu yang penuh keberkahan.

    Haji Akbar Berapa Tahun Sekali?

    Tidak ada pola tetap atau perhitungan matematis baku mengenai frekuensi haji akbar. Berdasarkan catatan historis, momen ini terjadi pada tahun 1987, 1996, 2006, 2014, dan 2025 (6/6/2025).

    Diperkirakan haji akbar akan kembali terjadi pada 2031, 2036, dan 2042. Ini menunjukkan bahwa haji akbar bisa terjadi setiap 8 hingga 11 tahun sekali, tergantung pergerakan kalender Hijriah dan kesesuaiannya dengan hari Jumat.

    Ragam Pandangan Ulama

    Menariknya, ulama memiliki beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan haji akbar. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii menyebutkan hari Arafah sebagai haji akbar. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Bukhari lebih condong pada hari Nahar (10 Zulhijah) sebagai haji akbar.

    Ulama kontemporer seperti Quraish Shihab menjelaskan bahwa selama ibadah haji mencakup wukuf dan kurban, maka bisa disebut haji akbar. Jadi, meskipun pemahamannya beragam, yang pasti momen ini tetap dianggap istimewa dan membawa keutamaan besar.

    Keistimewaan Haji Akbar Tahun 2025

    Tahun 2025 menjadi spesial karena wukuf di Arafah jatuh tepat pada hari Jumat, 6 Juni 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar, menyebutkan bahwa haji akbar memiliki keutamaan hingga 70 kali lipat dibanding haji biasa, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

    “Haji akbar itu dalam hadis Nabi memiliki keutamaan 70 kali lebih utama dibandingkan haji biasa. Jadi kalau Bapak-Ibu haji tahun ini, sama dengan 70 kali haji,” jelas Nasaruddin Umar.

    Selain itu, bertemunya dua waktu utama, yaitu hari Arafah dan hari Jumat, diyakini sebagai momen terbaik untuk berdoa, memohon ampunan, dan meraih keberkahan.

    Fenomena haji akbar memang tidak terjadi setiap tahun. Bisa 8 tahun, 11 tahun, atau bahkan lebih. Namun, yang terpenting bukan hanya menanti momen langka ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik untuk meraih haji yang mabrur.

  • Rumah Warga Miskin di Bantaran Kali Ciliwung Bakal Direnovasi

    Rumah Warga Miskin di Bantaran Kali Ciliwung Bakal Direnovasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Rumah masyarakat miskin di sepanjang bantaran Kali Ciliwung berpeluang direnovasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pengerjaannya bakal dimasukkan dalam program renovasi 1 juta rumah warga miskin ekstrem 2025. 

    Kementerian PKP belum bisa memutuskan berapa banyak rumah di bantaran Kali Ciliwung yang masuk dalam daftar renovasi, karena akan memastikan dahulu kekayaan setiap pemilik pada database yang ada agar tidak terjadi manipulasi.

    “Ada kemungkinan masuk, tetapi itu kan database manusia yang masuk. Jangan lupa ya renovasinya terhadap rumah, tetapi database-nya, base manusia juga masuk,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangannya dikutip, Rabu (4/6/2025).

    Fahri Hamzah menegaskan pendataan dalam program renovasi 1 juta rumah warga miskin ekstrem bukan hanya menyoal kondisi rumah saja. Namun, ada data personal sehingga tidak bisa dimanipulasi.

    “Karena ada orang pura-pura tinggal di rumah jelek padahal dia kaya, di kampung punya banyak kos-kosan, itu nanti kelihatan di datanya. Jadi enggak bisa kelihatan di fisik doang,” jelas dia.

    Adapun terkait wilayahnya, Fahri Hamzah mengaku sudah mengantongi titik-titik lokasi yang akan direnovasi. Kementerian PKP akan mengusahakan proses seleksi renovasi rumah ekstrem secara digital.

    “Ada laporannya. Ada titiknya semua data sudah di serahkan ke kita by name by address. Itu nanti tinggal seleksinya kita usahakan digitalisasi supaya orang begitu masuk dengan standar hidup, gaji, pendapatan keliatan. Dia langsung diseleksi 1 juta yang paling ekstrem akan diselesaikan tahun depan,” jelasnya.

  • Kunjungan Delegasi Swedia ke Siloam, Dorong Inovasi Layanan Kesehatan

    Kunjungan Delegasi Swedia ke Siloam, Dorong Inovasi Layanan Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Delegasi Swedia yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Swedia Acko Ankarberg Johansson mengunjungi Siloam Hospitals Group sebagai bagian dari rangkaian Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) 2025. Kunjungan ini menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui praktik inovatif dan berkelanjutan.

    Siloam Hospitals Group menjadi satu-satunya penyedia layanan kesehatan swasta yang dikunjungi oleh delegasi Swedia dalam rangkaian kegiatan SISP Healthcare Conference & Symposium 2025. Kunjungan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran strategis Indonesia dalam mendorong inovasi layanan kesehatan di tingkat global.

    Kolaborasi bilateral ini diharapkan bisa mempercepat pengembangan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Selain itu, ditujukan juga untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Swedia di sektor kesehatan seperti berikut:

    Fokus pada Inovasi dan Kolaborasi Lintas Negara

    MRCCC Siloam Hospitals, sebagai salah satu rumah sakit unggulan Siloam, menjadi lokasi utama dalam kunjungan tersebut. Turut hadir dalam agenda ini perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta institusi ternama dari Swedia, seperti Karolinska Institute.

    Delegasi Swedia melakukan tur ke sejumlah fasilitas unggulan, termasuk Radiotherapy and Cyclotron Center dan Breast Cancer Center Alliance, kemudian berdiskusi langsung dengan tenaga medis untuk bertukar pengalaman dan menjajaki kerja sama dalam pengobatan kanker serta pengembangan teknologi medis canggih.

    Perluas Akses dan Dukung Keberlanjutan

    CEO Siloam Hospitals Group, Caroline Riady, menekankan dua fokus kontribusi utama pihaknya, yakni aksesibilitas dan keberlanjutan. Menurutnya, perluasan akses layanan dilakukan melalui kehadiran Siloam di berbagai daerah, mulai dari klinik di Papua hingga rumah sakit di kota-kota kecil dengan populasi sekitar 200.000 jiwa.

    “Siloam juga terus menghadirkan layanan klinis dan teknologi canggih melalui rumah sakit khusus seperti MRCCC dan fasilitas unggulan lainnya di Jakarta,” kata Caroline, dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).

    Pendekatan ini mencerminkan komitmen Siloam dalam menjawab tantangan kesehatan di Indonesia dengan solusi jangka panjang dan dapat dikembangkan. Di sisi lain, Swedia berada dalam posisi strategis untuk mendukung visi ini, guna memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani di seluruh Indonesia.

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Jakarta, Beritasatu.com – Siti Hediati Soeharto, yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, merupakan salah satu anggota aktif di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra. Sebagai tokoh politik yang berasal dari keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, Titiek Soeharto menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas legislatif di parlemen.

    DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Siti Hediati Soeharto turut berperan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU), khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Namun, bagaimana sosok Titiek Soeharto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Titiek Soeharto

    Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 April 1959. Ia merupakan anak keempat dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartinah (Tien Soeharto). Titiek menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1985.

    Selain aktif di dunia politik, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan bisnis, yang memperkaya pengalamannya sebagai anggota DPR.

    Karier politik Titiek Soeharto dimulai pada 2012 saat bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Ia dipercaya memimpin bidang pertanian dan nelayan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hingga 2015.

    Pada Pemilu 2014, dia terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan 61.655 suara dan menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV DPR periode 2014–2019. Komisi IV fokus menangani isu pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Setelah beralih ke Partai Gerindra, Titiek kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan berhasil meraih 145.489 suara dari daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai ketua Komisi IV DPR periode 2024–2029.

    Dalam posisinya, dia memprioritaskan isu strategis seperti ketahanan pangan dan kemandirian pertanian. Ia menyoroti surplus beras nasional sebesar 4 juta ton sebagai capaian positif kebijakan pertanian pemerintah dan mendorong ekspor beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain politik, Titiek Soeharto aktif dalam organisasi sosial dan budaya. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dan ketua umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI).

    Pengalaman tersebut memperkuat pemahamannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    Dengan latar belakang keluarga yang kuat di dunia politik dan pengalaman luas di berbagai sektor, Titiek Soeharto terus berkontribusi pada pembangunan nasional melalui perannya di DPR.

    Fokusnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan mencerminkan komitmennya untuk mendukung petani, nelayan, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai ketua Komisi IV DPR, dia berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sektor agraria.

    Titiek Soeharto tetap menjadi figur yang relevan dalam politik Indonesia, menggabungkan pengalaman, dedikasi, dan visi untuk kemajuan bangsa. Perannya di DPR menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

  • Influencer Guava Beauty Meninggal Seusai Konten Viral Makan Makeup

    Influencer Guava Beauty Meninggal Seusai Konten Viral Makan Makeup

    Taiwan, Beritasatu.com – Guava Beauty, seorang influencer Taiwan berusia 24 tahun yang terkenal suka mengonsumsi produk kecantikan dengan video ‘Mukbang Makeup’ dilaporkan meninggal dunia secara tiba-tiba.

    Kabar kematiannya disampaikan oleh pihak keluarga, yang menuliskan ‘Log out from this world (keluar dari dunia ini)’ sebagai biodata baru di media sosialnya,’  dikutip dari Koreaboo, Rabu (4/6/2026).

    Guava Beauty dalam video viralnya, memperlihatkan dirinya mengonsumsi produk kecantikan dan perawatan kulit seperti lipstik, perona pipi, hingga kapas. Dengan tema konten yang unik dan dibawakan dengan cara yang lucu, konten Guava Beauty dianggap ringan dan menghibur.

    Meskipun sebagian netizen berpendapat, konten mengonsumsi produk kecantikan tersebut bisa memberikan pengaruh buruk bagi penonton berusia muda.

    Kematiannya yang tiba-tiba ini pun memunculkan spekulasi di kalangan warganet. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan atas kematiannya yang tiba-tiba, membuat sebagian netizen berspekulasi sang influencer mungkin meninggal dunia karena keracunan setelah mengonsumsi produk kecantikan tersebut.