Author: Beritasatu.com

  • Jaksa Agung Minta Pelaku Pembacokan Pegawai Kejagung Segera Ditangkap

    Jaksa Agung Minta Pelaku Pembacokan Pegawai Kejagung Segera Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin menaruh perhatian terhadap kasus pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Pusat Data Statistik, Kriminal, dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) yang menjadi korban pembacokan di Depok beberapa waktu lalu. Dia berharap pelaku pembacokan tersebut bisa segera ditangkap. 

    “Jadi saya harapkan mungkin bisa tertangkap,” kata Burhanuddin di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Dengan ditangkapnya pelaku, Burhanuddin berharap dapat terungkap motif yang melatarbelakangi pembacokan tersebut. Dia pun memastikan sudah ada koordinasi antara pihaknya dengan kepolisian terkait kasus tersebut. 

    “Yang utamanya kami sudah lapor ke polisi,” ujar Burhanuddin. 

    Burhanuddin memberikan sinyal pihaknya dapat berinisiatif mengumpulkan data-data dan informasi untuk menelusuri kasus tersebut. Namun demikian, dia menekankan pihaknya siap saling membantu dengan kepolisian untuk menangani kasus ini. 

    Ke depannya, Burhanuddin menerangkan pihaknya akan meminta perlindungan Polri dan TNI untuk melindungi jajarannya. Diharapkan mereka nantinya dapat bekerja secara optimal dengan didukung perlindungan tersebut. 

    “Tentunya kalau iya ada, ya kita akan minta perlindungan ke Polri. Karena kan di dalam Perpres 66 itu kan ada dua, ada Polri dan ada TNI. Kalau secara pribadi kan lebih dekat ke Polri,” ungkap Burhanuddin. 

    Polres Metro Depok terus memburu pelaku pembacokan terhadap seorang pegawai Kejagung berinisial DSK (44). Korban diserang oleh dua orang tak dikenal saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Sabtu (24/5/2025) sekitar pukul 02.30 WIB. 

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso menyebutkan, korban yang bekerja di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejagung itu tidak memiliki riwayat konflik pribadi. 

    “Korban tidak menyampaikan ada masalah sebelumnya. Dari keterangan saksi lain, korban dikenal sebagai pribadi yang baik,” ujarnya, Rabu (28/5/2025). 

  • Sapi Kurban Presiden di Istiqlal Berbobot 1,3 Ton, Wapres 1,1 Ton

    Sapi Kurban Presiden di Istiqlal Berbobot 1,3 Ton, Wapres 1,1 Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan sapi kurban seberat 1,3 ton, sedangkan Wapres Gibran Rakabuming Raka seberat 1,1 ton di Masjid Istiqlal pada Iduladha 1446 Hijriah. 

    Menjelang pelaksanaan Iduladha 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta bersiap menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pesiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dijadwalkan akan menunaikan Salat Iduladha di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

    Melalui Pelaksana Tugas Imam Besar Masjid Istiqlal, Mulawarman Hanase, pihak Masjid Istiqlal mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan Salat Iduladha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta.

    Seusai pelaksanaan Salat Iduladha, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga dijadwalkan akan menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal.

    Menurut Mulawarman, hewan kurban milik presiden berupa sapi jenis limosin dengan bobot sekitar 1,3 ton. Sementara itu, sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran berbobot sekitar 1,1 ton. 

    “Hewan kurban Pak Presiden itu sapi, beratnya kurang lebih 1,3 ton, kalau punya Pak Wapres 1,1 ton, tetapi dipastikan  berat dari sapi Pak Presiden lebih berat daripada sapi milik Pak Wapres” kata Mulawarman.

    Sapi kurban Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Masjid Istiqlal pada Kamis sore ini. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai waktu kedatangannya.

  • Kubu Hasto Kritik Keterangan Ahli dari JPU KPK

    Kubu Hasto Kritik Keterangan Ahli dari JPU KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Kubu terdakwa Sekretaris Jenderal )Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Fatahillah Akbar. Terutama terkait pelaporan terhadap penyidik oleh pihak Hasto ke sejumlah lembaga, termasuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Bareskrim Polri, serta pelaksanaan konferensi pers (konpres), yang dianggap sebagai perintangan penyidikan.

    Hal ini disampaikan oleh Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    “Saya ingin menyampaikan ada hal yang menurut saya sesuatu yang aneh dan ganjil dalam BAP dari saudara ahli yang bernama Muhammad Fatahillah Akbar,” ujar Ronny.

    Ronny menyinggung salah satu pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyinggung soal pelaporan terhadap penyidik oleh pihak Hasto ke sejumlah lembaga, termasuk Dewas KPK dan Bareskrim Polri, serta pelaksanaan konferensi pers. 

    Menurut Ronny, jika penggunaan hak hukum tersebut dianggap sebagai bentuk perintangan penyidikan, maka itu merupakan bentuk penyimpangan yang membahayakan sistem peradilan.

    “Kalau kita dalam hal ini menggunakan hak hukum kita untuk melaporkan penyidik yang menurut kami bekerja tidak profesional, kepada Dewas KPK, Bareskrim, kemudian melakukan upaya hukum, melakukan konferensi pers, dianggap ini merintangi penyidikan, menurut saya ini sudah keterlaluan,” jelas Ronny.

    Ronny mengingatkan, laporan pihaknya telah diterima dan saat ini Dewas KPK masih memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh salah satu penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.

    “Artinya apa teman-teman? Kalau hukum kita pergunakan seperti ini, kita jalankan seperti ini, kita tidak berhasil sebagai negara hukum,” tegas dia.

    Dalam kasus Hasto Kristiyanto ini, jaksa sudah menghadirkan kurang lebih 15 saksi dari berbagai profesi dan latar belakang. Termasuk, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan saksi kunci eks kader PDIP Saeful Bahri. Para saksi ini diminta keterangannya terkait peristiwa yang berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus PAW Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto.

    Selain itu, jaksa KPK juga sudah menghadirkan tiga ahli, yakni ahli teknologi informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian Syahbuddin; ahli forensik dari Komisi KPK)l, Hafni Ferdian serta ahli pidana Muhammad Fatahillah Akbar.

  • IHSG Lanjutkan Tren Positif, MLPT dan BRPT Masuk Daftar Top Gainers

    IHSG Lanjutkan Tren Positif, MLPT dan BRPT Masuk Daftar Top Gainers

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali ditutup di zona hijau pada Kamis (5/6/2025), mencatat kenaikan sebesar 44,38 poin atau 0,63% ke level 7.113,4. Ini merupakan penguatan dua hari berturut-turut bagi indeks acuan bursa Indonesia.

    Di tengah penguatan IHSG, dua emiten, yakni PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mencuri perhatian pasar dengan lonjakan harga signifikan dan menempati posisi teratas dalam daftar saham dengan kenaikan tertinggi hari ini.

    Berdasarkan data perdagangan, terdapat 279 saham yang menguat, 332 saham melemah, dan 197 saham stagnan. Nilai total transaksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 16,23 triliun, dengan volume perdagangan sebesar 22,9 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1.337.494 kali.

    Sebagian besar sektor mengalami penguatan. Sektor barang baku mencatat kinerja terbaik dengan kenaikan 1,4%, disusul sektor barang konsumsi non-primer naik 0,5%, energi naik 0,5%, teknologi naik 0,2%, dan properti naik 0,1%

    Namun, beberapa sektor mengalami tekanan. Sektor kesehatan memimpin pelemahan dengan koreksi 1,8%, diikuti barang konsumsi primer turun 0,4%, infrastruktur melemah 0,1%, dan keuangan turun tipis 0,01%

    Di antara saham yang bersinar hari ini, MLPT meroket 19,9% menjadi Rp 30.325, sementara BRPT melonjak 17% ke posisi Rp 1.510 per saham.

    Beberapa saham lain yang mencatatkan kenaikan signifikan antara lain, PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE) naik 24,6% ke Rp 486, PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) naik 21,7% ke Rp 2.800, dan  PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) naik 20% ke Rp 120.

    Di sisi lain, empat saham terjerembab hingga menyentuh auto rejection bawah (ARB), yaitu PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) merosot 14,6% ke Rp 169, PT Woori Finance Indonesia Tbk (BPFI) anjlok 14,5% ke Rp 352,  PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) turun 14,4% ke Rp 118, dan PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) melemah 13,3% ke Rp 390

    Pergerakan positif IHSG hari ini juga sejalan dengan bursa saham Asia yang mayoritas menghijau. Straits Times (Singapura) naik 0,3%, Hang Seng (Hong Kong) melesat 1%, dan Shanghai Composite (China) menguat 0,2%. Sementara itu, Nikkei 225 (Jepang) justru terkoreksi 0,5%.

  • Rupiah Menguat Didukung Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed

    Rupiah Menguat Didukung Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (5/6/2025) didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) akan segera menurunkan suku bunga acuannya.

    Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menjelaskan bahwa sentimen pasar hari ini sangat dipengaruhi oleh prospek pelonggaran kebijakan moneter The Fed.

    “Rupiah menguat hari ini karena pasar semakin yakin suku bunga The Fed akan diturunkan,” ujar Rully di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Mengutip laporan Anadolu Agency, Presiden AS Donald Trump kembali menekan Gubernur The Fed,Jerome Powell, agar segera memangkas suku bunga menyusul data ketenagakerjaan terbaru yang jauh di bawah ekspektasi.

    Data Non-Farm Payrolls (NFP) versi Automatic Data Processing (ADP) untuk Mei 2025 menunjukkan penambahan tenaga kerja hanya sebesar 37.000, jauh di bawah proyeksi pasar sebesar 111.000.

    Trump menilai bahwa Powell sudah terlambat bertindak, dan menambahkan bahwa negara-negara Eropa telah lebih dahulu menurunkan suku bunga sebanyak sembilan kali untuk mendukung ekonomi mereka.

    Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin setelah inflasi tahunan kawasan euro turun ke level 1,9% pada Mei, atau sedikit di bawah target inflasi ECB sebesar 2%.

    Dari dalam negeri, menurut Rully, penguatan rupiah juga dibayangi oleh kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi nasional, meskipun dampaknya masih terbatas.

    Pada akhir perdagangan Kamis di pasar spot Jakarta, rupiah tercatat menguat 11 poin (0,06%) ke level Rp 16.284 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 16.295.

    Sementara itu, kurs referensi JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia juga mencatat penguatan rupiah menjadi Rp 16.277 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp 16.305.

  • Klaim 11.000 Ton Beras Keluar dari Cipinang Tidak Valid

    Klaim 11.000 Ton Beras Keluar dari Cipinang Tidak Valid

    Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri mengonfirmasi bahwa informasi mengenai keluarnya 11.410 ton beras dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada 28 Mei 2025 tidak valid alias keliru.

    Temuan ini merespons pernyataan Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid, yang sebelumnya menarasikan adanya kelangkaan beras medium di pasar tersebut.

    Klaim tersebut juga dikaitkan dengan temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang mencurigai adanya lonjakan pengeluaran beras pada tanggal tersebut jauh di atas rata-rata harian.

    Selama lima tahun terakhir, pengeluaran beras di PIBC berkisar antara 2.000-4.000 ton per hari, tetapi tiba-tiba tercatat mencapai 11.410 ton hanya dalam satu hari.

    Namun setelah dilakukan investigasi lapangan oleh Satgas Pangan yang dipimpin Brigjen Pol Djoko Prihadi dan Brigjen Pol Kurniawan Affandi pada Rabu (4/6/2025), ditemukan bahwa angka 11.410 ton tersebut bukan berdasarkan pencatatan riil.

    “Angka itu berasal dari penghitungan selisih stok akhir tanggal 27 Mei (55.853 ton) ditambah pemasukan (2.108 ton), kemudian dikurangi hasil stok opname tanggal 28 Mei (46.551 ton). Itu bukan data riil pengeluaran,” jelas Brigjen Kurniawan.

    Lebih lanjut, pengeluaran beras yang terverifikasi secara aktual pada tanggal 28 Mei hanya sebesar 2.368 ton.

    “Jadi bukan 11.410 ton seperti yang ditampilkan di panel informasi. Itu tidak benar,” tegas Brigjen Djoko.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyampaikan dugaan manipulasi data stok beras di PBIC, yang terjadi menjelang pengumuman data stok nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Amran, data dari PBIC menunjukkan kejanggalan karena terdapat lonjakan satu hari yang tidak pernah terjadi selama lima tahun terakhir, bertepatan dengan momen penting pengumuman data nasional.

    “Biasanya yang keluar 1.000 sampai 3.500 ton. Namun, saat itu tercatat 11.000 ton dalam satu hari. Ini saat BPS mau mengumumkan data nasional,” ungkap Amran dari kediamannya di Kalibata.

    Amran juga menambahkan bahwa anomali data ini terjadi ketika harga gabah dan beras di tingkat petani turun, tetapi harga eceran justru naik, yang mengindikasikan adanya permainan data dan potensi spekulasi pasar.

  • BSI International Expo 2025, Perkuat Literasi dan Ekosistem Islami di Kancah Global

    BSI International Expo 2025, Perkuat Literasi dan Ekosistem Islami di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap menggelar event tahunan unggulannya, BSI International Expo 2025. Acara ini dirancang sebagai platform vital untuk memperkuat literasi dan ekosistem Islami di kancah global. Melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya, BSI International Expo 2025 kali ini mengusung tema “Engaging Indonesia in the Global Halal Industry” yang akan digelar pada 26-29 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall A & B, Jakarta.

    Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan industri halal dunia menunjukkan tren yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    “BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu pemain yang diperhitungkan di kancah global perlu mengambil peran dan langkah aktif untuk penguatan ekosistem industri halal global,” ujarnya.

    Wisnu menegaskan bahwa gelaran BSI International Expo 2025 juga ditujukan untun memperkuat positioning dan branding BSI sebagai leader di ekosistem halal, terutama layanan haji dan umrah, sekaligus satu-satunya bank emas (bulion) di Indonesia yang telah ditetapkan Presiden RI pada 26 Februari 2025. 

    Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2024, pasar halal global 2025 diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US$ 2.597 miliar atau untuk proyeksi industri halal di Indonesia sekitar US$ 249 miliar. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap produk sehat, aman, dan etis, serta populasi Muslim yang terus bertambah.

    Menurut Wisnu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global dengan populasi Muslim mencapai 87% menempati peringkat 2 dunia. Pada 2023, Indonesia menempati posisi ke-3 dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE), hanya di bawah peringkat Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia juga berambisi untuk menjadi nomor satu dalam GIEI.

    ‘’BSI International Expo merupakan salah satu inisiatif BSI untuk memaksimalkan potensi tersebut,” lanjutnya.

    BSI International Expo Hadirkan Berbagai Rangkaian Agenda Menarik dan Positif 

    Gelaran BSI International Expo 2025 yang akan digelar selama hampir 1 pekan ini turut menghadirkan business matching antara UMKM dalam negeri dengan calon pembeli potensial dari luar negeri. Dalam event BSI International Expo 2024 sebelumnya, agenda business matching ini mampu menghadirkan 20 negara.

    “Berkaca dari kesuksesan tahun lalu, BSI melihat business matching bisa mempercepat UKM agar dilirik oleh calon pembeli dari mancanegara,” ujar SVP Marketing Communication BSI Muhammad Arif Gunawan.

    Selain business matching, BSI juga akan menggelar final ajang BSI Talenta Wirausaha yang merupakan penyelenggaraan tahun ke tiga. Selain itu, tahun ini juga dilakukan penambahan exhibition menjadi 348 termasuk 50 travel haji umrah, brand fashion, food & beverages, kosmetik, education, otomotif.

    “Nasabah bisa memperoleh promo menarik untuk transaksi selama expo ini, baik membeli rumah, mobil, mendaftar umrah, atau belanja kosmetik dan pakaian,” lanjut Arief.

    SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad Habiby menambahkan, BSI International Expo 2025 akan menjadi wadah bagi BSI untuk memperkuat islamic ecosystem yang selama ini menjadi fokus perseroan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, salah satunya ekosistem haji dan umrah. BSI mengembangkan ekosistem haji dan umrah termasuk value chain. 

    “BSI saat ini merupakan market leader dalam ekosistem haji dan umrah. Pada musim haji tahun ini, perseroan mencatat terdapat 164.905 nasabah BSI yang menjadi calon jamaah haji. Angka ini mencakup sekitar 83% dari total kuota nasional yang disediakan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia,” jelas Hasby.

    BSI saat ini juga sudah dilengkapi dengan salah satu layanan yang menjadi kekuatan baru islamic ecosystem perseroan, yaitu bisnis bank emas atau bulion bank. BSI menyediakan gerai khusus layanan bulion pada expo ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.  

    “Dengan adanya BSI International Expo 2025 ini, diharapkan akan terus memperkuat islamic ecosystem BSI dan pada akhirnya akan semakin banyak kemaslahatan yang diberikan oleh perseroan dan semakin banyak juga umat yang terbantu oleh kehadiran BSI,” tutupnya.

  • BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi mengakuisisi 100% saham Bank Victoria Syariah, sebagai bagian dari rencana pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN untuk mendirikan bank umum syariah sesuai amanat POJK.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penandatanganan akta jual beli telah dilakukan pada Kamis (5/6/2025) di gedung BTN, Jakarta.

    “Aset UUS BTN saat ini kurang lebih Rp 61 triliun. Setelah transaksi ini, aset tersebut akan dipindahkan. Bank Victoria Syariah kini resmi dimiliki BTN 100%,” kata Nixon.

    Bank hasil spin off  ini ditargetkan menjadi bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses pemisahan UUS BTN diperkirakan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

    Meski belum mengungkapkan nama resmi bank syariah baru tersebut, Nixon menyebut nama dan identitas bank akan diumumkan setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “Setelah perubahan nama, alamat, dan anggaran dasar, spin off direncanakan pada Oktober. Dengan aset yang diproyeksikan mencapai Rp 65-67 triliun, proses pemisahan akan dilakukan saat itu,” tambahnya.

    Bank syariah hasil akuisisi ini akan berfokus pada KPR syariah, pembiayaan ritel, dan konsumer, serta diarahkan menjadi bank digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Nixon menegaskan, kehadiran bank umum syariah baru ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

    “Negara sebesar Indonesia tak mungkin hanya dilayani oleh satu bank syariah. Kehadiran bank ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah,” pungkasnya.

  • Soal Anggaran Dinas Rp 9,3 Juta, Setneg Serahkan ke Sri Mulyani

    Soal Anggaran Dinas Rp 9,3 Juta, Setneg Serahkan ke Sri Mulyani

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan besaran baru biaya perjalanan dinas untuk kementerian/lembaga (K/L). Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjadi acuan penyusunan anggaran K/L pada 2026

    Menanggapi aturan ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyebut alokasi anggaran hotel untuk rapat kementerian dan pemerintah daerah sudah cukup mewakili posisi pemerintah. Pasalnya, kebijakan tersebut ramai dikritik karena dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja negara.

    “Penjelasan dari menteri keuangan sudah cukuplah. Kita harus mendapatkan informasi dari pemerintah yang memang bidangnya. Kalau sudah Menteri Keuangan bicara, kita enggak usah nambah-nambah lagi,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Sayangnya, ketika dikonfirmasi terkait anggaran konsumsi dan hotel hingga Rp 9,3 juta per malam bertentangan dengan efisiensi anggaran, Juri enggan menjawabnya. “Kata siapa? Tanya ke menteri. Nantilah,” tuturnya.

    Sekadar informasi, biaya penginapan dalam negeri tersebut diatur berdasarkan PMK Nomor 32 Tahun 2025. Pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan eselon I mendapat batas atas penginapan antara Rp 2,14 juta hingga Rp 9,3 juta per malam. Dalam PMK tersebut, pemerintah menetapkan uang harian perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan jenjang jabatan dan wilayah.

    Misalnya, untuk perjalanan luar kota di DKI Jakarta, maka uang harian ditetapkan sebesar Rp 530 ribu per orang per hari. Sementara, untuk wilayah Aceh ditetapkan Rp 360 ribu per hari. Sementara pejabat negara/wakil menteri mendapatkan uang harian sebesar Rp 250 ribu, pejabat eselon I Rp 200 ribu, dan pejabat eselon II Rp 150 ribu per hari.

    Sedangkan perjalanan dinas luar negeri, uang harian bagi menteri dan wakil menteri ditetapkan antara US$ 347 hingga US$ 792 per orang per hari. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya yang berkisar US$ 296 hingga $ 792.

  • Jampidum Koordinasi Kabareskrim Terkait Berkas Kasus Pagar Laut

    Jampidum Koordinasi Kabareskrim Terkait Berkas Kasus Pagar Laut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk merampungkan berkas kasus pagar laut. 

    Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengenai langkah terkait berkas perkara pagar lalu yang belum dipenuhi penyidik. 

    “Sudah, dari teman-teman penyidik sudah koordinasi dengan kami. Kabareskrim dengan saya sudah (koordinasi),” kata Asep di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Asep menerangkan, berkas perkara tersebut sudah dikembalikan ke pihak penyidik Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan agar berkas dipenuhi sesuai petunjuk jaksa, termasuk dengan memasukkan unsur dugaan korupsi. 

    “Iya seperti awal itu lah, dari awal itu yang sudah kita sampaikan,” ujar Asep. 

    Sebelumnya, Kejagung mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut di Perairan Tangerang kepada Bareskrim Polri. Pengembalian ini disebabkan belum dipenuhinya sejumlah petunjuk dari jaksa penuntut umum, khususnya terkait unsur tindak pidana korupsi. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, menyampaikan berkas tersebut dikembalikan karena penyidik belum melengkapi petunjuk yang sebelumnya telah diberikan. 

    “Alasannya karena petunjuk dari jaksa penuntut umum terdahulu belum dipenuhi oleh penyidik,” ujar Harli Siregar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025). 

    Menurutnya, dalam kasus ini terdapat indikasi suap yang melibatkan Kepala Desa Kohod Asrin, bersama tiga tersangka lainnya. Jaksa juga mencermati adanya potensi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).