Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • KPK Kembalikan Rp 5,4 Miliar dari Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK Kembalikan Rp 5,4 Miliar dari Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 5,4 miliar. Uang tersebut terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Pengembalian uang ini dilakukan oleh para tersangka dan pihak terkait melalui rekening penampungan milik KPK. “Hingga saat ini, para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara sebesar Rp 5,4 miliar,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo, Jumat (6/6/2025).

    Budi menyebut, penyidik KPK masih terus melacak aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, mengingat praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak 2012.

    KPK bahkan membuka kemungkinan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian aset negara. “Praktik ini sudah berlangsung sejak 2012, maka kami akan mengembangkan perkara ke TPPU agar lebih mudah melakukan asset recovery terhadap para oknum,” tegas Budi.

    KPK telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk kantor Kemenaker, rumah para tersangka, serta kantor agen pengurusan TKA yang terlibat.

    Dalam kasus ini, delapan tersangka utama ditetapkan oleh KPK. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap pemohon RPTKA, dan berhasil mengumpulkan uang senilai Rp 53,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 8,94 miliar dibagikan ke 85 pegawai Direktorat PPTKA.

    KPK telah menetapkan delapan tersangka korupsi pemerasan TKA di Kemenaker:
    1. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020-2023 Suhartono (SUH) 
    2. Direktur PPTKA 2019-2024, Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto (HAR)
    3. Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono (WP)
    4. Koordinator Uji Kelayakan 2020-2024, Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni (DA)
    5. Mantan Kasubdit dan PPK PPTKA Gatot Widiartono (GW)
    6. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Putri Citra Wahyoe (PCW)
    7. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Jamal Shodiqin (JS)
    8. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Alfa Eshad (AE)

  • Rizky Billar: Kemenangan Timnas Indonesia Hadiah Iduladha

    Rizky Billar: Kemenangan Timnas Indonesia Hadiah Iduladha

    Jakarta, Beritasatu.com – Kemenangan 1-0 tim nasional (timnas) Indonesia atas China dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (5/6/2025) malam disebut Rizky Billar sebagai hadiah yang membuat dirinya semakin bahagia merayakan Iduladha 2025.  

    “Ini akan jadi hadiah kita karena akan merayakan Iduladha dengan sukacita,” ujar Rizky Billar dikutip dari kanal Youtube, Jumat (6/6/2026).

     Sambil bergurau, suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora itu menyebut,  kemenangan tim asuhan pelatih Patrick Kluivert semalam membuat rasa daging hewan kurban yang disembelih pada hari raya Iduladha menjadi lebih nikmat.

    “Kayaknya daging sapi yang disembelih terasa lebih nikmat,” imbuhnya. 

    Merespons kemenangan skuad Garuda, sebagai pecinta sepak bola, Rizky Billar mengucapkan terima kasih atas perjuangan Jay Idzes dan kawan-kawan yang telah mengharumkan nama Indonesia. Kemenangan ini membuat melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.

    “Para pemain yang sudah berjuang luar biasa. Semua pemain bermain bagus, tetapi yang menarik perhatian saya para pemain bek yang bermain solid seperti biasa,” tutup Rizky Billar.

  • KPK Kembalikan Rp 5,4 Miliar dari Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK Segera Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Iklan BJB

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 122 miliar.

    “Insyaallah secepatnya akan kami panggil dan verifikasi,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo, Jumat (6/6/2025).

    Menurut Budi, keterlambatan pemanggilan Ridwan Kamil disebabkan keterbatasan sumber daya penyidik di KPK, karena sebagian penyidik tengah mengikuti pendidikan lanjutan. “Banyak penyidik sedang sekolah, sehingga pekerjaan harus dibagi-bagi,” jelas Budi.

    Budi memastikan pemanggilan terhadap RK akan dilakukan dalam waktu dekat untuk klarifikasi terkait aliran dana dan dugaan keterlibatan dalam proyek iklan Bank BJB.

    Meskipun belum diperiksa, KPK sudah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah kendaraan mewah. Perinciannya, mobil Mercedes-Benz, yang kini dititipkan di bengkel dan motor Royal Enfield, yang disimpan di Rupbasan KPK di Jakarta.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yang terdiri dari eks pejabat Bank BJB dan pihak agensi periklanan. Mereka adalah:
    1. Mantan Dirut BJB Yuddy Renaldi (YR)
    2. Pimpinan Divisi Corporate Secretary Widi Hartono (WH)
    3. Pengendali Agensi Ikin Asikin Dulmanan (IAD)
    4. Pengendali Agensi Suhendri (S)
    5. Pengendali Agensi Sophan Jaya Kusuma (SJK)

    Budi menyebutkan KPK mengendus total dugaan kerugian negara hingga Rp 222 miliar dalam proyek pengadaan iklan ini.

  • Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Lebih Kecil Tetap Layak Huni

    Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Lebih Kecil Tetap Layak Huni

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, merespons kritik publik terkait rencana pengurangan ukuran rumah subsidi. Dalam aturan baru yang sedang digodok, luas minimum tanah rumah subsidi diusulkan menjadi 18 meter persegi (m²), sementara luas bangunan minimum ditetapkan 21 m².

    Meski lebih kecil, Ara menegaskan rumah subsidi tetap akan layak huni. Ia bahkan menyinggung rumah subsidi dengan ukuran 60 m² yang justru sering bermasalah, seperti kebanjiran hingga rawan longsor.

    “Ya justru itu salah satu variabelnya adalah bagaimana ukurannya diperkecil, tetapi tetap layak huni. Apakah yang 60 meter semuanya layak huni? Yang 60 meter banyak tuh yang banjir. Banyak yang baru masuk ke proses hukum, ada yang longsor,” ujar Ara di kompleks Wisma Mandiri, Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, kenyamanan sebuah rumah tidak semata ditentukan oleh luas bangunan, melainkan kualitas pembangunan dan profesionalisme pengembang.

    “Jadi bagi saya bukan soal ukurannya saja, tetapi juga kualitas pengembangnya dan sebagainya, itu yang paling penting,” ucapnya.

    Ara menjelaskan, kebijakan ini mempertimbangkan harga tanah di kawasan perkotaan yang terus naik. Dengan ukuran yang lebih kecil, rumah subsidi diharapkan bisa dibangun lebih dekat ke pusat kota.

    Ia pun meminta masyarakat bersabar dan menunggu desain rumah subsidi versi terbaru. Ara berjanji, desain rumah subsidi ke depan akan tetap menarik dan tidak kalah dari rumah pada umumnya.

    “Nanti kita kasih lihat desainnya. Bagus, menarik. Kalau ada isu kumuh, emang yang 60 meter enggak ada yang kumuh? Nanti kita lihat,” kata Ara.

  • F4 dari Meteor Garden Dikabarkan Reuni dan Tampil di Konser 2026

    F4 dari Meteor Garden Dikabarkan Reuni dan Tampil di Konser 2026

    Taiwan- Beritasatu.com – Boy group F4 dari drama populer Taiwan, Meteor Garden dikabarkan akan reuni dan comeback pada tahun 2026, menurut laporan eksklusif dari media Taiwan, Mirror Media. Reuni ini akan menjadi comeback F4 pertama kalinya sejak tahun 2013.

    Mirror Media melaporkan, label musik B’in Music berencana untuk menyatukan kembali para personel F4, meskipun keempat personelnya bernaung di bawah agensi yang berbeda. Sehingga reuni ini akan menjadi tantangan tersendiri, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (6/6/2025).

    Pada 2024, B’in berhasil membuat boyband Taiwan, Energy menggelar reuni bahkan setelah grup tersebut resmi bubar 15 tahun lalu. Label musik itu yakin dengan keputusan mereka, untuk menggelar konser reuni F4 dalam rangka merayakan 25 tahun debut boyband tersebut.

    Dirilis pada 2001, F4 adalah boyband fiktif dalam drama Meteor Garden Daoming Si, Huaze Lei, Meizuo, dan Ximen yang masing-masing diperankan oleh aktor Jerry Yan, Vic Chou, Vanness Wu, dan Ken Chu.

    Setelah drama tersebut sukses besar di Asia, Jerry, Vic, Vannes dan Ken meneruskan nama F4 dan memulai debutnya sebagai boyband sungguhan, hingga akhirnya resmi bubar pada 2009. Tetapi sempat tampil kembali sebagai grup untuk acara Meteor Shower di Gala Festival Musim Semi Jiangsu TV pada 2013.

    Setelah bubar, para anggota mengejar karier masing-masing. Jerry Yan kembali berakting dan membintangi drama The Forbidden Flower, lalu Vic Chou baru-baru ini muncul dalam drama The World Between Us 2 yang akan tayang perdana pada November 2025. Sedangkan Vanness Wu merilis album berbahasa Inggris pertamanya pada tahun 2022, dan  Ken Chu yang memilih sibuk berwiraswasta.

  • Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait isu pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski begitu, Bahlil tidak menguraikan isi pembicaraan secara detail.

    “Memang ada komunikasi saya dengan Pak Seskab, dan itu biarlah isinya saya sama Pak Seskab yang tahu,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil menegaskan, diskusi dengan seskab tidak semata terkait tambang di Raja Ampat. Namun juga menyangkut berbagai aspek pelaksanaan tugas kenegaraan. “Komunikasi saya dengan Pak Seskab maupun ke Bapak Presiden, setiap saat dalam konteks bagaimana menjalankan tugas,” ujarnya.

    Bahlil mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi langsung Raja Ampat guna melihat kondisi di lapangan. Langkah tersebut dinilai strategi untuk mendengar langsung keluhan masyarakat atas dugaan dampak negatif aktivitas tambang nikel di wilayah tersebut.

    “Saling mengunjungi, silaturahmi tidak hanya antarpejabat, tetapi juga dengan masyarakat lintas kelompok,” kata Bahlil.

    Kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya tidak hanya sebatas isu tambang, tetapi juga mencakup peninjauan sumur-sumur minyak di wilayah Sorong, Fakfak, dan Bintuni. Kunjungan ini untuk memastikan kontribusi optimal dari produksi minyak dalam negeri.

    Bahlil menargetkan program lifting minyak nasional dapat mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030. “Insyaallah, doakan saja. Saya mau kunjungi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Kalau sempat, saya juga akan coba ke Raja Ampat,” ujarnya.

  • Harga Tanah Naik Jadi Alasan Ukuran Rumah Subsidi Diperkecil

    Harga Tanah Naik Jadi Alasan Ukuran Rumah Subsidi Diperkecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan alasan di balik rencana pengurangan luas lahan dan bangunan rumah subsidi. Menurutnya, kebijakan ini masih berupa draf dan bertujuan agar masyarakat tetap bisa memiliki hunian layak di lokasi strategis dengan harga terjangkau.

    “Kita baru dalam tahap draf. Justru model kebijakan saya adalah menyampaikan ide dan draf secara terbuka agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengembang,” kata Maruarar saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Draf tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, yang mengusulkan pengurangan ukuran rumah subsidi. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.

    Ia menegaskan, usulan pengurangan luas rumah bukan semata-mata soal angka, tetapi sebagai respons atas naiknya harga tanah di wilayah perkotaan.

    “Tanah di kota makin mahal, itu fakta. Kalau kita tidak fleksibel, rakyat makin sulit punya rumah di kota. Jadi, salah satu opsi adalah memperkecil ukuran, tetapi tetap layak huni,” ujarnya.

    Ara juga menambahkan, ide ini ditujukan untuk memperluas pilihan masyarakat dalam memiliki rumah. Menurutnya, masyarakat berhak memilih tipe rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan, termasuk rumah satu kamar, dua kamar, rumah tapak, bahkan dua lantai.

    “Ada yang ingin rumah satu kamar, dua kamar, atau rumah tapak, bahkan dua lantai. Ini soal memberi pilihan kepada rakyat, bukan memaksakan,” katanya.

    Dalam konsep yang tengah dikaji, rumah subsidi dengan ukuran lebih kecil akan dibangun di lokasi strategis, lebih dekat ke pusat aktivitas masyarakat, dibandingkan dengan pembangunan di pinggiran kota.

    “Kalau rumahnya lebih kecil, tetapi dekat tempat kerja dan harganya lebih terjangkau, kenapa tidak kita pikirkan? Jangan langsung tutup pikiran,” ujarnya.

    Maruarar juga menegaskan, rancangan kebijakan ini belum final dan masih terbuka untuk masukan dari berbagai pihak. Pemerintah, katanya, akan terus berdialog dengan masyarakat, pengembang, dan lembaga terkait seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi itu bagian dari proses. Kita masih membuka ruang dialog. Jadi ini belum final,” tandasnya.

  • KPK Kembalikan Rp 5,4 Miliar dari Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK Bongkar Modus PNS Kemenaker Peras TKA hingga Rp 53,7 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi oleh sejumlah pejabat dan pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Delapan tersangka diduga memeras pemohon dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) hingga meraup keuntungan sebesar Rp 53,7 miliar.

    KPK sudah menetapkan delapan tersangka:
    1. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020-2023 Suhartono (SUH)
    2. Direktur PPTKA 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Haryanto (HAR) 
    3. Direktur PPTKA 2017-2019 WP Wisnu Pramono (WP)
    4. Koordinator Uji Kelayakan 2020-2024, Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni (DA)
    5. Mantan Kasubdit dan PPK PPTKA, kini Koordinator Pengendalian TKA Gatot Widiartono (GW)
    6. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Putri Citra Wahyoe (PCW) 
    7. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Jamal Shodiqin (JS) 
    8. Staf Direktorat PPTKA 2019-2024 Alfa Eshad (AE)

    Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menjelaskan, para tersangka menggunakan posisinya untuk memeras perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia. Dokumen RPTKA, yang merupakan syarat wajib untuk izin kerja dan tinggal TKA, dijadikan alat untuk memaksa pemohon menyerahkan uang.

    “Verifikator, seperti PCW, AE, dan JS hanya memproses permohonan RPTKA dari pemohon yang telah memberikan atau berjanji akan memberikan uang,” ujar Budi, Jumat (6/6/2025).

    Jika RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan izin tinggal TKA akan terhambat, dan pemohon terkena denda hingga Rp 1 juta per hari. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan terpaksa menyuap pejabat Kemenaker agar proses dipercepat.

    Selain itu, permohonan yang tidak disertai uang tidak diproses, bahkan tidak diberi tahu jika terdapat kekurangan berkas. Jadwal wawancara via Skype pun hanya diberikan kepada pihak yang sudah “menyetor” uang.

    Dana hasil pemerasan tidak hanya dinikmati oleh para pejabat tinggi, tetapi juga dibagi secara rutin, yaitu disetorkan ke rekening khusus, dibagi setiap dua minggu, digunakan untuk konsumsi pribadi, dan jamuan makan malam pegawai.

    “SUH, WP, HAR, dan DA memerintahkan staf untuk memprioritaskan pemohon yang sudah membayar, dan aktif menerima dana korupsi,” tambah Budi.

    Berikut perincian uang yang diterima delapan tersangka:
    1. Haryanto Rp 18 miliar
    2. Putri Citra Wahyoe Rp 13,9 miliar
    3. Gatot Widiartono Rp 6,3 miliar
    4. Devi Anggraeni Rp 2,3 miliar
    5. Jamal Shodiqin Rp 1,8 miliar
    6. Alfa Eshad Rp 1,1 miliar
    7. Wisnu Pramono Rp 580 juta
    8. Suhartono Rp 460 juta.

  • Warga Kulonprogo Pakai Anyaman Daun Kelapa untuk Bungkus Daging Kurban

    Warga Kulonprogo Pakai Anyaman Daun Kelapa untuk Bungkus Daging Kurban

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Acara penyembelihan hewan kurban di Masjid Al Ikhlas, Padukuhan Kopat, Kelurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta, tampak berbeda. Terlihat tumpukan anyaman daun kelapa yang tersebar di berbagai sudut halaman masjid, digunakan sebagai pembungkus daging kurban.

    Alih-alih memakai kantong plastik, warga setempat memilih menggunakan “sarangan”, yakni wadah tradisional berbahan daun kelapa tua sebagai pembungkus daging kurban. Sedikitnya 300 sarangan telah disiapkan sejak Kamis (5/6/2025) malam untuk mendistribusikan daging kepada ratusan penerima manfaat.

    “Kita menggunakan daun kelapa dan daun jati untuk membuat sarangan untuk pendistribusian daging kurban,” kata Saleh Riyadi, panitia kurban di Masjid Al Ikhlas, Jumat (6/6/2025).

    Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, mengingat kantong plastik merupakan limbah yang sulit terurai. Selain itu, penggunaan sarangan juga bertujuan melestarikan tradisi lokal. Dahulu, wadah ini lazim digunakan untuk membungkus makanan saat kenduri atau acara hajatan di kampung.

    “Ini sebenarnya wadah untuk kenduri, dahulu kenduri menggunakan tempat sarangan ini,” ungkap Saleh Riyadi.

    Tahun ini merupakan kali pertama Masjid Al Ikhlas menggunakan sarangan untuk pembagian daging kurban. Inisiatif ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran bupati Kulonprogo yang mendorong masyarakat mengurangi penggunaan plastik saat pembagian daging hewan kurban.

    Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, turut mengapresiasi langkah warga Padukuhan Kopat dalam mendukung gerakan ramah lingkungan.

    “Saya mengapresiasi warga Padukuhan Kopat, sebagai contoh warga yang melakukan dengan baik instruksi surat edaran bupati, yaitu hewan kurban dibungkus dengan sarangan yang terbuat dari daun kelapa dan daun jati. Langkah ini merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah plastik,” ujarnya.

    Masjid Al Ikhlas tahun ini menyembelih tiga ekor sapi dan tujuh ekor kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada sekitar 300 keluarga yang tersebar di empat padukuhan di wilayah setempat.

  • Gagal Berangkat Haji, Ruben Onsu Rayakan Iduladha dengan Kurban

    Gagal Berangkat Haji, Ruben Onsu Rayakan Iduladha dengan Kurban

    Jakarta, Beritasatu.com – Gagal berangkat beribadah haji tahun ini karena masalah visa, Ruben Onsu memilih merayakan Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah dengan berkurban sapi dan berkumpul dengan rekan-rekan artis untuk menjalin silaturahmi. Hal ini diperlihatkan Ruben lewat unggahan  video di akun Instagram pribadinya, @ruben_onsu.

    Mantan suami Sarwendah tersebut juga membagikan momen saat menikmati makan bersama rekan-rekan artisnya seperti pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Putra Siregar, serta Ustaz Subkhi.

    “Selamat Iduladha,” kata Ruben, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Berkurban seekor sapi di Iduladha tahun ini, menjadi momen perdana Ruben Onsu berkurban setelah memeluk agama Islam.

    “Kalau jadi rencana haji aku enggak jadi kurban. Tapi karena enggak jadi berangkat haji akhirnya ya sekarang aku beli sapi kurban,” tambahnya.

    Sapi kurban tersebut ia sumbangkan untuk musala yang ia bangun di Sukabumi, Jawa Barat.

    “Aku beri ke musala aku yang di Sukabumi, sama aku mau memberikan hadiah sapi ke manajerku karena dia katanya belum pernah berkurban sapi, makanya aku beliin buat dia,” tandas Ruben.